JAKARTA – Memasuki dua tahun masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, berbagai kalangan mulai memberikan evaluasi terhadap arah kebijakan nasional dan efektivitas kinerja kabinet. Sebagai bagian dari ruang demokrasi, Tim Sosmed Bang Syukur Mandar menggelar diskusi publik bertajuk “Dialog Desak Presiden!” yang berlangsung di Kedai Tempo Utan Kayu, Matraman, Jakarta Timur, Minggu (2/8/2026).
Mengangkat tema “Evaluasi 2 Tahun Pemerintahan Presiden Prabowo: Reshuffle dan Efisiensi Kabinet Gemuk”, forum ini menghadirkan para akademisi, pakar hukum, pengamat politik, hingga tokoh nasional untuk menyampaikan pandangan kritis sekaligus rekomendasi konstruktif terhadap jalannya pemerintahan.
Diskusi dibuka oleh tokoh hukum Dr. M. Syukur Mandar, S.H., M.H. yang menekankan pentingnya menjaga tradisi berpikir kritis dalam kehidupan demokrasi. Menurutnya, masyarakat memiliki peran strategis dalam memberikan masukan terhadap berbagai kebijakan pemerintah, termasuk terkait efektivitas struktur kabinet dalam menjawab tantangan pembangunan nasional.
“Evaluasi yang disampaikan melalui forum ilmiah dan dialog publik merupakan bagian dari mekanisme demokrasi yang sehat. Tujuannya bukan semata-mata mengkritik, tetapi memberikan masukan agar pemerintahan berjalan semakin efektif dan berpihak kepada kepentingan rakyat,” ujarnya.
Sejumlah narasumber kemudian memaparkan analisis dari berbagai sudut pandang, di antaranya Dr. Saor Siagian, S.H., M.H. selaku pakar hukum, Prof. Dr. TB Massa Djafar sebagai akademisi dan pengamat politik, Eduardus Lemanto, Ph.D. yang mengulas dinamika sosial-politik, serta Ray Rangkuti, Direktur Lingkar Madani Indonesia, yang menyoroti aspek tata kelola pemerintahan dan dinamika politik nasional.
Untuk memperkaya perspektif, forum juga menghadirkan mantan Menteri Keuangan Fuad Bawazier dan tokoh publik Haidar Alwi. Jalannya diskusi dipandu moderator Wahyu Triono KS., S.Pd., M.AP. yang mengarahkan dialog berlangsung interaktif dan terbuka.
Salah satu isu yang menjadi perhatian utama dalam diskusi adalah efektivitas struktur kabinet yang dinilai berukuran besar. Para pembicara mengulas berbagai aspek mulai dari pencapaian target program prioritas, efisiensi penggunaan anggaran negara, hingga potensi tumpang tindih kewenangan antar kementerian dan lembaga.
Dalam forum tersebut berkembang pandangan bahwa penyempurnaan struktur kabinet, termasuk melalui evaluasi terhadap komposisi dan kinerja para pembantu presiden, dapat menjadi salah satu langkah untuk meningkatkan efektivitas pemerintahan. Berbagai masukan tersebut disampaikan sebagai bagian dari rekomendasi kebijakan yang diharapkan dapat memperkuat tata kelola pemerintahan ke depan.
Selain membahas isu reshuffle, para peserta juga menekankan pentingnya membangun birokrasi yang lebih ramping, adaptif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat di tengah tantangan ekonomi, sosial, dan geopolitik yang terus berkembang.
Menutup rangkaian dialog, para narasumber sepakat bahwa forum-forum diskusi publik memiliki peran penting dalam memperkuat demokrasi partisipatif. Melalui ruang dialog yang terbuka, masyarakat dapat menyampaikan gagasan, kritik, serta rekomendasi yang diharapkan menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan pada sisa masa jabatan Presiden Prabowo.
Red Irwan Hasiholan


