JAYAPURA – Pemerintah melalui Kementerian Sosial (Kemensos) terus memperkuat komitmennya dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Tanah Papua. Salah satu langkah strategis yang dilakukan adalah percepatan pembangunan Sekolah Rakyat yang diperuntukkan bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem.

Melalui Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (BBPPKS) Regional VI Papua, Kemensos menargetkan pembangunan permanen empat Sekolah Rakyat di Provinsi Papua mulai Juli 2026. Program ini menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk memperluas akses pendidikan yang berkualitas sekaligus mengurangi kesenjangan pendidikan di wilayah Papua.
Kepala BBPPKS Regional VI Papua, John Herman Mampioper, mengatakan pembangunan empat Sekolah Rakyat tersebut akan dilaksanakan secara bersamaan di Kabupaten Biak Numfor, Kabupaten Sarmi, Kota Jayapura, dan Kabupaten Jayapura.
Menurutnya, saat ini proses administrasi pembangunan masih berlangsung dan memasuki tahap akhir. Kementerian Pekerjaan Umum tengah menyelesaikan tahapan pengadaan sebelum pekerjaan fisik dimulai.
“Saat ini masih dalam proses administrasi pembangunan gedung permanen. Kementerian Pekerjaan Umum menargetkan penetapan pemenang tender pada pertengahan Juni 2026 sehingga pekerjaan konstruksi dapat dimulai pada Juli mendatang,” ujar John Herman Mampioper di Jayapura, Selasa (9/6/2026).
Ia menjelaskan bahwa Sekolah Rakyat merupakan salah satu program prioritas nasional yang bertujuan memberikan kesempatan pendidikan yang lebih luas bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu agar memperoleh layanan pendidikan yang layak dan berkualitas.
Program tersebut juga diharapkan menjadi instrumen penting dalam memutus rantai kemiskinan antargenerasi melalui peningkatan kualitas pendidikan dan pembangunan karakter peserta didik.
Menurut John, kebutuhan masyarakat terhadap program Sekolah Rakyat di Papua sangat tinggi. Hal itu terlihat dari banyaknya permintaan dan antusiasme masyarakat yang berharap program tersebut dapat menjangkau lebih banyak wilayah.
Selain empat lokasi yang telah dipastikan akan dibangun pada tahun ini, Kemensos juga telah menerima usulan pembangunan Sekolah Rakyat dari sejumlah kabupaten lain di Papua.
Beberapa daerah yang mengajukan pembangunan Sekolah Rakyat antara lain Kabupaten Supiori, Mamberamo Raya, Waropen, dan Keerom. Namun hingga saat ini, daerah-daerah tersebut masih melengkapi berbagai persyaratan administrasi yang menjadi ketentuan pemerintah pusat.
“Kami melihat kebutuhan pendidikan masyarakat sangat besar. Karena itu sejumlah daerah lain juga telah mengusulkan pembangunan Sekolah Rakyat. Saat ini mereka masih melengkapi dokumen administrasi yang diperlukan,” jelasnya.
John mengakui salah satu tantangan utama dalam pelaksanaan program tersebut adalah keterbatasan kapasitas sekolah yang tersedia saat ini. Dengan kondisi lahan yang masih terbatas, jumlah siswa yang dapat ditampung baru sekitar 100 orang.
Padahal, jumlah anak usia sekolah dari keluarga miskin yang membutuhkan akses pendidikan jauh lebih besar dibandingkan kapasitas yang tersedia saat ini.
Oleh karena itu, pembangunan gedung permanen menjadi langkah penting untuk meningkatkan daya tampung sekolah sekaligus memperkuat kualitas sarana dan prasarana pendidikan.
“Kami berharap setelah gedung permanen selesai dibangun, kapasitas sekolah dapat meningkat secara signifikan sehingga mampu menampung lebih banyak peserta didik dari berbagai kabupaten di Papua,” katanya.
Selain memberikan akses pendidikan yang lebih luas, pembangunan Sekolah Rakyat juga diproyeksikan memberikan dampak ekonomi yang positif bagi masyarakat sekitar.
Pelaksana Tugas Kepala Dinas Sosial, Kependudukan, dan Pencatatan Sipil Provinsi Papua, Herald J. Berhitu, mengatakan pemerintah daerah saat ini terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat guna mempercepat seluruh tahapan persiapan pembangunan.
Menurutnya, berbagai dokumen pendukung, termasuk analisis dampak lingkungan dan kelengkapan administrasi lainnya, sedang diselesaikan agar pembangunan dapat berjalan sesuai jadwal yang telah ditetapkan.
“Pemerintah daerah memberikan dukungan penuh terhadap program Sekolah Rakyat karena manfaatnya sangat besar bagi masyarakat Papua, khususnya dalam meningkatkan akses pendidikan bagi keluarga kurang mampu,” ujarnya.
Herald menambahkan bahwa keberadaan Sekolah Rakyat tidak hanya berkontribusi terhadap sektor pendidikan, tetapi juga berpotensi menciptakan efek berganda bagi perekonomian daerah.
Pembangunan fasilitas pendidikan dalam skala besar akan membuka peluang kerja bagi masyarakat lokal, meningkatkan aktivitas ekonomi di sekitar lokasi pembangunan, serta mendorong tumbuhnya berbagai sektor pendukung lainnya.
Selain itu, kehadiran sekolah yang dilengkapi sarana dan prasarana memadai juga diharapkan dapat menjadi pusat pengembangan sumber daya manusia yang berkualitas di Papua.
Pemerintah optimistis program Sekolah Rakyat akan menjadi salah satu instrumen penting dalam mewujudkan pemerataan pendidikan di Papua sekaligus mendukung agenda pembangunan nasional yang berorientasi pada peningkatan kualitas manusia Indonesia.
Dengan dimulainya pembangunan empat Sekolah Rakyat pada Juli 2026, diharapkan semakin banyak anak-anak Papua yang memperoleh kesempatan belajar yang lebih baik, mendapatkan pendidikan berkualitas, serta memiliki peluang yang lebih besar untuk meraih masa depan yang cerah.
Program ini juga menjadi bukti nyata komitmen pemerintah dalam menghadirkan layanan pendidikan yang inklusif, berkeadilan, dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat hingga ke wilayah-wilayah yang membutuhkan perhatian khusus.
Ke depan, pembangunan Sekolah Rakyat di Papua diharapkan tidak hanya menjadi proyek pembangunan fisik semata, tetapi juga menjadi investasi jangka panjang dalam menciptakan generasi Papua yang cerdas, mandiri, berdaya saing, dan mampu berkontribusi bagi pembangunan daerah maupun bangsa Indonesia secara keseluruhan.

