mediapatriot.co.id
Sebagai bagian dari upaya memperkuat resiliensi nasional dan daerah dalam menjawab tantangan pendanaan
dalam penanggulangan bencana, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) bekerja sama dengan
Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) dan Ditjen Strategi Ekonomi dan Fiskal Kementerian
Keuangan RI menyelenggarakan Seminar Inovasi Pendanaan Bencana pada Rabu (10/9).
Seminar bertema Pemanfaatan Pooling Fund Bencana dan Dana Perubahan Iklim untuk Meningkatkan
Resiliensi Lokal dan Nasional ini merupakan acara perdana dari rangkaian sesi konferesi dalam The 4th Asia
Disaster Management & Civil Protection Expo & Conference (ADEXCO) di Jakarta International Expo (JIExpo)
Jakarta Pusat. Adapun tujuan penyelenggaraan konferensi ini untuk memperluas wawasan, memperkuat
kapasitas daerah, serta meningkatkan kesadaran kolektif akan pentingnya instrumen pembiayaan bencana
yang cepat, efektif, dan berkelanjutan.
Pooling Fund Bencana atau Dana Bersama Penanggulangan Bencana (PB) merupakan respon kebijakan yang
diharapkan dapat melindungi keuangan negara, memperkuat kapasitas pendanaan pemerintah pusat dan
daerah, serta sebagai bentuk inovasi pengelolaan dana untuk pendanaan penanggulangan bencana. Dana ini
dikumpulkan dari berbagai sumber pendanaan yang sah, termasuk APBN dan APBD, untuk mendukung dan
melengkapi dana penanggulangan bencana yang telah ada.
Deputi Bidang Sistem dan Strategi BNPB Raditya Jati mengungkapkan saat ini BNPB, Kementerian Keuangan,
BPDLH dan didukung oleh Bank Dunia terus bergerak dalam mempersiapkan implementasi Pooling Fund
Bencana agar dapat memperluas jangkauan pemanfaatan. “Saya rasa Pooling Fund Bencana berpeluang sangat
besar untuk berkembang sehingga kita harus membuat lompatan besar dan berfokus pada bagaimana
menggunakan inovasi ini untuk kebutuhan primer dan fundamental,” ungkap Raditya.
Dirinya menegaskan bahwa pemerintah tidak bisa bekerja in silo, terlebih bencana yang dipenuhi pola
ketidakpastian dan tidak dapat diprediksi ini dapat diantisipasi dengan pola investasi yang disiapkan, salah
satunya melalui Pooling Fund Bencana. “Bukan hanya sekedar berpikir mengenai keuntungan, namun
bagaimana pengelolaan keuangan ini ditujukan untuk mengurangi risiko bencana yang lebih besar,” tegasnya.
Dengan menghadirkan berbagai unsur mulai dari para pakar, kementerian/lembaga, pemerintah daerah, NGO,
INGO, praktisi kebencanaan, akademisi, hingga pelaku usaha, sesi konferensi ini diharapkan dapat membuka
ruang dialog dan kolaborasi lintas sektor guna memperdalam pemahaman publik mengenai instrumen
pembiayaan risiko bencana yang telah diinisiasi pemerintah Indonesia sebagai salah satu terobosan strategis
dalam penanggulangan bencana.
Di samping itu, Direktur Strategi Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi Kementerian Keuangan Suska
sebagai salah satu narasumber pada seminar ini turut memastikan bahwa Pooling Fund Bencana tidak akan
mengurangi alokasi dana untuk penanggulangan bencana saat ini. Dirinya menyatakan bahwa saat ini
keterlibatan partisipasi pemerintah daerah masih disusun dari sisi pengaturan dan mekanismenya.
Harapannya diskusi bersama lintas stakeholder melalui kegiatan ini dapat merumuskan solusi terbaik dalam
pemanfaatan Pooling Fund Bencana.
Sejalan dengan hal tersebut, Ketua Tim Asuransi dan Perlindungan Sosial dari Direktorat Pengelolaan Risiko
Keuangan Negara Kementerian Keuangan Roki Gangsar Winoto menyampaikan bahwa saat ini tengah dikaji
mekanisme transfer risiko untuk multilayering pendanaan penanggulangan bencana. Adapun potensi
keuangan domestik dan internasional diharapkan dapat menyerap risiko yang ada secara optimal sehingga
Pooling Fund Bencana tidak akan membebani alokasi pendanaan yang sudah ada.
Pada materi lainnya, Direktur Sistem Penanggulangan Bencana BNPB Agus Wibowo mengemukakan proses
bisnis penyaluran dana bersama yang dapat diakses oleh pemohon mulai tahap penyusunan proposal,
penelaahan, verifikasi, dan evaluasi. Proses ini dilakukan untuk memastikan penggunaan dan penyaluran dana
tepat sasaran.
Hal ini turut ditekankan oleh Direktur Utama BPDLH Joko Tri Haryanto bahwa pendekatan baru yang
dilakukan oleh pemerintah untuk menjaga stabilitas fiskal negara dalam menghadapi bencana, sehingga perlu
kehati-hatian dalam merumuskan tata kelola dan mempersiapkan implementasinya agar akuntabel dan tepat
sasaran.
Di samping itu, Operations Manager World Bank Alanna L. Simpson menyatakan tantangan yang sering
dihadapi negara lain dalam penanggulangan bencana adalah tidak hanya mengenai ketersediaan anggaran
penanggulangan bencana, namun juga kesiapan dalam penggunaan dana tersebut. Dirinya menyampaikan saat
ini pengembangan tata kelola Pooling Fund Bencana sudah berada dalam jalur yang tepat. Alanna berharap
Pemerintah Indonesia dapat memanfaatkan proses ini untuk meningkatkan kesadaran dan kesiapsiagaan
terhadap bencana dalam setiap level mulai dari tingkat individu, lokal, provinsi, dan nasional.
Keberhasilan Pooling Fund Bencana terletak pada tata kelola yang kuat; berbasis integritas, akuntabilitas, dan
transparan dalam pengelolaan serta penggunaan dana. Saat ini persiapan dan perbaikan tata kelola terus
dirumuskan oleh pemangku kebijakan terkait. Harapannya, skema ini bisa menjadi terobosan penting untuk
memperkuat kapasitas pendanaan bencana dan membangun resiliensi bangsa.
Diskusi interaktif ini berhasil menarik lebih dari 650 peserta yang hadir secara fisik, maupun daring.
Kehadiran Pooling Fund Bencana dalam ADEXCO 2025 sekaligus menjadi sarana strategis untuk
memperkenalkan manfaat nyata dari mekanisme yang telah dipersiapkan bagi Kementerian/Lembaga,
pemerintah daerah, kelompok masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya.
ADEXCO 2025 kembali hadir sebagai bagian dari Indonesia Energy & Engineering Series 2025 (IEE Series
2025) bersama dengan Construction Indonesia, Concrete Show South-east Asia – Indonesia dan Water
Indonesia.
Kontributor : ( Indra Permana )
Komentar