Kota Bekasi, MPN
Tim dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat (Jabar) mengunjungi sekaligus melakukan verifikasi data korban ledakan Stasiun Pengisian Bulk Elpiji (SPBE) Cimuning yang terjadi pada 1 April 2026 lalu. Hal ini untuk menindaklanjuti proses pemberian bantuan untuk para korban yang terdampak ledakan tersebut.
Nampak terlihat dalam kunjugan itu, antara lain pejabat dari Disperkim Jabar, Dinas Perkimtan Kota Bekasi, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bekasi, perwakilan Kantor Kecamatan Mustikaja, serta Lurah Cimuning Aos Karsanuddin. Kedatangan tim ini sontak dihadiahi beragam pertanyaan dari sejumlah warga di RW 03 Kelurahan Cimuning yang menjadi korban ledakan SPBE.
Para korban mempertanyakan kejelasan jadwal pembayaran bantuan yang dijanjikan Gubernur Jabar Dedi Mulyadi saat berkunjung beberapa waktu lalu. Pasalnya, para korban selama ini hanya menerima janji-janji tanpa ada kejelasan jadwal pembayaran bantuan.
Bahkan sebelumnya tersiar kabar yang meyebut kedatangan tim ini untuk merealisasikan pencairan bantuan sehingga seluruh korban terdampak ledakan menyambut kedatangan tim. Namun akhirnya warga harus menelan kekecewaan karena kedatangan tim dari Pemprov Jabar ini hanya untuk memverifikasi data korban ledakan.
Berdasarkan hasil verifikasi, tercatat sebanyak 21 yang akan menerima bantuan karena kerusakan rumah tinggal mereka akibat ledakan SPBE Cimuning. Hal ini berdasarkan kriteria yang ditetapkan Pemprov Jabar.
Menurut Lurah Cimuning Aos Karsanuddin, verifikasi ini merupakan tindaklanjut dari kunjungan Gubernur Jabar Dedi Mulyadi dan menerima keluhan dari para warga terdampak ledakan SPBE. “Dari data akhir tercatat sebanyak 21 unit rumah tinggal yang mengalami kerusakan dan berhak menerima bantuan perbaikan,” ungkapnya.
Sampai saat ini, Aos menyatakan belum mengetahui berapa nilai bantuan dan teknis penyalurannya. “Untuk hal ini kami belum mendapatkan informasi lebih lanjut, baru seputar pendataan saja,” katamya.
Aos lalu menghimbau kepada seluruh korban terdampak ledakan SPBE Cimuning agar tetap bersabar dan tidak terpengaruh informasi yang tidak bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. “Bagi masyarakat yang ingin menerima informasi secara valid bisa melalui pengurus RT atau RW, kalau perlu tanyakan langsung kepada kami selaku aparatur pemerintahan Kelurahan Cimuning, jangan percaya begitu saja informasi dari media sosial,” pungkasnya. (Mul)



