Mediapatriot.co.id, Kabupaten Bandung – PEMKAB Bandung menggelar Rapat Koordinasi Khusus Antisipasi Kemarau Panjang, serta Penanganan Banjir, Sampah dan Limbah di Gedung Mohammad Toha, Soreang, Selasa 9 Juni 2026.
Rapat dipimpin Bupati Bandung, Dadang Supriatna dan dihadiri Ketua DPRD Kabupaten Bandung Renie Rahayu Fauzi, perwakilan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Citarum, Dansatgas Citarum Harum Serta Dansektor 1, 2, 3, unsur Forkopimda, para camat dan pemangku kepentingan terkait.
Dalam arahannya, bupati yang akrab disapa KDS tersebut menyebut sekitar 90 persen wilayah terdampak banjir di Bandung Raya berada di Kabupaten Bandung.
Ia juga menyoroti sejumlah informasi terkait banjir yang beredar di media sosial dan dinilai belum sepenuhnya sesuai dengan kondisi di lapangan.
“Sepuluh kejadian banjir yang viral di media sosial sebagian tidak sesuai fakta dan belum melalui pemetaan yang benar,” ujarnya.
Menurutnya, sejumlah wilayah yang masih menjadi titik rawan banjir meliputi Kecamatan Dayeuhkolot, Bojongsoang, Banjaran, Margahayu, Rancaekek, Arjasari, Ciparay, Baleendah, dan Ibun. Kondisi tersebut dipicu oleh limpasan Sungai Cidawolong dan Sungai Citarik serta masih minimnya kolam retensi.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, Pemkab Bandung terus memperkuat kolaborasi pentahelix yang melibatkan pemerintah, masyarakat, dunia usaha, akademisi, dan media.
“Selain membangun kolam retensi, penanganannya juga melibatkan pentaheliks antara masyarakat, pengusaha, tokoh masyarakat, pemerintah desa, dan kecamatan,” katanya.
Selain pembangunan kolam retensi, Pemkab Bandung juga memprioritaskan penataan sempadan Sungai Cikapundung dan Sungai Citarum. Bersama BBWS Citarum, berbagai langkah penanganan telah disiapkan, mulai dari normalisasi sungai, perbaikan infrastruktur pengendali banjir, hingga penertiban bangunan dan jembatan yang menghambat aliran sungai.
Ia juga mengungkapkan pemerintah pusat telah menyetujui anggaran sebesar Rp48 miliar untuk penataan Danau Tegalluar sebagai bagian dari upaya pengendalian banjir. Selain itu, kementerian terkait juga menyetujui anggaran sebesar Rp334 miliar untuk perbaikan daerah irigasi dan sektor pertanian.
Pada kesempatan yang sama, KDS juga menyoroti persoalan sampah yang masih menjadi tantangan besar di Kabupaten Bandung. Saat ini, volume sampah mencapai sekitar 1.800 ton per hari, sementara yang mampu tertangani baru sekitar 200 ton per hari.
“Ini menjadi fokus utama karena banjir juga banyak dipicu oleh sampah,” ujarnya.
Untuk meningkatkan kapasitas pengelolaan sampah, Pemkab Bandung berencana membangun 14 titik TPS3R baru. Sementara itu, dari 174 TPS3R yang telah ada, sebagian di antaranya tidak lagi beroperasi secara optimal.
Menghadapi potensi kemarau panjang berdasarkan prakiraan BMKG, Pemkab Bandung juga meminta PDAM menyiapkan cadangan air bersih di wilayah yang berpotensi mengalami krisis air. Pemetaan daerah rawan kekeringan serta perbaikan jaringan irigasi menjadi prioritas yang harus segera dilakukan.
“Saya instruksikan para camat aktif menangani banjir dan sampah. Jangan lempar tanggung jawab. Koordinasikan dengan Satgas Citarum Harum. TPS3R harus berjalan, bank sampah harus optimal. Kita tidak bisa berlama-lama karena kondisi sungai sudah penuh,” tegasnya.
Dirinya optimistis langkah kolaboratif yang telah dibangun mampu mempercepat penyelesaian persoalan lingkungan di Kabupaten Bandung, termasuk di wilayah yang selama ini menjadi langganan banjir.
Rie**