Halmahera tengah, – Dugaan perselingkuhan yang menyeret seorang oknum kepala dinas di Kabupaten Halmahera Tengah (Halteng) kini menjadi perhatian serius publik. Video yang beredar luas diduga memperlihatkan pejabat tersebut bersama seorang perempuan yang bukan istrinya, bahkan disebut terjadi saat agenda perjalanan dinas.
Ketua DPD Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Maluku Utara, Arjun Onga, menilai kasus ini tidak bisa dipandang remeh dan harus segera ditindak secara tegas oleh Bupati Halteng, Ikram Malan Sangaji.
“Ini bukan sekadar isu moral. Ini soal kehormatan jabatan dan integritas birokrasi. Kalau benar terjadi, maka yang bersangkutan sudah tidak layak dipertahankan. Bupati harus berani ambil sikap—evaluasi dan copot,” tegas Arjun.
Menurutnya, dugaan tersebut berpotensi menyeret pelanggaran yang lebih serius, terutama jika berkaitan dengan penggunaan fasilitas dan anggaran negara dalam perjalanan dinas.
“Kami mencium adanya potensi penyimpangan. Inspektorat tidak boleh diam. Harus segera lakukan audit investigatif secara menyeluruh untuk membongkar apakah ada manipulasi data perjalanan dinas atau laporan fiktif guna menutupi keberadaan pihak luar,” ujarnya.
Arjun juga menyoroti inkonsistensi sikap pimpinan daerah yang selama ini lantang berbicara soal disiplin ASN, namun dinilai lemah dalam penegakan di internal.
“Setiap hari bicara disiplin ASN, tapi kalau ada anak buah yang mencoreng wajah pemerintah dibiarkan, itu namanya omong kosong. Jangan sampai publik menilai ada pembiaran atau bahkan perlindungan,” katanya dengan nada tegas.
Ia menekankan bahwa kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah sedang dipertaruhkan. Karena itu, transparansi dan ketegasan menjadi kunci dalam menyikapi kasus ini.
DPD GMNI Maluku Utara, lanjut Arjun, memastikan akan mengawal ketat perkembangan kasus tersebut dan tidak akan tinggal diam jika ada upaya menutup-nutupi.
“Kalau tidak ditangani secara serius dan terbuka, kami siap membawa persoalan ini ke tingkat yang lebih tinggi. Ini soal marwah pemerintahan dan penggunaan uang negara. Tidak boleh ada kompromi, karena SPPD itu uang negara juga ikut jalan-jalan” tutupnya.
(Sumber: mediapatriot.co.id)
Ikuti saluran Channel MediaPatriot.CO.ID di WhatsApp
Wartawan di lapangan dibekali Kode Sandi untuk membuka DAFTAR WARTAWAN >>>
Tentang Kami
Mediapatriot.co.id adalah portal berita online nasional yang menyajikan informasi aktual, terpercaya, dan berimbang. Kami hadir untuk memberikan akses berita cepat dan akurat.
Didirikan oleh jurnalis senior Hamdanil Asykar, Mediapatriot.co.id berkomitmen menjaga integritas jurnalistik dan menjunjung tinggi Kode Etik Dewan Pers. Dengan jaringan kontributor di berbagai daerah, kami menghadirkan berita lokal dengan cakupan nasional.
Misi kami adalah menjadi media digital yang membangun kesadaran publik melalui berita edukatif, mendalam, dan bebas hoaks.
Untuk pertanyaan, saran, atau kerja sama media, silakan hubungi kami melalui halaman Kontak.
Informasi Iklan / Advertorial Klik redaksi@mediapatriot.co.id
