FPLIP Kota Cilegon Mendesak Pihak Berwajib Usut Tuntas Dugaan Korupsi dan Kerugian Negara PT. KRAS

AKSI DAMAI RAKYAT CILEGON DI BURSA EFEK INDONESIA

MEDIAPATRIOT.CO.ID – Jakarta, 7 Juli 2022 – Sejak pertama ditugaskannya Direktur Utama PT. Krakatau Steel (Persero) Tbk (KRAS) Silmy Karim yang diangkat melalui RUPSLB pada tanggal 06 September 2018, hingga Sekarang dengan berbagai dinamika yang dianggap membawa KRAS menjadi perusahaan yang untung, Namun disisi lain, menyisakan berbagai persoalan yang tidak berpihak pada Kepentingan masyarakat daerah, para pensiunan dll.

Adapun beberapa persoalan tersebut adalah:

1. Kasus pemecatan 2700 (dua ribu tujuh ratus) buruh yang sebagian besar adalah warga masyarakat Cilegon dan Banten.

2. Tentang monopoli usaha yang dilakukan PT. KRAS dengan menggunakan anak-cucu perusahaan KRAS, belum lagi adanya dugaan ‘orang-orang dekat“ atau “gerbong pribadi” yang dibawa Silmy Karim yang kemudlan diberi ‘hak prevelage” dan diberikan peluang usaha yang luas, Sementara para pengusaha lokal begitu sulit mendapatkan kesempatan peluang pekerjaan di PT.KRAS.

3. Tentang kasus investasi bodong PRIMKOKAS yang mengakibatkan kerugian kurang lebih 500 (lima ratus) pensiunan yang bekerja pada PT.KRAS, yang tidak dibayarkan hingga hari ini, dengan nilai simpanan yang raib hungga mencapai 94 (sembilan puluh empat) Milyar. Sementara itu ada sebagian korban yang ‘dipaksa” menandatangani pemotongan uang investasi sebesar 25%.

4. Kasus Pemagaran yang membentang dan PT.KBS-PT.KWT yang menghancurkan para pedagang kecil, pasar, petani, UKM, hingga sarana olahraga, yang terindikasi pembangunannya bermasalah karena diduga melanggar UU No. 38 Tahun 2004 Tentang Jalan dan Perda No. 05 Tahun 2014 Tentang IMB.

5. Tentang dugaan ”Kasus Korupsi Penyewaan (Tolling Fee) Fasilitas Cooking Coal Plant Blast Furnance yang diduga mengakibatkan potensi kerugian negara sebanyak 90 (sembilan puluh juta) dollar.

6. Mengabaikan Nota Kesepahaman Nomor: 170/740/DPRD/2018 antara PT. Krakatau Steel (Persero), Tbk dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Cilegon pada Hari Jumat, tanggal 11 Mei 2018, mengenai ”Komitmen Keberpihakan PT.KRAS Terhadap Masyarakat Kota Cilegon.

7. Dengan berbagai kasus tersebut diatas, Bapak Silmy Karim kerap membuat gaduh masyarakat dengan mengadu domba antara kelompok masyarkat, mengadu-domba antara tokoh, dengan masyarakat, bahkan untuk melanggengkan kekuasaannya saudara Silmy Karim menggunakan Ormas binaannya untuk pencitraan dan dukungan terhadap Manajemen PT.KRAS.

Dengan dasar pertimbangan tersebut ditas, maka kami Forum Pemerhati Lingkungan dan Implementasi Pembangunan (FPLIP) Kota Cilegon yang merupakan bagian tak terpisah dari Aliansi Taktis Front Daulat Pribumi mendesak Menteri BUMN.

1. Agar Silmy Karim segera dipecat dari PT. KRAS dan segera diproses sccara hukum terkait dugaan pelanggaran hukum atau aturan-perundangan sebagaimana yang kami jelaskan diatas.

2. Agar Saudara M. Ali Surrahman dipecat sebagai salah satu Komisaris di Anak Perusahaan PT. KRAS yakni PT. Krakatau Global Trading, sebagai perwakilan masyarakat lokal Banten, karena yang bersangkutan malah tidak mampu menjembatani komunikasi yang baik antara masyarakat local denaan pihak Manajemen PT. KRAS.

Djahari Putra Halilintar sebagai Koordinator Aksi Damai memberikan wawancara dihadapan Media Elektronik terkait aksi Damai rakyat Cilegon di depan Bursa Efek Indonesia (BEI) Jakarta pada hari Kamis (7/7/22) bahwa : “Kami hari ini mengadakan aksi hanya cukup sampai dengan Bursa Efek Indonesia untuk di Jakarta ini aksi pertama. Untuk di daerah kita sudah beberapa kali melakukan aksi di antaranya kita aksi kepada pemerintah kota Cilegon dan kepada DPRD kota Cirebon.

Untuk kegiatan aksi ini kami pertanyakan terkait adanya investasi bodong PRIMKOKAS bahwa pembayaran ini memang PT Krakatau Steel telah membayarkan 32 miliar kepada anggota Primkokas akan tetapi pembayaran ini dipotong 25% ini juga menjadi permasalahan buat kami. Kenapa harus dipotong itu kan uang mereka, yang 25% ini yang sedang kita pelajari itu kenapa bisa terjadi seperti ini. Tapi yang pasti Primkokas ini adalah koperasi yang sudah resmi yang dipakai dan dia mengeluarkan program sejak saat itu dengan investasi.

Ketika berbicara investasi maka karyawan KS berduyun-duyun menyetorkan uangnya berharap ada keuntungan dari investasi. Tapi ternyata dalam perjalanan ada sebuah permasalahan sehingga muncul permasalahan itu bernilai angka 92 miliar.

Begitu juga dengan kasus pemecatan 2700 itu, dipecat karena alasan dari Silmy Karim ini berbicara untuk menyehatkan perusahaan akan tetapi pada persoalan ini jika memang tujuannya itu bagus untuk menyehatkan perusahaan tidak ada masalah. Tetapi bila dengan caranya yang benar itu bisa menghargai masyarakat kota Cilegon.

Harapan terbesar kami dari aksi ini yaitu ketika bilamana Silmy Karim ini terganti agar dipimpin oleh orang yang baru yang memperjuangkan masyarakat kami masyarakat kota Cilegon dan Banten pada umumnya. Agar pemimpin yang baru mengakomodir kepada masyarakat kami yaitu masyarakat kota Cilegon dan masyarakat Banten pada umumnya. Adapun dengan kejadian ini adalah sebagai evaluasi sebagai gambaran untuk direktur nantinya yang akan terpilih harus bisa mengakomodir kami semua masyarakat kota Cilegon dan Banten pada umumnya.

Adapun terkait dugaan kasus korupsi penyewaan (Tolling Fee) Fasilitas Cooking Coal Plant Blas Furnance dengan potensi kerugian negara senilai 90 juta dolar sudah dilaporkan ke KPK terkait dengan korupsi tersebut dan kerugian di mana sudah ada tindakan untuk pelaporan kita baru sampai dengan Polda. Nanti kita semuanya Insya Allah semuanya sudah ada, semuanya akan berproses. Nanti KPK mempelajari semuanya. Kita akan tetap terus mengupayakan Bagaimana PT Krakatau Steel Ini bisa sehat dan terhindar dari kebobrokan manajemen,” tutupnya Djahari.

(red Irwan)