Kota Bekasi | mediapatriot.co.id – Kebijakan pemerintah yang membatasi jumlah wisatawan hingga 1.000 orang per hari di Taman Nasional Komodo menuai sorotan dari WALHI Nusa Tenggara Timur (NTT). Kebijakan tersebut dinilai berpotensi melahirkan bentuk baru ketimpangan sosial dan ekologis.
Dalam rilis yang diterima pada Selasa (21/4/2026), Direktur Eksekutif Daerah WALHI NTT, Yuvensius Stefanus Nonga, menyampaikan bahwa lonjakan kunjungan wisata bukanlah fenomena yang terjadi secara alami, melainkan hasil dari kebijakan negara yang sejak awal mendorong Labuan Bajo sebagai destinasi wisata super prioritas.
Ia menjelaskan bahwa pembangunan infrastruktur besar-besaran, promosi intensif, serta pembukaan ruang investasi yang luas telah menciptakan tekanan tinggi terhadap ekosistem kawasan. Namun ironisnya, ketika dampak mulai terasa, negara justru merespons dengan pembatasan yang dinilai tidak menyentuh akar persoalan.
Menurutnya, kebijakan pembatasan wisata berpotensi mengarah pada model pariwisata eksklusif yang hanya dapat diakses oleh kelompok tertentu. Dalam praktiknya, pembatasan jumlah pengunjung kerap diikuti dengan kenaikan harga tiket serta dominasi operator wisata besar, sehingga berisiko menyingkirkan wisatawan domestik dan pelaku usaha kecil.
Di sisi lain, masyarakat lokal yang selama ini hidup berdampingan dengan kawasan konservasi justru menjadi pihak paling terdampak. Nelayan, pemandu wisata lokal, hingga pelaku ekonomi kecil terancam kehilangan sumber penghidupan akibat berkurangnya jumlah kunjungan, tanpa adanya jaminan perlindungan yang jelas.
WALHI NTT menilai pendekatan konservasi yang diterapkan saat ini masih bersifat teknokratis. Pembatasan berbasis kuota dianggap tidak akan efektif jika tidak diiringi dengan pengendalian terhadap ekspansi industri pariwisata, aktivitas kapal wisata massal, serta investasi besar yang selama ini menjadi sumber utama tekanan ekologis.
Lebih lanjut, WALHI mengingatkan bahwa konservasi tanpa keadilan sosial berpotensi menjadi bentuk baru perampasan ruang hidup. Pembatasan akses atas nama perlindungan lingkungan, jika tidak disertai pengakuan terhadap hak masyarakat lokal, justru dapat memicu konflik sosial-ekologis.
Dalam pernyataannya, WALHI NTT mendesak pemerintah untuk menghentikan model pembangunan pariwisata yang eksploitatif dan berorientasi pada investasi semata. Mereka juga meminta dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh kebijakan dan proyek pariwisata di kawasan Taman Nasional Komodo.
Selain itu, pemerintah diminta memastikan masyarakat lokal menjadi subjek utama dalam pengelolaan kawasan, dengan menjunjung prinsip keadilan sosial dan ekologis. Perlindungan hak masyarakat serta pengendalian ketat terhadap aktivitas industri dinilai menjadi langkah penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem.
WALHI menegaskan bahwa pembatasan wisata tidak boleh dijadikan solusi instan atas krisis yang diciptakan oleh kebijakan sebelumnya. Tanpa perubahan mendasar, kebijakan tersebut dikhawatirkan hanya akan memindahkan masalah dan memperdalam ketimpangan yang ada.
“Jika konservasi hanya berarti membatasi manusia tanpa membatasi kapital, maka yang terjadi bukan perlindungan alam, melainkan pengamanan investasi,” tegas Yuvensius dalam rilisnya.(Yudinto)

