SUKABUMI- MPI, – Ambisi besar pemerintah meluncurkan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) secara masif pada 2026 terancam bermasalah, bukan karena soal pendanaan, melainkan karena minimnya ketersediaan sumber daya manusia vital. Ribuan ‘Dapur SPPG’ yang diproyeksikan beroperasi hingga pelosok desa di tanah air, kini menghadapi kendala pelik, kesulitan mendapatkan Ahli Gizi bersertifikat, sebuah prasyarat wajib yang membuat peluncuran operasional dapur terhambat di berbagai wilayah.
Masalah akut ini terkuak seiring percepatan persiapan infrastruktur MBG yang menuntut setiap unit dapur harus didampingi tenaga profesional yang mumpuni dalam meracik nutrisi sesuai standar kesehatan. Faktanya, distribusi tenaga ahli gizi di Indonesia tidak merata, dan bahkan cenderung langka di daerah pedesaan, lokasi mayoritas Dapur SPPG akan didirikan. Salah satunya dapur SPPG milik Haji Riki Yang berlokasi di Ancaen kecamatan Sagaranten Kabupaten Sukabumi
Sejumlah pengelola Dapur MBG di berbagai daerah mengakui bahwa proses launching operasional terpaksa ditunda atau berjalan di bawah tekanan karena minimnya pasokan tenaga ahli gizi. Padahal, peran ahli gizi, baik lulusan D3 Gizi, D4 Gizi, maupun Sarjana Gizi (S.Gz), sangat krusial. Mereka bertanggung jawab memastikan menu makanan yang disajikan tidak hanya memenuhi kuantitas kalori, tetapi juga kualitas nutrisi yang dibutuhkan anak-anak sekolah.
Kebutuhan tenaga ahli ini diproyeksikan meningkat tajam pada tahun 2026, seiring dengan diberlakukannya program MBG secara menyeluruh di seluruh wilayah negeri. Namun, peningkatan kebutuhan ini tidak diimbangi dengan jumlah lulusan yang memadai, menciptakan gap besar antara suplai dan permintaan.
Tri Pristiwiwati
Tri Pristiwiwati, seorang Sarjana Teknologi Pangan, guru senior di SMKN 1 Cibadak Sukabumi yang purna tugas terhitung 1 Nopember 2025, dengan fokus mengajar selama 37 tahun bidang analisa mutu hasil pertanian, mencermati fenomena ini sebagai dampak dari rendahnya minat kaum muda terhadap bidang ilmu gizi.
“Minat kaum muda untuk masuk jurusan gizi masih sangat rendah jika dibandingkan dengan jurusan lain yang dianggap lebih populer. Ini bukan hanya masalah angka, tapi masalah kesadaran profesi,” ujar Tri Pristiwiwati kepada MPI dalam wawancara eksklusif, Sabtu (7/2-2026).
Kekurangan “tenaga ahli gizi” ini secara fundamental berakar pada kurangnya daya tarik program studi gizi di tingkat perguruan tinggi. Selama ini, profesi ahli gizi belum mendapat paparan yang cukup masif di kalangan siswa sekolah menengah, terutama di daerah.
Ketika program nasional sekelas MBG membutuhkan ribuan tenaga ahli tersebar di seluruh penjuru Indonesia, khususnya di pelosok, pihak Dapur SPPG kesulitan merekrut karena ketersediaan lulusan yang memang terbatas. Mereka yang tersedia pun cenderung memilih bekerja di kota besar, rumah sakit, atau industri makanan swasta.
“Terbukti, saat Dapur SPPG diharuskan memiliki ahli gizi, mereka sangat kesulitan mendapatkan kandidat yang memenuhi syarat. Terutama jika dapur itu berlokasi di daerah pedalaman. Ini merupakan PR besar bagi pemerintah atau pemangku kepentingan,” tegas Tri Pristiwiwati.
Ia menambahkan bahwa jika kondisi ini dibiarkan tanpa intervensi, maka kualitas pelaksanaan MBG yang sangat bergantung pada perhitungan nutrisi yang akurat akan terancam. Program yang bertujuan mencetak generasi emas melalui asupan makan bergizi gratis, justru bisa kontraproduktif jika kualitas menunya tidak tepat karena ketiadaan ahli.
Pemerintah, melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta Kementerian Kesehatan, kini dihadapkan pada tantangan untuk segera menyusun strategi edukasi dan motivasi yang efektif. Tri Pristiwiwati menekankan bahwa pendidikan mengenai prospek karier di bidang gizi harus ditingkatkan sejak jenjang SMA maupun SMK.
“PR-nya adalah bagaimana mengedukasi kaum muda agar ada ketertarikan untuk kuliah mengambil jurusan gizi. Ke depan, mestinya para generasi muda dimotivasi untuk kuliah ambil jurusan gizi sehingga kebutuhan tenaga ahli gizi tidak lagi membuat kita kerepotan ketika program strategis nasional dijalankan,” sarannya.
Solusi jangka pendek mungkin mencakup pemberian insentif khusus atau program afirmasi bagi lulusan gizi yang bersedia ditempatkan di daerah terpencil. Namun, secara jangka panjang, yang dibutuhkan adalah revitalisasi dan promosi masif terhadap program studi gizi di perguruan tinggi.
Tanpa adanya peningkatan signifikan dalam jumlah lulusan “jurusan gizi” yang berkualitas dan bersedia bekerja di daerah, impian untuk menjalankan “Program Makan Bergizi Gratis” yang akurat dan berdampak positif bagi kesehatan anak-anak Indonesia pada tahun 2026 akan terus didera hambatan operasional yang serius. Kekurangan ahli gizi ini bukan sekadar masalah administrasi, melainkan krisis sumber daya manusia yang mengancam efektivitas kebijakan nasional.
Reporter : Muhidin
Editor. : Hamdanil Asykar
Wartawan di lapangan dibekali Kode Sandi untuk membuka DAFTAR WARTAWAN >>>
Tentang Kami
Mediapatriot.co.id adalah portal berita online nasional yang menyajikan informasi aktual, terpercaya, dan berimbang. Kami hadir untuk memberikan akses berita cepat dan akurat.
Didirikan oleh jurnalis senior Hamdanil Asykar, Mediapatriot.co.id berkomitmen menjaga integritas jurnalistik dan menjunjung tinggi Kode Etik Dewan Pers. Dengan jaringan kontributor di berbagai daerah, kami menghadirkan berita lokal dengan cakupan nasional.
Misi kami adalah menjadi media digital yang membangun kesadaran publik melalui berita edukatif, mendalam, dan bebas hoaks.
Untuk pertanyaan, saran, atau kerja sama media, silakan hubungi kami melalui halaman Kontak.
Informasi Iklan / Advertorial Klik redaksi@mediapatriot.co.id
Komentar ditutup.