Brebes – MediaPatriot.cp.id –

Representasi perempuan di ruang publik tercermin dari keikutsertaannya dalam berbagai aktivitas di luar rumah. Budaya patriarki yang masih dianut sebagian masyarakat Indonesia kerap menempatkan perempuan sebatas pada peran domestik: mengurus rumah tangga dan anak. Stigma ini sudah saatnya diubah dalam sistem sosial kita.

Demokrasi yang dianut Indonesia menempatkan perempuan pada kedudukan yang setara dengan laki-laki. Dalam konteks itu, perempuan memiliki peran penting mewujudkan tatanan masyarakat yang lebih adil. Keterlibatan perempuan menjadi prasyarat demokrasi yang selaras dengan nilai keadilan dan kesetaraan. Tanpa kehadiran dan keterlibatan perempuan, demokrasi menjadi timpang.

Sejatinya, perempuan adalah tiang negara, _an-nisaa ‘imadul bilad_. Dari rahim perempuanlah lahir demokrasi yang kuat. Karena itu, keterlibatan perempuan dalam proses demokrasi adalah keniscayaan.

Demokrasi pada hakikatnya adalah sistem yang menempatkan hak perempuan dan laki-laki pada kedudukan yang sama. Keterlibatan perempuan dalam kelembagaan demokrasi Indonesia harus mendapat ruang istimewa. Sebab, sistem sosial, budaya, dan stigma yang melekat di masyarakat masih memandang perempuan sebagai kelas sosial yang berbeda dari laki-laki. Politik inklusi harus digaungkan dengan lantang agar hak-hak politik perempuan mendapat tempat yang layak.

Membangun demokrasi yang inklusif dan berkeadilan gender menuntut keterlibatan perempuan di lembaga-lembaga politik. Rendahnya partisipasi perempuan dalam demokrasi dapat dimaknai sebagai kemunduran demokrasi itu sendiri. Jika dibiarkan, perempuan akan terus menjadi kelompok rentan, yang berdampak pada kemunduran perempuan di berbagai bidang.

Peran perempuan dalam penyelenggaraan demokrasi diwujudkan dalam tiga posisi: sebagai pemilih, yang dipilih, dan penyelenggara. Sebagai pemilih, perempuan mendominasi pada Pemilu 2024 dengan angka 50,05%. Proyeksi jumlah pemilih perempuan pada Pemilu 2029 diperkirakan lebih tinggi dari pemilu-pemilu sebelumnya.

Sebagai yang dipilih, di atas kertas jumlahnya lebih dari 30%. Hal ini didorong kebijakan _affirmative action_ yang mewajibkan partai politik mencalonkan minimal 30% perempuan pada pemilu legislatif. Kebijakan ini diperkuat melalui _zipper system_, yakni pola penyusunan daftar calon secara berselang-seling. Namun, _affirmative action_ 30% dan _zipper system_ belum sepenuhnya menjawab akar masalah. Perempuan masih terjebak pada angka-angka formal, sementara kapasitas dan kompetensi belum sepenuhnya diberdayakan.

Tantangan terbesar yang dihadapi perempuan adalah melawan stigma sosial. Stigma ini secara tidak langsung menumbuhkan pesimisme, keraguan, dan rasa takut bagi perempuan untuk tampil di panggung politik. Ketika itu terjadi, _affirmative action_ 30%, _zipper system_, atau kebijakan apa pun tidak lagi berarti saat berhadapan dengan realitas sosial.

Kini, sudah saatnya perempuan berdiri tegak di panggung demokrasi Indonesia. Perempuan tidak boleh lagi sekadar menjadi simbol, melainkan harus menjadi _agent of change_. Sejarah membuktikan, banyak tokoh perempuan dunia lahir, tidak terkecuali dari bumi pertiwi Indonesia.

Perempuan dengan naluri keibuannya dapat memberi warna berbeda di tengah panggung politik yang didominasi laki-laki. Demokrasi harus memberi ruang seluas-luasnya agar perempuan berdaya secara politik. Demokrasi inklusif harus mampu membongkar stigma sosial yang menghalangi perempuan di panggung politik. Pada titik inilah, _affirmative action_ berupa kuota 30% tidak lagi dibutuhkan. Untuk menuju demokrasi yang inklusif, dibutuhkan kesadaran bersama semua pihak, terutama dari perempuan itu sendiri.

Suara kritis perempuan semestinya memengaruhi arah kebijakan publik di negeri ini. Mereka bukan massa yang pasif. Pandangan mereka adalah cermin perubahan sosial. Suara mereka menentukan arah kemenangan demokrasi. Gagasan mereka adalah opini yang menggerakkan masyarakat. Sayangnya, peran sebesar itu belum mampu menempatkan perempuan sebagai aktor politik yang diperhitungkan. Perempuan masih sering dianggap sebagai hiasan dari riuhnya panggung demokrasi dan politik di Indonesia. Padahal sejatinya, peran mereka menentukan arah demokrasi yang lebih baik dan inklusif.

Pada akhirnya, keterlibatan perempuan dalam demokrasi dan politik bukan sekadar soal angka dan kuota keterwakilan, melainkan soal masa depan perempuan itu sendiri. Keterwakilan 30% hanyalah awal. Tujuan akhirnya adalah kesediaan bersama untuk menerima keterlibatan perempuan secara penuh dalam panggung politik dan demokrasi di Negara Kesatuan Republik Indonesia. ( editor DTT)

KARAWANG — Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Bekasi, Asep Surya Atmaja mengikuti Rapat Terbatas bersama Gubernur Jawa Barat Kang Dedi Mulyadi (KDM) dalam rangka memperkuat evaluasi kinerja pemerintahan dan pelayanan publik yang berlangsung di Ruang Rapat Anggrek PT. Pupuk Kujang Cikampek, pada Selasa (23/12/2025). Rapat tersebut membahas sejumlah program prioritas Pemkab Bekasi, mulai dari infrastruktur, kesehatan, penataan bangunan liar, hingga optimalisasi anggaran daerah sebagai bagian dari upaya memastikan keberlanjutan pembangunan di Kabupaten Bekasi.

Asep Surya Atmaja menyampaikan bahwa Gubernur Jawa Barat memberikan arahan terkait pemenuhan program-program mandatory yang menjadi kewajiban pemerintah daerah. Salah satu sektor yang menjadi perhatian adalah infrastruktur, di mana realisasi anggaran Kabupaten Bekasi telah melampaui batas minimal yang ditetapkan. “Untuk infrastruktur, mandatory kita 7,5 persen, dan saat ini sudah mencapai sekitar 8,3 persen. Ini tentu menjadi capaian yang baik,” ujar dr Asep.

Di bidang kesehatan, Pemkab Bekasi juga didorong untuk terus memperkuat layanan dasar masyarakat. Saat ini, Kabupaten Bekasi baru memiliki empat Puskesmas rawat inap. Ke depan, Pemkab Bekasi menargetkan agar setiap Puskesmas dapat dilengkapi layanan rawat inap, minimal satu unit, guna mendekatkan akses pelayanan kesehatan kepada masyarakat. “Harapannya, masyarakat yang sakit tidak harus langsung ke rumah sakit, tetapi dapat ditangani lebih dulu di Puskesmas,” jelasnya. Terkait penanganan dan penataan bangunan liar, dr Asep menuturkan bahwa langkah penertiban telah dilakukan pada masa Bupati Bekasi sebelumnya dan akan dilanjutkan dengan upaya penataan lingkungan, di antaranya melalui pemagaran area serta penanaman pohon kelapa.

“Kami juga membahas rencana pelebaran Jalan Pilar–Sukatani yang ke depan akan ditindaklanjuti melalui proses pembebasan lahan untuk mendukung kelancaran mobilitas masyarakat,” ujarnya. Dari sisi dukungan anggaran, dr Asep menyebutkan bahwa Kabupaten Bekasi memperoleh alokasi signifikan, termasuk untuk sektor irigasi. “Untuk anggaran irigasi telah mencapai 2,3 persen, melampaui ketentuan mandatory sebesar 2 persen, dengan dukungan anggaran sekitar Rp67 miliar,” terangnya.

Terkait pemerataan dan efektivitas pelaksanaan program, dr Asep mengatakan saat ini masih dalam tahap pembahasan lanjutan sebelum masuk ke tahap pelaksanaan di lapangan. Lebih lanjut, dr Asep menegaskan bahwa Gubernur Jawa Barat mengarahkan seluruh kepala perangkat daerah untuk meningkatkan semangat dan kinerja, khususnya dalam perencanaan serta penyerapan anggaran ke depan. “Yang ditekankan adalah bagaimana APBD dirancang dengan baik, penyerapannya maksimal, dan Silpa dapat ditekan. Kita semua harus kembali bersemangat dan fokus pada kinerja,” pungkasnya.

(Red Irwan Hasiholan)

Dalam peluncuran tersebut, Ketua Umum Sakti Sofyan hadir sebagai narasumber utama dan menyampaikan kritik keras terhadap lemahnya sikap negara dalam melindungi buruh migran Indonesia, khususnya awak kapal niaga dan awak kapal perikanan yang hingga kini masih kerap diperlakukan di luar kerangka perlindungan negara.

“Awak kapal niaga dan awak kapal perikanan adalah buruh migran Indonesia. Mereka bukan tenaga kerja kelas dua. Negara harus tegas menghentikan pembangkangan yang selama ini membiarkan mereka terombang-ambing tanpa kepastian perlindungan,” tegas Sakti Sofyan.

Menurutnya, temuan Catahu SBMI 2025 menunjukkan bahwa praktik perdagangan orang, eksploitasi kerja, kekerasan, hingga penghilangan hak asasi masih terjadi secara sistemik dan terhubung dengan jaringan bisnis migrasi yang tidak berpihak pada keselamatan buruh migran, terlebih di tengah krisis iklim global yang memperburuk kerentanan mereka.

Dalam momentum Hari Buruh Migran Internasional ini, Sakti Sofyan menyampaikan tiga tuntutan utama kepada pemerintah:

1. Menghentikan pembangkangan kebijakan dengan menegaskan bahwa awak kapal niaga dan awak kapal perikanan adalah bagian utuh dari buruh migran Indonesia yang wajib dilindungi negara.
2. Segera merevisi Undang-Undang terkait KP2MI agar tidak lagi menyisakan celah hukum yang melemahkan perlindungan buruh migran, khususnya di sektor maritim.
3. Presiden harus turun tangan langsung menyelesaikan persoalan dualisme kewenangan yang selama ini menghambat perlindungan, serta memastikan perlindungan penuh (perlindungan satu pintu) bagi buruh migran berjalan jelas, tegas, dan berpihak pada korban.

Tanpa ketegasan Presiden dan keberanian pemerintah merombak sistem yang bermasalah, buruh migran akan terus menjadi korban. Negara tidak boleh absen,” ujar Sakti Sofyan.

SBMI menegaskan bahwa Catahu 2025 ini bukan sekadar laporan tahunan, melainkan peringatan keras bagi negara agar berhenti menormalisasi pelanggaran dan segera mengambil langkah nyata untuk menjamin keadilan, keselamatan, dan martabat buruh migran Indonesia.

Red Irwan

Haji Akbar bukan nama baru di dunia usaha. Usianya relatif muda, mapan secara ekonomi, dan dikenal sebagai pemilik PT Ewako Bangun Perkasa. Modal sosial dan finansial yang ia miliki menjadi kombinasi yang kerap menentukan dalam pertarungan politik elektoral, khususnya di dapil dengan karakter kompetisi tinggi seperti Petasia Bersaudara.

Menjelang tahun politik 2026 yang meski bukan tahun pemilu serentak, namun sarat dengan dinamika politik nasional dan daerah, nama Haji Akbar mulai menguat. Tahun 2026 sendiri akan diwarnai pembahasan intensif revisi Undang-Undang Pemilu, konsolidasi partai, hingga penguatan mesin politik menuju Pemilu 2029. Dalam konteks lokal, fase ini sering menjadi titik awal munculnya figur-figur baru yang siap menantang dominasi lama.

Dapil 1 Morowali Utara yang meliputi Kecamatan Petasia, Petasia Timur, dan Petasia Barat dikenal sebagai “arena berat”. Di dapil ini, politisi bukan hanya mengandalkan popularitas, tetapi juga kekuatan jaringan, finansial, serta basis pendukung yang solid. Tak heran jika dapil ini kerap disebut sebagai kandangnya para “petarung politik”.

Saat ini, sepuluh kursi DPRD Morowali Utara dari Dapil 1 diisi oleh nama-nama besar lintas partai: Golkar dengan tiga kursi, Hanura dua kursi, disusul NasDem, Gerindra, Demokrat, PKS, dan PKB masing-masing satu kursi.

Namun, dari analisa media, masuknya Haji Akbar berpotensi menggeser peta tersebut. Setidaknya, tiga kursi yang saat ini diisi oleh Demokrat, PKS, dan PKB dinilai berada pada posisi paling rawan jika PAN berhasil memaksimalkan figur Haji Akbar sebagai magnet suara baru.

Faktor pembeda Haji Akbar bukan semata statusnya sebagai ketua partai, tetapi kombinasi antara kekuatan finansial, jejaring bisnis, serta potensi basis pemilih baru yang selama ini belum sepenuhnya terafiliasi kuat dengan partai-partai lama. Jika dikelola dengan strategi yang tepat, PAN Morut bisa saja menjelma menjadi kuda hitam di dapil yang selama ini didominasi pemain lama.

Apakah kursi di Dapil 1 benar-benar akan bergeser? Waktu yang akan menjawab. Namun satu hal yang mulai terasa: kehadiran Haji Akbar telah membuat persaingan di Petasia Bersaudara kembali memanas, dan para incumbent tampaknya tak bisa lagi sepenuhnya berada di zona nyaman.

Sepanjang 2025, BPIP mencatat kemajuan signifikan dalam perumusan kebijakan strategis, penguatan pendidikan Pancasila, serta penggerakan partisipasi masyarakat. Upaya ini dilakukan untuk memastikan nilai-nilai Pancasila tidak berhenti pada tataran wacana, melainkan hadir dan dirasakan manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari.

Kepala BPIP, Yudian Wahyudi, menegaskan bahwa Pancasila harus dihidupi dalam praktik nyata.
“Pancasila tidak cukup dihafalkan. Ia harus menjadi jiwa dalam kebijakan negara, sistem pendidikan, dan perilaku sosial masyarakat. Di situlah kerja BPIP kami arahkan,” ujar Yudian.

Peta Jalan Pembinaan Ideologi Pancasila 2025–2029

Pada aspek kebijakan, BPIP menetapkan Peraturan BPIP Nomor 4 Tahun 2024 sebagai pijakan utama arah pembinaan ideologi Pancasila. Regulasi ini melahirkan Peta Jalan Pembinaan Ideologi Pancasila 2025–2029 yang disusun bersama 47 kementerian/lembaga serta 38 pemerintah provinsi.

Melalui peta jalan tersebut, dirancang sebanyak 1.049 aksi pembinaan ideologi Pancasila yang terstruktur, bertahap, dan berkelanjutan. Kebijakan ini juga menjadi instrumen strategis dalam mendukung Asta Cita Presiden, khususnya penguatan ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia.

“Dokumen ini adalah kompas bersama agar setiap kebijakan publik tidak keluar dari nilai luhur Pancasila,” tegas Yudian.

Ruang Digital Berbasis Nilai Pancasila

BPIP juga menyoroti tantangan besar di era digital. Tanpa pijakan nilai Pancasila, ruang digital berpotensi menjadi ladang subur bagi ujaran kebencian, polarisasi, dan disinformasi, terutama bagi generasi muda.

Isu tersebut mengemuka dalam Talkshow Refleksi Akhir Tahun 2025 BPIP bertema “Memperkokoh Ideologi Pancasila di Ruang Digital: Pancasila sebagai Landasan Ruang Aman dan Kreativitas Generasi Muda” yang digelar di Auditorium Sukarman, Perpustakaan Nasional RI, Jakarta, Senin (15/12). Acara ini dipandu oleh News Presenter KompasTV, Frisca Clarissa.

Ketua Komisi XIII DPR RI, Willy Aditya, menegaskan peran negara dalam memastikan ruang digital tetap beretika.
“Jika ruang digital dibiarkan tanpa nilai, yang tumbuh bukan kreativitas, melainkan kekerasan dan perpecahan. Negara harus hadir melalui kebijakan yang berpihak pada generasi muda,” ujarnya.

Dari perspektif anak muda, kreator konten Jovial Da Lopez menilai Pancasila sebagai panduan konkret dalam berkarya.
“Pancasila itu kompas. Tanpanya, konten mudah terjebak sensasi dan provokasi. Dengan Pancasila, ruang digital bisa aman sekaligus berdampak positif,” katanya.

Sementara itu, praktisi pendidikan sekaligus influencer, Husein Ali Rafsanjani, menekankan pentingnya penguatan karakter sejak dini.
“Anak-anak masuk ke ruang digital lebih cepat dari kesiapan karakternya. Pendidikan Pancasila harus hadir sebelum algoritma membentuk perilaku mereka,” ujarnya.

BPIP Dorong Kolaborasi Nasional

Wakil Kepala BPIP, Dr. Rima Agristina, S.H., S.E., M.M., menegaskan bahwa capaian BPIP sepanjang 2025 merupakan hasil kerja kolaboratif lintas sektor. Menurutnya, penguatan ideologi Pancasila membutuhkan keterlibatan aktif seluruh elemen bangsa.

“BPIP tidak bisa bekerja sendiri. Kami mendorong sinergi antara pemerintah, dunia pendidikan, komunitas, dan generasi muda agar Pancasila benar-benar menjadi nilai hidup, termasuk di ruang digital. Ketika Pancasila dipahami dan dipraktikkan bersama, kita sedang membangun masa depan Indonesia yang berkarakter, inklusif, dan berkeadaban,” tutur Rima.

Talkshow Refleksi Akhir Tahun 2025 ini disiarkan langsung melalui kanal YouTube resmi BPIP sebagai wujud keterbukaan informasi publik. BPIP menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat kolaborasi nasional demi menghadirkan ruang digital yang aman, kreatif, dan berlandaskan nilai-nilai Pancasila.

Red Irwan

Kegiatan refleksi tersebut menjadi ruang evaluasi bersama atas perjalanan bangsa sepanjang tahun 2025, sekaligus forum dialog untuk merumuskan langkah strategis ke depan dalam menghadapi tantangan kebangsaan. Berbagai isu krusial, mulai dari polarisasi sosial, maraknya disinformasi, hingga menguatnya narasi yang berpotensi memecah belah persatuan, menjadi perhatian utama dalam forum tersebut.

Willy Aditya yang juga Anggota DPR RI Periode 2024–2029 dari Daerah Pemilihan Jawa Timur XI menekankan bahwa penguatan ideologi Pancasila tidak bisa dibebankan kepada satu lembaga semata. Menurutnya, dibutuhkan sinergi lintas kementerian dan lembaga, lintas sektor, serta partisipasi aktif masyarakat sipil agar nilai-nilai Pancasila benar-benar hadir dalam kebijakan publik dan kehidupan sehari-hari.

Dalam kapasitasnya sebagai narasumber, Willy menyoroti peran strategis Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) sebagai garda terdepan dalam menjaga dan mengarusutamakan nilai-nilai Pancasila di tengah derasnya tantangan global dan dinamika sosial politik nasional.

“Apa yang sudah dirintis dan dimulai oleh BPIP adalah pekerjaan besar. Ini bukan kerja satu institusi, melainkan kerja lintas kementerian, lintas sektor, dan membutuhkan kolaborasi kuat dari seluruh elemen bangsa. Kita harus berjalan bergandengan tangan,” ujar Willy.

Ia juga menilai bahwa BPIP memiliki peran penting dalam menghadirkan narasi tandingan terhadap berbagai upaya yang berpotensi memecah belah persatuan bangsa, termasuk maraknya hoaks dan disinformasi di ruang publik.

“BPIP harus hadir untuk membangun narasi konter terhadap upaya-upaya yang memecah belah persatuan nasional, sekaligus membantu mereduksi konsumsi hoaks yang semakin masif,” tegasnya.

Lebih lanjut, Willy Aditya mengemukakan gagasan agar BPIP dapat berperan sebagai **auditor ideologis kebijakan publik**, yakni memastikan setiap kebijakan yang dihasilkan pemerintah selaras dengan nilai-nilai luhur Pancasila.

“Sering kali kebijakan lahir karena euforia tuntutan publik, tekanan media, atau emosi sesaat. Padahal belum tentu itu sejalan dengan nilai-nilai Pancasila. Di sinilah BPIP penting untuk menilai apakah sebuah kebijakan benar-benar memiliki napas Pancasila atau justru bertentangan dengan jati diri republik ini,” jelasnya.

Willy menegaskan bahwa keberadaan BPIP harus terus diperkuat agar tidak hanya menjadi simbol ideologi negara, melainkan benar-benar menjadi benteng utama Pancasila yang membimbing arah kebijakan dan praktik bernegara.

“BPIP harus menjadi benteng utama Pancasila, memastikan nilai-nilai dasar bangsa tetap hidup, relevan, dan menjadi pedoman di tengah perubahan zaman,” pungkasnya.

Melalui kegiatan Refleksi Akhir Tahun 2025 ini, para peserta berharap tercipta konsolidasi nasional yang semakin kuat untuk meneguhkan Pancasila sebagai fondasi persatuan, keadilan, dan keberlanjutan kehidupan berbangsa dan bernegara.

(Red Irwan)

Hal itu disampaikan Ketua Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG) Morowali Utara, Yasin Machmud, pada Selasa (16/12/2025). Ia menegaskan bahwa hingga menjelang Musda, dukungan kader dan pemilik suara di internal partai mengarah pada satu figur.

“Menjelang Musda Partai Golkar Morut mengerucut satu nama, yakni Warda Dg Mamala. Bahkan diperkirakan akan berlangsung secara aklamasi,” ujar Yasin.

Menurut Yasin, menguatnya nama Warda Dg Mamala mencerminkan soliditas kader Golkar Morut yang menginginkan kesinambungan kepemimpinan dan penguatan peran partai di daerah. Ia menilai figur tersebut dinilai mampu merangkul semua elemen partai serta membawa Golkar semakin kompetitif ke depan.

Musda ini sendiri akan menjadi momentum penting bagi Partai Golkar Morowali Utara dalam menentukan Ketua DPD II untuk masa jabatan 2025–2030, sekaligus merumuskan arah strategi partai menghadapi agenda politik ke depan.

Dengan mengerucutnya satu nama, Musda Golkar Morut diprediksi berlangsung kondusif dan penuh semangat kebersamaan, menegaskan komitmen partai berlambang beringin itu untuk terus solid dan berkontribusi bagi pembangunan daerah.*

Ketua KI Pusat, Donny Yoesgiantoro, menegaskan bahwa IKIP tidak sekadar menyajikan angka statistik, melainkan merupakan wujud pertanggungjawaban negara terhadap pelaksanaan prinsip keterbukaan informasi. Menurutnya, keterbukaan informasi merupakan fondasi utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

“IKIP 2025 menjadi instrumen evaluasi sekaligus pendorong perbaikan kebijakan keterbukaan informasi di seluruh tingkatan pemerintahan. Ini adalah bagian dari upaya membangun kepercayaan publik,” ujar Donny dalam sambutannya.

Ia menjelaskan, IKIP 2025 telah ditetapkan sebagai bagian dari Program Prioritas Nasional yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029. Penetapan tersebut menunjukkan bahwa keterbukaan informasi publik telah menjadi agenda strategis pembangunan nasional, bukan lagi isu sektoral.

IKIP 2025 disusun dengan mengukur tiga pilar utama, yakni kewajiban badan publik dalam menyediakan informasi (obligation to tell), pemahaman dan persepsi masyarakat terhadap hak atas informasi (right to know), serta jaminan akses publik terhadap informasi (access to information). Ketiga pilar tersebut dianalisis melalui dimensi politik, ekonomi, dan hukum dengan indikator-indikator terukur.

Sementara itu, Komisioner KI Pusat Bidang Strategi dan Riset, Rospita Vici Paulyn, menyampaikan bahwa IKIP 2025 dirancang untuk memotret kondisi keterbukaan informasi secara objektif dan berbasis data. Selain menilai capaian, indeks ini juga mengidentifikasi berbagai tantangan yang masih dihadapi badan publik.

“Rekomendasi kebijakan yang dihasilkan dari IKIP 2025 diharapkan menjadi rujukan bagi pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan dalam memperkuat implementasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik secara berkelanjutan,” jelas Rospita.

Penyusunan IKIP 2025 melibatkan berbagai unsur, mulai dari Expert Council, forum diskusi kelompok terarah (FGD) di 34 provinsi, hingga National Assessment Council. Pelibatan multipihak ini dilakukan untuk memastikan proses penilaian berlangsung komprehensif, objektif, dan kredibel.

Dalam kesempatan yang sama, KI Pusat juga memaparkan hasil Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2025. Hasilnya, masih ditemukan banyak badan publik yang belum memenuhi standar layanan informasi. Dari 387 badan publik yang menjadi peserta Monev, tercatat 121 badan publik masuk kategori Tidak Informatif dan 34 badan publik berkualifikasi Kurang Informatif.

Selain itu, KI Pusat menyoroti masih adanya badan publik yang tidak kooperatif karena tidak melakukan registrasi atau tidak mengisi Self Assessment Questionnaire (SAQ), yang merupakan instrumen utama dalam penilaian Monev.

Donny menegaskan, hasil Monev tersebut harus menjadi perhatian serius bagi pimpinan badan publik. “Ketidakpatuhan dalam keterbukaan informasi menunjukkan lemahnya komitmen pimpinan dalam menjalankan mandat undang-undang dan menjamin hak masyarakat atas informasi,” tegasnya.

Berdasarkan Surat Keputusan KI Pusat Nomor 11/KEP/KIP/XII/2025, sejumlah kementerian masuk kategori Tidak Informatif, di antaranya Kementerian Hak Asasi Manusia, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, serta Kementerian Haji dan Umrah.

Pada kategori lembaga negara dan lembaga pemerintah nonkementerian, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Tentara Nasional Indonesia, Otorita Ibu Kota Nusantara, serta Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal juga tercatat tidak informatif. Sementara pada tingkat pemerintah provinsi, Pemerintah Provinsi Gorontalo dinilai Tidak Informatif, sedangkan Papua Barat Daya, Papua Pegunungan, Papua Selatan, dan Sulawesi Utara dinyatakan tidak kooperatif.

Di sektor BUMN, sejumlah perusahaan pelat merah seperti PT Industri Kapal Indonesia (Persero), PT Produksi Film Negara (Persero), hingga PT Djakarta Lloyd (Persero) masuk kategori Tidak Informatif. Tak hanya itu, sebanyak 68 perguruan tinggi negeri juga tercatat belum memenuhi standar keterbukaan informasi.

Komisioner KI Pusat Bidang Hubungan Kelembagaan dan Tata Kelola menegaskan bahwa Monev bukan sekadar penilaian administratif. “Monitoring dan evaluasi merupakan cermin nyata komitmen badan publik dalam membangun transparansi dan akuntabilitas kepada masyarakat,” ujarnya.

Melalui peluncuran IKIP 2025 dan hasil Monev tersebut, KI Pusat berharap seluruh badan publik dapat menjadikan keterbukaan informasi sebagai prioritas, guna mewujudkan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif.

(Red Irwan)

Jakarta — Program Makan Bergizi Gratis (MBG) terus menunjukkan perannya sebagai salah satu kebijakan strategis nasional yang berdampak luas. Hal tersebut mengemuka dalam Diskusi Publik Nasional bertajuk “Satu Tahun MBG & Peran Polri di SPPG” yang digelar pada Senin (15/12/2025) di Hotel 88 Fatmawati, Jakarta. Forum ini menjadi wadah evaluasi sekaligus refleksi atas pelaksanaan MBG selama satu tahun terakhir, dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan lintas sektor.

Diskusi tersebut menyoroti pentingnya sinergi antara pemerintah, aparat keamanan, dan masyarakat dalam memastikan program MBG berjalan optimal, berkelanjutan, serta memenuhi standar kualitas dan keamanan. Para narasumber sepakat bahwa keberhasilan MBG tidak hanya ditentukan oleh kebijakan pusat, tetapi juga oleh penguatan sistem pengawasan dan tata kelola di tingkat pelaksana.

Dalam konteks itu, peran Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dinilai krusial, khususnya dalam mendukung pengamanan dan pengawasan di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Polri diposisikan tidak semata sebagai penegak hukum, melainkan mitra strategis dalam pencegahan, pembinaan, serta penguatan sistem pengawasan terpadu di lapangan.

Salah satu narasumber, Abednego Panjaitan, S.H., menilai program MBG telah memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan nasional. Menurutnya, selama satu tahun pelaksanaan, MBG tidak hanya menyasar peningkatan gizi anak-anak Indonesia, tetapi juga menjadi katalisator pertumbuhan ekonomi masyarakat.

“Program ini memiliki dampak berlapis. Selain lebih dari satu miliar porsi makanan bergizi yang telah disalurkan, MBG juga menciptakan peluang kerja baru dalam skala besar,” ujar Abednego.

Ia menjelaskan, rencana pembangunan sekitar 32 ribu SPPG dengan rata-rata kebutuhan 50 tenaga kerja per unit berpotensi menyerap hingga 1,6 juta tenaga kerja. Hal ini, kata dia, menegaskan bahwa MBG bukan sekadar program bantuan sosial, melainkan instrumen nyata pemerataan ekonomi nasional.

Lebih lanjut, Abednego menambahkan bahwa keberadaan SPPG turut mendorong penguatan sektor pertanian dan pemanfaatan lahan tidur. Hasil panen petani lokal dapat diserap langsung oleh dapur-dapur SPPG, sehingga menumbuhkan gairah bertani sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional menuju swasembada.

Ia juga menyoroti tingginya partisipasi masyarakat dalam pembangunan dapur SPPG. Hingga kini, sekitar 18 ribu SPPG diketahui dibangun secara swadaya oleh masyarakat, tanpa pembiayaan pembangunan dari negara. Pemerintah, kata dia, hanya melakukan pembayaran atas makanan yang telah diproduksi dan disalurkan.

“Ini menunjukkan adanya kepercayaan publik yang sangat besar. Kolaborasi antara negara dan masyarakat dalam membangun SPPG adalah bukti nyata dukungan rakyat terhadap program MBG,” tegasnya.

Terkait berbagai kendala teknis yang sempat muncul, Abednego mengingatkan agar evaluasi dilakukan secara objektif dan konstruktif. Ia menilai penguatan regulasi, tata kelola, serta sistem pengawasan di tingkat dapur menjadi kunci agar pelaksanaan MBG semakin solid ke depan.

“Program sebesar MBG tentu membutuhkan penyempurnaan. Evaluasi harus dijadikan bahan perbaikan, bukan alat untuk meruntuhkan kepercayaan publik,” katanya.

Menutup pemaparannya, Abednego menyampaikan harapan agar program MBG dapat terus dilanjutkan dan diperkuat sebagai fondasi pembangunan sumber daya manusia Indonesia. Ia juga mendoakan agar Presiden Prabowo Subianto senantiasa diberikan kesehatan dan kekuatan dalam mengawal program strategis tersebut.

“MBG bukan hanya tentang pemenuhan gizi, tetapi tentang masa depan bangsa—mencetak generasi yang sehat, cerdas, dan berdaya secara ekonomi,” pungkasnya.

(Red Irwan)

Jakarta, MediaPatriot.co.id — Ketua Umum Cerdas Waspada Investasi Global (CWIG), Henry Hosang, menghadiri Diskusi Publik Nasional bertajuk “Satu Tahun MBG & Peran Polri di SPPG” yang berlangsung pada Senin (15/12/2025) di Hotel 88, Jakarta Selatan. Kegiatan ini menjadi forum refleksi sekaligus evaluasi terhadap pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai salah satu program strategis nasional.

Dalam pemaparannya, Henry Hosang menilai bahwa program MBG memiliki visi besar dalam meningkatkan kualitas gizi anak-anak Indonesia. Namun demikian, ia menegaskan perlunya pembenahan sistem secara menyeluruh agar pelaksanaan program tersebut benar-benar berjalan optimal dan tepat sasaran.

Henry menyoroti masih adanya sejumlah persoalan teknis di lapangan yang harus segera ditangani secara serius dan kolaboratif. Menurutnya, penguatan sistem pengawasan menjadi kunci utama untuk mencegah kejadian yang tidak diharapkan, termasuk persoalan keamanan pangan.

“Ke depan, sistem MBG harus jauh lebih baik. Hal-hal yang saat ini masih terjadi, seperti kasus keracunan dan kendala teknis lainnya, harus menjadi evaluasi bersama. Sistemnya perlu diperbaiki dan ditata agar lebih rapi dan aman,” ujar Henry Hosang.

Ia menegaskan bahwa MBG merupakan program unggulan Presiden Prabowo Subianto yang dirancang sebagai investasi jangka panjang bagi pembangunan sumber daya manusia Indonesia. Oleh karena itu, keberhasilan program ini tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi membutuhkan keterlibatan seluruh elemen bangsa.

“Program MBG ini memiliki tujuan yang sangat mulia bagi masa depan anak-anak Indonesia. Dengan harapan besar tersebut, semua pihak harus terlibat aktif agar pelaksanaannya aman, efektif, dan berkelanjutan,” tambahnya.

Henry Hosang juga memberikan apresiasi terhadap peran Polri yang dinilai turut berkontribusi dalam menjaga keamanan dan pengawasan pelaksanaan MBG, khususnya di tingkat daerah dan satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG). Ia mendorong terbangunnya sinergi yang kuat antara pemerintah, aparat keamanan, dunia usaha, serta masyarakat sipil.

Melalui diskusi publik ini, para peserta berharap dapat melahirkan rekomendasi konstruktif untuk penyempurnaan kebijakan dan sistem pelaksanaan MBG. Dengan demikian, cita-cita besar mencetak generasi Indonesia yang sehat, cerdas, dan berdaya saing tinggi dapat terwujud secara nyata.

(Red Irwan)

Islah menegaskan bahwa Polri merupakan entitas sipil yang dalam sistem demokrasi harus berada langsung di bawah kendali presiden. Hal ini berbeda dengan Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang berada di bawah Kementerian Pertahanan karena karakter tugasnya sebagai pasukan perang.

“Polisi itu entitas sipil dan dalam negara demokrasi berlaku supremasi sipil. Kalau Polri ditempatkan di bawah kementerian, maka akan ada jenjang birokrasi berlapis yang harus dilewati, baik dalam pelaporan kepada presiden maupun dalam pemberian perintah strategis,” kata Islah.

Menurutnya, keberadaan lapisan tambahan berupa kementerian akan menjadi hambatan serius ketika negara membutuhkan keputusan cepat terkait persoalan keamanan.

Polri, kata dia, memiliki peran yang melekat dalam kehidupan sehari-hari masyarakat, terutama dalam penegakan hukum dan pemeliharaan keamanan dan ketertiban.

“Dalam kondisi genting, presiden harus bisa memberikan perintah langsung kepada Kapolri. Kalau harus melalui menteri, itu menjadi obstacle utama dalam penanganan keamanan negara,” ujarnya.

Islah menjelaskan, perbedaan mendasar antara Polri dan TNI terletak pada fungsi dan struktur komando. TNI memiliki panglima dan tugas utama sebagai pasukan perang sehingga mekanisme komando berjenjang masih relevan. Sementara Polri tidak memiliki panglima dan dituntut aktif setiap hari di tengah masyarakat.

“Karena itu, idealnya Polri tetap berada langsung di bawah presiden, termasuk dalam hal garis komando dan penganggaran,” kata Islah.

Namun demikian, Islah menilai ada aspek tata kelola Polri yang masih bisa diperbaiki. Salah satunya terkait mekanisme pengangkatan Kapolri. Ia mengusulkan agar presiden dapat menunjuk Kapolri secara langsung tanpa melalui uji kelayakan dan kepatutan di DPR.

“Tujuannya untuk menghindari relasi dan ketergantungan politik dengan partai-partai di Senayan. Kapolri seharusnya tidak terikat kepentingan politik,” ujarnya.

Lebih lanjut, Islah menekankan pentingnya masyarakat sipil untuk menguatkan Polri sebagai institusi penegak hukum. Menurutnya, Polri adalah bagian dari kekuatan sipil karena tunduk pada hukum sipil, bukan hukum militer.

“Kalau polisi melakukan tindak pidana, dia diproses dengan hukum sipil. Ini yang membedakan dengan tentara,” kata Islah.

Ia menilai hubungan saling menguatkan antara masyarakat sipil dan Polri merupakan pilar penting dalam negara demokrasi. Meski mengakui adanya oknum anggota Polri yang melakukan pelanggaran, Islah menegaskan hal tersebut tidak boleh mengaburkan peran ideal Polri sebagai institusi.

“Kita tidak berbicara soal perilaku individu, tapi tentang ideal sebuah organisasi bernama Kepolisian Republik Indonesia. Menguatkan Polri sebagai institusi adalah bagian dari memperkuat demokrasi,” pungkasnya.**

Red Irwan

Kota Bekasi, MediaPatriot.co.id – Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kota Bekasi terus memperkuat langkah strategisnya melalui program kaderisasi generasi muda sebagai persiapan menghadapi Pilkada dan Pemilu mendatang. Kegiatan ini menjadi bagian penting dalam membangun kekuatan partai yang berkelanjutan dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Anggota DPR RI dari Fraksi PKB, Sujatmiko, menyampaikan apresiasi atas semangat dan antusiasme kader muda yang mengikuti proses kaderisasi tersebut. Menurutnya, generasi muda memiliki peran sentral dalam menentukan arah dan masa depan politik Indonesia, khususnya di tingkat daerah.

“Kaderisasi ini bukan hanya menyiapkan kemenangan politik, tetapi juga mencetak kader yang memiliki integritas, pemahaman ideologi, dan kepedulian sosial yang kuat. Kader muda PKB harus hadir sebagai agen perubahan yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara nyata,” ujar Sujatmiko.

Ia menegaskan bahwa PKB secara konsisten memberikan ruang dan kesempatan luas bagi anak-anak muda untuk terlibat aktif dalam politik yang sehat dan produktif. Dengan pembekalan yang tepat, kader muda diharapkan mampu menjadi ujung tombak partai dalam memperjuangkan aspirasi rakyat.

“Kami ingin kader PKB tidak hanya kuat secara struktur, tetapi juga matang secara pemikiran dan berani turun langsung ke masyarakat. Dari sinilah kepercayaan publik akan tumbuh dan kemenangan politik bisa diraih,” tambahnya.

Sujatmiko optimistis, melalui kaderisasi yang berkelanjutan dan terarah, PKB Kota Bekasi akan mampu melahirkan pemimpin-pemimpin muda yang berkompeten serta membawa kontribusi positif bagi pembangunan daerah dan nasional.

(Red Irwan)

Acara dihadiri sekitar 400 peserta dari berbagai daerah. Selain perayaan HUT, kegiatan juga dirangkaikan dengan seminar nasional, pelantikan pengurus pusat, serta pembacaan ikrar kesetiaan dan kesiapan menjadi bagian dari struktur organisasi GAN.

Peringatan setahun berdirinya GAN memuat tiga tujuan utama. Pertama, meneguhkan kembali tujuan pendirian organisasi, visi-misi, serta karakter gerakan. Kedua, memperkuat konsolidasi internal demi mempererat solidaritas anggota. Ketiga, mendorong konsolidasi eksternal agar GAN semakin dikenal luas dan dapat bersinergi dengan pemerintah, swasta, serta berbagai elemen masyarakat.

Seluruh rangkaian kegiatan ini menjadi langkah nyata GAN dalam menjalankan fungsi organisasi sekaligus mendukung agenda pembangunan nasional menuju Indonesia Emas 2045.

Ketua Panitia sekaligus Koordinator GAN, Ali Husni, membuka acara dengan menyampaikan laporan kegiatan serta ucapan terima kasih kepada para tokoh yang hadir. Ia memberikan penghormatan kepada seluruh jajaran pejabat dan tamu undangan yang telah meluangkan waktu untuk hadir mendukung perjalanan GAN di usia pertamanya.

Wakil Ketua Umum Garuda Astacita Nusantara, Ronaldy Dhubian, menyampaikan apresiasi terhadap semangat para peserta yang hadir. Ia menegaskan bahwa HUT pertama ini menjadi momentum penting bagi GAN untuk memperkuat langkah organisasi ke depan.

“GAN hadir sebagai wadah yang mendorong kolaborasi dan kontribusi nyata bagi masa depan bangsa. Melalui konsolidasi yang kuat dan komitmen bersama, kami siap memberikan sumbangsih terbaik untuk mendukung kepemimpinan nasional dan mewujudkan Indonesia Emas 2045,” ujar Ronaldy.

Ia menambahkan bahwa semangat persatuan yang tercermin dalam acara tersebut merupakan modal penting untuk membangun organisasi yang solid, progresif, dan bermanfaat bagi masyarakat luas.

(Red Irwan)

Jakarta, MediaPatriot.co.id — Fakultas Islam Nusantara (FIN) Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia (UNUSIA) resmi meluncurkan Center for Sino Nusantara Studies (CSNS) bersamaan dengan penerbitan Special Issue Jurnal Islam Nusantara, Kamis (10/12/2025). Acara yang digelar di Aula Lantai 4 Kampus UNUSIA ini dihadiri akademisi, peneliti, mahasiswa lintas kampus, serta tokoh komunitas Tionghoa Muslim.

Peluncuran CSNS menjadi tonggak baru bagi UNUSIA dalam memperluas kajian historis, budaya, hingga hubungan intelektual antara Nusantara dan Tiongkok. Kehadiran berbagai narasumber seperti Dr. Saeful Hakam, MA., Prof. Dr. Sumanto Al Qurtuby, dan Prof. Kathy Foley memperkaya diskusi mengenai interaksi panjang dua peradaban tersebut.

Keynote speaker Zamzuba Arifath Chalisah, S.I.Kom., M.P.A., juga memberikan penekanan penting pada perlunya kolaborasi riset internasional yang lebih progresif.

Dekan FIN: “Dua Peluncuran Penting dan Dukungan yang Luar Biasa”

Dekan Fakultas Islam Nusantara, Dr. Ahmad Su’adi, MA.Hum., menyampaikan bahwa kegiatan hari ini menghadirkan dua momentum penting.
“Acara hari ini ada dua peluncuran, yaitu Special Issue Jurnal Islam Nusantara dan pusat studi CSNS. Banyak sekali yang hadir dan memberikan support, mulai dari mahasiswa universitas lain, tokoh kelompok Tionghoa seperti PITI, hingga para aktivis,” ujarnya.

Ia menjelaskan bahwa FIN telah menjalin kerja sama dengan berbagai universitas dalam pengembangan bahasa Mandarin, pelatihan, hingga program pengabdian masyarakat.
“Diharapkan acara ini mendorong penguatan kerja sama dengan China. China saat ini menjadi salah satu kekuatan ekonomi, pengetahuan, dan teknologi sehingga kita bisa belajar untuk berkompetisi di tingkat global,” tambahnya.

Plt. Rektor UNUSIA: “Hari Ini Lompatan Besar bagi UNUSIA”

Plt. Rektor UNUSIA, dr. Syahrial Syarif, MPH., Ph.D., menyampaikan apresiasi mendalam kepada seluruh pihak yang hadir.
“Terima kasih telah hadir di UNUSIA yang sederhana ini. Kami berharap UNUSIA dapat membangun gedung yang lebih layak. Saat ini kami memang memiliki gedung di Kampus Parung, dan kami berharap perkembangan ini terus berlanjut,” ujarnya.

Ia juga mengungkapkan bahwa pembentukan CSNS merupakan realisasi dari pembicaraan panjang antara UNUSIA dan Dr. Cand. Li Fang.
“Mr. Li Fang pernah memberikan dukungan untuk penyelenggaraan kursus bahasa Mandarin bagi para dosen UNUSIA. Hari ini menunjukkan lompatan besar sehingga CSNS dapat berdiri. Fakultas Islam Nusantara adalah Center of Excellent di Indonesia. UNUSIA merupakan kampus yang berada langsung di bawah PBNU,” jelasnya.

Lebih jauh, ia menegaskan bahwa CSNS akan menjadi payung besar dalam pengembangan riset dan pertukaran budaya.
“Ini merupakan langkah maju bagi pengembangan Fakultas Islam Nusantara. Tidak hanya dalam pengajaran bahasa Mandarin tetapi juga pertukaran budaya. Indonesia dan China memiliki sejarah panjang sejak abad ke-14, saat Ceng Ho datang ke Nusantara dan memberikan dampak luar biasa,” tambahnya.

Penguatan Riset dan Diplomasi Budaya

Acara yang dipandu moderator Wahyu Harun Basir, MA., Ph.D., ini juga disiarkan melalui Zoom Meeting untuk menjangkau lebih banyak peserta. Dengan hadirnya CSNS, UNUSIA berharap dapat memperluas kontribusi akademik dalam dialog antarbudaya sekaligus memperkuat posisi Indonesia di tengah dinamika global.

Peluncuran CSNS menegaskan komitmen UNUSIA sebagai pusat kajian Islam Nusantara yang inklusif, futuristik, dan terbuka terhadap kerja sama internasional—khususnya dengan Tiongkok yang memiliki akar sejarah mendalam dalam peradaban Nusantara.

(Red Irwan)

Menurut Binton, tahun 2025 memang penuh tantangan — dari polarisasi politik hingga ketidakpastian ekonomi dan kepercayaan publik yang terguncang — namun diskusi terbuka seperti ini memberi harapan baru. Dengan melibatkan akademisi, pemangku kebijakan, dan aktivis, forum menunjukkan bahwa perubahan nyata bisa dilahirkan lewat kolaborasi.

Binton menegaskan bahwa di tingkat daerah seperti Depok, semangat forum nasional itu harus diresapi dan diaktualisasikan. Ia menegaskan komitmennya bersama DPRD untuk mendorong kebijakan lokal yang mengedepankan transparansi anggaran, keadilan sosial, dan pemberdayaan ekonomi rakyat — terutama melalui digitalisasi ekonomi lokal dan penguatan UMKM.

Lebih jauh, ia mengajak semua pihak — masyarakat, pemerintah daerah, partai politik, akademisi — untuk menjaga momentum ini agar menjadi pijakan menuju Indonesia yang adil, makmur, dan demokratis. “Saya optimis, dengan sikap kritis yang membangun dan semangat kebersamaan, kita bisa menjadikan 2026 sebagai titik loncatan baru bagi perbaikan di semua sektor,” tuturnya.

Dengan demikian, menurut Binton, forum refleksi itu bukan sekadar evaluasi, tetapi awal dari langkah nyata — suatu semangat kolektif untuk reformasi yang lebih dalam dan berkelanjutan.

(Red Irwan)

Rangkaian kegiatan yang disuguhkan antara lain talkshow inspiratif, creative market untuk mendukung pelaku UMKM lokal, cek kesehatan gratis, penampilan musik, serta santunan sebagai wujud kepedulian sosial kepada sesama.

Ketua Umum RAMA, Iqnal Shalat Sukma Wibowo, mengatakan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk penghormatan terhadap jasa para pahlawan bangsa. “Kami ingin mengenang semangat perjuangan pahlawan. Namun pahlawan di masa kini adalah mereka yang mampu memanfaatkan teknologi, berinovasi, dan memberi kontribusi nyata bagi masyarakat,” ujarnya.

Acara ini turut dihadiri sejumlah pejabat pemerintah, antara lain Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Dr. Fajar Riza Ul Haq, M.A, Wakil Menteri UMKM Helvi Yuni Moraza, serta perwakilan dari Kesbangpol DKI Jakarta, Dinas UMKM, dan Dinas Kesehatan.

Dalam pesannya, Iqnal menegaskan bahwa konsep Heroes’ Legacy ingin menanamkan nilai kepahlawanan yang relevan dengan generasi muda masa kini. Ia berharap anak-anak muda berani berbicara, berbuat, dan menghadirkan inovasi positif tanpa merusak persatuan bangsa.

“Marwah pahlawan harus tetap mengalir dalam diri generasi muda. Kita ingin mereka hadir sebagai pribadi yang baik, menguatkan solidaritas dan bukan memecah belah,” tegasnya.

Ke depan, RAMA berkomitmen untuk selalu hadir dalam momentum hari-hari besar nasional seperti Hari Pahlawan, Hari Kartini, dan Hari Pendidikan Nasional. “Hari-hari besar adalah momen sakral bangsa. RAMA akan terus berkontribusi melalui kegiatan yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat,” pungkas Iqnal.

(Red Irwan)

Kota Bekasi, MediaPatriot.co.id — 2 Desember 2025. Menyambut pergantian tahun 2026, DEEP Indonesia berkolaborasi dengan Rumah Perubahan menyelenggarakan forum refleksi nasional bertajuk “Evaluasi dan Refleksi Akhir Tahun: Lanskap Politik Demokrasi, Hukum HAM, Pemberantasan Korupsi, Pendidikan, dan Ekonomi.” Forum tersebut menjadi wadah para pemikir bangsa untuk menakar perjalanan Indonesia sepanjang tahun 2025, sekaligus merumuskan strategi menghadapi tantangan di masa depan.

Acara yang digelar di Kota Bekasi itu menghadirkan Direktur DEEP Indonesia, Neni Nurhayati, M.Ikom., Founder Rumah Perubahan Prof. Rhenald Kasali, Ph.D., Bupati Lamongan Dr. H. Yuhronur Efendi, MBA., M.Ek., Anggota Komisi I DPR RI H. Oleh Saleh, S.H., politisi PDIP Andi Wijayanto, Ph.D., Sekretaris Jenderal PKS Muhammad Kholid, S.E., M.Si., serta Sekjen Partai Golkar Muhammad Sarmuji, S.E., M.Si. Hadir pula para pemimpin muda yang aktif mengawal agenda reformasi di berbagai sektor.

Momentum untuk Menata Arah Bangsa

Dalam sambutan pembuka, Neni Nurhayati menggarisbawahi bahwa pergantian tahun harus menjadi fase evaluatif yang jujur dan konstruktif. Bukan sekadar perayaan, melainkan momen untuk menilai perjalanan bangsa secara menyeluruh.

“Kita perlu membaca kembali peta demokrasi, hukum, HAM, pendidikan hingga ekonomi kita. Bukan hanya untuk mengkritik, tetapi membangun optimisme akan masa depan yang lebih baik,” ujar Neni.

Para narasumber sepakat bahwa sepanjang 2025, demokrasi Indonesia masih berhadapan dengan tantangan serius. Polarisasi politik yang belum sepenuhnya mereda dan melemahnya mekanisme pengawasan kekuasaan kembali menjadi sorotan publik.

Forum menegaskan urgensi penguatan:

• institusi demokrasi dan transparansi kebijakan publik,
• perlindungan hak asasi manusia,
• supremasi hukum tanpa diskriminasi,
• serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam agenda kenegaraan.

Korupsi, Ancaman Tak Kunjung Usai

Diskusi juga menyorot tren pemberantasan korupsi yang dinilai mengalami stagnasi. Neni menegaskan bahwa pemberantasan korupsi harus dilakukan lebih progresif dan berkelanjutan.

“Korupsi tidak boleh lagi ditanggapi secara reaktif. Kita butuh sistem pencegahan yang kokoh dan pemanfaatan teknologi agar upaya antikorupsi semakin efektif,” tegasnya.

Gerakan antikorupsi sejak dini menjadi penekanan utama, dengan melibatkan dunia pendidikan, organisasi masyarakat sipil, dan sektor pemerintah.

Pembaruan Pendidikan dan Ekonomi Hijau

Pada bidang pendidikan, ketimpangan kualitas antarwilayah serta kebutuhan transformasi kurikulum dianggap masih menjadi pekerjaan besar yang belum selesai. Peningkatan kapasitas tenaga pendidik menjadi perhatian penting untuk menjawab kebutuhan era digital.

Sementara itu, sektor ekonomi dibahas dari sisi tantangan pemulihan pasca perlambatan global. Dorongan terhadap inovasi, digitalisasi UMKM, serta percepatan ekonomi hijau dinilai menjadi kunci daya tahan ekonomi nasional dalam kompetisi global.

Seruan Bergerak Bersama Menyongsong 2026

Menutup forum, Neni Nurhayati mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk mengubah refleksi menjadi langkah nyata.

“Indonesia harus menatap masa depan dengan keberanian. Kita tidak boleh hanya beradaptasi, tetapi harus melompat menuju sistem yang lebih adil, transparan, dan manusiawi,” ungkapnya.

Forum ini diharapkan menjadi sumber masukan strategis yang nantinya akan dikompilasikan dalam rekomendasi kebijakan untuk pemerintah pusat hingga daerah.

Dengan semangat kolaborasi, para peserta optimistis bahwa tahun 2026 akan menjadi momentum percepatan reformasi dan penguatan tata kelola bangsa demi Indonesia yang lebih maju.

(Red Irwan)

Jakarta – Aktivis Gerakan Mahasiswa Jakarta, M. Irwan, mengimbau agar aksi damai memperingati Hari HAM Sedunia pada 10 Desember 2025 nanti, dilakukan dengan cara yang terdidik dan bijaksana.

Ia menyoroti aksi demonstrasi mahasiswa dan pelajar beberapa bulan lalu yang diwarnai tindakan brutal, perusakan fasilitas umum, dan gangguan terhadap pengguna jalan. Demonstrasi yang merugikan masyarakat tersebut, menurutnya, cenderung menuai kritik dan tidak mendapat simpati publik.

“Tindakan sebagai wujud penyampaian aspirasi ini sebetulnya telah dijamin oleh Undang-Undang. Namun sangat disayangkan, masih ada saja oknum yang memanfaatkan hal ini guna membuatnya semakin keruh,” ujar M. Irwan.

Ia menegaskan bahwa oknum-oknum yang memicu kericuhan harus ditindak tegas. Perusakan fasilitas publik hingga potensi jatuhnya korban akibat bentrokan dengan aparat keamanan merupakan risiko yang harus dicegah.

“Bukan hanya fasilitas publik yang di rusak, namun lebih parah lagi akan ada korban jiwa akibat bentrok dengan aparat keamanan,” tegasnya.

Menurut Irwan, tidak bijak menyalahkan satu pihak secara sepihak. Mahasiswa dan pelajar hanya ingin menyampaikan aspirasi, sementara aparat bertugas mengawal jalannya aksi agar tetap tertib.

Namun ia mengingatkan adanya kemungkinan pihak ketiga, seperti oknum penyusup atau kelompok anarko, yang memprovokasi dan memecah belah kedua belah pihak. Kelompok inilah yang kerap bertindak beringas dan merusak fasilitas sehingga meninggalkan situasi panas bagi mahasiswa maupun aparat.

Ia menekankan pentingnya cara berpikir yang jernih dalam menyampaikan pendapat. Esensi penyampaian suara dapat dilakukan secara arif, kreatif, dan tertib tanpa konflik, terutama terkait isu pelanggaran HAM, RUU, dan RKUHP yang hingga kini masih menjadi polemik. Menurutnya, masih banyak hal penting lain yang layak diperhatikan.

Menutup pernyataannya, Irwan berkata, “Padahal ada banyak hal yang lebih penting untuk di perhatikan.”**

Red Irwan

Sebagai Ketua DPC PAN Kota Bekasi, Bang Alex telah malang melintang dalam penguatan struktur hingga basis kader di akar rumput. Ia datang menawarkan visi pembaruan yang dirangkai dalam semangat “PAN Merakyat” — menjadikan partai semakin dekat dan berpihak pada kebutuhan masyarakat.

“Ini adalah komitmen saya untuk memastikan PAN hadir lebih nyata di tengah warga. Organisasi yang kuat harus dimulai dari daerah,” ungkap Bang Alex, Sabtu (29/11/2025).

Dukungan terhadap dirinya terus mengalir. Sejumlah pengurus PAN di tingkat kecamatan menyatakan memberikan sokongan moral jelang kontestasi, menempatkannya sebagai kandidat yang diperhitungkan.

Keyakinan senada juga pernah disampaikan oleh Ketua Fathur R Duata dalam agenda Road Show Konsolidasi PAN di Warung Dablong, 25 November lalu. Menurutnya, Bang Alex memiliki keunggulan menyeluruh — mulai dari ketangguhan energi dan mental, dukungan kader yang solid, hingga kesiapan dalam menjalankan roda organisasi.

Namun, di tengah besarnya harapan yang menyasar dirinya, Bang Alex tetap menempatkan kedewasaan berdemokrasi sebagai pijakan utama.

“Pemilihan ini bukan sekadar siapa yang menang, tetapi bagaimana prosesnya mencerminkan semangat PAN yang transparan, tertib, dan menjaga persaudaraan,” tuturnya sembari berharap seluruh tahapan berjalan lancar dan menjunjung mekanisme organisasi.

Kontestasi ini diprediksi tidak hanya menjadi ajang perebutan kursi ketua, tetapi juga momentum menentukan arah PAN Kota Bekasi ke depan—apakah semakin kuat dalam konsolidasi kader serta semakin hadir bersama rakyat.

(Red Irwan)

Headline adalah elemen paling penting dalam sebuah berita. Sebagus apa pun isi artikel, jika headline tidak menarik, pembaca tidak akan mengklik. Dalam media online, headline bukan sekadar judul, melainkan “pintu pertama” yang menentukan apakah suatu berita akan dibaca, dibagikan, atau justru diabaikan.

Artikel ini membahas secara lengkap teknik membuat headline yang kuat, menarik, relevan, dan ramah SEO—mulai dari prinsip jurnalistik, tren media digital, hingga strategi yang digunakan oleh media besar untuk memaksimalkan klik tanpa mengorbankan akurasi.

1. Fungsi Headline dalam Media Online

Headline memiliki beberapa fungsi vital:

• Menarik perhatian pembaca

Pembaca memutuskan klik atau tidak dalam waktu kurang dari dua detik. Headline yang tepat menentukan seberapa besar peluang berita dibuka.

• Menyampaikan inti informasi

Headline harus menjelaskan poin terpenting dari artikel tanpa bertele-tele.

• Menjadi sinyal SEO

Kata kunci utama harus muncul di headline untuk membantu Google memahami konteks artikel.

• Mendeterminasi trafik berita

Dalam praktik redaksi digital, berita dengan headline lemah sering tenggelam meski isinya bagus.

2. Karakteristik Headline yang Efektif di Media Online

Headline yang berhasil memiliki ciri-ciri berikut:

1. Singkat (7–12 kata sangat ideal)
2. Relevan dengan isi berita
3. Tidak menyesatkan (tidak clickbait berlebihan)
4. Mengandung unsur aktual
5. Memuat kata kunci utama
6. Mengundang rasa ingin tahu
7. Menggunakan diksi yang kuat

Contoh sederhana:

Kurang efektif:
“Rapat Dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Bekasi Terkait Program Baru”

Lebih efektif:
“Pemkot Bekasi Luncurkan Program Baru untuk Tingkatkan Pelayanan Publik”

3. Teknik Membuat Headline SEO Friendly

SEO tidak boleh bertentangan dengan kaidah jurnalistik. Keduanya harus berjalan beriringan.

1. Tempatkan kata kunci di awal kalimat

Contoh:

• “BPJS Kesehatan Ubah Sistem Rujukan Mulai 2025”
• “Harga Beras Naik, Pedagang Pasar Mulai Mengeluh”

2. Gunakan struktur umum yang disukai Google

Google cenderung menyukai headline informatif dengan struktur:

• Apa + Siapa
• Kebijakan + Dampak
• Angka + Fakta
• Lokasi + Peristiwa

Contoh:

• “Jakarta Siapkan 3 Program Baru untuk Atasi Kemacetan”
• “KAI Tambah 40 Kereta Tambahan untuk Nataru”

3. Hindari tanda baca berlebihan

Gunakan hanya jika perlu: tanda titik dua, koma, atau garis miring.

4. Gunakan angka

Angka membuat judul tampak lebih konkret.

Contoh:

• “400 Rumah di Bekasi Terendam Banjir, Warga Mengungsi”

4. Teknik Jurnalistik 5W+1H dalam Headline

Tidak semua unsur harus masuk, tetapi minimal satu unsur harus jelas.

Contoh:

• What: “Banjir Besar Rendam 5 Kecamatan di Cianjur”
• Who: “Menkes Budi Ubah Sistem Rujukan BPJS”
• Where: “Bandara Soetta Padat, Penumpang Menumpuk di Terminal 3”
• When: “Mulai Januari, Pemerintah Terapkan Pajak Hiburan Baru”
• Why: “Harga BBM Naik karena Kenaikan Harga Minyak Dunia”
• How: “Pemprov Perbaiki 1200 Jalan Rusak dengan Teknologi Baru”

5. Teknik Psikologis untuk Meningkatkan Ketertarikan Pembaca

Headline yang menarik biasanya menyentuh rasa ingin tahu pembaca.

1. Elemen kejutan

Contoh:

• “Tak Disangka, Produksi Beras Indonesia Ternyata Naik 20%”

2. Elemen konflik

Contoh:

• “Serikat Pekerja Tolak Kenaikan UMP 2026”

3. Elemen prestasi

Contoh:

• “Mahasiswa Indonesia Raih Juara Dunia Robotik”

4. Elemen human interest

Contoh:

• “Kisah Guru Honorer yang Menyumbangkan Gaji untuk Siswa Miskin”

6. Hindari Headline Clickbait Berlebihan

Dalam SEO modern, clickbait justru menurunkan peringkat artikel karena:

• Pembaca cepat keluar (bounce rate tinggi)
• Google menilai konten tidak relevan
• Kredibilitas media menurun

Contoh clickbait:

❌ “Kaget! Ternyata Ini yang Terjadi dengan Harga BBM Hari Ini!”
❌ “Semua Orang Panik! Pemerintah Umumkan Kebijakan Baru!”

Perbaikan:

✔ “Harga BBM Naik Rp 300 per Liter, Pemerintah Umumkan Penyesuaian Baru”
✔ “Pemerintah Rilis Aturan Baru Terkait Subsidi Energi 2026”

7. Studi Kasus: Bagaimana Media Besar Membuat Headline

• Kompas

Mengutamakan akurasi dan unsur kebijakan publik:

• “KPU Resmi Tetapkan Jadwal Pemilu 2029”
• “KAI Tambah Rute Baru untuk Layani Libur Akhir Tahun”

• Detik

Lebih cepat, pendek, dan memancing rasa ingin tahu:

• “Dua Rumah Terbakar di Depok, Ini Penyebabnya”
• “Menkes Bongkar Masalah Sistem Rujukan BPJS”

• Kumparan

Menggabungkan gaya sosial media dan segmen anak muda:

• “Viral! Antrian Panjang di Konser K-Pop Jakarta”
• “Cerita Relawan Tangani Banjir di Aceh”

8. Format Headline Terbaik untuk SEO

Berikut format formula headline yang sering menghasilkan trafik tinggi:

Format 1 — Action + Object + Context

Contoh:

• “Pemkot Tangerang Bangun 15 Taman Baru Sepanjang 2025”

Format 2 — Tokoh + Aksi yang Dilakukan

Contoh:

• “Kapolri Instruksikan Pengamanan Ketat Menjelang Nataru”

Format 3 — Data + Fakta

Contoh:

• “5.000 Pelamar Berebut 200 Kursi PPPK Kemenkes”

Format 4 — Dampak + Lokasi

Contoh:

• “Pemadaman Listrik Massal Landai Jakarta Pusat”

Format 5 — Kebijakan + Efek ke Publik

Contoh:

• “Aturan Baru Pajak Hiburan Berlaku, Tarif Naik hingga 20%”

9. Teknik Editing Headline untuk Redaksi

Setelah headline dibuat, lakukan proses penyaringan:

Pertanyaan yang harus dijawab:

1. Apakah headline sudah jelas?
2. Apakah headline sesuai dengan isi berita?
3. Apakah headline memiliki kata kunci?
4. Apakah headline terlalu panjang?
5. Apakah headline berpotensi disalahtafsirkan?
6. Apakah headline mengandung unsur aktual?

Jika semua “YA”, maka headline sudah layak tayang.

10. Kesalahan Umum Penulis Saat Membuat Headline

1. Terlalu umum
2. Tidak informatif
3. Tidak memasukkan kata kunci
4. Menggunakan kata-kata hiperbola
5. Kalimat terlalu panjang
6. Tidak sesuai dengan isi berita
7. Menggunakan istilah teknis yang sulit dipahami pembaca

Contoh buruk:

❌ “Pemerintah Melakukan Hal Baru Terkait Program Ini”

Perbaikan:

✔ “Pemerintah Siapkan Skema Baru untuk Program Bantuan Sosial 2026”

11. Latihan Membuat Headline yang Bisa Diterapkan Langsung

Berita:
“Warga Bekasi melakukan demo terkait kenaikan tarif air bersih.”

Beberapa headline efektif:

• “Warga Bekasi Demo Tolak Kenaikan Tarif Air Bersih”
• “Tarif Air Bersih Naik, Warga Bekasi Gelar Aksi Protes”
• “Kenaikan Tarif Air Picu Demonstrasi Warga Bekasi”

Setiap headline memiliki fokus berbeda tetapi tetap informatif dan SEO-friendly.

12. Kesimpulan Praktis

Headline yang baik adalah keseimbangan antara:

• Akurasi jurnalistik
• SEO
• Relevansi konten
• Psikologi pembaca

Dengan teknik-teknik ini, media online dapat meningkatkan klik organik, memperkuat reputasi redaksi, dan membuat pembaca lebih betah membaca berita.(Hamdanil)