Selasa | 21 April 2026 | Pukul | 07:20 | WIB
Mediapatriot.co.id | Langkat | Sumatera Utara | Berita Terkini — Riuh gelombang suara masyarakat korban banjir dari Kecamatan Besitang dan Brandan Barat menggema di Alun-Alun T. Amir Hamzah, Stabat, Senin (20/04/2026).
Sekitar dua ribu warga berkumpul, bukan sekadar menyampaikan tuntutan, melainkan menagih kepastian atas hak hidup yang sempat tersapu arus bencana: bantuan Jaminan Hidup (JADUP) yang hingga kini belum kunjung terealisasi.
Di tengah suasana yang sarat emosi namun tetap terjaga kondusif, kehadiran Bupati Langkat, H. Syah Afandin, SH, menjadi titik temu antara harapan dan realitas.
Didampingi Kapolres Langkat AKBP David Triyo Prasojo, ia memilih berdiri langsung di hadapan masyarakat, membuka ruang dialog yang selama ini terasa tertunda.
Bupati Syah Afandin mengawali pertemuan dengan nada empati, menyampaikan permohonan maaf atas keterlambatannya hadir.
Ia menjelaskan bahwa sejak Sabtu dirinya berada di Jakarta memenuhi agenda penting bersama Menteri Pertanian terkait ancaman kemarau panjang yang berpotensi memengaruhi sektor pertanian di daerah.
“Saya memahami kekecewaan masyarakat. Namun, ada tanggung jawab lain yang juga harus saya tunaikan demi kepentingan daerah secara luas.
Meski demikian, saya percepat kepulangan agar bisa segera bertemu langsung dengan masyarakat,” ujarnya.
Langkah mempercepat jadwal penerbangan dari Jakarta menjadi bukti bahwa komunikasi langsung dengan masyarakat menjadi prioritas.
Setibanya di Stabat pada petang hari, ia tidak menunda waktu untuk segera menemui massa aksi.
Dalam forum terbuka tersebut, Bupati menegaskan bahwa pemerintah daerah tidak tinggal diam.
Ia mengungkapkan bahwa proses pendataan kerusakan pascabanjir telah dilakukan sesuai instruksi Kementerian Sosial, melibatkan perangkat desa hingga kelurahan secara menyeluruh.
Namun, ia juga mengingatkan bahwa mekanisme pencairan bantuan JADUP berada di ranah pemerintah pusat.
Pernyataan ini sekaligus menjadi penegasan atas batas kewenangan pemerintah daerah dalam menyalurkan bantuan tersebut.
“Pemerintah daerah sudah menjalankan tugasnya dalam pendataan.
Namun untuk realisasi bantuan, kewenangannya ada di pusat. Karena itu, perjuangan ini harus kita lakukan bersama,” tegasnya dengan nada lugas namun penuh kehati-hatian.
Dalam upaya menjaga transparansi dan akurasi data, Bupati mengajak masyarakat untuk melakukan pendataan ulang.
Langkah ini dinilai penting guna memastikan tidak ada data ganda maupun ketidaksesuaian yang berpotensi menghambat proses pencairan bantuan.
Lebih jauh, ia bahkan membuka ruang partisipasi langsung bagi masyarakat dengan menawarkan agar perwakilan koordinator aksi ikut serta ke Jakarta untuk menyampaikan aspirasi kepada pemerintah pusat.
“Kita tidak hanya menunggu. Kita akan jemput bola bersama.
Saya siap membawa perwakilan masyarakat agar suara ini benar-benar didengar di pusat,” ungkapnya, disambut sorak harapan dari massa aksi.
Salah satu perwakilan masyarakat, Aprizal, menyampaikan bahwa data korban banjir sebenarnya telah melalui proses berjenjang dari tingkat lingkungan hingga kecamatan, sebelum akhirnya diserahkan ke Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).
Namun, absennya realisasi bantuan mendorong masyarakat untuk turun langsung menyuarakan aspirasi.
Menanggapi hal tersebut, Bupati kembali menekankan pentingnya koordinasi melalui satu pintu guna memperkuat posisi data yang akan diajukan ke pusat.
Ia juga mengingatkan agar masyarakat yang telah menerima bantuan tidak mengajukan kembali data yang sama, demi menjaga keadilan distribusi.
“Ini bukan hanya soal bantuan, tetapi soal keadilan.
Kita ingin yang benar-benar berhak bisa mendapatkan haknya,” ujarnya.
Dalam momen simbolis, sejumlah koordinator aksi menyerahkan langsung data korban banjir kepada Bupati Langkat.
Penyerahan ini bukan sekadar administratif, melainkan representasi dari kepercayaan masyarakat terhadap komitmen pemerintah daerah dalam memperjuangkan nasib mereka.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Sekretaris Daerah Kabupaten Langkat H. Amril, S.Sos, M.AP, Kepala Dinas Kominfo Wahyudiharto, S.STP, M.Si, Kepala Dinas Sosial Taufik Rieza, S.STP, M.AP, serta jajaran pejabat lainnya.
Kehadiran unsur Forkopimda ini memperkuat pesan bahwa persoalan kemanusiaan harus ditangani secara kolektif lintas sektor.
Pertemuan yang berlangsung tertib ini menutup hari dengan secercah harapan.
Di tengah ketidakpastian, setidaknya ada komitmen yang ditegaskan: bahwa suara masyarakat tidak akan dibiarkan menguap begitu saja.
Kini, harapan itu berlabuh pada langkah berikutnya—ketika data yang telah dikumpulkan akan dibawa ke pusat, dan keputusan yang dinanti akan menentukan apakah air mata korban banjir benar-benar mendapat jawaban dalam bentuk keadilan sosial yang nyata.
(Kabiro Langkat | Mediapatriot.co.id)