Kamis | 16 April 2026 | Pukul | 19:20 | WIB
Mediapatriot.co.id | Langkat | Sumatera Utara | Berita Terkini — Di balik ruang kerja yang tampak tenang, denyut kegelisahan masyarakat pasca banjir di Kabupaten Langkat justru menemukan ruang dengar yang nyata.
Wakil Ketua DPRD Langkat, Romelta Ginting, kembali menegaskan komitmennya untuk membangun hubungan yang humanis dengan masyarakat melalui audiensi berulang yang menjadi jembatan aspirasi rakyat.
Pendekatan yang dilakukan bukan sekadar formalitas kelembagaan, melainkan refleksi dari tanggung jawab moral seorang wakil rakyat.
Hal ini terbukti dari intensitas pertemuan antara masyarakat dengan DPRD Langkat yang terus berlangsung, khususnya terkait polemik bantuan pasca banjir yang disalurkan melalui kantor pos.
Dalam keterangannya kepada Mediapatriot.co.id pada Kamis (16/4/2026) sekitar pukul 09.00 WIB di ruang kerjanya, Romelta menuturkan bahwa persoalan yang berkembang di tengah masyarakat sebelumnya telah dibahas dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama warga Kecamatan Besitang yang digelar di Kantor DPRD Langkat.
“Permasalahan ini sudah kita dengar langsung dari masyarakat melalui RDP.
Ini bukan persoalan sederhana, sehingga perlu evaluasi menyeluruh bersama pihak eksekutif,” ujarnya dengan nada tegas namun tetap mengedepankan ketenangan.
Ia menegaskan bahwa DPRD tidak akan tinggal diam.
Evaluasi lintas sektor akan dilakukan secara berkelanjutan demi memastikan distribusi bantuan berjalan adil dan tepat sasaran.
Menurutnya, perjuangan ini bukan hanya soal administrasi, melainkan menyangkut hak dasar masyarakat yang terdampak bencana.
Lebih jauh, Romelta juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk tetap menjaga kondusivitas.
Ia mengimbau agar warga tidak saling menyalahkan di tengah situasi yang masih membutuhkan solidaritas kolektif.
“Kita harus tetap tenang. Jangan saling menyalahkan.
Kami di DPRD akan terus memperjuangkan ini hingga ke pemerintah pusat bersama instansi terkait dan Bupati Langkat, Syah Afandin,” tegasnya.
Dalam konteks teknis, ia juga menyoroti pentingnya sinkronisasi data antara masyarakat dan perangkat desa.
Pendataan yang akurat dinilai menjadi kunci utama agar bantuan dari pemerintah pusat dapat tersalurkan secara merata tanpa menimbulkan kecemburuan sosial.
“Pendataan harus dilakukan secara benar dan sesuai mekanisme pemerintah pusat.
Ini penting agar tidak ada masyarakat yang terlewat,” tambahnya.
Romelta juga menegaskan bahwa bantuan yang disalurkan merupakan program dari pemerintah pusat, sehingga seluruh proses harus mengikuti aturan yang telah ditetapkan.
Ia mengingatkan bahwa peran pemerintah daerah lebih kepada fasilitator dan penghubung agar kebijakan pusat dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
Di tengah kompleksitas persoalan pasca bencana, sikap humanis yang ditunjukkan menjadi harapan tersendiri bagi masyarakat Langkat.
Bahwa di balik meja kekuasaan, masih ada ruang empati yang terus hidup dan bekerja dalam diam—mengupayakan keadilan bagi mereka yang terdampak.
Audiensi demi audiensi yang berlangsung bukan sekadar agenda rutin, melainkan simbol bahwa suara rakyat belum kehilangan gema—dan masih ada telinga yang setia mendengarkan.
(Kabiro Langkat | Mediapatriot.co.id)

