“Di Antara Lumpur dan Harap: Jerit Sunyi Warga Securai Utara Menggema di Ruang Banggar DPRD Langkat”
Mediapatriot.co.id | Langkat | Sumatera Utara | Berita Terkini — Suasana Ruang Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Langkat, Kamis (16/4/2026), mendadak menjadi saksi bisu tumpahan keresahan masyarakat Kecamatan Babalan, khususnya dari Desa Securai Utara.
Dalam sebuah audiensi yang sarat emosi dan harapan, warga datang membawa satu tuntutan yang sederhana namun mendasar: keadilan dalam penyaluran bantuan pasca banjir.
Audiensi tersebut diterima langsung oleh Wakil Ketua DPRD Langkat, Romelta Ginting, SE. Kehadiran masyarakat bukan tanpa alasan.
Mereka menilai bantuan dari pemerintah pusat yang disalurkan melalui Kantor Pos belum menyentuh seluruh warga terdampak secara merata.
Salah seorang perwakilan audiensi dengan tegas menyampaikan bahwa ketimpangan distribusi bantuan telah memicu kekecewaan mendalam di tengah masyarakat yang tengah berjuang memulihkan diri dari dampak bencana.
“Bantuan itu ada, tapi tidak merata. Kami berharap pemerintah pusat bisa memastikan semuanya tersalurkan secara adil,” ujar perwakilan warga dalam forum tersebut.
Lebih jauh, warga juga mengungkapkan adanya dugaan tidak dilakukannya pendataan secara menyeluruh oleh pihak desa.
Hal ini dinilai menjadi salah satu akar persoalan tidak tersalurkannya bantuan secara optimal.
“Kami tidak pernah didata oleh pihak desa Securai Utara,” ungkap salah seorang warga dengan nada kecewa, menggambarkan adanya celah serius dalam proses administrasi penanganan pasca bencana.
Audiensi ini turut dihadiri oleh tokoh masyarakat yang juga menjadi perwakilan warga, Ustadz Hermansyah, yang menegaskan pentingnya transparansi dan keadilan dalam setiap proses penyaluran bantuan kemanusiaan.
Menanggapi aspirasi tersebut, Wakil Ketua DPRD Langkat, Romelta Ginting, SE, menyatakan komitmennya untuk segera menindaklanjuti permasalahan ini.
Ia menegaskan akan melakukan koordinasi intensif dengan Bupati Langkat serta instansi terkait guna mempercepat proses pendataan ulang.
“Kami akan segera berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan instansi terkait agar pendataan ulang pasca banjir ini dapat segera diselesaikan. Ini penting agar bantuan benar-benar tepat sasaran,” tegas Romelta.
Ia juga menjelaskan bahwa bantuan yang disalurkan melalui Kantor Pos merupakan program dari pemerintah pusat, sehingga diperlukan sinkronisasi data yang akurat antara pemerintah desa, daerah, hingga pusat.
Tidak hanya itu, Romelta memastikan pihaknya akan kembali mengajukan permohonan ke pemerintah pusat agar masyarakat yang belum tersentuh bantuan dapat segera diperhatikan.
Fenomena ini ternyata bukan kasus tunggal.
Sebelumnya, masyarakat dari Kecamatan Besitang dan Kecamatan Tanjung Pura juga telah melakukan audiensi serupa ke DPRD Langkat dengan keluhan yang sama, yakni ketidakmerataan bantuan pasca banjir.
Hal ini mengindikasikan adanya persoalan sistemik dalam mekanisme pendataan dan distribusi bantuan, yang memerlukan evaluasi menyeluruh dari seluruh pemangku kebijakan.
Di tengah segala keterbatasan dan luka yang belum sepenuhnya pulih, masyarakat hanya berharap satu hal:
Kehadiran negara yang nyata, bukan sekadar janji.
Audiensi ini menjadi pengingat bahwa di balik angka-angka bantuan dan laporan administrasi, ada kehidupan yang sedang berjuang untuk bangkit kembali.
Kini, harapan itu bertumpu pada langkah cepat dan konkret dari para pemangku kebijakan—agar jerit sunyi dari Securai Utara tidak lagi tenggelam dalam lumpur birokrasi.
(Kabiro Langkat | Mediapatriot.co.id)