mediapatriot.co.id | Kota Jayapura | Berita Terkini | – Gubernur Papua menegaskan bahwa reformasi birokrasi dan percepatan pelayanan publik menjadi agenda utama Pemerintah Provinsi Papua. Penegasan tersebut disampaikan saat melantik 20 pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua di Gedung Putih Lantai 9, Jayapura, Selasa (9/6/2026).


Sebanyak 20 pejabat yang dilantik terdiri atas tujuh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, tiga pejabat administrator, dan sepuluh pejabat pengawas. Pelantikan tersebut merupakan bagian dari upaya memperkuat tata kelola pemerintahan serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat di Tanah Papua.
Dalam arahannya, Gubernur Papua menekankan bahwa promosi, mutasi, dan rotasi jabatan merupakan hal yang wajar dalam organisasi pemerintahan sebagai bagian dari pembinaan karier Aparatur Sipil Negara (ASN). Proses tersebut dilakukan berdasarkan kompetensi, integritas, kinerja, serta kebutuhan organisasi guna mendukung efektivitas pelaksanaan tugas pemerintahan.
“Jabatan adalah amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab. Kepercayaan yang diberikan hari ini harus dijawab dengan kerja nyata, disiplin, dan hasil yang terukur bagi masyarakat,” tegas Gubernur.
Sebelum menghadiri pelantikan, Gubernur mengungkapkan dirinya telah melakukan sejumlah kunjungan lapangan ke berbagai lokasi pelayanan publik, mulai dari kawasan pendidikan, rumah sakit, hingga fasilitas pemerintahan. Dari hasil peninjauan tersebut, ia menemukan sejumlah aspek yang perlu segera mendapatkan perhatian, terutama terkait peningkatan kualitas pelayanan dan infrastruktur pendukung.
Salah satu perhatian khusus diberikan terhadap kondisi akses jalan menuju RSUD Dok II Jayapura yang dinilai memerlukan pembenahan. Menurutnya, infrastruktur yang baik akan mendukung kelancaran pelayanan kesehatan sekaligus memberikan dampak positif terhadap aktivitas ekonomi masyarakat.
Gubernur menilai peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi salah satu faktor penting dalam memperkuat kemampuan fiskal pemerintah daerah. Dengan peningkatan PAD, pemerintah dapat mempercepat pembangunan infrastruktur, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta memperkuat kesejahteraan aparatur.
“Kita harus bekerja keras meningkatkan PAD. Jika pendapatan daerah meningkat, maka pembangunan bisa berjalan lebih baik dan kesejahteraan pegawai juga dapat ditingkatkan,” ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut, Gubernur juga mengingatkan seluruh ASN agar tidak terjebak dalam dinamika politik birokrasi maupun berbagai kepentingan yang dapat mengganggu profesionalisme kerja. Ia menegaskan bahwa pemerintah sedang membangun sistem manajemen talenta sebagai dasar penilaian ASN secara objektif, transparan, dan profesional.
Melalui sistem tersebut, setiap ASN memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang berdasarkan prestasi dan kinerja yang ditunjukkan. Karena itu, seluruh pegawai diminta fokus pada pelaksanaan tugas serta memberikan kontribusi terbaik bagi organisasi.
“Berikan kami ruang untuk memilih pejabat berdasarkan kemampuan dan kebutuhan organisasi. Yang terpenting adalah bekerja dengan baik, jujur, dan profesional,” katanya.
Selain menyoroti aspek sumber daya manusia, Gubernur juga memberikan perhatian serius terhadap capaian program pembangunan dan penyerapan anggaran daerah. Hingga pertengahan tahun anggaran, ia menilai masih terdapat sejumlah program yang pelaksanaannya perlu dipercepat agar target pembangunan dapat tercapai sesuai perencanaan.
Gubernur meminta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk meningkatkan koordinasi dan tidak menunda penyelesaian administrasi maupun pertanggungjawaban kegiatan hingga akhir tahun. Menurutnya, kebiasaan menumpuk pekerjaan pada akhir tahun dapat menimbulkan berbagai kendala yang berpengaruh terhadap efektivitas pelaksanaan program.
Ia juga meminta Inspektorat dan seluruh unsur pengawasan untuk memperkuat pengendalian sejak awal pelaksanaan kegiatan. Langkah tersebut dinilai penting untuk meminimalkan potensi kesalahan administrasi serta memastikan seluruh program berjalan sesuai aturan yang berlaku.
“Kita sudah memasuki semester kedua. Jangan sampai terlena dan akhirnya bekerja terburu-buru di akhir tahun. Semua dokumen harus disiapkan sejak sekarang agar tidak terjadi masalah dalam pertanggungjawaban,” tegasnya.
Gubernur menargetkan percepatan realisasi program pembangunan sehingga pada September 2026 capaian pelaksanaan anggaran dapat mencapai 75 hingga 80 persen. Target tersebut diharapkan dapat mendorong percepatan pembangunan di berbagai sektor, mulai dari pendidikan, kesehatan, infrastruktur, hingga pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Kepada para pejabat yang baru dilantik, Gubernur meminta agar mereka menjadi motor penggerak perubahan di unit kerja masing-masing. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama diharapkan mampu menerjemahkan visi pembangunan daerah ke dalam kebijakan yang efektif dan berdampak nyata bagi masyarakat. Sementara itu, pejabat administrator dan pengawas diminta memastikan seluruh program berjalan secara transparan, akuntabel, dan tepat sasaran.
Menurutnya, tantangan pembangunan Papua saat ini membutuhkan birokrasi yang cepat, tangguh, profesional, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, seluruh aparatur harus mampu bekerja secara kolaboratif, inovatif, dan berorientasi pada hasil.
“Masyarakat tidak hanya membutuhkan anggaran. Mereka membutuhkan kehadiran pemerintah yang bekerja nyata, cepat, dan mampu memberikan solusi atas berbagai persoalan yang dihadapi. Karena itu saya meminta seluruh ASN meningkatkan disiplin, profesionalisme, dan semangat melayani,” tegas Gubernur.
Pelantikan 20 pejabat tersebut diharapkan menjadi langkah strategis dalam memperkuat reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua serta mempercepat pencapaian berbagai program pembangunan yang telah ditetapkan demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat di seluruh wilayah Papua.(John Karna)

