Selasa | 3 Februari 2026 | Pukul | 16:40 | WIB
Mediapatriot.co.id | Jakarta | Berita Terkini — Kebijakan fiskal pemerintah kembali menjadi sorotan publik setelah Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengonfirmasi bahwa iuran keanggotaan Indonesia dalam Board of Peace—Dewan Perdamaian global bentukan Presiden Amerika Serikat Donald Trump—akan dibebankan pada pagu anggaran Kementerian Pertahanan (Kemhan).
Keputusan ini menandai titik temu antara diplomasi internasional dan kebijakan pertahanan nasional, sekaligus memantik diskursus luas mengenai prioritas belanja negara di tengah kebutuhan modernisasi alutsista dan pembangunan sumber daya manusia pertahanan.
Pernyataan tersebut disampaikan Purbaya saat ditemui di kawasan Shangri-La Hotel, Jakarta, Selasa (3/2/2026).
Menurutnya, mekanisme penganggaran iuran Dewan Perdamaian secara administratif memang akan “lewat Kemenhan”. Namun, ia menegaskan bahwa pemerintah membuka ruang realokasi lintas pos anggaran apabila pagu Kemhan dinilai tidak mencukupi.
“Nanti kita lihat. Kalau enggak cukup ya kita realokasi, kan? Yang penting adalah kita akan menjaga anggarnya tetap terjaga,” ujar Purbaya.
Iuran Global Bernilai Fantastis
Sebagaimana diketahui, sejak 22 Januari 2026 di Davos, Swiss, Presiden Prabowo Subianto menandatangani Board of Peace Charter sebagai langkah simbolis masuknya Indonesia ke dalam Dewan Perdamaian tersebut.
Dalam piagam itu, Presiden Donald Trump menetapkan iuran
keanggotaan sebesar US$ 1 miliar atau setara Rp16,76 triliun—mendekati Rp17 triliun—angka yang secara fiskal signifikan jika dibandingkan dengan belanja sektoral strategis di dalam negeri.
Besaran iuran ini dinilai bukan sekadar kontribusi simbolik, melainkan cerminan posisi Indonesia sebagai aktor penting dalam arsitektur keamanan global.
Namun, di sisi lain, nominal tersebut juga menimbulkan pertanyaan publik: sejauh mana manfaat langsung yang akan dirasakan masyarakat dari komitmen finansial berskala global ini?
Potret Anggaran Pertahanan 2026
Pada tahun anggaran 2026, pemerintah telah menetapkan pagu Kemhan sebesar Rp187,1 triliun. Alokasi ini merupakan salah satu yang terbesar di antara kementerian dan lembaga negara, mencerminkan prioritas negara dalam memperkuat postur pertahanan nasional.
Ketentuan tersebut tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 118 Tahun 2025 yang diundangkan pada 28 November 2025. Dalam regulasi itu, anggaran Kemhan dibagi ke dalam dua fungsi utama:
– Fungsi Pertahanan: Rp186,6 triliun
– Fungsi Pendidikan: Rp490 miliar
Porsi terbesar anggaran difokuskan pada modernisasi kekuatan pertahanan, meliputi pengadaan dan pemenuhan alat utama sistem persenjataan (alutsista) TNI lintas matra, kebutuhan non-alutsista, serta pembangunan sarana dan prasarana penunjang.
Dengan demikian, iuran Board of Peace yang mendekati Rp17 triliun secara matematis setara dengan hampir 9 persen dari total pagu Kemhan.
Persentase ini cukup signifikan untuk memengaruhi ruang fiskal bagi sejumlah program strategis, khususnya di sektor modernisasi dan peningkatan kesejahteraan prajurit.
Diplomasi Keamanan vs Prioritas Domestik
Langkah Indonesia bergabung dalam Dewan Perdamaian global dinilai sebagai upaya mempertegas peran aktif Indonesia dalam menjaga stabilitas dunia, sejalan dengan amanat konstitusi untuk ikut serta dalam menciptakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.
Namun, sejumlah pengamat kebijakan publik menilai bahwa pemerintah perlu menyampaikan peta jalan yang jelas terkait manfaat strategis keanggotaan tersebut.
Transparansi menjadi kunci untuk memastikan bahwa publik memahami nilai tambah diplomasi pertahanan yang dihasilkan dari pengeluaran fiskal berskala besar ini.
Dalam konteks ini, pernyataan Purbaya tentang kemungkinan realokasi lintas pos anggaran turut menimbulkan spekulasi mengenai sektor mana yang berpotensi terdampak.
Meski belum dirinci, sinyal tersebut menegaskan bahwa beban iuran global ini tidak berdiri sendiri, melainkan berpotensi memengaruhi struktur belanja negara secara lebih luas.
Menjaga Keseimbangan Fiskal dan Kredibilitas Global
Pemerintah menegaskan komitmennya untuk tetap menjaga kesehatan fiskal di tengah tuntutan global dan domestik yang sama-sama besar.
Di satu sisi, Indonesia dituntut tampil sebagai mitra strategis dalam arsitektur perdamaian dunia. Di sisi lain, kebutuhan internal—mulai dari pertahanan teritorial, pembangunan ekonomi, hingga peningkatan kualitas layanan publik—tetap menunggu pembiayaan yang memadai.
Ke depan, publik menanti langkah konkret pemerintah dalam memastikan bahwa setiap rupiah yang dialokasikan, baik untuk kepentingan global maupun nasional, memberikan imbal balik strategis yang terukur.
Transparansi anggaran, akuntabilitas kebijakan, serta komunikasi publik yang berimbang akan menjadi fondasi penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap arah politik anggaran negara.
Dengan iuran Dewan Perdamaian yang nyaris setara anggaran satu program strategis nasional, Indonesia kini berada di persimpangan antara ambisi global dan kebutuhan domestik—sebuah ujian nyata bagi keteguhan kebijakan fiskal dan visi geopolitik pemerintahan Prabowo Subianto.
(RML | Redaksi | Mediapatriot.co.id)
Wartawan di lapangan dibekali Kode Sandi untuk membuka DAFTAR WARTAWAN >>>
Tentang Kami
Mediapatriot.co.id adalah portal berita online nasional yang menyajikan informasi aktual, terpercaya, dan berimbang. Kami hadir untuk memberikan akses berita cepat dan akurat.
Didirikan oleh jurnalis senior Hamdanil Asykar, Mediapatriot.co.id berkomitmen menjaga integritas jurnalistik dan menjunjung tinggi Kode Etik Dewan Pers. Dengan jaringan kontributor di berbagai daerah, kami menghadirkan berita lokal dengan cakupan nasional.
Misi kami adalah menjadi media digital yang membangun kesadaran publik melalui berita edukatif, mendalam, dan bebas hoaks.
Untuk pertanyaan, saran, atau kerja sama media, silakan hubungi kami melalui halaman Kontak.
Informasi Iklan / Advertorial Klik redaksi@mediapatriot.co.id
