Senin | 11 Mei 2026 | Pukul | 12:30 | WIB
Mediapatriot.co.id | Jakarta | Berita Terkini
Pernyataan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa terkait Program Pengungkapan Sukarela (PPS) atau Tax Amnesty jilid II menjadi angin segar bagi dunia usaha dan para wajib pajak di tengah meningkatnya kekhawatiran atas isu pemeriksaan ulang peserta tax amnesty oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP).
Dalam media briefing yang berlangsung di Jakarta Pusat, Senin (11/5/2026), Purbaya menegaskan pemerintah tidak akan melakukan penggalian ulang terhadap peserta PPS yang telah mengikuti program sesuai ketentuan.
Pernyataan itu sekaligus menjadi klarifikasi atas berkembangnya persepsi di masyarakat bahwa seluruh peserta tax amnesty akan kembali diperiksa.
“Yang sudah tax amnesty, ya sudah, tidak akan digali-gali lagi.
Mereka hanya menjalankan kewajiban perpajakan sesuai aktivitas bisnis ke depan,” tegas Purbaya di hadapan awak media.
Pernyataan tersebut dinilai penting karena menyangkut kepercayaan publik terhadap sistem perpajakan nasional.
Dalam beberapa hari terakhir, berbagai informasi yang berkembang terkait potensi pemeriksaan ulang peserta PPS sempat memunculkan keresahan di kalangan pelaku usaha, investor, hingga wajib pajak individu.
Menurut Purbaya, langkah penegakan yang dilakukan pemerintah bukan ditujukan kepada seluruh peserta tax amnesty, melainkan hanya kepada wajib pajak yang sebelumnya menyampaikan komitmen tertentu namun belum merealisasikannya, khususnya terkait repatriasi atau pemulangan aset dari luar negeri ke Indonesia.
Ia menjelaskan, pemeriksaan dilakukan semata-mata untuk memastikan komitmen yang tercantum dalam Surat Pemberitahuan Pengungkapan Harta (SPPH) benar-benar dijalankan sesuai tenggat waktu yang telah ditentukan pemerintah.
“Kalau ada komitmen repatriasi dan belum dipenuhi, tentu harus dicek. Tapi di luar itu, pemerintah tidak akan mengejar-ngejar lagi peserta tax amnesty,” ujarnya.
Pernyataan itu dinilai menjadi sinyal kuat bahwa pemerintah berupaya menjaga keseimbangan antara penegakan hukum perpajakan dan kepastian iklim investasi nasional.
Sebab, kepastian hukum menjadi salah satu faktor utama dalam menjaga stabilitas ekonomi serta mendorong pertumbuhan investasi di Indonesia.
Dalam kesempatan tersebut, Purbaya juga mengakui adanya kegaduhan yang muncul akibat sejumlah pernyataan maupun informasi yang beredar dari internal DJP.
Ia bahkan menyatakan akan memberikan teguran agar komunikasi publik terkait kebijakan perpajakan lebih terukur dan tidak menimbulkan tafsir yang meresahkan masyarakat.
“Saya akan tegur DJP agar menjaga iklim usaha dan memberikan kepastian hukum kepada masyarakat. Kepercayaan wajib pajak harus dijaga,” katanya.
Lebih jauh, Purbaya menilai komunikasi kebijakan perpajakan harus dilakukan secara hati-hati karena berkaitan langsung dengan psikologi dunia usaha dan stabilitas ekonomi nasional.
Ia mengungkapkan bahwa pemerintah tidak ingin muncul kesan negara berubah-ubah dalam menerapkan kebijakan fiskal setelah masyarakat mengikuti program resmi yang sebelumnya ditawarkan pemerintah sendiri.
Dalam nada tegas, Purbaya bahkan menyampaikan bahwa ke depan seluruh pengumuman kebijakan strategis perpajakan akan berada langsung di bawah koordinasinya sebagai Menteri Keuangan.
Langkah itu dilakukan guna menghindari kesimpangsiuran informasi yang berpotensi menimbulkan kepanikan di masyarakat maupun pelaku usaha.
“Ke depan yang bisa mengumumkan kebijakan pajak hanya saya.
DJP fokus sebagai eksekutor. Kebijakan ada di Menteri Keuangan,” tegasnya.
Pernyataan tersebut sekaligus mencerminkan upaya pemerintah memperkuat konsolidasi komunikasi fiskal di tengah tantangan ekonomi global yang masih dinamis.
Dalam konteks yang lebih luas, kepastian kebijakan menjadi fondasi penting untuk menjaga kepercayaan investor dan meningkatkan kepatuhan pajak secara sukarela.
Pengamat ekonomi menilai, keberhasilan program tax amnesty maupun PPS sejatinya sangat bergantung pada konsistensi pemerintah dalam memberikan jaminan kepastian hukum kepada wajib pajak.
Jika masyarakat merasa program tersebut aman dan kredibel, maka tingkat partisipasi serta kepatuhan jangka panjang dapat meningkat secara signifikan.
Di sisi lain, dunia usaha juga berharap polemik terkait pemeriksaan peserta tax amnesty tidak berkembang menjadi isu yang mengganggu stabilitas investasi nasional.
Sebab, pelaku usaha membutuhkan kepastian regulasi untuk menjaga keberlangsungan usaha dan ekspansi ekonomi di tengah persaingan global yang semakin ketat.
Dengan penegasan langsung dari Menteri Keuangan, pemerintah kini berupaya mengembalikan kepercayaan publik bahwa program pengampunan pajak bukanlah jebakan administratif, melainkan bagian dari reformasi fiskal yang bertujuan memperluas basis pajak nasional secara berkeadilan.
Ke depan, masyarakat berharap komunikasi kebijakan publik, khususnya di sektor perpajakan, dapat dilakukan lebih transparan, terukur, dan tidak menimbulkan multitafsir agar stabilitas ekonomi nasional tetap terjaga serta kepercayaan wajib pajak terhadap negara semakin kuat.
(RML | Redaksi | Mediapatriot.co.id)
(Sumber: mediapatriot.co.id)
Ikuti saluran Channel MediaPatriot.CO.ID di WhatsApp
Wartawan di lapangan dibekali Kode Sandi untuk membuka DAFTAR WARTAWAN >>>
Tentang Kami
Mediapatriot.co.id adalah portal berita online nasional yang menyajikan informasi aktual, terpercaya, dan berimbang. Kami hadir untuk memberikan akses berita cepat dan akurat.
Didirikan oleh jurnalis senior Hamdanil Asykar, Mediapatriot.co.id berkomitmen menjaga integritas jurnalistik dan menjunjung tinggi Kode Etik Dewan Pers. Dengan jaringan kontributor di berbagai daerah, kami menghadirkan berita lokal dengan cakupan nasional.
Misi kami adalah menjadi media digital yang membangun kesadaran publik melalui berita edukatif, mendalam, dan bebas hoaks.
Untuk pertanyaan, saran, atau kerja sama media, silakan hubungi kami melalui halaman Kontak.
Informasi Iklan / Advertorial Klik redaksi@mediapatriot.co.id
