Rabu | 8 April 2026 | Pukul | 08:40 | WIB
Mediapatriot.id | Jakarta | Berita Terkini — Di tengah harapan besar masyarakat terhadap keberhasilan program Makan Bergizi Gratis (MBG), sorotan publik justru tertuju pada angka fantastis dalam pengadaan kendaraan operasionalnya.
Sebanyak 25.000 unit motor listrik disiapkan untuk mendukung program strategis nasional tersebut.
Namun, pertanyaan mendasar pun mengemuka:
Seberapa besar biaya yang harus ditanggung negara untuk mendukung mobilitas program ini?
Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, membenarkan adanya pengadaan motor listrik tersebut.
Ia menegaskan bahwa langkah itu merupakan bagian dari perencanaan anggaran tahun 2025 dan ditujukan untuk mendukung operasional Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
“Pengadaan motor ini memang masuk dalam anggaran 2025.
Fungsinya untuk mendukung operasional Kepala SPPG,” ujar Dadan dalam keterangan resminya.
Meski demikian, Dadan meluruskan kabar yang beredar di media sosial terkait jumlah unit.
Ia memastikan bahwa jumlah motor listrik tidak mencapai 70.000 unit seperti yang viral, melainkan sebanyak 25.000 unit.
Hingga saat ini, realisasi pengadaan tercatat baru mencapai 21.801 unit.
Namun, perhatian publik tidak berhenti pada jumlah unit semata.
Fokus utama bergeser pada besaran anggaran yang tersirat dalam proses pengadaan tersebut.
Penelusuran melalui sistem resmi pemerintah menunjukkan adanya dua paket pengadaan besar dalam Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) yang masing-masing bernilai sekitar Rp 1,22 triliun.
Kedua paket itu mencakup pengadaan kendaraan roda dua untuk berbagai wilayah di Indonesia, dengan total volume masing-masing mencapai 24.400 unit.
Jika dijumlahkan, totalnya mencapai 48.800 unit kendaraan, jauh melampaui angka yang disampaikan secara resmi untuk operasional MBG.
Jika merujuk pada katalog pengadaan, salah satu motor listrik yang diduga digunakan adalah Emmo JVX GT.
Kendaraan ini tercatat memiliki harga sekitar Rp 49,95 juta per unit, termasuk pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar 12 persen.
Dengan harga tersebut, satu paket pengadaan dengan volume 24.400 unit dapat menelan biaya sekitar Rp 1,218 triliun.
Artinya, apabila dua paket tersebut direalisasikan sepenuhnya, total anggaran yang harus digelontorkan negara mencapai sekitar Rp 2,4 triliun.
Angka ini tentu bukan jumlah yang kecil.
Dalam konteks pengelolaan keuangan negara, besaran tersebut memunculkan diskursus serius tentang prioritas anggaran, transparansi, serta efisiensi penggunaan dana publik.
Di satu sisi, pemerintah tengah mendorong transisi energi ramah lingkungan melalui penggunaan kendaraan listrik.
Di sisi lain, publik menuntut akuntabilitas yang tinggi, terutama ketika program yang diusung bersentuhan langsung dengan kebutuhan dasar masyarakat seperti pemenuhan gizi.
Program MBG sendiri digadang-gadang sebagai salah satu upaya strategis untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia melalui intervensi gizi yang terstruktur.
Namun, ketika aspek pendukungnya justru menyedot anggaran dalam jumlah besar, muncul pertanyaan kritis:
Apakah belanja tersebut benar-benar proporsional dan tepat sasaran?
Pengadaan dalam skala besar semestinya disertai dengan perencanaan matang, analisis kebutuhan yang komprehensif, serta mekanisme pengawasan yang ketat.
Tanpa itu, potensi pemborosan anggaran negara akan sulit dihindari.
Lebih jauh, transparansi dalam proses pengadaan menjadi kunci untuk menjaga kepercayaan publik.
Pemerintah perlu membuka secara jelas spesifikasi teknis, urgensi kebutuhan, serta skema distribusi penggunaan kendaraan tersebut di lapangan.
Di tengah tantangan ekonomi global dan tuntutan efisiensi fiskal, setiap rupiah dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) seharusnya memberikan dampak maksimal bagi kesejahteraan rakyat.
Oleh karena itu, polemik pengadaan motor listrik untuk MBG ini tidak hanya soal angka, tetapi juga menyangkut integritas kebijakan publik.
Publik kini menanti penjelasan lebih rinci dan transparan dari pemerintah.
Sebab, pada akhirnya, keberhasilan sebuah program tidak hanya diukur dari niat baiknya, tetapi juga dari bagaimana anggaran dikelola secara bijak, efektif, dan bertanggung jawab.
(RML | Redaksi | Mediapatriot.co.id)