BIAK, mediapatriot.co.id – Pemerintah Provinsi Papua bersama Pemerintah Kabupaten Biak Numfor kembali melaksanakan sosialisasi terkait rencana pembangunan Bandar Antariksa di Biak. Kegiatan yang berlangsung di Swiss-Belhotel Biak pada Kamis (11/6/2026) itu menjadi bagian dari rangkaian kunjungan kerja Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) di Kabupaten Biak Numfor pada 11–13 Juni 2026.
Sosialisasi tersebut dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada berbagai pihak mengenai rencana pengembangan kawasan antariksa yang selama ini diproyeksikan menjadi salah satu proyek strategis berbasis riset dan teknologi nasional. Namun, pelaksanaan kegiatan tersebut kembali memunculkan sorotan dari sejumlah kalangan masyarakat adat yang menyatakan keberatan terhadap rencana pembangunan tersebut.
Sejumlah perwakilan masyarakat adat pemilik hak ulayat menilai pemerintah belum sepenuhnya mengakomodasi aspirasi yang telah mereka sampaikan sejak awal pembahasan proyek. Mereka mengingatkan bahwa penolakan terhadap pembangunan Bandar Antariksa telah beberapa kali disampaikan secara terbuka, termasuk melalui aksi simbolis penancapan salib di lokasi yang direncanakan menjadi kawasan pembangunan.
Bagi masyarakat adat, tindakan tersebut merupakan bentuk pernyataan sikap untuk mempertahankan tanah leluhur yang dianggap memiliki nilai historis, sosial, budaya, dan spiritual yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan mereka. Karena itu, mereka meminta agar setiap tahapan perencanaan dan pengambilan keputusan dilakukan dengan melibatkan masyarakat pemilik hak ulayat secara penuh dan bermartabat.
Di sisi lain, pemerintah diharapkan dapat membuka ruang dialog yang lebih luas, transparan, dan konstruktif guna menghindari munculnya konflik sosial di kemudian hari. Aspirasi masyarakat adat dinilai perlu menjadi bagian penting dalam proses penyusunan kebijakan, terutama terkait pemanfaatan wilayah adat yang berpotensi terdampak langsung oleh pembangunan.
Prinsip Free, Prior and Informed Consent (FPIC) atau persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan juga kembali menjadi perhatian berbagai pihak. Prinsip tersebut menegaskan bahwa masyarakat adat berhak memperoleh informasi yang lengkap, berpartisipasi secara bebas, dan memberikan atau menolak persetujuan terhadap kegiatan yang berpengaruh pada wilayah adat mereka.
Pengamat kebijakan publik menilai pembangunan dan investasi memang penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Namun, keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari besarnya investasi yang masuk, melainkan juga dari kemampuan pemerintah menjaga keseimbangan antara kepentingan pembangunan dan perlindungan hak-hak masyarakat adat.
Tanah ulayat, menurut berbagai ketentuan hukum nasional, memiliki kedudukan yang harus dihormati dan dilindungi. Oleh karena itu, setiap rencana pembangunan yang menyangkut wilayah adat perlu mengedepankan pendekatan dialogis, partisipatif, dan berkeadilan agar tidak menimbulkan ketegangan sosial maupun sengketa di kemudian hari.
Dengan masih adanya perbedaan pandangan antara pemerintah dan sebagian masyarakat adat terkait rencana pembangunan Bandar Antariksa di Biak, berbagai pihak berharap proses komunikasi dapat terus dilakukan secara terbuka. Langkah tersebut dinilai penting untuk mencari titik temu yang menghormati hak masyarakat adat sekaligus memperhatikan agenda pembangunan yang direncanakan pemerintah.(John Karma)