Kaur | mediapatriot.co.id – Fraksi Partai Bulan Bintang (PBB) di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kaur berencana melakukan pendalaman terkait kewajiban perusahaan terhadap pemenuhan hak-hak karyawan. Langkah ini dilakukan sebagai bentuk pengawasan legislatif agar perusahaan yang beroperasi di wilayah Kabupaten Kaur mematuhi aturan ketenagakerjaan yang berlaku.
Fraksi PBB menilai pentingnya memastikan setiap perusahaan memberikan perlindungan serta kesejahteraan yang layak bagi para pekerjanya. Hal tersebut mencakup pemenuhan hak dasar karyawan seperti upah yang sesuai, jaminan kesehatan, hingga keselamatan kerja.
Anggota DPRD Kaur dari Fraksi PBB, Rio Chandra, menyampaikan bahwa dalam waktu dekat pihaknya akan melakukan kunjungan langsung ke sejumlah perusahaan yang beroperasi di Kabupaten Kaur.
“Kami dalam waktu dekat akan mengunjungi perusahaan baik yang bergerak di sektor perkebunan maupun tambak udang. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa perusahaan menjalankan kewajiban mereka terhadap karyawan, seperti memberikan upah yang layak, jaminan kesehatan, serta memperhatikan aspek keselamatan kerja,” ujar Rio Chandra, Sabtu (07/03/2026).
Menurutnya, pengawasan ini penting dilakukan guna memastikan tidak ada pelanggaran terhadap peraturan ketenagakerjaan yang dapat merugikan para pekerja. DPRD juga berharap seluruh perusahaan dapat bersikap kooperatif dan terbuka dalam menjalankan aktivitas usahanya.
Fraksi PBB DPRD Kaur menegaskan bahwa setiap perusahaan yang beroperasi di wilayah tersebut harus mematuhi regulasi yang berlaku serta menerapkan sistem yang menjamin kesejahteraan karyawan.
“Kita mengharapkan pihak perusahaan tidak melanggar regulasi serta benar-benar menerapkan sistem kesejahteraan bagi karyawan yang bekerja di perusahaan tersebut,” tegas Rio Chandra.
Selain melakukan kunjungan langsung ke perusahaan, Fraksi PBB DPRD Kaur juga berencana menggelar rapat dengar pendapat dengan para karyawan serta dinas terkait. Pertemuan tersebut bertujuan untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas mengenai kondisi ketenagakerjaan di lapangan.
Melalui rapat dengar pendapat tersebut, DPRD diharapkan dapat menampung aspirasi para pekerja sekaligus mengidentifikasi berbagai persoalan yang mungkin terjadi dalam hubungan kerja antara perusahaan dan karyawan.
Fraksi PBB juga menegaskan komitmennya untuk terus mengawasi implementasi peraturan ketenagakerjaan di lapangan. Dengan adanya pengawasan yang lebih intensif, diharapkan tercipta hubungan kerja yang sehat antara perusahaan dan pekerja serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Kaur secara keseluruhan.
Sumber: Opta
