Minggu | 25 Januari 2026 | Pukul | 14:40 | WIB
Mediapatriot.co.id | Jakarta
| Indonesia | Berita Terkini – Belgia mencatatkan sejarah baru dalam lanskap kebijakan ketenagakerjaan global dengan secara resmi mengakui pekerja seks komersial sebagai profesi formal yang dilindungi undang-undang.
Langkah progresif ini menempatkan Belgia sebagai negara pertama di dunia yang tidak sekadar mendekriminalisasi, tetapi juga mengintegrasikan pekerjaan seks ke dalam sistem ketenagakerjaan nasional dengan standar hak dan kewajiban setara sektor formal lainnya.
Regulasi yang disahkan parlemen Belgia tersebut membuka ruang bagi pekerja seks untuk memiliki kontrak kerja resmi.
Dengan status tersebut, mereka berhak atas perlindungan sosial menyeluruh, mulai dari asuransi kesehatan, cuti sakit dan cuti tahunan, tunjangan keluarga, gaji selama masa persalinan, hingga hak pensiun.
Negara hadir bukan hanya sebagai regulator, tetapi juga sebagai penjamin martabat dan keselamatan kerja di sektor yang selama ini berada di ruang abu-abu kebijakan publik.
Mengutip laporan NPR News, undang-undang ini juga menegaskan hak otonomi pekerja seks dalam menjalankan profesinya.
Mereka memiliki kewenangan penuh untuk menolak klien, menetapkan batasan kerja, serta menghentikan aktivitas seksual kapan pun tanpa konsekuensi pemutusan hubungan kerja.
Prinsip ini dinilai sebagai terobosan penting dalam memperkuat posisi tawar pekerja di hadapan pelaku usaha dan memutus mata rantai eksploitasi yang kerap terjadi di industri tersebut.
Kebijakan ini merupakan kelanjutan dari langkah strategis parlemen Belgia pada 2022, yang lebih dulu menyepakati dekriminalisasi pekerjaan seks sekaligus mempersempit definisi mucikari.
Tujuannya adalah memastikan pekerja seks tidak lagi terhambat dalam mengakses layanan profesional dan keuangan, seperti perbankan, asuransi, transportasi, hingga jasa akuntansi.
Serikat Pekerja Seks Belgia (UTSOPI) menilai kebijakan tersebut sebagai fondasi penting menuju sistem yang lebih adil dan transparan.
“Belgia sangat membanggakan saat ini,” ujar Mel Meliciousss, anggota UTSOPI, melalui unggahan di media sosialnya, menandai euforia komunitas pekerja seks atas pengakuan negara terhadap hak-hak dasar mereka sebagai pekerja.
Di sisi lain, regulasi ini juga memperketat kewajiban pelaku usaha di sektor tersebut.
Setiap pengelola diwajibkan mengantongi izin resmi serta memenuhi persyaratan rekam jejak yang ketat, termasuk tidak pernah terlibat kasus penyerangan seksual, perdagangan manusia, maupun penipuan.
Negara menempatkan standar etika dan integritas sebagai pilar utama dalam pengelolaan industri ini.
Selain aspek legalitas, undang-undang tersebut mengatur standar kebersihan dan keamanan tempat kerja.
Pengelola diwajibkan menyediakan sistem keselamatan, termasuk tombol darurat, serta dilarang memecat pekerja yang menolak klien atau aktivitas tertentu.
Ketentuan ini dimaksudkan untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman, manusiawi, dan berorientasi pada perlindungan hak asasi.
Respons positif mengalir dari kalangan pekerja seks dan kelompok advokasi hak asasi manusia.
Mereka menilai kebijakan ini sebagai langkah konkret pemerintah Brussels dalam menekan risiko kekerasan, eksploitasi, dan praktik perdagangan manusia yang selama ini menjadi bayang-bayang kelam industri tersebut.
Namun demikian, kebijakan ini juga memantik perdebatan di tingkat internasional.
Sejumlah kalangan memandang langkah Belgia sebagai preseden global yang dapat memengaruhi arah kebijakan negara lain, terutama dalam menyeimbangkan aspek moral, sosial, dan hak asasi manusia dalam regulasi pekerjaan seks.
Pada akhirnya, undang-undang ini tidak hanya menjadi instrumen perlindungan bagi mereka yang telah berkecimpung di industri tersebut, tetapi juga menjadi simbol transformasi paradigma negara dalam memandang pekerjaan seks sebagai isu ketenagakerjaan dan hak warga negara.
Belgia kini berdiri di garis depan perdebatan global tentang bagaimana negara seharusnya hadir dalam melindungi setiap pekerja, tanpa kecuali, di tengah dinamika sosial yang terus berubah.
(Redaksi | Mediapatriot.co.id)
Wartawan di lapangan dibekali Kode Sandi untuk membuka DAFTAR WARTAWAN >>>
Tentang Kami
Mediapatriot.co.id adalah portal berita online nasional yang menyajikan informasi aktual, terpercaya, dan berimbang. Kami hadir untuk memberikan akses berita cepat dan akurat.
Didirikan oleh jurnalis senior Hamdanil Asykar, Mediapatriot.co.id berkomitmen menjaga integritas jurnalistik dan menjunjung tinggi Kode Etik Dewan Pers. Dengan jaringan kontributor di berbagai daerah, kami menghadirkan berita lokal dengan cakupan nasional.
Misi kami adalah menjadi media digital yang membangun kesadaran publik melalui berita edukatif, mendalam, dan bebas hoaks.
Untuk pertanyaan, saran, atau kerja sama media, silakan hubungi kami melalui halaman Kontak.
Informasi Iklan / Advertorial Klik redaksi@mediapatriot.co.id
