Halmahera timur – Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur, Maluku Utara, menggelar pertemuan strategis dengan jajaran direksi PT Aneka Tambang Tbk di Kantor Pusat Antam, Jakarta, Kamis (12/3/2026). Pertemuan tersebut membahas berbagai isu penting, mulai dari persoalan lingkungan, pembangunan infrastruktur hingga pemberdayaan ekonomi masyarakat di wilayah operasional perusahaan.
Delegasi Pemerintah Daerah dipimpin Sekretaris Daerah Halmahera Timur Ricky Chairul Richfat yang hadir mewakili Bupati Halmahera Timur Ubaid Yakub. Turut hadir dalam rombongan tersebut Ketua DPRD Halmahera Timur Idrus E Maneke, Ketua Komisi III DPRD Ashadi Tadjudin bersama anggota komisi, serta pimpinan Komisi II DPRD Haltim.
Kehadiran rombongan Pemkab dan DPRD Haltim disambut langsung oleh Direktur Utama Untung Budiharjo bersama jajaran direksi dan pimpinan Antam Unit Buli, serta mitra strategis perusahaan seperti PT Nusa Karya Arindo dan PT Sambaki Tambang Sentosa.
Sekda Haltim Ricky Chairul Richfat mengatakan, pertemuan tersebut tidak hanya membahas isu lingkungan di wilayah tambang, tetapi juga komitmen Antam dalam mendukung pembangunan daerah, khususnya di sektor kesehatan.
“Selain isu lingkungan, kami juga membahas komitmen Antam Group dalam mendukung sektor kesehatan, terutama pengembangan RSUD Maba,” ujar Ricky.
Ia menambahkan, Pemkab Haltim juga mendorong sinergi antara perusahaan dan pemerintah daerah dalam pengentasan kemiskinan melalui kolaborasi produktif bersama BUMD Perdana Cipta Mandiri.
Sementara itu, Ketua DPRD Haltim Idrus E Maneke menyoroti potensi ekonomi lokal yang dinilai perlu mendapat perhatian serius dari pihak perusahaan. Ia mendorong percepatan rencana pengembangan Pulau Koropon oleh masyarakat Mabapura sebagai salah satu pilar penguatan ekonomi berbasis masyarakat.
“Kami meminta dukungan penuh dari Antam, baik dalam penguatan kapasitas BUMD maupun program pemberdayaan masyarakat lokal. Investasi harus berjalan seiring dengan peningkatan kesejahteraan warga,” tegas Idrus.
Di sisi lain, Ketua Komisi III DPRD Haltim Ashadi Tadjudin juga menyampaikan sejumlah keluhan masyarakat, terutama terkait manajemen sampah dan jalur penyeberangan (crossing) jalan yang digunakan kendaraan operasional perusahaan mitra.
Menurutnya, aktivitas kendaraan operasional milik mitra Antam mulai mengganggu kenyamanan dan keselamatan masyarakat.
“Kami mengusulkan langkah konkret seperti pembangunan flyover guna meningkatkan standar keselamatan masyarakat yang melintas. Hal ini membutuhkan perhatian serius dari pihak Antam,” ujarnya.
Pertemuan ini diharapkan menjadi momentum memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan perusahaan tambang dalam mewujudkan pembangunan yang lebih kolaboratif dan berkelanjutan di Halmahera Timur. (*)
