Selasa | 21 April 2026 | Pukul | 17:20 | WIB
Mediapatriot.co.id | Langkat | Sumatera Utara | Berita Terkini – Ribuan korban banjir yang berasal dari berbagai wilayah terdampak di Kabupaten Langkat memadati halaman Kantor Bupati Langkat pada Selasa (21/4/2026).
Aksi unjuk rasa yang melibatkan sekitar 1.200 massa ini menjadi simbol akumulasi kekecewaan masyarakat terhadap penanganan pascabanjir yang dinilai belum menyentuh rasa keadilan secara merata.
Dengan membawa spanduk, poster tuntutan, serta lantunan yel-yel perjuangan, massa yang terdiri dari warga Kecamatan Besitang, Brandan Barat, hingga Tanjung Pura itu menyuarakan satu hal yang sama: keadilan.
Bagi mereka, banjir bukan sekadar bencana alam, melainkan ujian ketimpangan dalam distribusi bantuan dan transparansi kebijakan.
Koordinator aksi, Wan Arief dan Said Abdullah, menegaskan bahwa kehadiran mereka bukan untuk menciptakan kegaduhan, melainkan untuk menuntut kejelasan dan keberpihakan pemerintah daerah terhadap rakyatnya yang terdampak langsung.
“Ada banyak warga yang belum tersentuh bantuan. Data penerima tidak transparan. Ini bukan sekadar soal logistik, ini soal kepercayaan,” ujar Wan Arief dalam orasinya.
Aksi yang berlangsung relatif tertib tersebut sempat diwarnai ketegangan emosional, namun tetap terkendali di bawah pengawalan aparat keamanan.
Massa kemudian diarahkan untuk berdialog langsung dengan Bupati Langkat, H. Syah Afandin, SH, yang menemui mereka baik di Kantor Bupati maupun di Alun-Alun Tengku Amir Hamzah Stabat.
Dalam pertemuan tersebut, massa menyampaikan sejumlah tuntutan krusial, di antaranya:
Mendesak pemerintah membuka secara transparan data penerima bantuan korban banjir
Meminta keterbukaan anggaran penanganan pascabanjir
Menuntut pendataan ulang terhadap korban yang belum terakomodasi
Mendorong percepatan pemulihan infrastruktur seperti tanggul, drainase, fasilitas sosial dan umum
Mengusulkan Tanjung Pura sebagai pusat pembangunan sejarah daerah
Tuntutan ini mencerminkan kegelisahan publik yang tidak hanya menginginkan bantuan sesaat, tetapi juga solusi jangka panjang yang berkeadilan dan berkelanjutan.
Menanggapi aspirasi tersebut, Bupati Langkat, Syah Afandin, menyampaikan komitmennya untuk membawa persoalan ini ke tingkat yang lebih tinggi, yakni pemerintah pusat di Jakarta.
Ia bahkan mengajak perwakilan massa untuk ikut serta dalam penyampaian aspirasi secara langsung.
“Saya tidak ingin persoalan ini berhenti di sini. Kita akan perjuangkan bersama ke pusat.
Saya minta perwakilan masyarakat ikut, agar suara ini benar-benar terdengar,” tegasnya di hadapan massa.
Pernyataan tersebut disambut dengan harapan sekaligus skeptisisme dari sebagian peserta aksi.
Bagi mereka, janji harus dibuktikan dengan tindakan nyata, bukan sekadar retorika di tengah tekanan publik.
Fenomena ini menjadi cerminan bahwa penanganan bencana tidak hanya menuntut kecepatan respons, tetapi juga integritas dalam distribusi dan keberpihakan pada mereka yang paling terdampak.
Ketika data menjadi kabur dan bantuan terasa timpang, maka yang muncul bukan hanya penderitaan, tetapi juga krisis kepercayaan.
Aksi ini pun menjadi pengingat keras bagi seluruh pemangku kebijakan di Kabupaten Langkat bahwa suara rakyat tidak bisa terus diabaikan.
Di balik lumpur yang mengering, tersimpan luka yang menuntut keadilan—dan hari ini, luka itu bersuara lantang di depan gerbang kekuasaan.
(Kabiro Langkat | Mediapatriot.co.id)