Kotamobagu | mediapatriot.co.id – PT J Resources Bolaang Mongondow (JRBM) menyatakan dukungan penuh terhadap langkah penertiban aktivitas Pertambangan Tanpa Izin (PETI) yang dilakukan Satgas PKH di kawasan KM 12, Bolaang Mongondow Selatan, Selasa (10/3/2026).
Dukungan tersebut disampaikan Kuasa Hukum PT JRBM, Dr. Jan Maringka, SH., MH., saat mendampingi jajaran direksi perusahaan dalam proses klarifikasi serta verifikasi data hasil peninjauan lapangan di Posko Satgas PKH yang berlokasi di Kejaksaan Negeri Kotamobagu, Sulawesi Utara.
Jan Maringka menegaskan bahwa informasi yang menyebut PT JRBM menjadi target penertiban oleh Satgas PKH tidaklah benar. Menurutnya, justru keberadaan Satgas PKH sangat membantu perusahaan dalam menertibkan aktivitas tambang ilegal yang selama ini masuk ke area eksplorasi perusahaan di kawasan KM 12 Bolaang Mongondow Selatan.
“PT JRBM merasa sangat terbantu dengan kehadiran Satgas PKH. Selama ini kawasan eksplorasi kami sering dirambah oleh penambang liar yang aktivitasnya sangat mengganggu kegiatan perusahaan,” ujar Jan Maringka setelah mendampingi tim Satgas PKH melakukan verifikasi langsung di lapangan.
Dalam proses verifikasi tersebut, ditemukan sejumlah fakta penting. Salah satunya terkait area yang sebelumnya terlihat sebagai bukaan lahan pada citra satelit. Setelah dilakukan pengecekan langsung, diketahui bahwa sebagian area tersebut merupakan jalan penghubung antara Desa Bakan dan Desa Motandoi.
Namun demikian, tim juga menemukan adanya bukaan lahan yang secara nyata merupakan lokasi aktivitas penambangan ilegal. Aktivitas PETI tersebut bahkan telah masuk ke dalam area lokasi kegiatan PT JRBM dan sebelumnya telah beberapa kali dilaporkan kepada aparat penegak hukum.
Kawasan KM 12 sendiri diketahui sudah berkali-kali menjadi lokasi penertiban oleh aparat kepolisian maupun tim dari sektor kehutanan. Meski demikian, kegiatan penambangan liar masih terus terjadi dan bahkan kerap disertai perlawanan dari para pelaku, yang tidak jarang menimbulkan kerugian materiil bagi aparat saat melakukan penindakan.
Jan Maringka menilai, kehadiran Satgas PKH yang melibatkan berbagai kementerian dan lembaga akan memperkuat upaya penertiban di wilayah tersebut. Ia berharap langkah tersebut dapat memberikan kepastian hukum sekaligus melindungi kegiatan investasi di sektor pertambangan.
“Kehadiran Satgas PKH lintas kementerian ini diharapkan mampu memberikan harapan baru dalam upaya penertiban kawasan yang selama ini dirambah oleh PETI. Selain itu juga menjadi langkah penting untuk melindungi iklim investasi pertambangan, khususnya di Sulawesi Utara,” jelasnya.
Ia juga menambahkan bahwa penindakan terhadap aktivitas pertambangan ilegal penting dilakukan guna memulihkan potensi kerugian keuangan negara yang timbul akibat kegiatan ilegal tersebut.
Dengan adanya sinergi antara aparat penegak hukum, pemerintah, serta pihak perusahaan, diharapkan penertiban aktivitas PETI di kawasan KM 12 dapat berjalan lebih efektif serta memberikan dampak positif bagi perlindungan sumber daya alam dan keberlanjutan investasi di Indonesia.
Sumber: PT J Resources Bolaang Mongondow