Jakarta, Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diharapkan mampu menjangkau masyarakat hingga wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T) kini menghadapi persoalan serius. Ribuan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang telah dibangun untuk mendukung program tersebut dilaporkan belum dapat beroperasi selama berbulan-bulan.
Kondisi ini mendorong ratusan pengelola yang tergabung dalam Asosiasi Pangan Gizi Indonesia (APGI) 3T menyuarakan aspirasi mereka di kawasan Jakarta Pusat, Rabu (8/7/2026). Mereka meminta pemerintah segera memberikan kepastian terkait kelanjutan operasional dapur-dapur yang telah dibangun dengan dana pribadi maupun investasi.
Ketua Umum APGI 3T, Herwil Junaidi Harefa, menyampaikan bahwa persoalan tersebut telah memberikan tekanan berat kepada para pengelola. Menurutnya, banyak pihak telah mengeluarkan modal dalam jumlah besar untuk membangun dan menyiapkan fasilitas dapur, namun hingga kini belum memperoleh kepastian kapan operasional dapat berjalan secara optimal.
APGI 3T mengklaim terdapat sekitar 6.000 dapur SPPG yang terdampak. Dari jumlah tersebut, sebanyak 645 SPPG disebut telah memiliki sejumlah dokumen dan tahapan administrasi yang diperlukan, termasuk penetapan SPPG dan proses verifikasi. Namun, dapur-dapur tersebut masih belum menjalankan pelayanan sebagaimana yang diharapkan.
Situasi tersebut, menurut para pengelola, bukan hanya menyebabkan fasilitas yang telah dibangun tidak produktif, tetapi juga memunculkan beban keuangan. APGI 3T memperkirakan investasi untuk satu dapur berada pada kisaran Rp1,5 miliar hingga Rp2 miliar. Jika dikalkulasikan dengan jumlah dapur yang mereka klaim telah dibangun, potensi dana yang telah terlibat mencapai nilai yang sangat besar.
Herwil mengatakan sebagian pengelola kini harus menghadapi kewajiban kepada pihak perbankan, investor, hingga para pekerja dan penyedia jasa yang terlibat dalam pembangunan fasilitas dapur. Karena itu, ia menilai diperlukan langkah cepat dari pemerintah agar persoalan tersebut tidak semakin membebani masyarakat yang telah berpartisipasi dalam penyediaan infrastruktur program MBG.
Para pengelola juga meminta adanya komunikasi dan ruang dialog yang lebih terbuka dengan [Badan Gizi Nasional (BGN)](https://www.bgn.go.id?utm_source=chatgpt.com). Mereka berharap persoalan yang terjadi dapat diselesaikan melalui koordinasi dan evaluasi bersama, sehingga tujuan utama program penyediaan makanan bergizi bagi masyarakat tetap dapat diwujudkan.
Selain kepastian operasional, APGI 3T juga mendorong pemerintah untuk memastikan pelaksanaan tata kelola program berjalan sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 115 yang menjadi salah satu dasar pengaturan penyelenggaraan program MBG. Mereka menilai kejelasan regulasi dan pelaksanaan di lapangan menjadi faktor penting untuk memberikan perlindungan bagi seluruh pihak yang telah terlibat.
Persoalan dapur MBG di wilayah 3T ini menjadi perhatian karena program tersebut tidak hanya berkaitan dengan investasi dan operasional, tetapi juga menyangkut harapan masyarakat terhadap pemerataan akses pangan bergizi hingga ke daerah-daerah yang memiliki tantangan geografis dan infrastruktur.
Ke depan, para pengelola berharap pemerintah dan BGN dapat segera menemukan solusi yang memberikan kepastian. Operasional dapur yang telah dibangun dinilai penting agar investasi yang telah dikeluarkan tidak menjadi beban berkepanjangan, sekaligus memastikan infrastruktur yang tersedia dapat benar-benar digunakan untuk mendukung keberhasilan Program Makan Bergizi Gratis.
Di sisi lain, penyelesaian persoalan ini juga menjadi ujian bagi tata kelola program berskala nasional. Transparansi, komunikasi, verifikasi yang akurat, serta kepastian bagi mitra pelaksana menjadi elemen penting agar tujuan besar MBG dapat berjalan seiring dengan perlindungan terhadap masyarakat dan pelaku yang telah ikut berinvestasi dalam pelaksanaannya.
Red Irwan Hasiholan



