Penulis: Admin Pusat (Maskur)

MAKASSAR, MediaPATRIOT.CO.ID – Aliansi Kesatuan Rakyat Menggugat (KERAMAT) Makassar yang tergabung lembaga didalamnya adalah GRD, SPMP, DPC GMNI Makassar, PMKRI Gowa melakukan aksi unjuk rasa sebagai sikap politik atas apa yang terjadi didalam negeri, aksi tersebut merupakan aksi jilid ke 5 di Pertigaan Jalan Alauddin-Pettarani Koat Makassar, Senin (1/9/2025).

Orasi Jenderal Lapangan, Bung Leksan yang merupakan Sekretaris Umum DPC GMNI Makassar mengatakan bahwa situasi yang sedang kacau seperti saat ini dimana terjadi aksi besar-besaran, pembakaran gedung pemerintahan hingga penjarahan di berbagai kota dan daerah di Indonesia, kami menganggap Kapolri dan DPR bertanggung jawab penuh atas seluruh kekacauan yang terjadi saat ini.

“Situasi yang sedang kacau seperti saat ini dimana terjadi aksi besar-besaran, pembakaran gedung pemerintahan hingga penjarahan di berbagai kota dan daerah di Indonesia, kami menganggap Kapolri dan DPR bertanggung jawab penuh atas seluruh kekacauan yang terjadi saat ini, bagaimana tidak bahwa DPR yang menyulut api amarah rakyat Indonesia lalu kemudian diperparah oleh tindakan aparat pengamanan yang menggilas tubuh seorang ojol menggunakan kendaraan taktis brimob hingga pada akhirnya ojek online tersebut yang bernama Affan Kurniawan meninggal dunia”, jelasnya.

Lanjutnya, ia pun menjelaskan bahwa kedatangan KAPOLRI ke keluarga korban dengan meminta maaf hanya sebagai obat penenang saja, permintaan maaf tanpa memperbaiki sistem tidak akan merubah apapun.

“Kedatangan KAPOLRI ke keluarga korban dengan meminta maaf hanya sebagai obat penenang saja, permintaan maaf tanpa memperbaiki sistem tidak akan merubah apapun, makanya saya sampaikan bahwa situasi kacau hari ini itu akibat dari tindakan DPR dan diperparah lagi oleh tindakan brutal keamana aparat kepolisian sehingga terjadilah situasi kekacauan ini yang sudah tidak dapat dikendalikan, bukan rakyat yang disalahkan.
Salah satu cara untuk mengatasi dan menghentikan kekacauan ini adalah dengan cara Presiden harus mencopot KAPOLRI dan atau tidak KAPOLRI, Listyo Sigit Prabowo harus mundur sendiri sebagai tanggung jawab moral”, tegasnya. (Rls)

Penulis : Maskur Tutu Patriot

GOWA, MediaPATRIOT.CO.ID – Hutan Belantara Kabupaten Gowa tepatnya di Desa Batuma’lonro menjadi buah bibir kalangan masyarakat, dari indahnya alam sebagai paru paru dunia khususnya untuk bagian Sulawesi Selatan ternyata ada hal yang membuat heboh dengan munculnya beberapa lubang dan camp yang dinilai itu bagian dari praktik pertambangan emas ilegal.

Puluhan pekerja tambang emas dari suku yang berbeda setiap harinya disinyalir melakukan aktifitasnya dengan memakai peralatan pertambangan seperti tabung oksigen dan peralatan lainnya.

“Dari sekitar 4 sampai 5 lubang galian ada berkisar puluhan orang penambang, mereka dilengkapi peralatan seadanya yang dikirim melalui seseorang, puluhan penambang itu merupakan dari suku yang berbeda, ada dari suku Jawa ada juga dari Suku Makassar”, ujar seorang warga yang minta identitasnya dirahasiakan, Kamis (28/08/2025).

Dari hasil penelusuran crew Media Patriot.co.id, melalui beberapa sumber informasi, ternyata terindikasi ada sejumlah oknum dibalik praktik pertambangan emas ilegal ini yang melakukan Konspirasi, dimulai dari Oknum Donatur, Oknum Fasilitator dan Mediator, Oknum Koordinasi, Oknum Pemasaran Hasil Tambang, Maka dari itu Pihak DPR RI, Menteri ESDM, Kapolri, Panglima TNI khususnya Presiden Prabowo Subianto Agar segera menertibkan Praktik Tambang Emas Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan dan menjerat oknum oknum yang terlibat di dalamnya sesuai hukum yang berlaku. (MT – Patriot)… Bersambung

Penulis : Maskur Tutu – Patriot

Takalar, MediaPATRIOT.CO.ID – Puluhan tambang ilegal galian C yang tersebar di wilayah hukum Polres Takalar menjadi pembahasan serius dari berbagai kalangan dan elemen masyarakat, hal ini diduga telah lama dijadikan ajang bisnis berkedok tanpa izin jelas dari sejumlah pengelola tambang yang sampai saat ini pihak Polres Takalar melalui Tindak Pidana Tertentu (Tipidter) masih terkesan tidak peduli dan lemah terhadap keselamatan dampak lingkungan maupun regulasi pertambangan mulai dari izin galian, pengangkutan bahkan penjualan.

Dari hasil pantauan Crew Media Patriot, hampir keseluruhan tambang ilegal yang tersebar di Polongbangkeng Selatan, Polongbangkeng Utara sampai Galesong menjadi pemasok material terbesar kepada berbagai perusahaan pihak ketiga (Rekanan) dalam pengerjaan proyek proyek strategis APBN seperti pembangunan Bendungan, Kebutuhan material Batching Plant bahkan Pembangunan Irigasi dari berbagai Kabupaten berbeda di Sulsel dengan pengelolaan anggaran negara yang fantastis.

Disisi lain, rekanan pihak ketiga (Kontraktor) yang menjadi pengelola anggaran Negara seakan merasa kebal hukum dengan pemakaian material seperti Pasir dan Batu yang sejatinya harus melalui tambang dengan kepemilikan perizinan yang jelas justru tidak mengindahkan peraturan perundang undangan yang berlaku dengan terkesan sengaja melanggarnya tanpa peduli akan proses hukum di Republik ini, dari sejumlah proyek itu diduga kuat melalui proses hasil tender Kementerian PUPR (Balai Besar Wilayah Sungai Pompengan Je’neberang).

“Polda harus turun tangan dan bertindak tegas untuk penertiban puluhan lokasi tambang galian C yang tanpa perizinan jelas (Ilegal) di Kabupaten Takalar karna telah berdampak juga terhadap lingkungan masyarakat sekitar, selain itu kami meminta setiap perusahaan atau kontraktor agar di audit perihal pemakaian material pertambangannya, karena kental dugaan pihak rekanan telah berkonspirasi dengan sejumlah penambang ilegal dalam menyuplai kebutuhan material”, Tegas Azis Kio’ Ketua DPC Takalar Lembaga WALHI Sulsel (Wahana Lingkungan Hidup WALHI Sulsel), Selasa (08/07/2025).

Sampai berita ini terbit, Pihak Polda Sulsel, Rekanan dan pihak Balai Pompengan Je’neberang belum berhasil dikonfirmasi untuk dimintai keterangannya. (MT)

Penulis : Maskur Tutu – Patriot

Sulsel, MediaPATRIOT.CO.ID – Diatur dalam peraturan perundang undangan, khususnya peraturan pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil terkait larangan terlibat langsung dan larangan menjadi perantara baik dalam konteks makelar proyek dan pelaksana untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau orang lain yang termasuk dalam konteks pengadaan barang dan jasa pemerintah, Balai Pompengan Je’neberang Provinsi Sulawesi Selatan wajib memberikan sanksi tegas terhadap pegawai ASN yang tidak terfokus kepada tugas utama mereka sebagai pelayan masyarakat dan abdi negara.

Mengacu kepada sejumlah proyek yang digelontorkan pemerintah melalui anggaran APBN di Wilayah Kerja BBWS Pompengan Je’neberang, berhembus kabar adanya indikasi kuat nama oknum ASN yang memiliki posisi strategis dan bersentuhan langsung dengan kontraktor senantiasa memainkan perannya bermain dibelakang layar untuk menjadi perantara dalam mendapatkan keuntungan pribadi atau sekelompok orang melalui berbagai cara tanpa mengindahkan tupoksinya yang sesungguhnya sebagai abdi negara.

“Seharusnya Balai Pompengan Je’neberang rutin melakukan penyegaran roda organisasi agar ASN yang diduga selama ini senantiasa bermain dalam lingkaran proyek pengadaan barang dan jasa pemerintah di proyek strategis Sulawesi Selatan dapat diminimalisir kecenderungannya memainkan perannya”, Tegas Rian Rifaldi salah satu aktivis dan penggerak Gerakan Mahasiswa, Sabtu (28/06/2025).

Menambahkan, “Bagi ASN yang terlibat langsung ataupun jadi perantara bermain proyek harus ditindak tegas melalui sanksi disiplin dan pemecatan, perihal nama oknum telah kami kantongi yang hampir setiap tahunnnya nama itu heboh diperbincangkan di berbagai elemen, dan suatu saat kami akan buka itu melalui Gerakan Mahasiswa”, jelasnya.

Sampai berita ini tayang, pihak Balai Pompengan Je’neberang belum berhasil dikonfirmasi untuk dimintai keterangannya. (MT)

Penulis : Maskur Tutu – Patriot

Takalar, MediaPATRIOT.CO.ID – Diatur dalam peraturan perundang undangan, khususnya peraturan pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil terkait larangan terlibat langsung dan larangan menjadi perantara baik dalam konteks makelar proyek dan pelaksana untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau orang lain yang termasuk dalam konteks pengadaan barang dan jasa pemerintah, Balai Pompengan Je’neberang Provinsi Sulawesi Selatan wajib memberikan sanksi tegas terhadap pegawai ASN yang tidak terfokus kepada tugas utama mereka sebagai pelayan masyarakat dan abdi negara.

Mengacu kepada sejumlah proyek yang digelontorkan pemerintah melalui anggaran APBN di Wilayah Kerja BBWS Pompengan Je’neberang, berhembus kabar adanya indikasi kuat nama oknum ASN yang memiliki posisi strategis dan bersentuhan langsung dengan kontraktor senantiasa memainkan perannya bermain dibelakang layar untuk menjadi perantara dalam mendapatkan keuntungan pribadi atau sekelompok orang melalui berbagai cara tanpa mengindahkan tupoksinya yang sesungguhnya sebagai abdi negara.

“Seharusnya Balai Pompengan Je’neberang rutin melakukan penyegaran roda organisasi khususnya di Rawa 3 agar ASN yang diduga selama ini senantiasa bermain dalam lingkaran proyek pengadaan barang dan jasa pemerintah dapat diminimalisir kecenderungannya memainkan perannya”, Tegas Rian Rifaldi salah satu aktivis dan selaku penggerak gerakan mahasiswa, Sabtu (28/06/2025).

Menambahkan, “Bagi ASN yang terlibat langsung ataupun jadi perantara bermain proyek harus ditindak tegas melalui sanksi disiplin dan pemecatan, perihal nama oknum telah kami kantongi yang hampir setiap tahunnnya nama itu heboh diperbincangkan di berbagai elemen, dan suatu saat kami akan buka itu melalui gerakan mahasiswa”, jelasnya.

Sampai berita ini tayang, pihak Balai Pompengan Je’neberang belum berhasil dikonfirmasi untuk dimintai keterangannya. (MT)

Penulis : Maskur Tutu – Patriot

Takalar, MediaPATRIOT.CO.ID – Dengan efektifnya daya tampung Bendungan Pamukkulu Kabupaten Takalar yang diharapkan memiliki manfaat besar pada sektor pertanian Kabupaten Takalar, Pemerintah Daerah melalui Dinas Pertanian/Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Takalar terus berupaya meningkatkan ketersediaan air baku untuk lahan pertanian demi meningkatkan Indeks Pertanaman (IP).

“Dinas Pertanian Kabupaten Takalar sementara melakukan identifikasi jaringan irigasi tersier untuk sasaran ketersediaan air baku untuk lahan pertanian yang dianggap sangat penting sebagai konektivitas air dari Primer dan Sekunder sampai ke lahan lahan pertanaman petani untuk meningkatkan Indeks Pertanaman (IP)”, Ujar Kepala Dinas Pertanian Takalar Drs. H. Parawangsa, M.Si, Jum’at (27/06/2025).

Parawangsa menambahkan, beberapa sudah di usulkan melalui aplikasi SIPURI (Sistem Informasi Irigasi) dibawah kendali Kementerian PUPR dan tentunya terus mengidentifikasi jaringan tersier untuk memverifikasi perencanaan yang akan menjadi prioritas kegiatan.

“Beberapa sudah diusulkan melalui aplikasi SIPURI (Sistem Informasi Irigasi) dengan harapan data dapat terkoneksi secara maksimal dengan Kementerian PUPR, Untuk Bendungan Pamukkulu sendiri yang masih banyak jaringan irigasi tanah dan sebagai  prioritas usulan, kami harap bentuk dukungan sinergi dari Kelompok GP3A dan IP3A agar kegiatan ini dapat tepat sasaran dengan sistem perencanaan melalui verifikasi dan Validasi yang terintegrasi”, tutupnya. (MT)

Penulis : Maskur Tutu – Patriot

Takalar, MEDIAPATRIOT.CO.ID – Bendungan Pamukkulu yang terletak di Kabupaten Takalar Provinsi Sulawesi Selatan dengan sasaran pemanfaatan dapat mengairi irigasi seluas 6.188 ha dengan Indeks Penanaman (IP) dari 183 persen menjadi 280 persen, bermanfaat untuk penyediaan air baku Kabupaten Takalar 160 liter/detik juga sebagai pengendali banjir, Konservasi Sumber Daya Air, menjadi Pembangkit Listrik Tenaga Air 4,3 MW dan Pengembangan Pariwisata diketahui memiliki daya tampung efektif 77,62 Juta m3 dengan luas genangan 460 ha.

Air Bendungan Pamukkuku yang mengalir dari Hulu ke Hilir dengan mencakup saluran irigasi primer sepanjang 16,68 km yang terkoneksi dengan saluran suplesi dan sekunder tentunya diharapkan memiliki manfaat yang besar terutama pada sektor pertanian Kabupaten Takalar.

Dengan efektifnya tampungan air pada Bendungan Pamukkulu di tahun 2025 ini, masih saja memiliki kendala berarti bagi mayoritas petani di Kabupaten Takalar dengan minimnya sarana jaringan tersier untuk dapat mengairi persawahan mereka sehingga hanya sebagian kecil lahan pertanian yang dapat menikmati air dari Bendungan Pamukkulu.

Membahas soal tanggung jawab siapa..??, tentunya tidak lain ialah instansi terkait yakni Dinas Pertanian Kabupaten Takalar dan Bidang SDA Kabupaten Takalar Sebagai rujukan dari Dirjen Balai Besar Wilayah Sungai Pompengan Je’neberang.

“Masih banyak petani yang belum merasakan manfaat dari air Bendungan Pamukkulu secara maksimal, seperti lahan pertanian yang tidak memiliki jaringan tersier dan berjarak cukup jauh dari sekunder menjadi kendala berarti bagi pertanaman kami apalagi disaat musim kemarau seperti sekarang untuk Musim Tanam ke 2 dan ke 3”, Ujar Dg Rurung salah satu petani, Jum’at (20/06/2025).

Dirinya menambahkan, “Kami harap instansi terkait dapat mencarikan solusi berarti perihal sarana jaringan tersier agar pemanfaatan air Bendungan Pamukkulu ke persawahan petani dapat efektif, untuk itu seharusnya pihak pemerintah merujuk kepada usulan murni Petani atau P3A, GP3A ataupun IP3A agar dapat dijadikan prioritas utama realisasi kegiatan sehingga tidak menimbulkan polemik dan dapat mengantisipasi dugaan penyalahgunaan anggaran seperti yang marak terjadi akhir akhir ini atas ulah oknum oknum yang tidak bertanggung jawab”, Harapnya.

Sampai Berita ini tayang, pihak SDA Kabupaten Takalar dan Dinas Pertanian Takalar belum dapat dikonfirmasi. (MT)

Pengarang : MT Patriot
Judul : Relung Bathin Seorang Jurnalis

SULSEL, MEDIAPATRIOT.CO.ID – Siang telah berlalu, senja sore pun tiba menjelang datangnya malam, selimut langit yang mulai gelap disertai gerimis hujan menjadikan perasaan tak karuan dan berkecamuk meretapi takdir berputarnya roda kehidupan yang sejatinya adalah kenyataan pahit yang dirasakan oleh salah satu kuli tinta (MT).

Rasa rindu dan harapan yang tak mampu digenggamnya dengan mudah karena faktor aspek ketidak sempurnaan insan menjadi kelemahan berarti, khalayak penting yang hanya bisa berpasrah dengan memohon ridho Sang Kuasa merupakan satu satunya motivasi dirinya untuk bangkit mengubah takdir yang setiap berputarnya waktu memikul beban fikiran yang sangat berlebihan.

Dari segi kesehariannya, hanya dua warna yang dianggapnya sebagai bahan renungan, menjadi bahan hiburan, menjadi bahan canda tawa.. Corak Paduan Yellow Blue merupakan warna indah yang telah terpancar dan tertanam dari sanubari bathin seorang pewarta yang memiliki gelaran MT Patriot.

Larut malam pun tiba tanpa adanya Bintang yang menyinari malam ini, apakah ini merupakan pertanda pupusnya harapan seorang Jurnalis ?? apakah ini merupakan pertanda pudarnya corak indah Kuning Biru yang sudah 7 bulan bersinar sejak terlahirnya pada tanggal 22/09/2024 dengan penuh suka duka ?? wallahu alam.. Hanya Allah Sang Maha Mengetahui takdir ciptaannya..

Seiring Berjalannya waktu, badai dan gelombang terus menggoyah harapan itu secara perlahan baik itu melalui financial, hubungan kekerabatan, pekerjaan, keluarga dan status social yang serba kekurangan terus mengikis keindahan pancaran Yellow Blue dimana pada akhirnya semuanya benar benar pupus di pertengahan jalan dengan guncangan kegelapan yang hanya menyisahkan kenangan singgasana impian yang tak dapat tergapai, Minggu (27/04/2025). THE END..

TAKALAR, MEDIAPATRIOT.CO.ID – Penyelidikan Kejaksaan Negeri (Kejari) Takalar terkait dugaan penyimpangan proyek pembangunan sentra Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar, senilai Rp 9 miliar, menuai sorotan.

Proyek yang didanai melalui pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) ini mangkrak dan belum dimanfaatkan, memunculkan pertanyaan terkait pertanggung jawaban anggaran.

Sejak bergulir sekitar dua bulan lalu, tim penyidik Kejari Takalar telah memanggil sejumlah pihak untuk dimintai keterangan. Mereka di antaranya adalah Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Wahab ST, Kepala Bidang Cipta Karya, serta tiga Kepala Desa dari Pa’la’lakang, Tamasaju, dan Aeng Batu-batu. Selain itu, Kepala Bidang Aset Sekretariat Daerah (Setda) Takalar juga turut diperiksa.

Pasca perayaan Idul fitri, penyidik kembali memperdalam keterangan dengan memanggil dua nama penting lainnya, yaitu mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Takalar, Muksin Tiro, dan Kepala Bagian Unit Layanan Pengadaan (ULP). Keduanya terpantau hadir di ruang Tindak Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Takalar.

Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejari Takalar, Andi Dian Bausad, SH, saat dikonfirmasi awak media, mengarahkan untuk konfirmasi lebih lanjut kepada Kepala Seksi Intelijen (Kasi Intel).

“Waalaikumsalam, silakan konfirmasi ke Pak Kasi Intel terkait informasi lebih lanjut,” jawabnya singkat melalui pesan WhatsApp pada Senin (21/4/2025).

Sementara itu, Kasi Intel Kejari Takalar, Musdar, SH, membenarkan bahwa penanganan perkara ini masih berada dalam tahap penyelidikan. “Masih dalam proses penyelidikan,” ujarnya singkat saat dikonfirmasi.

Lambannya penanganan kasus ini menuai kritik dari kalangan organisasi masyarakat sipil. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Perak menilai Kejari Takalar bergerak lambat dalam mengungkap dugaan penyelewengan anggaran miliaran rupiah tersebut.

“Sudah hampir dua bulan kasus sentra UMKM ini ditangani Kejari Takalar, dan puluhan saksi telah dimintai keterangan. Namun, statusnya masih misterius karena masih dalam tahap penyelidikan. Kami menilai Kejari Takalar lambat mengungkap kasus yang menelan anggaran miliaran rupiah, apalagi dana tersebut merupakan dana pinjaman PEN,” tegas perwakilan LSM Perak.

Informasi yang dihimpun menyebutkan bahwa dua perusahaan konstruksi berbeda bertanggung jawab atas pelaksanaan proyek ini. Satu perusahaan mengerjakan pembangunan kios di Desa Pa’la’lakang dengan nilai kontrak Rp 2,395 miliar. Sementara itu, perusahaan lainnya mengerjakan proyek serupa di Desa Tamasaju dan Desa Aeng Batu-batu dengan nilai kontrak Rp 3,855 miliar.

Kondisi bangunan kios UMKM yang terbengkalai dan belum dimanfaatkan, meskipun telah menelan anggaran yang signifikan, menimbulkan pertanyaan besar di tengah masyarakat terkait transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan proyek pemerintah daerah. Publik menanti kejelasan dan langkah konkret dari Kejari Takalar dalam menuntaskan kasus ini. (MT/Rls)

TAKALAR, MEDIAPATRIOT.CO.ID – Penyelidikan Kejaksaan Negeri (Kejari) Takalar terkait dugaan penyimpangan proyek pembangunan sentra Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar, senilai Rp 9 miliar, menuai sorotan.

Proyek yang didanai melalui pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) ini mangkrak dan belum dimanfaatkan, memunculkan pertanyaan terkait pertanggung jawaban anggaran.

Sejak bergulir sekitar dua bulan lalu, tim penyidik Kejari Takalar telah memanggil sejumlah pihak untuk dimintai keterangan. Mereka di antaranya adalah Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Wahab ST, Kepala Bidang Cipta Karya, serta tiga Kepala Desa dari Pa’la’lakang, Tamasaju, dan Aeng Batu-batu. Selain itu, Kepala Bidang Aset Sekretariat Daerah (Setda) Takalar juga turut diperiksa.

Pasca perayaan Idul fitri, penyidik kembali memperdalam keterangan dengan memanggil dua nama penting lainnya, yaitu mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Takalar, Muksin Tiro, dan Kepala Bagian Unit Layanan Pengadaan (ULP). Keduanya terpantau hadir di ruang Tindak Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Takalar.

Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejari Takalar, Andi Dian Bausad, SH, saat dikonfirmasi awak media, mengarahkan untuk konfirmasi lebih lanjut kepada Kepala Seksi Intelijen (Kasi Intel).

“Waalaikumsalam, silakan konfirmasi ke Pak Kasi Intel terkait informasi lebih lanjut,” jawabnya singkat melalui pesan WhatsApp pada Senin (21/4/2025).

Sementara itu, Kasi Intel Kejari Takalar, Musdar, SH, membenarkan bahwa penanganan perkara ini masih berada dalam tahap penyelidikan. “Masih dalam proses penyelidikan,” ujarnya singkat saat dikonfirmasi.

Lambannya penanganan kasus ini menuai kritik dari kalangan organisasi masyarakat sipil. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Perak menilai Kejari Takalar bergerak lambat dalam mengungkap dugaan penyelewengan anggaran miliaran rupiah tersebut.

“Sudah hampir dua bulan kasus sentra UMKM ini ditangani Kejari Takalar, dan puluhan saksi telah dimintai keterangan. Namun, statusnya masih misterius karena masih dalam tahap penyelidikan. Kami menilai Kejari Takalar lambat mengungkap kasus yang menelan anggaran miliaran rupiah, apalagi dana tersebut merupakan dana pinjaman PEN,” tegas perwakilan LSM Perak.

Informasi yang dihimpun menyebutkan bahwa dua perusahaan konstruksi berbeda bertanggung jawab atas pelaksanaan proyek ini. Satu perusahaan mengerjakan pembangunan kios di Desa Pa’la’lakang dengan nilai kontrak Rp 2,395 miliar. Sementara itu, perusahaan lainnya mengerjakan proyek serupa di Desa Tamasaju dan Desa Aeng Batu-batu dengan nilai kontrak Rp 3,855 miliar.

Kondisi bangunan kios UMKM yang terbengkalai dan belum dimanfaatkan, meskipun telah menelan anggaran yang signifikan, menimbulkan pertanyaan besar di tengah masyarakat terkait transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan proyek pemerintah daerah. Publik menanti kejelasan dan langkah konkret dari Kejari Takalar dalam menuntaskan kasus ini. (MT/Rls)

TAKALAR, MEDIAPATRIOT.CO.ID – Penyelidikan Kejaksaan Negeri (Kejari) Takalar terkait dugaan penyimpangan proyek pembangunan sentra Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar, senilai Rp 9 miliar, menuai sorotan.

Proyek yang didanai melalui pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) ini mangkrak dan belum dimanfaatkan, memunculkan pertanyaan terkait pertanggung jawaban anggaran.

Sejak bergulir sekitar dua bulan lalu, tim penyidik Kejari Takalar telah memanggil sejumlah pihak untuk dimintai keterangan. Mereka di antaranya adalah Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Wahab ST, Kepala Bidang Cipta Karya, serta tiga Kepala Desa dari Pa’la’lakang, Tamasaju, dan Aeng Batu-batu. Selain itu, Kepala Bidang Aset Sekretariat Daerah (Setda) Takalar juga turut diperiksa.

Pasca perayaan Idul fitri, penyidik kembali memperdalam keterangan dengan memanggil dua nama penting lainnya, yaitu mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Takalar, Muksin Tiro, dan Kepala Bagian Unit Layanan Pengadaan (ULP). Keduanya terpantau hadir di ruang Tindak Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Takalar.

Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejari Takalar, Andi Dian Bausad, SH, saat dikonfirmasi awak media, mengarahkan untuk konfirmasi lebih lanjut kepada Kepala Seksi Intelijen (Kasi Intel).

“Waalaikumsalam, silakan konfirmasi ke Pak Kasi Intel terkait informasi lebih lanjut,” jawabnya singkat melalui pesan WhatsApp pada Senin (21/4/2025).

Sementara itu, Kasi Intel Kejari Takalar, Musdar, SH, membenarkan bahwa penanganan perkara ini masih berada dalam tahap penyelidikan. “Masih dalam proses penyelidikan,” ujarnya singkat saat dikonfirmasi.

Lambannya penanganan kasus ini menuai kritik dari kalangan organisasi masyarakat sipil. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Perak menilai Kejari Takalar bergerak lambat dalam mengungkap dugaan penyelewengan anggaran miliaran rupiah tersebut.

“Sudah hampir dua bulan kasus sentra UMKM ini ditangani Kejari Takalar, dan puluhan saksi telah dimintai keterangan. Namun, statusnya masih misterius karena masih dalam tahap penyelidikan. Kami menilai Kejari Takalar lambat mengungkap kasus yang menelan anggaran miliaran rupiah, apalagi dana tersebut merupakan dana pinjaman PEN,” tegas perwakilan LSM Perak.

Informasi yang dihimpun menyebutkan bahwa dua perusahaan konstruksi berbeda bertanggung jawab atas pelaksanaan proyek ini. Satu perusahaan mengerjakan pembangunan kios di Desa Pa’la’lakang dengan nilai kontrak Rp 2,395 miliar. Sementara itu, perusahaan lainnya mengerjakan proyek serupa di Desa Tamasaju dan Desa Aeng Batu-batu dengan nilai kontrak Rp 3,855 miliar.

Kondisi bangunan kios UMKM yang terbengkalai dan belum dimanfaatkan, meskipun telah menelan anggaran yang signifikan, menimbulkan pertanyaan besar di tengah masyarakat terkait transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan proyek pemerintah daerah. Publik menanti kejelasan dan langkah konkret dari Kejari Takalar dalam menuntaskan kasus ini. (MT/Rls)

TAKALAR, MEDIAPATRIOT.CO.ID – Penyelidikan Kejaksaan Negeri (Kejari) Takalar terkait dugaan penyimpangan proyek pembangunan sentra Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar, senilai Rp 9 miliar, menuai sorotan.

Proyek yang didanai melalui pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) ini mangkrak dan belum dimanfaatkan, memunculkan pertanyaan terkait pertanggung jawaban anggaran.

Sejak bergulir sekitar dua bulan lalu, tim penyidik Kejari Takalar telah memanggil sejumlah pihak untuk dimintai keterangan. Mereka di antaranya adalah Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Wahab ST, Kepala Bidang Cipta Karya, serta tiga Kepala Desa dari Pa’la’lakang, Tamasaju, dan Aeng Batu-batu. Selain itu, Kepala Bidang Aset Sekretariat Daerah (Setda) Takalar juga turut diperiksa.

Pasca perayaan Idul fitri, penyidik kembali memperdalam keterangan dengan memanggil dua nama penting lainnya, yaitu mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Takalar, Muksin Tiro, dan Kepala Bagian Unit Layanan Pengadaan (ULP). Keduanya terpantau hadir di ruang Tindak Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Takalar.

Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejari Takalar, Andi Dian Bausad, SH, saat dikonfirmasi awak media, mengarahkan untuk konfirmasi lebih lanjut kepada Kepala Seksi Intelijen (Kasi Intel).

“Waalaikumsalam, silakan konfirmasi ke Pak Kasi Intel terkait informasi lebih lanjut,” jawabnya singkat melalui pesan WhatsApp pada Senin (21/4/2025).

Sementara itu, Kasi Intel Kejari Takalar, Musdar, SH, membenarkan bahwa penanganan perkara ini masih berada dalam tahap penyelidikan. “Masih dalam proses penyelidikan,” ujarnya singkat saat dikonfirmasi.

Lambannya penanganan kasus ini menuai kritik dari kalangan organisasi masyarakat sipil. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Perak menilai Kejari Takalar bergerak lambat dalam mengungkap dugaan penyelewengan anggaran miliaran rupiah tersebut.

“Sudah hampir dua bulan kasus sentra UMKM ini ditangani Kejari Takalar, dan puluhan saksi telah dimintai keterangan. Namun, statusnya masih misterius karena masih dalam tahap penyelidikan. Kami menilai Kejari Takalar lambat mengungkap kasus yang menelan anggaran miliaran rupiah, apalagi dana tersebut merupakan dana pinjaman PEN,” tegas perwakilan LSM Perak.

Informasi yang dihimpun menyebutkan bahwa dua perusahaan konstruksi berbeda bertanggung jawab atas pelaksanaan proyek ini. Satu perusahaan mengerjakan pembangunan kios di Desa Pa’la’lakang dengan nilai kontrak Rp 2,395 miliar. Sementara itu, perusahaan lainnya mengerjakan proyek serupa di Desa Tamasaju dan Desa Aeng Batu-batu dengan nilai kontrak Rp 3,855 miliar.

Kondisi bangunan kios UMKM yang terbengkalai dan belum dimanfaatkan, meskipun telah menelan anggaran yang signifikan, menimbulkan pertanyaan besar di tengah masyarakat terkait transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan proyek pemerintah daerah. Publik menanti kejelasan dan langkah konkret dari Kejari Takalar dalam menuntaskan kasus ini. (MT/Rls)

Penulis : Maskur Tutu – Patriot

TAKALAR, MEDIAPATRIOT.CO.ID – Telah beraktifitas pasar malam (korsel) dan wahana permainan di Lapangan Larigau Kecamatan Galesong.

Dari informasi yang diperoleh, pasar malam tersebut telah berlangsung sejak 18 Oktober 2024.

Dari pantauan di lapangan, tampak sangat ramai pengunjung yang berdatangan dari berbagai penjuru wilayah.

Namun, dari informasi yang diperoleh juga, ironisnya pasar malam dan wahana ini ternyata belum mengantongi izin dari pihak kepolisian setempat.

Fakta sangat disayangkan tentunya. Sebab, pasar malam yang menciptakan keramaian sangat mungkin menyebabkan terjadinya tindak kriminalitas dan hal-hal yang tidak diinginkan lainnya.

Dengan tidak adanya izin, membuat pasar malam ini beroperasi secara ilegal, karna hanya mengantongi izin dari desa.

Dikonfirmasi, pihak Polsek Galesong mengatakan bahwa pihaknya tidak memberikan rekomendasi karena tempat tersebut masuk titik kampanye rapat umum yang ditetapkan KPU Kabupaten Takalar.

Dengan menggelar pasar tanpa izin dari kepolisian, maka terindikasi pasar malam ini melanggar pasal 274 KUHP, yang mengatur tentang pidana bagi orang yang mengadakan pesta atau keramaian tanpa izin di tempat umum atau jalan umum. 

Pasal ini lebih lanjut menyatakan bahwa pelaku dapat dipidana dengan denda paling banyak kategori II, yaitu Rp 10.000.000.

Selain itu, tindakan ini juga melanggar Perda Kabupaten Takalar No. 08 Tahun 2012.

Diwawancarai, salah satu Tokoh Pemuda dan aktivis Galesong, Jaya, mengatakan sangat menyayangkan hal ini.

“Kami berharap bahwa aktivitas yang melibatkan banyak orang ini harus selesai secara administrasi (perizinan) sebelum beraktivitas, sebab negara kita adalah negara hukum yang bertindak atas dasar undang-undang,” katanya.

“Atas dasar itu kami menghimbau polres Takalar untuk menghentikan aktivitas Wahana dan pasar malam itu, hal ini jika dibiarkan akan menjadi contoh buruk bagi pelaku usaha lainnya yang dengan seenaknya melaksanakan sesuatu yang menghadirkan orang tanpa izin keramaian dari kepolisian,” tambahnya.

Lebih lanjut Jaya mengatakan memberikan kesempatan kepada Polres Takalar selama 1×24 jam untuk menindak aktivitas ilegal pasar malam ini.

“Jika hal itu tidak di indahkan, yakin saja kami akan melakukan aksi demonstrasi dan menutup paksa kegiatan yang sangat tidak menghormati APH ini,” katanya.

“Izin kepala desa hanya menjadi dasar Kepolisan Resort untuk merekomendasi ke Polres setempat untuk mengeluarkan izin,” tambahnya. (MT Patriot)

Penulis : Maskur Tutu – Patriot

TAKALAR– Ratusan warga menyambut hangat pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Takalar, Mohammad Firdaus Daeng Manye-Hengky Yasin, dalam kampanye dialogis yang digelar minggu (20/10/2024), di Desa Moncongkomba Takalar.

Kedatangan mereka dengan iring-iringan Comunitas motor Taxy Gabah beserta Tim MS Brother’s menuju Posko Induk Anggota DPRD Takalar Manysur Salam Dg Nakku dari Partai Golkar menambah semangat suasana kampanye.

Daeng Manye, calon Bupati Takalar, dalam orasinya menyampaikan rasa terima kasih kepada Partai Golkar yang terus menggerakkan mesin politiknya untuk memenangkan pasangan ini dalam Pilkada Takalar 2024.

Ia menekankan pentingnya perubahan kepemimpinan yang akan membawa banyak manfaat bagi daerah, terutama dalam hal pembangunan infrastruktur.

“Rakyat membutuhkan pemimpin baru yang fokus pada perubahan, terutama dalam pembangunan infrastruktur jalan yang menjadi prioritas utama kami,” ujar Daeng Manye dengan penuh keyakinan.

Ia juga menegaskan pentingnya kerjasama yang baik dengan legislatif agar program-program yang diusulkan dapat berjalan sesuai rencana. “Dukungan dari 32 anggota DPRD Takalar dari total 35 wakil rakyat merupakan kunci keberhasilan dalam mewujudkan visi kami,” tutup Daeng Manye.

Sementara itu, Hengky Yasin, calon Wakil Bupati, menyampaikan apresiasinya atas sambutan yang luar biasa meriah dari warga. “Sambutan ini menjadi penyemangat bagi kami untuk terus berjuang, apalagi waktu menuju Pilkada semakin dekat,” katanya.

Hengky juga menegaskan bahwa Takalar membutuhkan sosok pemimpin yang tulus dan sungguh-sungguh dalam membawa perubahan ke arah yang lebih baik. “Kami berkomitmen untuk menjadi nahkoda yang membawa Takalar ke arah yang lebih baik,” ujarnya.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua DPD II Golkar Takalar, Zulkarnain Arief, menyampaikan aspirasi masyarakat terkait perbaikan jalan Bontomanai yang telah lama rusak parah. Zulkarnain berharap pasangan Daeng Manye-Hengky dapat segera merealisasikan perbaikan ini, mengingat banyak warga yang kecewa dengan janji-janji palsu pemimpin sebelumnya.

Selain orasi politik, kampanye dialogis ini juga diisi dengan simulasi pencoblosan di hadapan warga Moncongkomba. Pasangan calon juga secara simbolis menerima spanduk posko pemenangan dari Partai Golkar, yang disaksikan oleh tokoh masyarakat dan pengurus Golkar setempat.

Dengan dukungan besar dari masyarakat, pasangan Daeng Manye-Hengky optimis dapat membawa perubahan signifikan bagi masa depan Takalar. (MT Patriot)