Jakarta, 10 Februari 2026. Kontroversi terkait kasus yang melibatkan SD Kalam Kudus kembali mencuri perhatian publik. Sejumlah pihak mempertanyakan transparansi proses hukum setelah muncul dugaan adanya kejanggalan dalam penanganan laporan di institusi kepolisian wilayah Papua Barat Daya.
Kasus ini bermula dari laporan yang diajukan oleh wali murid yang merasa dirugikan oleh pihak sekolah. Namun, alih-alih menemukan kejelasan, persoalan justru berkembang menjadi polemik baru ketika proses penyelidikan diklaim berjalan tidak sebagaimana mestinya. Beberapa sumber yang mengikuti kasus ini menyampaikan bahwa terdapat indikasi ketidakwajaran dalam mekanisme penanganan perkara.
Sejumlah tokoh masyarakat serta pemerhati pendidikan mendesak agar seluruh tahapan penanganan perkara dilakukan secara terbuka demi menjamin objektivitas. Mereka menilai bahwa segala dugaan, apa pun bentuknya, perlu diuji melalui prosedur hukum yang sah.
Pihak berwenang di tingkat kepolisian hingga kini belum memberikan keterangan penuh terkait dugaan-dugaan tersebut. Sementara itu, keluarga pelapor terus mendorong agar proses penegakan hukum dilakukan secara profesional, transparan, dan bebas intervensi.
Kasus SD Kalam Kudus kini menjadi sorotan luas karena dianggap mencerminkan pentingnya integritas lembaga pendidikan dan aparat penegak hukum. Publik berharap penyelesaian perkara ini dapat memberikan kejelasan dan rasa keadilan bagi seluruh pihak yang terlibat.
(Red Irwan)

