Jakarta, 31 Maret 2026 — Komunitas pengamat menggelar acara Halal Bihalal bertajuk “Sebelum Pengamat Ditertibkan” di kawasan Utan Kayu, Jakarta Timur, Senin (31/03/26). Acara ini menjadi ruang refleksi sekaligus diskusi terbuka atas dinamika hubungan antara pemerintah dan para pengamat di tengah wacana penertiban yang sempat disampaikan Presiden Prabowo Subianto.
Pengamat Ekonomi Dipo Satria Ramli menyoroti berbagai kebijakan ekonomi pemerintah yang dinilai masih memiliki sejumlah kelemahan, terutama dalam hal pelibatan pelaku usaha kecil dan menengah (UMKM).
Menurut Dipo, saat ini sekitar 50 persen anggaran negara difokuskan pada delapan program prioritas, seperti KOPDES, MBG, dan sektor kesehatan. Namun, ia menyayangkan implementasi program-program tersebut cenderung bersifat sentralistik.
“Dengan anggaran besar, misalnya MBG yang mencapai lebih dari Rp350 triliun, sangat disayangkan karena tidak melibatkan UMKM. Padahal ini bisa menjadi motor penggerak ekonomi,” ujarnya.
Dipo juga mengingatkan adanya potensi fenomena crowding out, yakni ketika dominasi pemerintah dalam pelaksanaan program justru menghambat partisipasi sektor swasta dan pelaku usaha kecil.
“Kalau pemerintah terlalu dominan, pelaku usaha kecil tidak akan mampu bersaing. Akhirnya mereka memilih mundur karena merasa tidak punya peluang,” jelasnya.
Ia mencontohkan sejumlah kebijakan yang mewajibkan penggunaan satu supplier tertentu, yang justru memicu kenaikan harga dan menunjukkan ketidaksiapan sistem distribusi pemerintah.
Selain itu, Dipo menyoroti potensi ketidakefisienan dalam program, termasuk munculnya limbah makanan (food waste) di beberapa daerah serta inflasi bahan pangan.
“Kalau program berjalan efektif, seharusnya tidak ada limbah. Ini indikasi ada yang tidak berjalan optimal,” tambahnya.
Menanggapi target pertumbuhan ekonomi 8 persen yang dicanangkan pemerintah, Dipo menyatakan pesimistis target tersebut dapat tercapai dalam waktu dekat.
“Dengan model yang terlalu terpusat seperti ini, target 8 persen dalam 2026 atau 2027 rasanya sulit tercapai,” tegasnya.
Ia juga menyinggung pentingnya transparansi dalam pelaksanaan program-program besar pemerintah untuk mencegah potensi penyimpangan.
“Harus ada keterbukaan—siapa pelaksana, berapa biaya, dan bagaimana pengawasannya. Tanpa itu, potensi masalah selalu ada,” ujarnya.
Diskusi dalam acara ini juga mengaitkan situasi terkini, termasuk meningkatnya kekhawatiran pasca insiden penyiraman air keras terhadap aktivis Andrie Yunus, yang dinilai menjadi sinyal penting bagi kebebasan berpendapat di Indonesia.
Dipo menekankan pentingnya pelibatan UMKM dalam setiap program strategis pemerintah.
“Kalau UMKM tidak dilibatkan, perputaran ekonomi akan semakin mengecil. Justru mereka yang paling rentan terhadap gejolak, termasuk kenaikan harga pangan dan kondisi global,” pungkasnya.
Acara Halal Bihalal ini menjadi momentum penting bagi para pengamat untuk menyuarakan pandangan kritis sekaligus menjaga ruang dialog yang konstruktif dalam pembangunan nasional.
Red Irwan Hasiholan