Selasa | 20 Januari 2026 | Pukul | 15:20 | WIB
Mediapatriot.co.id | Jakarta | Indonesia | Berita Terkinin— Tepat satu tahun sejak Donald Trump kembali menapaki tangga kekuasaan di Gedung Putih pada Januari 2025, dunia internasional seolah memasuki fase baru yang penuh turbulensi.
Di bawah panji “America First” jilid kedua, kebijakan luar negeri dan domestik Amerika Serikat bergerak dalam spektrum konfrontatif yang luas—dari eskalasi penegakan imigrasi di dalam negeri hingga manuver geopolitik berisiko tinggi di berbagai belahan dunia.
Bagi para pengamat, tahun pertama masa jabatan kedua Trump bukan sekadar periode transisi politik, melainkan momen redefinisi tata hubungan internasional.
Doktrin yang dahulu dipandang sebagai retorika kampanye kini menjelma menjadi strategi negara dengan dampak sistemik terhadap ekonomi global, stabilitas kawasan, serta arsitektur multilateralisme.
Berikut enam pilar kebijakan kontroversial yang membentuk lanskap politik global sepanjang tahun pertama pemerintahan Trump periode kedua:
1. Imigrasi: Minneapolis, Ujian Konstitusi dan Kemanusiaan
Kebijakan imigrasi kembali menjadi poros utama dinamika politik domestik Amerika Serikat.
Ketegangan mencapai puncaknya di Minneapolis pada Januari 2026, ketika seorang agen Immigration and Customs Enforcement (ICE) menembak mati seorang warga negara AS, Renee Good (37), dalam sebuah operasi deportasi massal.
Peristiwa tersebut memicu gelombang protes nasional bertajuk “ICE Out For Good” yang berlangsung di lebih dari seribu titik di seluruh negeri.
Puluhan ribu warga turun ke jalan, menuntut transparansi dan penghormatan terhadap hak sipil di tengah suhu musim dingin yang ekstrem.
Departemen Keamanan Dalam Negeri (DHS) menyebut operasi besar-besaran ini sebagai Operation Metro Surge, dengan pengerahan lebih dari 2.000 personel ke Minnesota—menjadikannya salah satu operasi penegakan imigrasi terbesar dalam sejarah AS.
Namun, metode yang dinilai agresif, termasuk penarikan paksa warga dari kendaraan, memicu gugatan hukum dari pemerintah negara bagian dan pemerintah kota Minneapolis serta St. Paul.
Pemerintah lokal menuding kebijakan federal melampaui batas konstitusional.
Di sisi lain, Presiden Trump menegaskan bahwa kebijakan tersebut merupakan upaya menjaga kedaulatan negara dan keamanan nasional.
Narasi yang berhadap-hadapan ini menempatkan Amerika Serikat pada persimpangan antara supremasi hukum dan pendekatan keamanan yang keras.
2. Perang Tarif: Ekonomi Global dalam Tekanan
Trump melanjutkan pendekatan proteksionis dengan intensitas yang lebih luas.
Sejak awal 2025, pemerintahannya memberlakukan tarif universal 10 persen atas seluruh impor, disertai tarif khusus hingga 60 persen terhadap produk asal China.
Kebijakan ini merembet menjadi tarif resiprokal bagi negara-negara dengan surplus perdagangan besar terhadap AS, termasuk sejumlah negara di Asia Tenggara.
Dampaknya terasa di pasar keuangan global. Bursa Asia mengalami volatilitas tinggi, sementara pelaku industri dan UMKM di negara-negara mitra dagang menghadapi ketidakpastian jangka panjang.
Di Indonesia, sektor ekspor elektronik dan alas kaki sempat terdampak kebijakan tarif tambahan, memicu kekhawatiran akan berkurangnya daya saing di pasar Amerika.
Bagi Trump, tarif bukan semata instrumen ekonomi, melainkan alat diplomasi. Uni Eropa dan mitra NATO menyuarakan kekhawatiran bahwa kebijakan ini dapat menggerus fondasi perdagangan bebas yang telah dibangun pasca-Perang Dunia II.
3. Venezuela: Penegakan Hukum atau Manuver Geopolitik
Awal 2026 diwarnai operasi militer Amerika Serikat di Caracas yang berujung pada penangkapan Presiden Venezuela, Nicolás Maduro.
Pemerintah AS menyatakan tindakan tersebut sebagai bagian dari penegakan hukum terkait tuduhan “narco-terorisme”.
Namun, langkah ini memicu reaksi keras dari komunitas internasional, termasuk Rusia dan China, yang menilai operasi tersebut sebagai pelanggaran kedaulatan dan hukum internasional.
Isu pengelolaan cadangan minyak Venezuela turut mempertegas bahwa langkah ini sarat dengan dimensi strategis energi dan pengaruh geopolitik.
4. Greenland: Diplomasi Sumber Daya di Wilayah Arktik
Ambisi Trump terhadap Greenland berkembang menjadi ketegangan diplomatik dengan Denmark dan sekutu NATO.
Pulau terbesar di dunia itu dipandang Washington sebagai aset strategis, baik dari sisi sumber daya mineral maupun posisi geostrategis di kawasan Arktik.
Penolakan tegas dari pemerintah Denmark dan otoritas otonom Greenland dibalas dengan ancaman tarif dan tekanan diplomatik.
Isu ini memperlihatkan bagaimana kepentingan keamanan, ekonomi, dan kedaulatan berkelindan dalam persaingan global di wilayah kutub utara.
5. Eksodus dari PBB: Retaknya Multilateralisme
Pada pertengahan 2025 hingga awal 2026, Amerika Serikat menarik diri dari puluhan organisasi internasional, termasuk sejumlah lembaga di bawah naungan PBB.
Langkah ini menandai pergeseran besar dalam peran AS sebagai arsitek utama sistem multilateralisme pasca-1945.
Sekretaris Jenderal PBB
memperingatkan bahwa kekosongan kepemimpinan global dapat membuka ruang bagi ketidakstabilan dan konflik baru.
Sementara Washington menilai langkah tersebut sebagai efisiensi dan upaya mengembalikan fokus pada kepentingan domestik.
6. Iran: Konfrontasi di Timur Tengah
Di Timur Tengah, pemerintahan Trump mengambil sikap keras terhadap Teheran.
Dukungan terbuka terhadap demonstrasi anti-pemerintah di Iran, disertai tekanan ekonomi dan pengerahan kekuatan militer di kawasan Teluk, meningkatkan kekhawatiran akan eskalasi konflik terbuka.
Langkah ini menempatkan kawasan yang sudah rapuh dalam kondisi siaga tinggi, dengan implikasi luas terhadap stabilitas energi global dan keamanan regional.
Dunia di Persimpangan
Setahun pertama masa jabatan kedua Donald Trump memperlihatkan arah kebijakan yang tegas, konfrontatif, dan berorientasi pada kepentingan nasional dalam definisi yang sempit.
Bagi para pendukungnya, pendekatan ini dianggap sebagai upaya mengembalikan kedaulatan dan kekuatan Amerika Serikat.
Namun, bagi para pengkritik, kebijakan tersebut dinilai berisiko mengikis tatanan internasional yang dibangun selama puluhan tahun.
Di tengah arus geopolitik yang kian deras, dunia kini berada di persimpangan:
antara kolaborasi global dan fragmentasi kepentingan nasional. Tahun-tahun mendatang akan menjadi penentu apakah arah yang ditempuh Washington akan melahirkan stabilitas baru atau justru membuka babak panjang ketidakpastian internasional.
(Redaksi | Mediapatriot.co.id)
Wartawan di lapangan dibekali Kode Sandi untuk membuka DAFTAR WARTAWAN >>>
Tentang Kami
Mediapatriot.co.id adalah portal berita online nasional yang menyajikan informasi aktual, terpercaya, dan berimbang. Kami hadir untuk memberikan akses berita cepat dan akurat.
Didirikan oleh jurnalis senior Hamdanil Asykar, Mediapatriot.co.id berkomitmen menjaga integritas jurnalistik dan menjunjung tinggi Kode Etik Dewan Pers. Dengan jaringan kontributor di berbagai daerah, kami menghadirkan berita lokal dengan cakupan nasional.
Misi kami adalah menjadi media digital yang membangun kesadaran publik melalui berita edukatif, mendalam, dan bebas hoaks.
Untuk pertanyaan, saran, atau kerja sama media, silakan hubungi kami melalui halaman Kontak.
Informasi Iklan / Advertorial Klik redaksi@mediapatriot.co.id
