Ada tiga agenda yang dibahas dalam silahturahmi tersebut, agenda yang dibahas antara lain persoalan kamtibmas di kota Palu dan sekitarnya, yaitu pembegalan, peredaran narkoba dan aktifitas terselubung di daerah tambang poboya.

Kapolresta Palu Kombes Pol Deny Abrahams menanggapi pertanyaan Kepala Komnas HAM Sulteng Livand, bahwa sejak bulan Januari 2025 sampai sekarang telah terjadi 11 Kasus dan hampir semuanya ditangani dan para pelakunya diproses hukum.

Untuk terus menjaga kamtibmas Kapolresta Palu juga  membentuk team jaguar yang terdiri dari 11 sepeda motor yang melakukan patroli sampai hari berikutnya.

Sedangkan untuk mencegah peredaraan narkoba di kota Palu, Kapolresta dengan giatnya melakukan upaya preventif, dengan menghimbau masyarakat agar membantu pihak-kepolisian untuk memberantas barang haram tersebut.

Kepala Komnas HAM Sulawesi Tengah menyoroti aktivitas terselubung di Daerah Tambang Poboya, adanya aktivitasi terselubung yang berlangsung dari sore hari sampai pagi hari, bahkan diduga dibekingi oleh Aparat, dengan kondisi real yang ada di Lapangan Komnas HAM Sulteng meminta Panglima TNI dan Kapolri untuk menertipkan anggota-anggotanya yang membekengi aktivitas terselubung tersebut.

Pemerintah berkewajiban memberikan kepastian hukum kepada warga negaranya termasuk kepastian dalam berusaha, jika selama ini mereka yang dianggap ilegal, dengan melihat kondisi terkini Poboya yang ada WPR (Wilayah Pertambangan Rakyat) maka pemerintah harus mengeluarkan IPR (Ijin Pertambangan Rakyat), jangan terus menerus membiarkan kondisi ini dan memanfaatkan kondisi tersebut untuk kepentingan segelintir orang.

Diakhir silahturahmi dengan Kapolresta Palu, Komnas HAM Sulteng melakukan sidak ke ruang tahan, dan melihat kondisi tahanan.(*)

DADANG Supriatna Bupati Bandung melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke Kantor Samsat Soreang untuk melihat langsung proses pembayaran ‘pemutihan’ pajak kendaraan yang dilakukan masyarakat, Sabtu 12 Maret 2025.

Dalam sidaknya, Bupati melihat langsung proses pelayanan di Kantor Samsat Soreang, dirinya menyoroti panjangnya antrean, loket pembayaran dan petugas penggesekan kendaraan yang dinilai sangat terbatas.

Orang nomor satu di Kabupaten Bandung itu juga menyapa serta berdialog langsung dengan masyarakat yang sedang membayar tunggakan pajak kendaraan bermotor.

Dengan sabar dan seksama, Dadang Supriatna mendengarkan berbagai keluhan dan masukan dari masyarakat terkait pelayanan yang ada di Kantor Samsat Soreang.

“Mayoritas warga mengeluhkan antrean panjang pelayanan sehingga masyarakat menghabiskan waktu seharian untuk membayar tunggakan pajak kendaraan mereka. Ini sebenarnya karena animo masyarakat begitu besar,” ujar Dadang Supriatna usai sidak.

Melihat antrean panjang dan waktu tunggu yang cukup lama setiap harinya, Bupati yang akrab disapa Kang DS itu menyiapkan solusi jitu bagi masyarakat.

Solusi itu diharapkan dapat mengurangi kepadatan dan memperpendek waktu antrean di Kantor Samsat Soreang.

“Saya akan menambah tiga lokasi pelayanan baru di wilayah Kabupaten Bandung. Yaitu di areal parkir RSUD Otista, di Gedung Baznas dan areal Gedung PIM Soreang,” ungkap Kang DS.

Ia optimistis penambahan tiga lokasi pembayaran pajak ini akan efektif untuk mengurangi kepadatan dan memperpendek waktu antrean di Kantor Samsat Soreang.

Terlebih hampir setiap hari, ribuan wajib pajak selalu memenuhi Kantor Samsat Soreang.

Tak jarang, antrean kendaraan masyarakat menyebabkan arus lalu lintas di kawasan Jalan Gading Tutuka tersendat.

“Tujuannya, agar masyarakat dapat lebih nyaman dan cepat dalam membayar pajak kendaraan. Lokasi sudah siap, tinggal nanti penambahan personelnya dari Samsat dan Polresta Bandung,” tambah Kang DS sambil tersenyum.

Bupati mengaku telah berkoordinasi langsung dengan Kapolresta Bandung Kombespol Aldi Subartono dan Pj Kepala Bapenda Jabar untuk meminta penambahan petugas guna ditempatkan di tiga lokasi baru yang telah disiapkan.

“Apalagi kan warga Kabupaten Bandung itu terbanyak kedua di Jabar. Wajib pajak kami besar sekali. Otomatis lokasinya harus ditambah. Ini adalah upaya kami untuk terus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat,” tutur Bupati Bandung.

Bupati bahkan langsung menugaskan Kepala Bapenda Kabupaten Bandung Akhmad Djohara untuk melakukan peninjauan kelayakan tiga lokasi yang disiapkan.

Jika memungkinkan dan personel telah siap, Bupati Kang DS meminta lokasi tersebut segera dibuka untuk melayani masyarakat.

“Saya juga minta Dishub untuk mengatur parkir kendaraan sehingga tidak menganggu arus lalu lintas. Karena animo masyarakat terhadap program pembebasan denda pajak kendaraan yang digagas Pak Gubernur ini sangat luar biasa,” tegas Kang DS.

Rie/**

Sidak dipimpin oleh Kanit Indik II Polres Mesuji IPDA Ghani Fikril Aziz S.Tr.K, M.H bersama petugas Koperindag yang diwakili oleh Dolly Sotu Saputra S.E., pengurus pasar Simpang Pematang Supriyanto serta anggota Unit Tipidter.

Kasat Reskrim Polres Mesuji IPTU Rosali S.H, M.H, mewakili Kapolres Mesuji AKBP Muhammad Harris S.H, S.Ik, M.Ik, CPHR menjelaskan guna mengantisipasi ketersediaan bahan pokok serta kestabilan harga di pasaran menjelang Hari Raya Idhul Fitri 1446 H, personel dari Unit Tipidter Polres Mesuji melakukan sidak di pasar Wilayah Hukum Polres Mesuji.

“di H-5 menjelang Hari Raya ini kami dari Unit Tipidter bersama Dinas Koperindag melakukan sidak di Pasar Simpang Pematang guna mengecek ketersediaan Bahan Pokok dan harga stabil”. Jelasnya.

Lebih lanjut terang Kasat Reskrim, dari hasil sidak yang dilakukan oleh anggota temukan kondisi dilapangan jika ketersediaan bahan pokok masih tercukupi hingga hari H, serta tidak terjadi kenaikan harga yang signifikan terkait bahan pokok di pasaran.

“Dengan kondisi yang relatif stabil baik bahan pokok maupun harga di lapangan maka di harapkan semua kebutuhan Masyarakat menjelang Hari Raya dapat tercukupi dengan baik sehingga tidak terjadi kelangkaan di pasaran”. Pungkasnya. (Humas Polres Mesuji) wyn,

BUPATI Bandung Dadang Supriatna membuktikan janjinya untuk membagikan paket sembako (kebutuhan pokok masyarakat) bagi masyarakat.

Pembagian paket sembako dilakukan secara bertahap, diawali untuk para pengemudi ojeg pangkalan (Opang) sebanyak 10.730 orang dan 233 orang Petugas B3S (Bandung Bedas Bersih Sampah).

“Alhamdulillah, hari ini kita sudah memberikan sembako kepada 10.730 orang pengemudi ojeg pangkalan dan 233 orang petugas B3S se-Kabupaten Bandung. Jadi totalnya sampai 11 ribuan paket sembako. Semoga berkah,” ucap Bupati Bandung saat launching pembagian sembako di Aula Kecamatan Kutawaringin, Rabu 12 Maret 2025.

Dalam pelaksanaannya, pembagian 11 Ribu Paket Sembako ini di-drop ke semua kantor kecamatan. Para opang dan petugas sampah dari B3S pun berkumpul di kantor kecamatan masing-masing mereka berada. 

“Kita bagikan serentak di 31 kecamatan. Saya menyaksikan dan membagikan secara simbolis melalui zoom di Aula Kantor Kecamatan Kutawaringin,” imbuh bupati.

Menurut bupati, pembagian sembako untuk meringankan beban masyarakat, khususnya dalam memenuhi kebutuhan para penerima sasaran di bulan Ramadan sampai menjelang Lebaran.

“Saya sangat merasakan betul bahwa kondisi di Bulan Ramadan ini tentunya para pengemudi ojek pangkalan mungkin penghasilannya tidak seperti bulan biasanya. Ngangkut penumpang juga mungkin rada sepi, ditambah kebutuhan hidup seperti bahan makanan pun bertambah apalagi menjelang lebaran,” ungkap Bupati Dadang Supriatna yang akrab disapa Kang DS ini.

Ia menambahkan pemberian paket sembako melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan (Dispakan) Kabupaten Bandung ini juga termasuk dalam rangka menjaga ketahanan pangan dan mengendalikan inflasi terlebih menjelang Idul Fitri.

“Insya Allah nanti tanggal 17 Maret kita akan menggelar Operasi Pasar Murah (OPM) dalam rangka menjaga inflasi. Sampai dengan saat ini alhamdulillah inflasi Kabupaten Bandung masih aman dan terkendali,” imbuhnya. 

Selain itu Kang DS bersama jajaran juga akan sidak ke pasar tradisional melihat kondisi harga komoditas menjelang Idul Fitri.

“Agar jangan sampai terjadi lonjakan harga di pasaran wilayah Kabupaten Bandung,” ujar Kang DS.

Ke depan, Bupati Bandung juga menjanjikan bukan hanya sembako yang akan dibagikan, namun juga kepesertaan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan kepada pengemudi opang dan petugas B3S.

Bupati berpesan kepada para opang dan petugas sampah untuk tetap semangat bekerja dan mencari nafkah bagi anak istrinya.

“Saya juga pernah mengalami jadi supir angkot, jadi tukang bata, pedagang kaki lima, tidak perlu gengsi. Saya doakan sing berbesar hati, semangat, yang terpenting adalah bagaimana kita bisa menjadi manusia yang bermanfaat minimal untuk keluarganya,” pesan Kang DS.

Kepala Dispakan Kabupaten Bandung Ina Dewi Kania menambahkan, distribusi bahan pangan ini sebagai bentuk kepedulian Bupati Bandung kepada masyarakat terutama menjelang Idul Fitri.

Sasaran penerima paket sembako tersebut diprioritaskan bagi para pekerja rentan dan masyarakat rawan pangan.

Antara lain tukang ojeg pangkalan, guru ngaji ustaz dan iustazah, juga seniman budayawan, termasuk buruh. Paket sembako dibagikan sesuai jumlah masing-masing kelompok penerima sasaran. 

“Paket berisi beras 5 kiloan cukup untuk lima hari makan nasi, kemudian minyak goreng dan gula pasir,” imbuhnya.

Pada tahun 2024 saja, Bupati Bandung sudah membagikan lebih dari 150.000 paket sembako. Sumber dana paket sembako antara lain berasal dari dana insentif daerah (DID) atau insentif kinerja Pemkab Bandung yang diterima dari pemerintah pusat. Sebagiannya lagi juga disokong dengan dana dari APBD melalui Dispakan.

Ada sisi yang berbeda dilakukan Yugi Wicaksono dalam memberikan arahan kepada seluruh pejabat di lingkup Pemkab Mesuji.

Saat sesi menyampaikan amanat, Yugi memilih untuk turun dari mimbar dan berbicara menghampiri para pejabat dan peserta apel, sebelum dirinya menginstruksikan seluruh pejabat dan peserta apel untuk duduk mendengarkan arahan.

“Kepada seluruh pegawai, saya perintahkan untuk duduk semua,” ujar Yugi.

“Kenapa saya perintahkan untuk duduk, ini adalah bentuk kesederhanaan, dan masing-masing orang mempunyai gaya bekerja yang berbeda-beda, dalam bekerja selalu berikan masukan, saran, inovasi, serta ingat tentang efesiensi anggaran,” tambahnya lagi.

Kemudian, Yugi memberikan ultimatum tentang kesederhanaan, tidak hidup bermewah-mewah dan wujudkan etos kerja yang tinggi.

“Yang utama dan yang paling utama adalah hasil kerja, bukan lomba mencari muka dengan pimpinan,” tegasnya.

Tak hanya itu, Yugi menegaskan, sebagai pelayan masyarakat agar semua pegawai tidak bergaya hidup mewah.

“Saya ingatkan, Flexing adalah perilaku memamerkan pencapaian, kekayaan, atau barang mewah untuk mendapatkan pengakuan dari orang lain, jangan lakukan, hiduplah sederhana. Media sosial dikontrol juga. Jangan lakukan Flexing, kita sebagai pelayanan masyarakat tidak boleh seperti itu. Dan ingat, mari kita bersama sukseskan program Bupati Bu Elfianah, dalam membangun Mesuji serta mensejahterakan masyarakat ,” ungkapnya.

Selanjutnya, Yugi menuturkan, jika ada isu yang mengatakan bahwa dirinya meminta-minta uang, maka hal itu dipastikan tidak benar.

“Bila ada isu saya meminta uang, itu tidak benar. Saya tegaskan bahwa informasi itu tidak benar,” cetusnya.

Setelah mengambil apel, Wakil Bupati Mesuji, M Yugi Wicaksono langsung melakukan sidak ke Rumah Sakit Umum Daerah Ragab Begawe Caram (RSUD RBC) dengan didampingi Kadis Kesehatan Kusnandarsah, Direktur RSUD RBC dr. Hotmaida Verawati Situmorang, kemudian dilanjutkan sidak ke Mall Pelayan Publik (MPP).
(Wyn)

Kalangan tokoh masyarakat Kelurahan Padurenan, Kecamatan Mustikajaya, menghadiri kegiatan reses yang digelar anggota DPRD Kota Bekasi dari Fraksi Golkar Sokidaritas, Sarwin Edi Saputra, Kamis (6/2). Selain mengajukan usulan program pembangunan, konstituen yang hadir juga mengungkapkan beberapa keluhan terkait kondisi lingkungan.

Salah satu keluhan masyarakat yang mengemuka dalam reses ini adalah terkait dugaan pencemaran yang terjadi di saluran air di lingkungan masyarakat. Dugaan adanya pencemaran ini terlihat jelas di aliran air dari saluran besar yang ada di Perumahan Vida Bekasi saat turun hujan, dimana aliran air terlihat berwarna hitam dan menimbulkan bau menyengat seperti bahan kimia.

Selain itu juga masyarakat menuntut adanya dana kompensasi untuk warga yang terdampak oleh keberadaan TPST Bantargebang milik Pemprov DKI Jakarta. Masyarakat mengaku menerima dampak dari polusi udara dan polusi penciuman terutama dari aliran Kali Asem yang diduga sudah tercemar oleh air lindi.

Menanggapi keluhan ini, Sarwin Edi Saputra yang juga Ketua Ftaksi Golkar Solidaritas di DPRD Kota Bekasi berjanji akan menindaklanjuti permasalahan yang dikeluhkan masyarakat. “Terkait dugaan pencemaran saluran air, kami akan mencari informasi terkait perusahaan yang diduga membuang limbah sembarangan, setelah itu kami akan segera melakukan Sidak ke perusahaan tersebut,” katanya.

Sementara terkait dana kompensasi sampah untuk masyarakat Padurenan, Sarwin mengakui hal ini sedang dibahas oleh DPRD bersama Pemkot Bekasi. “Kalau bicara dampak, sudah jelas berupa pencemaran udara dan penciuman, terutama bagi masyarakat yang lingkungannya dilalui Kali Asem,” ujarnya. (Mul)