DURI, RIAU — MediaPatriot.co.id – Ratusan pekerja dari berbagai perusahaan lokal yang bergerak di sektor migas wilayah Duri, Kabupaten Bengkalis, Riau, Senin (2/2/2026), mendatangi Tameng Adat Lembaga Adat Melayu Riau (LAMR) Bathin Solapan. Kedatangan mereka merupakan upaya menyampaikan kegelisahan mendalam atas minimnya pekerjaan yang belakangan diberikan PT Pertamina Hulu Rokan (PHR) kepada perusahaan-perusahaan rekanan lokal.
Penurunan jumlah work order (WO) dari PHR tersebut berdampak langsung pada berkurangnya jam kerja, merosotnya produktivitas, hingga tergerusnya pendapatan para pekerja. Salah seorang pekerja mengakui bahwa pemangkasan jam kerja membuat kondisi ekonomi keluarga semakin berat, terutama di tengah naiknya kebutuhan hidup.
Para pekerja berharap aspirasi ini tidak hanya sekadar didengar, tetapi juga ditindaklanjuti secara konkret oleh PHR. Mereka menekankan bahwa keberlangsungan mereka sebagai tenaga kerja lokal juga merupakan bagian dari roda ekonomi daerah yang seharusnya menjadi perhatian perusahaan migas tersebut.
Perwakilan Tameng Adat LAMR Bathin Solapan yang menerima kehadiran para pekerja menyampaikan rasa prihatin terhadap situasi tersebut. Lembaga adat menilai bahwa perusahaan lokal dan tenaga kerja setempat memegang peran strategis dalam ekosistem industri migas di kawasan Duri.
“Komunikasi dan sinergi antara PHR, rekanan, masyarakat adat, serta tenaga kerja setempat harus diperkuat agar kesejahteraan pekerja tetap terjaga,” tegas perwakilan tameng adat, menyerukan pentingnya kolaborasi yang lebih harmonis.
Aksi aspirasi ini memperlihatkan bahwa ketidakpuasan para pekerja bukan hanya persoalan teknis dalam pengelolaan proyek, tetapi juga menyangkut aspek keamanan ekonomi keluarga. Tekanan sosial yang muncul di sektor migas, menurut mereka, telah menjelma menjadi masalah sosial yang lebih luas di tengah masyarakat.
Langkah para pekerja mendatangi tameng adat menunjukkan bahwa mereka memilih jalur musyawarah sebagai upaya menjaga keberlangsungan hidup. Masalah menurunnya order dari PHR ini tidak hanya menghambat operasional perusahaan lokal, tetapi juga membuat stabilitas pekerjaan dan pendapatan para pekerja semakin rapuh.
Sebagai penjaga harmoni masyarakat, Tameng Adat LAMR Bathin Solapan berharap suara para pekerja mampu mengetuk hati pemangku kebijakan di tubuh PHR. Lembaga adat mendesak agar ada penyesuaian kebijakan kerja yang lebih adil dan berpihak pada keberlangsungan usaha lokal.
“Hubungan yang sehat antara perusahaan, pekerja, dan masyarakat adat akan memperkuat iklim industri dan sosial di Duri,” ujar perwakilan tameng adat menegaskan kembali komitmen mereka untuk mengawal persoalan ini.
Para pekerja juga menegaskan bahwa jika tidak ada langkah penyelesaian yang jelas, mereka siap meningkatkan aksi, termasuk menggelar orasi besar-besaran di depan kantor PHR sebagai bentuk tekanan moral.
(Red Irwan Hasiholan)