Senin | 16 Maret 2026 | Pukul | 17:00 | WIB
Mediapatriot.co.id | Jakarta | Berita Terkini – Komitmen besar pemerintah untuk menghadirkan hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah kembali menjadi sorotan.
Presiden Prabowo Subianto disebut merasa terkejut sekaligus mempertanyakan lambannya progres program pembangunan 3 juta rumah per tahun, salah satu agenda strategis nasional yang digagas untuk mengatasi krisis perumahan di Indonesia.
Keterkejutan tersebut diungkapkan Ketua Satuan Tugas (Satgas) Perumahan, Hashim Djojohadikusumo, dalam acara Pencanangan Pembangunan Hunian dalam Rangka Mendukung Program 3 Juta Rumah yang digelar di kawasan dekat Stasiun Manggarai, Jakarta Selatan, Senin (16/3/2026).
Dalam sambutannya, Hashim mengungkapkan bahwa beberapa minggu lalu dirinya bertemu langsung dengan Presiden Prabowo untuk membahas perkembangan program tersebut.
Dalam pertemuan itu, Presiden secara lugas mempertanyakan mengapa program yang menjadi harapan jutaan rakyat tersebut berjalan lebih lambat dari yang diharapkan.
“Terus terang saja, beberapa minggu lalu saya bertemu Presiden.
Beliau bertanya, ‘Kenapa program perumahan agak lambat?’ Kesan yang beliau tangkap memang demikian,” ujar Hashim di hadapan para pemangku kepentingan sektor perumahan.
Ambisi Besar Negara untuk Hunian Rakyat
Program pembangunan 3 juta rumah per tahun merupakan salah satu kebijakan strategis pemerintah untuk menjawab kebutuhan hunian yang terus meningkat, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Pemerintah menargetkan program ini mampu mengurangi backlog perumahan yang selama bertahun-tahun menjadi problem struktural di Indonesia.
Namun di lapangan, realisasi program tersebut menghadapi sejumlah tantangan serius, mulai dari persoalan birokrasi yang berlapis hingga koordinasi antar lembaga yang belum sepenuhnya optimal.
Hashim menjelaskan bahwa salah satu faktor yang memperlambat progres adalah proses adaptasi kelembagaan, mengingat Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman masih tergolong baru dalam struktur pemerintahan.
“Birokrasi tentu membutuhkan waktu. Apalagi kementerian ini baru terbentuk sekitar satu tahun.
Tetapi Presiden ingin program ini bergerak cepat, lebih cepat dari sekarang,” tegasnya.
Optimalisasi Lahan Negara
Di tengah berbagai hambatan tersebut, pemerintah melihat peluang besar dari optimalisasi aset negara.
Hashim menilai masih banyak lahan milik negara dan badan usaha milik negara (BUMN) yang dapat dimanfaatkan untuk pembangunan perumahan rakyat.
Beberapa kementerian disebut telah menyiapkan lahan strategis, termasuk milik Kementerian Pertahanan, Kementerian Sekretariat Negara, hingga Kementerian Komunikasi dan Digital.
Namun ia mengingatkan adanya potensi penyimpangan jika pengelolaan lahan tidak diawasi secara ketat.
Menurutnya, tidak sedikit pihak yang mencoba memanfaatkan aset negara demi keuntungan pribadi dengan menjualnya sesuai harga pasar.
“Di Jabodetabek ini banyak tanah milik negara.
Presiden sudah berkali-kali menegaskan bahwa tanah BUMN itu adalah tanah milik rakyat Indonesia.
Tanah itu tidak boleh dijual dengan harga pasar.
Tidak boleh. Itu haram,” kata Hashim dengan nada tegas.
Ia menegaskan bahwa lahan-lahan tersebut harus diprioritaskan untuk kepentingan rakyat, khususnya pembangunan rumah bersubsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Peran Strategis PT KAI
Salah satu terobosan yang mulai dijalankan adalah pemanfaatan lahan milik PT Kereta Api Indonesia untuk pembangunan hunian vertikal di kawasan perkotaan.
Langkah ini dinilai strategis karena memanfaatkan lahan yang berada di sekitar jaringan transportasi publik.
Proyek hunian vertikal tersebut direncanakan dibangun di beberapa kota besar seperti Jakarta Selatan, Bandung, Semarang, dan Surabaya.
Selain memberikan solusi hunian bagi masyarakat, konsep ini juga diharapkan dapat menciptakan ekosistem kota yang lebih terintegrasi dengan transportasi massal.
Hashim menyebut proyek ini sebagai langkah konkret yang dapat segera dilaporkan kepada Presiden.
“Saya melihat dengan partisipasi KAI, pembangunan hunian ini akan segera terwujud,” ujarnya.
Targetnya, pembangunan hunian vertikal tersebut dapat rampung pada tahun 2027 sehingga masyarakat dapat segera menerima kunci rumah mereka.
Ujian Nyata Komitmen Negara
Program 3 juta rumah bukan sekadar proyek pembangunan fisik. Di baliknya terdapat harapan jutaan keluarga Indonesia untuk memperoleh tempat tinggal yang layak dan terjangkau.
Keterkejutan Presiden atas lambannya progres program ini menjadi sinyal kuat bahwa pemerintah menginginkan percepatan nyata di lapangan.
Tantangan birokrasi, pengelolaan aset negara, hingga pengawasan terhadap potensi spekulasi lahan kini menjadi ujian bagi keseriusan negara dalam mewujudkan keadilan sosial di sektor perumahan.
Bagi banyak keluarga Indonesia, rumah bukan hanya bangunan tempat berteduh. Ia adalah simbol harapan, keamanan, dan masa depan yang lebih baik.
Kini, publik menunggu apakah ambisi besar program 3 juta rumah benar-benar dapat bergerak lebih cepat—atau justru kembali terjebak dalam labirin birokrasi yang selama ini menghambat mimpi rakyat memiliki rumah sendiri.
(RML | Redaksi | Mediapatriot.co.id)
Wartawan di lapangan dibekali Kode Sandi untuk membuka DAFTAR WARTAWAN >>>
Tentang Kami
Mediapatriot.co.id adalah portal berita online nasional yang menyajikan informasi aktual, terpercaya, dan berimbang. Kami hadir untuk memberikan akses berita cepat dan akurat.
Didirikan oleh jurnalis senior Hamdanil Asykar, Mediapatriot.co.id berkomitmen menjaga integritas jurnalistik dan menjunjung tinggi Kode Etik Dewan Pers. Dengan jaringan kontributor di berbagai daerah, kami menghadirkan berita lokal dengan cakupan nasional.
Misi kami adalah menjadi media digital yang membangun kesadaran publik melalui berita edukatif, mendalam, dan bebas hoaks.
Untuk pertanyaan, saran, atau kerja sama media, silakan hubungi kami melalui halaman Kontak.
Informasi Iklan / Advertorial Klik redaksi@mediapatriot.co.id
