Jakarta, 25 April 2026
Himpunan Masyarakat Nuklir Indonesia (HIMNI) menyelenggarakan peringatan Hari Ulang Tahun HIMNI sekaligus Musyawarah Nasional (MUNAS) I pada Sabtu, 25 April 2026, di Jakarta. Mengusung tema “Menyongsong Era Nuklir Indonesia Bersama HIMNI yang Modern”, kegiatan ini menjadi momentum penting bagi penguatan peran HIMNI sebagai organisasi profesi dan wadah pemikiran strategis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi nuklir di Indonesia.
Anggota Dewan Pembina Himpunan Masyarakat Nuklir Indonesia, Dewi Motik, menegaskan pentingnya percepatan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) di Indonesia. Hal itu disampaikannya dalam momentum peringatan ulang tahun ke-31 organisasi tersebut, yang diisi dengan diskusi bersama para saintis, akademisi, serta praktisi di bidang energi dan teknologi nuklir.
Menurut Dewi Motik, hasil diskusi menunjukkan bahwa energi nuklir kini menjadi kebutuhan strategis bagi banyak negara di dunia, bukan lagi sesuatu yang harus ditakuti. Ia menilai Indonesia sebagai negara besar dengan jumlah penduduk yang sangat besar justru tertinggal karena belum memiliki PLTN.
“Negara-negara maju anggota G20 banyak yang sudah memanfaatkan energi nuklir. Indonesia sebagai negara besar seharusnya tidak tertinggal,” ujarnya.
Ia menjelaskan bahwa persepsi masyarakat terhadap nuklir masih sering dikaitkan dengan senjata atau bom atom, padahal perkembangan dunia telah membawa teknologi nuklir ke arah yang jauh lebih luas dan bermanfaat. Menurutnya, pemanfaatan nuklir saat ini sudah merambah sektor industri, kesehatan, pertanian, perdagangan hingga pendidikan.
“Kalau bicara nuklir sekarang, itu bukan soal bom. Nuklir sudah digunakan untuk kesehatan, pertanian, industri, bahkan kedokteran,” tegasnya.
Dewi Motik juga menyoroti sejarah panjang rencana pembangunan PLTN di Indonesia yang telah dimulai sejak era Presiden Soekarno. Menurutnya, pada masa itu dukungan internasional terhadap Indonesia sangat besar, termasuk dari Rusia. Namun rencana tersebut tidak berlanjut karena dinamika politik nasional.
Pada era Presiden Soeharto, wacana pembangunan PLTN kembali muncul. Bahkan, menurut Dewi Motik, Presiden B. J. Habibie telah menyiapkan sumber daya manusia dengan mengirim mahasiswa Indonesia ke luar negeri untuk mempelajari teknologi nuklir. Namun perbedaan pandangan di internal pemerintahan saat itu membuat rencana tersebut kembali tertunda.
Ia menilai Indonesia membutuhkan keputusan politik yang kuat dan konsisten agar proyek strategis nasional seperti PLTN dapat terwujud. Menurutnya, tanpa keberanian pemimpin nasional, pembangunan PLTN akan terus tertunda.
“Kalau presiden tidak turun tangan langsung, akan sulit terwujud,” katanya.
Lebih lanjut, Dewi Motik menilai kondisi harga energi fosil yang terus bergejolak menjadi alasan kuat bagi Indonesia untuk segera beralih ke energi alternatif yang lebih stabil dan berkelanjutan. PLTN disebutnya sebagai salah satu solusi jangka panjang untuk memperkuat ketahanan energi nasional.
Ia mengusulkan pembangunan PLTN dilakukan secara bertahap di wilayah kepulauan yang strategis, dengan perencanaan matang, pengawasan ketat, serta tetap menjaga kelestarian lingkungan hidup dan keselamatan masyarakat.
Menurutnya, dengan teknologi modern, PLTN dapat dibangun secara aman dan ramah lingkungan apabila dikelola secara profesional.
Di akhir pernyataannya, Dewi Motik juga mengajak insan pers untuk ikut mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya energi nuklir demi masa depan bangsa.
“Media harus ikut membantu memberikan pemahaman bahwa nuklir adalah masa depan energi Indonesia,” pungkasnya.
Red Tommy Karwur dan Irwan Hasiholan

