Kasus Keracunan Berulang: KPAI Desak Presiden Stop MBG, Dialihkan ke Sektor Pendidikan

 

MEDIA PATRIOT INDONESIA – Program andalan pemerintah, Makan Bergizi Gratis (MBG), menghadapi hantaman keras setelah Wakil Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Dr. Jasra Putra, M.Pd. mendesak Presiden agar program tersebut segera dihentikan. Permintaan ini disampaikan sejak September tahun lalu. Desakan ini muncul menyusul marak terjadinya kasus keracunan makanan yang berulang kali menimpa ratusan siswa di berbagai daerah, menimbulkan keresahan mendalam di kalangan orang tua dan masyarakat luas.


Baca Juga: Pemimpin Umum Mediapatriot.co.id Hamdanil Asykar Tegaskan Pentingnya UKW bagi Wartawan


Jasra Putra secara eksplisit meminta Badan Gizi Nasional (BGN) dan seluruh jajaran pemerintah untuk mengevaluasi total dan menangguhkan implementasi program MBG. Menurutnya, meskipun niat program tersebut baik, realitas lapangan menunjukkan adanya risiko serius terhadap keselamatan anak-anak Indonesia.

“Kami mendesak Presiden untuk menghentikan program Makan Bergizi Gratis. Permintaan ini bukan tanpa alasan, sebab program ini telah menimbulkan rasa takut pada orang tua. Bagaimana tidak, makanan gratis yang seharusnya menyehatkan justru banyak menimbulkan korban murid akibat keracunan,” ujar Jasra.

Kasus keracunan makanan telah terjadi di berbagai tingkatan pendidikan, mulai dari murid Sekolah Dasar (SD) hingga siswa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan Sekolah Menengah Atas (SMA). Dan ironisnya, kasus keracunan ini terus berlanjut hingga Pebruari 2026.

Jasra Putra menegaskan bahwa terulangnya insiden keracunan menunjukkan adanya kelemahan fundamental dalam pelaksanaan program, khususnya terkait

Dr. Jasra Putra, M.Pd. wakil ketua KPAI

Pengolahan, dan ketepatan waktu distribusi makanan. Hal ini dinilai tidak sebanding dengan potensi bahaya yang ditimbulkan

“Keselamatan anak harus menjadi prioritas utama dalam setiap program negara. Bukan sekadar mengejar target kuantitas atau distribusi yang masif, tetapi kualitas dan keamanan pangan harus terjamin seratus persen,” tegas Jasra.

Dia menekankan bahwa tanggung jawab negara terhadap anak tidak hanya sebatas pemenuhan gizi, tetapi yang terpenting adalah menjamin hak hidup dan kesehatan mereka terlindungi dari ancaman apapun, termasuk ancaman dari makanan yang didistribusikan oleh negara sendiri.

Di pihak lain, aspirasi masyarakat luas yang kian berkembang, berharap dana triliunan rupiah yang disiapkan untuk Makan Bergizi Gratis dialihkan untuk memperkuat sektor pendidikan.

“Publik meminta agar anggaran MBG ini distop, dan segera dialokasikan untuk Pendidikan Gratis. Ini mencakup pendidikan gratis di sekolah negeri dan swasta, bahkan hingga jenjang universitas,” merujuk pada pentingnya investasi jangka panjang pada Sumber Daya Manusia (SDM).

Pengalihan fokus dari pangan gratis yang bermasalah menuju pendidikan gratis adalah solusi yang lebih strategis dan berkesinambungan. Pendidikan yang terjamin dan mudah diakses dinilai sebagai kunci untuk memutus mata rantai kemiskinan dan meningkatkan kualitas generasi mendatang.

Permintaan penghentian program MBG ini tentu menjadi pekerjaan rumah besar bagi Badan Gizi Nasional (BGN) dan kementerian terkait yang bertugas menyukseskan program ini. BGN sebelumnya telah berjanji untuk memperketat pengawasan dan kualitas bahan baku serta proses pengolahan makanan di daerah.

Namun, desakan KPAI menyiratkan bahwa langkah perbaikan parsial yang dilakukan sejauh ini belum mampu mengembalikan kepercayaan publik dan menghilangkan risiko keracunan.

Sejumlah pihak menilai, skala program MBG yang sangat besar (mencakup seluruh tanah air) dan kecepatan implementasi yang tinggi menjadi faktor utama sulitnya menjaga standar mutu dan kebersihan di setiap titik distribusi, terutama di daerah-daerah dengan infrastruktur logistik yang belum memadai.

“Jika pemerintah masih ingin melanjutkan program sejenis, harus ada kajian mendalam, audit menyeluruh, dan skema pengawasan yang melibatkan ahli gizi, sanitarian, dan komunitas lokal secara ketat, bukan sekadar proyek cepat saji,” . Masyarakat menuntut transparansi dan akuntabilitas penuh dari pemerintah terkait kasus keracunan makanan yang terus terjadi.

Reporter : Muhidin
Editor. : Hamdanil Asykar



Wartawan di lapangan dibekali Kode Sandi untuk membuka DAFTAR WARTAWAN >>>


Tentang Kami

Mediapatriot.co.id adalah portal berita online nasional yang menyajikan informasi aktual, terpercaya, dan berimbang. Kami hadir untuk memberikan akses berita cepat dan akurat.

Didirikan oleh jurnalis senior Hamdanil Asykar, Mediapatriot.co.id berkomitmen menjaga integritas jurnalistik dan menjunjung tinggi Kode Etik Dewan Pers. Dengan jaringan kontributor di berbagai daerah, kami menghadirkan berita lokal dengan cakupan nasional.

Misi kami adalah menjadi media digital yang membangun kesadaran publik melalui berita edukatif, mendalam, dan bebas hoaks.

Untuk pertanyaan, saran, atau kerja sama media, silakan hubungi kami melalui halaman Kontak.


>

Posting Terkait

Jangan Lewatkan

Komentar