Mediapatriot.co.id Jakarta 7 Mei 2026
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memetakan sejumlah persoalan mendasar yang masih menghambat penguatan industri aset kripto nasional. Ada empat isu utama yang dinilai perlu segera ditangani agar ekosistem kripto di Indonesia dapat berkembang lebih sehat dan berkelanjutan.
Temuan tersebut disampaikan Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto OJK, Adi Budiarso, berdasarkan hasil kegiatan edukasi publik dalam rangka Bulan Literasi Kripto 2026 yang digelar di sejumlah kota.
“Empat PR utama tersebut adalah peningkatan literasi keuangan digital, penguatan tata kelola dan ketahanan siber, pemberantasan aktivitas ilegal, serta pendalaman ekosistem domestik,” ujarnya dalam konferensi pers, Selasa (5/5/2026).
Menurut Adi, persoalan literasi masih menjadi titik lemah utama. Meskipun tingkat partisipasi masyarakat dalam sektor keuangan terus meningkat, pemahaman terhadap instrumen yang digunakan belum sepenuhnya memadai.
“Artinya, masih banyak masyarakat yang berinvestasi tanpa pemahaman yang memadai. Apalagi mayoritas investor kripto didominasi usia 18–30 tahun dengan profil risiko agresif,” jelasnya.
Selain literasi, aspek keamanan digital juga menjadi perhatian serius. OJK menilai bahwa penguatan sistem perlindungan siber sangat penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap industri ini, terutama di tengah meningkatnya ancaman kejahatan digital.
Dalam hal penegakan hukum, OJK mencatat telah menindak ratusan entitas ilegal, termasuk pinjaman online ilegal dan investasi kripto tanpa izin. Upaya tersebut juga disertai dengan penanganan laporan masyarakat serta pemulihan dana korban dalam jumlah signifikan.
“Ini menunjukkan bahwa edukasi menjadi sangat penting. Kami terus mendorong masyarakat untuk mengedepankan prinsip 2 L, legal dan logis dalam berinvestasi,” tegas Adi.
Di sisi lain, OJK juga tengah memperkuat fondasi industri melalui penyusunan regulasi yang lebih komprehensif. Salah satu langkah yang dipertimbangkan adalah pengaturan pasar primer kripto guna memperkuat peran pelaku domestik dan mengurangi aliran dana ke luar negeri.
Pengembangan inovasi juga terus didorong, termasuk melalui tokenisasi aset nyata (real world asset atau RWA) yang mencakup komoditas seperti emas, surat berharga negara, hingga sektor properti.
Adi menekankan bahwa keberhasilan pengembangan industri kripto tidak bisa hanya bergantung pada regulator, melainkan membutuhkan sinergi berbagai pihak, mulai dari pelaku usaha, asosiasi, akademisi, hingga masyarakat luas.
“Penguatan ekosistem kripto bukan hanya tanggung jawab OJK, tetapi memerlukan sinergi seluruh pihak agar dapat mendukung pertumbuhan ekonomi dan stabilitas sistem keuangan nasional,” ungkap ia.
Data terbaru menunjukkan bahwa jumlah pengguna kripto di Indonesia telah menembus puluhan juta dengan nilai transaksi mencapai puluhan triliun rupiah, mencerminkan potensi besar industri ini meski masih menghadapi sejumlah tantangan struktural.
Kontributor 🙁 Indra Permana )