Kamis | 19 Februari 2026 | Pukul | 10:00 | WIB
Mediapatriot.co.id | Jakarta | Berita Terkini – Di hadapan para pemimpin bisnis Amerika Serikat dan Indonesia, Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menyampaikan pengakuan yang jujur sekaligus menggugah: Indonesia masih menghadapi persoalan serius terkait praktik-praktik ilegal yang menggerogoti sendi-sendi ekonomi dan tata kelola sumber daya alam.
Pernyataan itu disampaikan dalam forum bergengsi Gala Iftar Business Summit yang digelar di U.S. Chamber of Commerce, Washington DC, Amerika Serikat, Rabu (18/2/2026) waktu setempat.
Dalam suasana diplomasi ekonomi yang sarat kepentingan strategis, Prabowo memilih transparansi sebagai fondasi kepercayaan.
“Kami tahu kami memiliki banyak masalah.
Kami memiliki masalah penyelundupan, perdagangan manusia, aktivitas ekonomi ilegal, pertambangan liar, perikanan liar, dan penebangan liar,” ujar Prabowo di hadapan para pengusaha lintas negara.
Pernyataan tersebut bukan sekadar pengakuan normatif, melainkan refleksi atas realitas struktural yang selama bertahun-tahun menjadi tantangan pembangunan nasional.
Praktik penyelundupan dan perdagangan manusia mencederai nilai kemanusiaan.
Pertambangan ilegal dan penebangan liar merusak ekosistem.
Perikanan liar menggerus kedaulatan maritim. Semua itu bukan hanya persoalan hukum, tetapi juga soal martabat bangsa.
Menutup 1.000 Tambang Ilegal: Sinyal Tegas Negara Hadir
Dalam kesempatan tersebut, Presiden mengungkap langkah konkret yang telah diambil pemerintah. Sebanyak 1.000 tambang ilegal telah ditutup, termasuk yang beroperasi di kawasan hutan lindung.
“Saya baru saja menutup 1.000 tambang ilegal. Mereka menambang di hutan lindung,” tegasnya.
Langkah ini menandai babak baru dalam penegakan hukum sektor sumber daya alam.
Penutupan tambang ilegal bukan sekadar tindakan administratif, tetapi pesan kuat bahwa negara tidak boleh kalah oleh kepentingan ekonomi jangka pendek yang merusak lingkungan dan mengabaikan regulasi.
Pertambangan liar selama ini tidak hanya menimbulkan kerusakan ekologis, tetapi juga menghilangkan potensi penerimaan negara, memicu konflik sosial, dan memperparah ketimpangan ekonomi.
Dengan tindakan tegas tersebut, pemerintah berupaya menata ulang tata kelola pertambangan agar selaras dengan prinsip keberlanjutan dan kepastian hukum.
Penyitaan 4 Juta Hektare Lahan:
Koreksi atas Penyimpangan Korporasi
Tak berhenti pada penutupan tambang ilegal, Prabowo juga mengungkap bahwa pemerintah telah menyita sekitar 4 juta hektare lahan dari korporasi yang melanggar hukum, termasuk yang beroperasi di luar izin atau konsesi resmi.
Angka tersebut bukanlah angka kecil. Empat juta hektare mencerminkan skala pelanggaran yang masif dan mengindikasikan betapa pentingnya reformasi pengawasan perizinan di sektor agraria dan kehutanan.
Langkah penyitaan ini dapat dibaca sebagai koreksi atas praktik ekspansi usaha yang tidak taat hukum.
Negara, dalam hal ini, menegaskan kembali fungsinya sebagai regulator sekaligus penjaga kepentingan publik. Tanah dan hutan bukan sekadar komoditas, melainkan aset strategis bangsa yang harus dikelola untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Diplomasi Kejujuran di Panggung Global
Menariknya, pengakuan atas berbagai persoalan tersebut justru disampaikan di forum internasional, di jantung kekuatan ekonomi Amerika Serikat.
Dalam perspektif diplomasi ekonomi, sikap terbuka ini dapat dimaknai sebagai upaya membangun kredibilitas di mata investor global.
“Kami menangani masalah kami secara langsung.
Kami menegakkan hukum. Kami berupaya menciptakan suasana kepastian dalam proses hukum.
Saya rasa ini semua akan menambah iklim stabilitas sosial, stabilitas politik, dan menciptakan lingkungan yang kondusif bagi kegiatan bisnis dan ekonomi,” tegas Prabowo.
Pernyataan tersebut menegaskan bahwa agenda pemberantasan praktik ilegal bukan semata penegakan hukum, melainkan bagian dari strategi besar menciptakan kepastian usaha.
Stabilitas sosial dan politik, sebagaimana ditekankan Presiden, menjadi prasyarat utama bagi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
Antara Tantangan dan Harapan
Indonesia adalah negara kaya sumber daya alam. Namun, kekayaan itu kerap dibayangi oleh tata kelola yang belum sepenuhnya optimal.
Praktik ilegal yang disebutkan Presiden menunjukkan adanya pekerjaan rumah besar yang menuntut konsistensi, integritas, dan pengawasan berkelanjutan.
Komitmen menutup 1.000 tambang ilegal dan menyita jutaan hektare lahan memberi harapan bahwa reformasi struktural sedang bergerak.
Meski demikian, publik tentu menanti konsistensi dan transparansi dalam proses hukum, agar langkah tegas tersebut tidak berhenti pada momentum simbolik.
Di panggung global, pernyataan Prabowo bukan hanya pesan kepada investor, tetapi juga refleksi kepada bangsa sendiri:
bahwa membangun Indonesia tidak cukup dengan retorika pertumbuhan, melainkan harus disertai keberanian membersihkan praktik-praktik yang merusak fondasi negara.
Dari Washington, suara itu terdengar tegas — bahwa hukum harus berdiri di atas semua kepentingan. Dan di sanalah masa depan ekonomi Indonesia dipertaruhkan.
(RML| Redaksi | Mediapatriot.co.id)