mediapatriod |Jayapura – Sejumlah warga Distrik Jayapura Utara menyoroti pelayanan Unit Gawat Darurat (UGD) RSUD Dok II Jayapura yang dinilai masih mengedepankan urusan administrasi dibandingkan penanganan medis awal terhadap pasien yang datang dalam kondisi membutuhkan pertolongan segera.

Keluhan tersebut disampaikan beberapa warga kepada mediapatriot.co.id. Mereka mengaku kecewa terhadap pelayanan yang diterima saat mengantar anggota keluarga maupun kerabat yang membutuhkan penanganan darurat.

“Kami sebagai masyarakat sangat kecewa dengan pelayanan yang kami rasakan. Seharusnya pasien diperiksa dan ditangani terlebih dahulu, baru urusan administrasi menyusul,” ungkap salah seorang warga yang meminta identitasnya tidak dipublikasikan.
Menurut warga, kondisi tersebut dinilai tidak sejalan dengan semangat pelayanan kesehatan yang selama ini disampaikan Pemerintah Provinsi Papua. Mereka mengutip pernyataan Gubernur Papua dalam program 100 hari kerja yang menekankan pentingnya pelayanan kesehatan yang cepat dan mengutamakan keselamatan pasien sebelum penyelesaian administrasi.
“Waktu itu disampaikan bahwa tindakan medis harus didahulukan, sedangkan administrasi bisa menyusul. Namun fakta yang kami temui di lapangan masih berbeda,” kata warga lainnya.
Selain persoalan administrasi, masyarakat juga meminta agar seluruh petugas yang bertugas di lingkungan rumah sakit, termasuk petugas pengamanan dan penjaga akses masuk, memiliki pemahaman yang sama mengenai penanganan pasien gawat darurat.
Masyarakat berharap tidak ada hambatan bagi pasien yang membutuhkan pertolongan medis segera. Dalam situasi darurat, menurut mereka, keselamatan pasien harus menjadi prioritas utama sesuai standar pelayanan kesehatan dan prinsip kemanusiaan.
Warga juga mengingatkan pentingnya implementasi nilai-nilai Pancasila serta semangat Undang-Undang Otonomi Khusus Papua yang menekankan keberpihakan terhadap pelayanan masyarakat tanpa membedakan latar belakang suku, agama, maupun status sosial.
“Pelayanan kesehatan adalah hak setiap warga negara. Baik orang asli Papua maupun masyarakat non-Papua yang lahir dan besar di Papua harus mendapatkan pelayanan yang sama, cepat, dan manusiawi,” ujar seorang tokoh masyarakat setempat.
Hingga berita ini diturunkan, pihak RSUD Dok II Jayapura belum memberikan keterangan resmi terkait keluhan yang disampaikan masyarakat. Redaksi masih berupaya meminta konfirmasi kepada manajemen rumah sakit guna memperoleh penjelasan dan klarifikasi atas berbagai keluhan tersebut.
Masyarakat berharap evaluasi menyeluruh terhadap pelayanan UGD dapat segera dilakukan sehingga kepercayaan publik terhadap layanan kesehatan pemerintah tetap terjaga dan keselamatan pasien menjadi prioritas utama dalam setiap tindakan medis. Ungkap warga.(John Karma)

