Kota Bekasi | mediapatriot.co.id – Ketua DPRD Kota Bekasi, Sardi Efendi, meminta Pemerintah Kota Bekasi menunda pencairan dana hibah sebesar Rp100 juta untuk setiap Rukun Warga (RW).
Permintaan tersebut disampaikan agar Pemkot Bekasi menunggu hasil audit penggunaan dana hibah tahun 2025 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) selesai terlebih dahulu.
Sardi menilai langkah penundaan ini penting guna memastikan tertib administrasi dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), khususnya terkait keabsahan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) dari para pengurus RW pada periode sebelumnya.
“ Saat ini proses pemeriksaan di BPK masih berjalan. Dan seharusnya dana seratus juta itu dapat dicairkan kembali setelah laporan keuangan selesai diperiksa,” ujar Sardi, Kamis (23/4/2026).
Ia menegaskan bahwa pihak legislatif akan menjadikan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK sebagai acuan utama sebelum memberikan rekomendasi terhadap kebijakan anggaran daerah.
“Lewat laporan ini nantinya kami akan lihat apa rekomendasi dari BPK. Dan kalau pemerintah daerah ingin tertib administrasi, sudah tunggu saja,” tegasnya.
Sementara itu, Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto, menyampaikan bahwa proses audit oleh BPK merupakan hal yang wajar dalam tata kelola keuangan daerah.
Namun demikian, ia menilai pencairan dana hibah tidak harus sepenuhnya menunggu hasil audit selesai, selama mekanisme pengawasan tetap berjalan dengan baik.
“Kan sudah ada pemeriksaan oleh inspektorat begitu ketat. Yang perlu dilakukan adalah bagaimana mengedukasi terkait dengan pelaporan sesuai dengan tata kelola keuangan,” kata Tri.
Menurutnya, pengawasan memang diperlukan untuk mencegah potensi penyimpangan. Namun edukasi kepada masyarakat terkait pelaporan keuangan juga menjadi faktor penting agar tidak terjadi kesalahan administratif di kemudian hari.
Tri menambahkan bahwa ke depan sistem pengawasan akan diperkuat sejak tahap awal, terutama dalam proses perencanaan penggunaan dana hibah.
“Sekarang dari awal proses perencanaan mereka sudah ikut, sehingga nanti pada saat proses pelaporannya juga sudah lebih baik,” ujarnya.
Ia juga menegaskan bahwa apabila dalam pelaksanaan ditemukan kekeliruan, maka mekanisme pengembalian kerugian tetap dapat dilakukan tanpa harus menghentikan program secara keseluruhan.(Tommy)