Jakarta, 28 Juli 2026 – Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPP GMNI) sukses menyelenggarakan Webinar Nasional pada Selasa, 28 Juli 2026, dengan mengangkat tema “Pengelolaan Blok Masela: Sudut Pandang Marhaenisme terhadap Kesejahteraan Rakyat di Kawasan Perbatasan.”
Kegiatan ini menjadi ruang diskusi strategis yang mempertemukan akademisi, alumni GMNI, serta kader GMNI untuk membahas masa depan pengelolaan sumber daya alam Indonesia, khususnya Blok Masela, agar benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat di wilayah perbatasan.
Webinar ini dilaksanakan sebagai bentuk komitmen DPP GMNI dalam mengawal kebijakan pengelolaan sumber daya alam yang selaras dengan cita-cita kemerdekaan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwasanya kekayaan alam harus dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.
Membuka kegiatan sebagai Keynote Speaker, Ketua Umum DPP GMNI, Muhammad Risyad Fahlevi, menegaskan bahwa GMNI memiliki tanggung jawab moral dan ideologis untuk terus mengawal setiap kebijakan strategis nasional agar berpihak kepada rakyat.
Menurutnya, pembangunan nasional tidak boleh hanya diukur dari besarnya investasi ataupun pertumbuhan ekonomi semata, melainkan dari sejauh mana masyarakat di sekitar wilayah pembangunan memperoleh manfaat yang nyata. Ia menegaskan bahwa pengelolaan Blok Masela harus menjadi momentum untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat Maluku, khususnya Kabupaten Kepulauan Tanimbar, melalui penciptaan lapangan kerja, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, pembangunan infrastruktur, serta penguatan ekonomi lokal.
“Pemerintah tidak boleh menutup mata pada kesejahteraan rakyat di Tanimbar, hal-hal yang sudah direncanakan secara strategis harus kita kawal agar sesuai rohnya” Jelas Risyad
Dalam arah gerak organisasi, Muhammad Risyad Fahlevi menekankan bahwa GMNI akan terus menjadi mitra kritis pemerintah dengan mengedepankan semangat Marhaenisme. Bagi GMNI, pengelolaan sumber daya alam harus menghadirkan keadilan sosial, memperkuat kedaulatan bangsa, serta memastikan rakyat menjadi subjek utama pembangunan, bukan sekadar penonton di daerahnya sendiri.
“Investasi tidak boleh mengesampingkan rakyat lokal, terkhusus Masyarakat adat karena mereka yang mengalami dampak dari Pembangunan Blok Masela ini, GMNI harus bisa menjadi penyambung lidah rakyat” Tandas Risyad
Narasumber pertama, Jeflaun Batlayeri, Ketua DPC Persatuan Alumni (PA) GMNI Kepulauan Tanimbar, mengulas secara komprehensif peluang dan tantangan hadirnya proyek strategis nasional Blok Masela bagi masyarakat Kepulauan Tanimbar.
Ia menjelaskan bahwa Blok Masela berpotensi menjadi motor penggerak ekonomi daerah melalui peningkatan investasi, terbukanya kesempatan kerja, tumbuhnya usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), meningkatnya pendapatan daerah, serta berkembangnya sektor jasa dan infrastruktur. Namun demikian, ia juga mengingatkan adanya sejumlah tantangan yang harus diantisipasi, seperti potensi kerusakan lingkungan, ketimpangan ekonomi, konflik sosial, perubahan budaya lokal, hingga kemungkinan minimnya keterlibatan tenaga kerja lokal apabila tidak dipersiapkan sejak dini.
“Yang namanya investasi pasti ada untung ruginya, apakah Blok Masela bisa dinikmati rakyat atau kaum Marhaen di Tanimbar? jangan -jangan keadilan tidak sampai ke Tanimbar” Ujar Oman
Menurutnya, keberhasilan proyek ini tidak cukup diukur dari nilai investasi yang masuk, tetapi dari sejauh mana masyarakat Tanimbar memperoleh manfaat langsung melalui kebijakan afirmatif, peningkatan kualitas sumber daya manusia, pemberdayaan masyarakat adat, dan perlindungan terhadap lingkungan hidup. Ia berharap pemerintah pusat, pemerintah daerah, investor, dan masyarakat dapat membangun kolaborasi yang berkeadilan demi kesejahteraan masyarakat perbatasan.
Selanjutnya, Dony Maulana, M.Pd, akademisi UM, mengingatkan peserta tentang sejarah panjang eksploitasi sumber daya alam di Maluku. Ia menjelaskan bahwa sejak masa kolonial, Maluku telah menjadi wilayah yang kaya akan sumber daya, tetapi kekayaan tersebut kerap lebih banyak dinikmati oleh pihak luar dibandingkan masyarakat lokal.
Ia menguraikan bahwa berbagai komoditas strategis sejak era kolonial hingga masa modern menunjukkan pola yang relatif sama, yaitu eksploitasi sumber daya yang belum sepenuhnya diikuti pemerataan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, kehadiran Blok Masela harus menjadi titik balik dalam sejarah pembangunan Maluku dengan mengedepankan prinsip keadilan, pemerataan manfaat ekonomi, pembangunan manusia, dan keberlanjutan lingkungan.
Menurutnya, keberhasilan pengelolaan sumber daya alam tidak hanya diukur dari besarnya produksi migas, tetapi juga dari kemampuan negara menciptakan nilai tambah, meningkatkan kualitas pendidikan, memperkuat kapasitas tenaga kerja lokal, dan membangun industri yang mampu memberikan manfaat jangka panjang bagi generasi mendatang.
“Dalam sejarah dulu rakyat kita masih minim SDM sehingga mudah dikuasai oleh bangsa-bangsa penjajah. Artinya sebagus apapun kebijakan pemerintah mengenai yang namanya PSN, tapi kalua gak diimbangin dengan SDM ya saya kira kita hanya sekedar jadi penonton” Ujar Dony
Sebagai narasumber penutup, Dr. Aldon MHP. Sinaga, S.P., M.M.A., Alumni GMNI, menjelaskan konsep Marhaenisme sebagai perspektif ekonomi kerakyatan dalam pengelolaan sumber daya alam.
Ia menegaskan bahwa ajaran Bung Karno tentang Marhaenisme menempatkan rakyat sebagai pemilik sekaligus penerima manfaat utama dari seluruh kekayaan bangsa. Oleh karena itu, pengelolaan sumber daya alam harus dilaksanakan dengan prinsip keadilan sosial, kemandirian ekonomi, gotong royong, serta keberpihakan kepada masyarakat kecil.
Menurutnya, paradigma Marhaenisme menolak praktik eksploitasi yang hanya menguntungkan kelompok tertentu. Sebaliknya, pengelolaan Blok Masela harus mampu membangun ekonomi nasional yang berdaulat dengan melibatkan masyarakat lokal sebagai pelaku utama pembangunan. Negara harus hadir melalui regulasi yang kuat agar investasi tetap berjalan, namun tidak mengabaikan hak-hak masyarakat, perlindungan lingkungan, dan pemerataan kesejahteraan.
“Ade-ade saya ingatkan Marhaenisme menentang eksploitasi manusia terhadap manusia lain” Tegas Dr. Aldon Sinaga
Ia juga mengajak generasi muda, khususnya kader GMNI, untuk terus mengawal kebijakan pengelolaan sumber daya alam melalui kajian ilmiah, advokasi kebijakan, dan gerakan intelektual yang berorientasi pada kepentingan rakyat.
“Kita melihat Blok Masela ini sebagai peluang untuk membangun Indonesia dan Tanimbar, GMNI harus memastikan agar proyek ini berjalan sesuai aturan” Pungkas Dr. Aldon
Diskusi berlangsung interaktif dengan diikuti peserta dari berbagai daerah di Indonesia. Melalui webinar ini, DPP GMNI berharap lahir rekomendasi yang dapat menjadi masukan bagi pemerintah pusat, pemerintah daerah, pelaku usaha, dan seluruh pemangku kepentingan agar pengelolaan Blok Masela benar-benar menjadi instrumen pemerataan pembangunan dan kesejahteraan rakyat. Semangat Marhaenisme diharapkan tetap menjadi landasan moral dan ideologis dalam memastikan bahwa setiap kekayaan alam Indonesia dikelola sebesar-besarnya untuk kemakmuran seluruh rakyat Indonesia.
Bung Yongki (Wakabid DPP GMNI) menyatakan bahwa tujuan webinar ini adalah untuk menyuarakan persoalan daerah terisolir dan menjadikan GMNI sebagai wadah untuk memperhatikan isu-isu di luar Jawa, khususnya di kawasan perbatasan.
Red Irwan Hasiholan


