Sengketa Lahan Tapak Kuda, Bubun Memanas! Tiga Pemilik Klaim Lahannya Diserobot, 50 Pohon Sawit Mati, Aparat Diminta Usut Dugaan Perusakan dan Perjelas Tapal Batas
Jum’at | 16 Oktober 2026 | Pukul | 10:00 | WIB.
Mediapatriot.co.id | Langkat | Sumatera Utara | Berita Terkini – Persoalan penguasaan lahan di Desa Tapak Kuda, Kecamatan Tanjung Pura, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, menjadi sorotan setelah tiga pihak yang mengaku sebagai pemilik lahan, yakni Aan Arbanik, TR, dan Lasniardi, menyampaikan keberatan atas dugaan penguasaan lahan oleh Kelompok Tani Nelayan Bina Mangrove Desa Tapak Kuda.
Persoalan ini tidak hanya menyangkut klaim kepemilikan tanah, tetapi juga dugaan perusakan tanaman kelapa sawit, perbedaan keterangan mengenai kondisi lahan di lapangan, serta persoalan tapal batas administratif antara Desa Bubun dan Desa Tapak Kuda yang disebut belum memperoleh keputusan dari instansi berwenang.
Salah seorang pemilik lahan, Taufiq Reza, yang akrab disapa TR, kepada Mediapatriot.co.id mengungkapkan bahwa dirinya bersama dua pihak lainnya merasa dirugikan atas dugaan penguasaan lahan tersebut.
Ia juga menuding adanya perusakan tanaman kelapa sawit miliknya yang diduga dilakukan menggunakan racun.
Menurut TR, sedikitnya 50 batang pohon kelapa sawit miliknya telah mati. Ia menduga kematian tanaman tersebut berkaitan dengan tindakan pihak yang tidak berhak atas lahan yang diklaimnya sebagai milik pribadi.
โPohon sawit saya mati sekitar 50 batang.
Saya menduga tanaman tersebut dirusak menggunakan racun,โ ungkap TR kepada Mediapatriot.co.id.
Pernyataan tersebut merupakan keterangan dari pihak yang mengaku dirugikan.
Penyebab kematian tanaman, pihak yang bertanggung jawab, serta ada atau tidaknya unsur pidana tetap perlu dibuktikan melalui pemeriksaan dan penyelidikan aparat penegak hukum.
Batas Desa Dipersoalkan, Status Kepemilikan Menjadi Pokok Perselisihan
TR menegaskan bahwa persoalan batas wilayah antara Desa Bubun dan Desa Tapak Kuda tidak semestinya langsung disamakan dengan persoalan kepemilikan lahan.
Menurut dia, terdapat dua persoalan berbeda yang harus diperiksa secara cermat, yakni penetapan batas administratif desa dan keabsahan dokumen kepemilikan atau penguasaan tanah.
โLahan tersebut memang sedang menjadi persoalan tapal batas antara Desa Bubun dan Desa Tapak Kuda.
Akan tetapi, persoalan tapal batas desa tidak serta-merta sama dengan status kepemilikan tanah,โ tegasnya.
Pernyataan tersebut menjadi penting karena penetapan batas administrasi pemerintahan desa dan pembuktian hak atas tanah memiliki dasar hukum serta mekanisme penyelesaian yang berbeda.
Penentuan wilayah administrasi membutuhkan dokumen dan keputusan dari instansi berwenang.
Sementara itu, klaim kepemilikan tanah perlu dinilai berdasarkan dokumen hak, riwayat penguasaan, data pertanahan, serta bukti lain yang relevan.
Dengan demikian, penyelesaian persoalan ini tidak cukup hanya bertumpu pada klaim salah satu pihak.
Pemeriksaan dokumen dari seluruh pihak yang berkepentingan diperlukan agar tidak terjadi kesimpulan sepihak yang berpotensi memperpanjang konflik.
Laporan ke Polres Langkat Disebut Telah Masuk Tahap Penyidikan
TR menyampaikan bahwa dirinya bersama Aan Arbanik dan Lasniardi telah melaporkan persoalan tersebut kepada pihak Polres Langkat.
Ia menyebut penanganan perkara telah memasuki tahap penyidikan melalui unit yang menangani tindak pidana tertentu atau Tipidter.
Menurut keterangannya, sejumlah saksi juga telah dimintai keterangan oleh penyidik.
โKami bertiga sudah melaporkan persoalan ini kepada pihak Polres Langkat.
Kasi Tipidter sudah melakukan penyidikan dan memeriksa saksi-saksi,โ ujar TR.
Apabila keterangan tersebut terkonfirmasi, proses hukum yang berjalan diharapkan dapat memberikan kejelasan mengenai duduk perkara, termasuk kronologi kejadian, kondisi tanaman yang dilaporkan mati, status penguasaan lahan, dan pihak-pihak yang diduga terlibat.
Mediapatriot.co.id menilai, pemeriksaan secara profesional dan berdasarkan alat bukti menjadi penting agar persoalan ini tidak berkembang menjadi konflik berkepanjangan di tengah masyarakat.
Kepastian mengenai nomor laporan, pasal yang disangkakan, perkembangan pemeriksaan, serta status hukum pihak-pihak terkait masih perlu dikonfirmasi langsung kepada Polres Langkat.
Perlu ditegaskan, penyebutan tahap penyidikan dalam berita ini berdasarkan keterangan TR.
Penetapan tanggung jawab pidana tetap menjadi kewenangan aparat penegak hukum melalui proses sesuai ketentuan yang berlaku.
Dokumen Lahan dan Surat BBKSDA Sumut Ditunjukkan
Dalam upaya memperjelas status lahan yang dipersoalkan, Mediapatriot.co.id meminta keterangan TR mengenai apakah lokasi tersebut masuk dalam kawasan hutan atau berada di luar kawasan hutan.
TR kemudian menunjukkan dokumen kepemilikan lahan serta surat keputusan dari Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Sumatera Utara (BBKSDA Sumut) yang menurut keterangannya mendukung klaim bahwa lokasi tersebut berada di luar kawasan hutan.
Dokumen tersebut menjadi bagian penting dari keterangan yang disampaikan TR.
Namun, untuk memastikan cakupan dan kekuatan pembuktiannya, isi dokumen, peta lokasi, batas koordinat, serta kesesuaian objek lahan dengan lokasi yang disengketakan perlu diperiksa secara menyeluruh.
Pasalnya, keterangan bahwa suatu bidang tanah berada di luar kawasan hutan tidak dengan sendirinya membuktikan siapa pemilik sah bidang tanah tersebut.
Status kawasan hutan, status hak atas tanah, dan batas administratif desa merupakan tiga aspek berbeda yang perlu ditelaah berdasarkan dokumen masing-masing.
Karena itu, pemeriksaan silang terhadap dokumen dari pihak-pihak yang bersengketa diperlukan agar tidak terjadi pencampuradukan antara status kawasan dan kepemilikan lahan.
Dinas Kehutanan Wilayah I Langkat Disebut Membenarkan Lokasi di Luar Kawasan Hutan
Untuk memperoleh penjelasan dari instansi teknis, Mediapatriot.co.id melakukan konfirmasi kepada Tanta PA, yang disebut sebagai Kepala Seksi Perlindungan Hutan pada Dinas Kehutanan Wilayah I, melalui sambungan telepon dan WhatsApp.
Dalam konfirmasi tersebut, Tanta PA membenarkan bahwa lokasi yang ditanyakan berada di luar kawasan hutan, sebagaimana disampaikan kepada Mediapatriot.co.id.
Keterangan itu menjadi salah satu informasi yang relevan dalam menelusuri persoalan status lahan.
Meski demikian, kepastian bahwa titik lokasi yang dimaksud benar-benar sama dengan bidang tanah yang disengketakan perlu didukung pemeriksaan peta dan dokumen resmi yang sesuai.
Apabila status di luar kawasan hutan telah dipastikan melalui data resmi, persoalan berikutnya tetap harus diarahkan pada pembuktian hak atas tanah dan penyelesaian batas administratif kedua desa.
Dengan demikian, tidak tepat apabila satu dokumen atau satu keterangan instansi langsung dianggap menyelesaikan seluruh persoalan tanpa pemeriksaan terhadap aspek hukum lainnya.
Kepala Desa Bubun: Keputusan Tapal Batas Belum Ada
Mediapatriot.co.id juga meminta keterangan Kepala Desa Bubun, Mirwan PA, mengenai persoalan batas wilayah antara Desa Bubun dan Desa Tapak Kuda.
Dalam keterangannya, Mirwan menjelaskan bahwa hingga saat konfirmasi dilakukan, belum ada keputusan dari instansi terkait mengenai penyelesaian persoalan tapal batas tersebut.
Ia juga menyampaikan pandangannya berdasarkan sejarah berdirinya Desa Bubun, yang menurutnya menunjukkan bahwa wilayah yang dipersoalkan masih berkaitan dengan wilayah Desa Bubun.
โBelum ada keputusan dari instansi terkait mengenai persoalan tapal batas.
Kalau melihat sejarah berdirinya Desa Bubun, wilayah tersebut masih merupakan wilayah Desa Bubun,โ demikian inti keterangan Mirwan kepada Mediapatriot.co.id.
Keterangan kepala desa tersebut perlu ditempatkan sebagai pandangan berdasarkan sejarah wilayah, bukan sebagai keputusan final mengenai batas administratif.
Penetapan batas desa harus merujuk pada dokumen pembentukan desa, peta administrasi, data geospasial, serta keputusan pejabat atau instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Oleh karena itu, keterlibatan pemerintah daerah dan instansi teknis yang berwenang menjadi kebutuhan mendesak agar persoalan tidak terus berputar pada perbedaan klaim dan penafsiran sejarah.
Kepastian batas administratif juga penting untuk mencegah kesalahpahaman dalam pelayanan pemerintahan, pengelolaan wilayah, serta penyelesaian persoalan tanah yang berada di sekitar batas kedua desa.
Ketua Kelompok Bina Mangrove Mengklaim Memiliki Lahan 200 Hektare
Di sisi lain, Ketua Kelompok Tani Nelayan Bina Mangrove Desa Tapak Kuda, Aidil Syahputra, menyampaikan klaim mengenai luas lahan yang disebut diperuntukkan bagi kegiatan penanaman mangrove.
Aidil, yang disebut sebagai adik kandung mantan Kepala Desa Tapak Kuda, Imran SPd, menyatakan melalui sambungan telepon WhatsApp kepada Mediapatriot.co.id pada 14 Oktober 2026 bahwa kelompoknya memiliki lahan seluas kurang lebih 200 hektare untuk penanaman mangrove.
Menurut Aidil, area yang telah ditanami mangrove baru berkisar 58 hektare.
โAda 200 hektare lahan kami untuk menanam pohon mangrove, dan yang sudah ditanami baru berkisar 58 hektare,โ demikian keterangan Aidil kepada Mediapatriot.co.id.
Klaim tersebut menimbulkan pertanyaan yang perlu dijawab melalui pembuktian dokumen: apa dasar penguasaan lahan seluas 200 hektare itu, bagaimana batas-batas lokasinya, dan apakah seluruh areal yang dimaksud sesuai dengan dokumen serta peruntukan yang sah?
Pertanyaan tersebut tidak dimaksudkan untuk menyimpulkan bahwa klaim kelompok itu keliru.
Sebaliknya, luas lahan dan dasar penguasaannya perlu diperiksa secara objektif agar seluruh pihak memperoleh kepastian hukum.
Dokumen yang relevan dapat berupa alas hak atau dokumen penguasaan yang sah, peta lokasi, persetujuan atau izin yang memang dipersyaratkan untuk kegiatan terkait, serta dokumen pendukung lainnya sesuai status tanah dan bentuk kegiatannya.
Kegiatan penanaman mangrove memiliki nilai penting bagi perlindungan ekosistem pesisir.
Namun, tujuan pelestarian lingkungan tetap harus berjalan seiring dengan kepastian hukum, penghormatan terhadap hak pihak lain, dan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku.
Temuan Lapangan Perlu Dikonfrontasikan dengan Keterangan Para Pihak
Dalam penelusurannya, Mediapatriot.co.id memperoleh gambaran lapangan yang menurut hasil pengamatan dan keterangan yang dihimpun perlu diklarifikasi lebih lanjut karena dinilai berbeda dengan penjelasan Ketua Kelompok Tani Nelayan Bina Mangrove.
Di lokasi yang ditelusuri, terdapat informasi mengenai pohon-pohon yang telah ditumbangkan dan diratakan menggunakan alat berat berupa ekskavator.
Kondisi tersebut perlu didokumentasikan dan diperiksa lebih jauh untuk memastikan jenis tanaman yang terdampak, luasan lahan, waktu pengerjaan, pihak yang mengoperasikan alat berat, serta dasar kegiatan pembukaan lahan.
Apabila terdapat perbedaan antara keterangan narasumber dan kondisi aktual di lapangan, perbedaan itu harus diuji melalui bukti yang dapat diverifikasi, termasuk dokumentasi foto atau video, keterangan saksi, peta bidang, dan pemeriksaan langsung oleh instansi berwenang.
Penelusuran jurnalistik tidak dapat menggantikan pemeriksaan penyidik maupun pengukuran resmi oleh instansi pertanahan.
Namun, informasi lapangan dapat menjadi dasar bagi pertanyaan lanjutan yang lebih terarah kepada pihak-pihak terkait.
Mediapatriot.co.id memandang bahwa persoalan ini perlu dijernihkan secara terbuka, tanpa terlebih dahulu menyimpulkan bahwa setiap kegiatan pembukaan lahan merupakan tindak pidana atau bahwa salah satu pihak telah terbukti melakukan pelanggaran.
Dugaan Transaksi Lahan Ikut Disorot, Kebenarannya Perlu Diverifikasi
Selain persoalan penguasaan dan pembukaan lahan, seorang warga yang meminta identitasnya tidak dipublikasikan menyampaikan dugaan adanya transaksi atau upaya memperjualbelikan lahan yang dikaitkan dengan Kelompok Tani Nelayan Bina Mangrove dan seorang petugas keamanan atau sekuriti di lingkungan Pegadaian Tanjung Pura, Kabupaten Langkat.
Informasi tersebut disampaikan kepada Mediapatriot.co.id sebagai keterangan warga.
Hingga berita ini disusun, dugaan tersebut belum disertai keterangan yang dapat memastikan bentuk transaksi, identitas pihak yang terlibat, objek yang diperjualbelikan, maupun dasar hak atas objek tersebut.
Karena itu, informasi tersebut belum dapat dinyatakan sebagai fakta yang terbukti.
Untuk menghindari kesimpulan yang merugikan pihak tertentu, diperlukan penelusuran dokumen transaksi, keterangan pihak yang disebut, serta konfirmasi kepada pihak Pegadaian apabila terdapat keterkaitan dengan pegawai atau petugas keamanan di lingkungannya.
Apabila benar terdapat transaksi atas tanah yang masih disengketakan, keabsahan objek dan kewenangan pihak yang melakukan transaksi perlu diperiksa sesuai hukum yang berlaku.
Sebaliknya, jika dugaan tersebut tidak terbukti, klarifikasi harus dimuat secara proporsional agar pemberitaan tidak membentuk persepsi yang keliru di tengah masyarakat.
Tokoh Masyarakat Minta Penegakan Hukum dan Pengukuran Tapal Batas
Persoalan tersebut turut mendapat perhatian seorang tokoh masyarakat Langkat ” Jumino yang juga menjabat sebagai Kepala Staf KBNI (Korps Bela Negara Indonesia), organisasi kemasyarakatan di Kabupaten Langkat.
Ia meminta Kapolres Langkat dan jajaran yang menangani perkara agar melakukan pemeriksaan secara tegas, profesional, terukur, serta berdasarkan bukti yang sah.
Menurutnya, persoalan penguasaan tanah tidak seharusnya diselesaikan hanya melalui klaim lisan atau pengakuan sepihak.
Setiap pihak perlu menunjukkan dokumen yang mendasari klaimnya agar status objek yang disengketakan dapat diperiksa secara objektif.
โSiapa yang memiliki dokumen lahan terkait dan siapa yang tidak memiliki dokumen, harus diperiksa secara tegas sesuai aturan yang berlaku.
Jangan sampai ada pihak yang mengaku memiliki hak atas tanah tanpa dasar dokumen yang dapat dipertanggungjawabkan,โ demikian substansi pernyataannya kepada Mediapatriot.co.id.
Ia juga mengingatkan pentingnya penanganan dugaan perusakan tanaman dan penguasaan lahan melalui prosedur hukum, bukan melalui tindakan sepihak yang berpotensi memperbesar ketegangan di tengah masyarakat.
Menurutnya, aparat penegak hukum harus mengedepankan pemeriksaan bukti dan keterangan semua pihak agar penyelesaian perkara tidak menimbulkan persoalan baru.
Selain proses penegakan hukum, ia meminta pemerintah daerah bersama instansi teknis yang berwenang, termasuk pihak terkait dalam pengelolaan kehutanan, turun ke lapangan untuk memperjelas batas Desa Bubun dan Desa Tapak Kuda.
Pengukuran dan penetapan batas yang dilakukan secara resmi dinilai penting untuk mencegah munculnya sengketa serupa pada masa mendatang.
Pemerintah dan Instansi Teknis Diharapkan Tidak Membiarkan Persoalan Berlarut-larut
Belum adanya keputusan tapal batas sebagaimana disampaikan Kepala Desa Bubun menjadi alasan penting bagi pemerintah daerah untuk memastikan persoalan tersebut ditangani melalui mekanisme administrasi yang tepat.
Pemeriksaan sebaiknya tidak berhenti pada peninjauan lapangan semata, tetapi juga mencakup penelaahan dokumen pembentukan desa, peta batas, data pertanahan, dokumen penguasaan lahan, serta informasi resmi mengenai status kawasan.
Dalam konteks ini, masing-masing instansi perlu bekerja sesuai kewenangannya.
Pemerintah daerah dan instansi yang berwenang dalam administrasi pemerintahan desa perlu memperjelas batas wilayah.
Instansi pertanahan perlu memberikan kejelasan berdasarkan data dan dokumen pertanahan yang menjadi kewenangannya.
Sementara itu, instansi kehutanan perlu memastikan status kawasan berdasarkan peta dan data resmi.
Adapun dugaan tindak pidana yang dilaporkan menjadi ranah aparat penegak hukum untuk diperiksa sesuai prosedur.
Pemisahan kewenangan tersebut penting agar penyelesaian tidak terhambat oleh pencampuradukan persoalan administrasi desa, status kawasan hutan, dan hak atas tanah.
Apabila semua pihak bersedia membuka dokumen yang relevan dan mengikuti pemeriksaan resmi, peluang untuk menemukan titik terang akan semakin besar.
Ujian Transparansi dan Kepastian Hukum di Wilayah Pesisir Langkat
Persoalan lahan yang melibatkan klaim tiga pemilik, kelompok tani nelayan, serta batas administratif dua desa ini memperlihatkan pentingnya transparansi dalam setiap kegiatan penguasaan dan pemanfaatan tanah.
Klaim kepemilikan harus dapat diuji melalui dokumen.
Klaim penguasaan untuk kegiatan kelompok harus memiliki dasar yang dapat diperiksa.
Dugaan perusakan tanaman harus ditelusuri melalui bukti.
Sementara itu, batas wilayah yang belum ditetapkan secara jelas perlu diselesaikan oleh instansi yang berwenang.
Tidak boleh ada pihak yang dianggap benar hanya karena memiliki kedudukan sosial, jabatan, atau kedekatan dengan pihak tertentu.
Sebaliknya, tidak seorang pun dapat dinyatakan bersalah hanya berdasarkan tuduhan yang belum dibuktikan.
Prinsip tersebut menjadi penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum dan mencegah konflik agraria berkembang menjadi perselisihan yang lebih luas.
Masyarakat juga berhak memperoleh informasi yang jelas mengenai status tanah, proses penyelesaian sengketa, dan perkembangan laporan yang telah disampaikan kepada aparat penegak hukum.
Menunggu Jawaban Resmi dan Pembuktian yang Menyeluruh
Hingga berita ini disusun, sejumlah hal masih memerlukan konfirmasi lebih lanjut, antara lain perkembangan resmi penanganan laporan di Polres Langkat, hasil pemeriksaan terhadap dugaan kematian 50 batang pohon sawit, keabsahan serta cakupan dokumen yang ditunjukkan para pihak, dan dasar penguasaan lahan yang diklaim Kelompok Tani Nelayan Bina Mangrove.
Klarifikasi mengenai dugaan transaksi lahan yang melibatkan seorang petugas keamanan di lingkungan Pegadaian Tanjung Pura juga diperlukan sebelum informasi tersebut dapat dinilai lebih jauh.
Mediapatriot.co.id membuka ruang bagi Ketua Kelompok Tani Nelayan Bina Mangrove Desa Tapak Kuda, Aidil Syahputra, maupun pihak-pihak lain yang berkepentingan untuk menyampaikan penjelasan, menunjukkan dokumen pendukung, serta memberikan hak jawab atas berbagai keterangan yang dimuat dalam pemberitaan ini.
Media ini juga mendorong Polres Langkat, pemerintah daerah, instansi pertanahan, dan instansi teknis terkait untuk memberikan penjelasan berdasarkan kewenangan masing-masing.
Tujuan akhirnya bukan memenangkan klaim salah satu pihak melalui pemberitaan, melainkan mendorong penyelesaian yang berlandaskan bukti, kepastian hukum, dan keterbukaan.
Sebab, di tengah perbedaan klaim mengenai lahan di Desa Bubun dan Desa Tapak Kuda, yang paling dibutuhkan masyarakat bukan sekadar pernyataan saling menguatkan, melainkan kejelasan dokumen, hasil pemeriksaan yang dapat dipertanggungjawabkan, serta keputusan resmi yang menghormati hak semua pihak.
Mediapatriot.co.id akan terus menelusuri perkembangan persoalan ini dan memuat klarifikasi dari pihak-pihak terkait sesuai prinsip keberimbangan, verifikasi, dan Kode Etik Jurnalistik.
(Kabiro Langkat | Mediapatriot.co,id)



