Kapolri Tegas Tolak Wacana “Menteri Kepolisian”: “Lebih Baik Saya Menjadi Petani daripada Polri Diletakkan di Bawah Kementerian”

Rabu | 28 Januari 2026 | Pukul | 00:30 | WIB

Mediapatriot.co.id | Jakarta | Berita Terkini — Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo menyampaikan sikap tegas dan tanpa kompromi terhadap wacana penempatan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) di bawah struktur kementerian, termasuk gagasan pembentukan jabatan Menteri Kepolisian.

Pernyataan tersebut disampaikannya secara terbuka dalam Rapat Kerja bersama Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (26/1/2026).

Di hadapan para anggota legislatif, Kapolri menegaskan bahwa independensi dan posisi kelembagaan Polri sebagai alat negara yang berdiri langsung di bawah Presiden merupakan fondasi penting dalam menjaga stabilitas keamanan, supremasi hukum, dan netralitas institusi kepolisian dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

“Dalam berbagai diskusi yang berkembang, bahkan sempat ada pihak yang menyampaikan kepada saya melalui pesan WhatsApp terkait kemungkinan saya menjadi Menteri Kepolisian.

Saya sampaikan secara tegas, saya menolak polisi di bawah kementerian.

Dan kalaupun saya yang menjadi Menteri Kepolisian, saya lebih baik menjadi petani saja,” ujar Jenderal Sigit, disambut perhatian serius dari para anggota Komisi III DPR RI.

Menjaga Independensi Kelembagaan Polri

Kapolri menilai, penempatan Polri di bawah struktur kementerian berpotensi menimbulkan implikasi serius terhadap independensi dan profesionalitas institusi kepolisian.

Menurutnya, Polri harus tetap berada dalam posisi yang memungkinkan untuk bekerja secara objektif, bebas dari kepentingan politik praktis maupun tekanan birokratis yang dapat memengaruhi penegakan hukum dan pelayanan kepada masyarakat.

“Polri adalah alat negara yang memiliki mandat konstitusional untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Posisi kelembagaan kami dirancang untuk memastikan tugas-tugas tersebut dapat dijalankan secara profesional, transparan, dan akuntabel,” tegasnya.

Ia menambahkan, struktur kelembagaan yang ada saat ini memungkinkan Polri untuk berkoordinasi langsung dengan Presiden sebagai kepala pemerintahan dan kepala negara, sekaligus tetap berada dalam mekanisme pengawasan DPR RI sebagai representasi rakyat.

Respons terhadap Dinamika Wacana Publik

Wacana pembentukan jabatan Menteri Kepolisian belakangan ini mencuat dalam diskursus publik sebagai bagian dari upaya penataan kelembagaan negara.

Namun, Kapolri menegaskan bahwa setiap perubahan struktur institusional harus mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap sistem hukum, demokrasi, dan tata kelola keamanan nasional.

“Setiap gagasan tentu perlu dihormati sebagai bagian dari dinamika demokrasi.

Namun, kita juga harus melihat secara komprehensif bagaimana dampaknya terhadap sistem yang sudah berjalan, khususnya dalam menjaga keseimbangan antara kekuasaan, pengawasan, dan independensi lembaga,” ujarnya.

Menurut Jenderal Sigit, Polri saat ini terus berupaya melakukan reformasi internal melalui penguatan prinsip Presisi (Prediktif, Responsibilitas, dan Transparansi Berkeadilan), termasuk peningkatan kualitas sumber daya manusia, modernisasi teknologi kepolisian, serta penguatan pengawasan internal dan eksternal.

Apresiasi dan Catatan dari DPR RI
Sejumlah anggota Komisi III DPR RI dalam rapat tersebut menyampaikan apresiasi atas keterbukaan Kapolri dalam menyampaikan pandangannya secara langsung dan tegas di ruang publik.

DPR menilai, pernyataan tersebut mencerminkan komitmen pimpinan Polri dalam menjaga marwah dan posisi institusi di tengah berbagai wacana perubahan tata kelola negara.

Namun demikian, DPR juga menegaskan bahwa diskursus mengenai struktur kelembagaan negara tetap menjadi ruang bersama antara eksekutif, legislatif, dan masyarakat untuk memastikan sistem yang dibangun benar-benar berpihak pada kepentingan bangsa dan negara.

Penegasan Komitmen Polri untuk Publik

Di akhir pernyataannya, Kapolri menegaskan bahwa fokus utama Polri tetap pada peningkatan pelayanan kepada masyarakat, penegakan hukum yang berkeadilan, serta menjaga stabilitas keamanan nasional di tengah tantangan global dan domestik yang semakin kompleks.

“Bagi kami, yang terpenting adalah bagaimana Polri dapat terus hadir di tengah masyarakat sebagai institusi yang dipercaya, profesional, dan berintegritas. Itu adalah komitmen yang akan terus kami jaga, apa pun dinamika wacana yang berkembang,” pungkas Jenderal Sigit.

Dengan pernyataan tegas tersebut, Kapolri kembali menegaskan garis sikap institusional Polri dalam menjaga posisi strategisnya dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, sekaligus menutup ruang spekulasi terkait kemungkinan perubahan struktur kelembagaan kepolisian di bawah kementerian.

(RML | Redaksi | Mediapatriot.co.id)