Jum’at | 27 Februari 2026 | Pukul | 18:00 | WIB
Mediapatriot.co.id | Jakarta Berita Terkini – Polemik seputar Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dituding memangkas anggaran pendidikan akhirnya mendapat klarifikasi tegas dari Sekretaris Kabinet, Teddy Indra Wijaya.
Ia meluruskan berbagai narasi yang berkembang di ruang publik yang menyebut MBG menggerus program pendidikan, menyebabkan sekolah terbengkalai, hingga mengabaikan kesejahteraan guru.
Menurut Teddy, tudingan tersebut tidak berdasar dan berpotensi menyesatkan opini publik.
Ia menegaskan bahwa Anggaran Pendidikan Tahun 2026 telah melalui proses pembahasan dan persetujuan bersama antara Pemerintah dan DPR RI, termasuk Badan Anggaran DPR, dengan rincian program dan peruntukan yang jelas.
“Tidak ada program pendidikan strategis yang dihentikan.
Justru yang terjadi adalah penguatan dan perluasan akses pendidikan secara lebih terstruktur dan terarah,” tegasnya.
Anggaran Disepakati, Program Tetap Berjalan
Teddy menekankan bahwa seluruh program prioritas pendidikan pada periode sebelumnya tetap berjalan.
Program seperti Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Program Indonesia Pintar (PIP) dipastikan berlanjut sebagai instrumen perlindungan sosial di bidang pendidikan.
Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, akses pendidikan bahkan diperluas melalui inisiatif Sekolah Rakyat.
Program ini menyasar anak-anak putus sekolah dari keluarga kurang mampu, dengan pendekatan yang lebih komprehensif.
Sekolah Rakyat tidak hanya menyediakan pendidikan formal, tetapi juga fasilitas tempat tinggal, makan bergizi, serta jaminan kesehatan.
Hingga tahun lalu, jumlah siswa yang terdaftar telah mencapai sekitar 20 ribu siswa di 166 sekolah.
Tahun ini, pemerintah menargetkan penambahan 100 sekolah baru guna memperluas jangkauan layanan.
Kebijakan tersebut, menurut Teddy, merupakan bukti bahwa MBG tidak berdiri sebagai program yang memakan porsi pendidikan, melainkan bagian dari pendekatan integratif dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia sejak usia sekolah.
Infrastruktur Diperkuat, Digitalisasi Dipercepat
Di sektor infrastruktur, pemerintah pusat mengambil langkah konkret meskipun kewenangan pengelolaan sekolah berada di tangan pemerintah daerah.
Pada 2025, pemerintah melakukan renovasi terhadap sekitar 16.000 sekolah dengan alokasi anggaran sekitar Rp17 triliun.
Langkah ini disebut sebagai bentuk kehadiran negara dalam menjamin kelayakan sarana belajar-mengajar di seluruh Indonesia.
Selain itu, percepatan digitalisasi pembelajaran juga menjadi perhatian serius.
Pemerintah telah mendistribusikan sekitar 280.000 unit televisi digital ke berbagai sekolah sebagai media pembelajaran.
Program ini akan terus ditingkatkan guna menjawab tantangan transformasi pendidikan di era digital.
“Digitalisasi bukan sekadar wacana. Ini investasi jangka panjang untuk memastikan anak-anak Indonesia tidak tertinggal dalam kompetisi global,” ujar Teddy.
Kesejahteraan Guru: Insentif Naik dan Transfer Lebih Transparan
Isu lain yang berkembang adalah dugaan bahwa MBG mengorbankan kesejahteraan guru.
Tuduhan ini pun dibantah secara sistematis.
Teddy menjelaskan bahwa meskipun penggajian tenaga honorer merupakan kewenangan pemerintah daerah, pemerintah pusat tetap memberikan dukungan berupa insentif.
Setelah dua dekade stagnan sejak 2005, insentif tersebut pada 2025 dinaikkan menjadi Rp400.000.
Tidak hanya itu, tunjangan bagi Guru Non-ASN juga mengalami kenaikan dari Rp1.500.000 menjadi Rp2.000.000 per bulan pada 2025.
Skema penyaluran pun diperbaiki.
Jika sebelumnya transfer dilakukan per tiga bulan melalui pemerintah daerah, kini tunjangan disalurkan langsung setiap bulan kepada guru penerima.
Perubahan mekanisme ini dinilai meningkatkan transparansi sekaligus memastikan hak guru diterima tepat waktu.
Narasi Publik dan Tanggung Jawab Etis
Dalam konteks demokrasi, kritik terhadap kebijakan publik merupakan hal yang wajar.
Namun, Teddy mengingatkan agar kritik dibangun di atas data dan fakta, bukan asumsi atau persepsi yang belum terverifikasi.
Anggaran pendidikan, tegasnya, tidak mengalami pengurangan.
Sebaliknya, terdapat penajaman prioritas dan peningkatan alokasi pada sejumlah program strategis yang berdampak langsung pada siswa, guru, dan kualitas sekolah.
Penegasan ini sekaligus menjadi penanda bahwa Program Makan Bergizi Gratis tidak berdiri sebagai kompetitor anggaran pendidikan, melainkan bagian dari desain besar pembangunan sumber daya manusia Indonesia.
Di tengah derasnya arus informasi dan polarisasi opini, publik diharapkan tetap kritis namun proporsional.
Pendidikan bukan sekadar soal angka dalam dokumen APBN, melainkan tentang masa depan generasi bangsa.
Dan pada titik itulah, negara dituntut hadir—bukan hanya dalam retorika, tetapi dalam kebijakan yang terukur dan berpihak.
(RML | Redaksi | Mediapatriot.co.id)
Wartawan di lapangan dibekali Kode Sandi untuk membuka DAFTAR WARTAWAN >>>
Tentang Kami
Mediapatriot.co.id adalah portal berita online nasional yang menyajikan informasi aktual, terpercaya, dan berimbang. Kami hadir untuk memberikan akses berita cepat dan akurat.
Didirikan oleh jurnalis senior Hamdanil Asykar, Mediapatriot.co.id berkomitmen menjaga integritas jurnalistik dan menjunjung tinggi Kode Etik Dewan Pers. Dengan jaringan kontributor di berbagai daerah, kami menghadirkan berita lokal dengan cakupan nasional.
Misi kami adalah menjadi media digital yang membangun kesadaran publik melalui berita edukatif, mendalam, dan bebas hoaks.
Untuk pertanyaan, saran, atau kerja sama media, silakan hubungi kami melalui halaman Kontak.
Informasi Iklan / Advertorial Klik redaksi@mediapatriot.co.id
Komentar