Kegiatan yang dimulai sekitar pukul 09.00 WIB tersebut menjadi ruang penting bagi pemerintah desa, instansi terkait, dan masyarakat untuk meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana alam di wilayah setempat.

Dalam kegiatan ini turut hadir Sutarno selaku Kades Sanggrahan, Sumardi Ketua LPMD, Pelda Yasin Yusuf Babinsa, Aipda Onie Bhabinkamtibmas, Perangkat desa dan seluruh ketua RT desa sanggrahan, Kehadiran berbagai unsur ini menunjukkan keseriusan bersama dalam membangun ketangguhan menghadapi risiko bencana.

Sebagai garda terdepan TNI AD di wilayah teritorial, Pelda Yasin Yusuf hadir memberikan dukungan langsung serta membangun komunikasi dengan peserta sosialisasi. Ia menegaskan bahwa penanganan bencana tidak hanya berbicara tentang respons, tetapi juga tentang pencegahan dan kesiapan sejak dini.

Melalui pendekatan humanis, Pelda Yasin Yusuf mengajak masyarakat untuk memahami tanda-tanda awal potensi bencana dan pentingnya melapor kepada pihak terkait apabila terjadi situasi darurat. Menurutnya, kecepatan informasi menjadi kunci dalam meminimalkan risiko dan korban.

Ia juga menekankan bahwa mitigasi bencana merupakan tanggung jawab bersama. Masyarakat diharapkan dapat terlibat aktif dalam menjaga lingkungan, memperhatikan kondisi geografis desa, serta mengikuti arahan pemerintah dan petugas apabila terjadi keadaan mendesak.

Kegiatan sosialisasi ini turut membahas langkah-langkah teknis penanganan bencana, penataan jalur evakuasi, hingga tata cara memberikan pertolongan pertama. Hal tersebut menjadi bekal penting bagi warga agar lebih siap dan tidak panik ketika menghadapi situasi bencana.

Dengan terlaksananya kegiatan ini, diharapkan Desa Sanggrahan mampu membangun kesadaran kolektif dalam menjaga keselamatan dan menciptakan lingkungan yang lebih siaga. TNI AD yang bertugas di wilayah Teritorial melalui Babinsa Koramil 0801/02 Kebonagung menyatakan komitmennya untuk terus mendampingi masyarakat dalam upaya mitigasi dan penanganan bencana di masa mendatang.

Reporter S diran media patriot co id Jawa Timur 

Orang nomor satu Pemda Halmahera Timur menyebut penunjukan Ketua Panitia dan Sekertari telah disahkan melalui rapat bersama di Kantor Bupati.

“Dalam rapat tersebut kami baru menujukan Ketua Panitia Kepala Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup, Ardiansyah Majid

dan Sekertaris Kepala Bagian Ekonomi Pembagunan,”ungkapnya, Jumat (24/4/2026).

Menurut Ubaid, dua hari kemarin kami rapat bersama pimpinan OPD berlangsung dengan khidmat.

“Dan selanjutnya ketua dan sekertaris menyusun struktur kepanitiaanya,”katanya.

Kemudian melakukan perencanaan berbagai bidang kegiatan dalam perayaan HUT Kabupaten Halmahera Timur seperti apa, pihaknya belumlah mengetahui sejauh itu. Namun berkomitmen untuk mengakses kegiatan yang dimaksud.

“Lalu nanti kemudian dimantapkan, jadi rapat baru sebatas itu. Baru menunjuk ketua dan sekertaris.”

“Jadi ketua itu Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Sekertarisnya Kepala Bagian Ekbang,”tegasnya

Seraya menambahkan, untuk langkah-langkah selanjutnya akan diatur oleh ketua dan sekertaris demi mengakses perayaan HUT.

“Nanti kemudian mereka berdua menyusun struktur. Seperti apa kegiatannya kita belum sampai di tahap situ,”tandasnya.

Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah dalam memperindah lingkungan sekaligus meningkatkan kualitas ruang terbuka hijau. Sebanyak 100 pohon pucuk merah disiapkan secara pribadi oleh Ketua Tim Penggerak PKK, meski dalam pelaksanaannya baru sekitar 30 pohon yang berhasil ditanam.

Penanaman pohon tersebut turut dihadiri oleh para staf ahli, para asisten, Dinas Lingkungan Hidup, serta Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).

Dalam keterangannya, Bupati Ubait Yakub menjelaskan bahwa Ketua Tim Penggerak PKK belum dapat hadir karena sedang melaksanakan penilaian PKK di sejumlah desa di Kecamatan Wasile Selatan.

“Seharusnya hari ini kami bersama-sama dengan Ibu Ketua Tim Penggerak PKK, namun karena dua hari terakhir sedang melakukan penilaian di desa-desa, sehingga belum berkesempatan hadir,” ungkap Ubait.

Ia menambahkan, penanaman pohon tidak hanya difokuskan di Taman Woyogula, tetapi juga akan diperluas ke sejumlah titik lainnya di wilayah Haltim.

“Ke depan, penanaman akan dilakukan di spot-spot lain. Kami juga telah meminta dukungan dari PT ANTAM untuk menyediakan sekitar 100 anakan pohon kayu putih yang nantinya akan ditanam di sekitar bundaran pusat pemerintahan,” jelasnya.

Selain itu, Bupati juga mengajak masyarakat untuk bersama-sama menjaga fasilitas yang telah dibangun di kawasan taman, seperti alat fitness dan lampu penerangan.
“Saya mengajak seluruh masyarakat dan pengunjung untuk menjaga fasilitas yang ada. Karena ada beberapa lampu yang sudah dirusak oleh oknum yang tidak bertanggung jawab,” tegasnya.

Sebagai langkah antisipasi, Bupati juga memerintahkan Satpol PP untuk mendirikan pos penjagaan di area Taman Woyogula guna mencegah kerusakan fasilitas ke depannya.
Dengan adanya kegiatan penghijauan ini, diharapkan kawasan Taman Woyogula dapat menjadi ruang publik yang nyaman, asri, dan bermanfaat bagi masyarakat.

Ketua Panitia, Arsyadany Ghana Akmalaputri yang akrab disapa Arsya Dani, dalam keterangannya menyampaikan bahwa kegiatan ini bukan sekadar ajang temu kangen, tetapi memiliki tujuan besar untuk menyatukan kembali potensi alumni yang selama ini masih terfragmentasi.

“Momentum Halalbihalal ini menjadi titik awal untuk mengkonsolidasikan seluruh alumni IKA UNDIP. Selama ini, data alumni masih tersebar dan belum terintegrasi dengan baik. Kini kita mulai melakukan pengumpulan dan penguatan basis data agar ke depan lebih solid,” ujar Arsya Dani.

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa salah satu agenda penting dalam kegiatan ini adalah mengaktifkan kembali UNDIP Business Community, sebuah wadah kolaborasi bisnis antar alumni yang sebelumnya telah terbentuk sejak tahun 2017 namun sempat vakum.

“Kami ingin menghidupkan kembali UNDIP Business Community agar menjadi ruang sinergi dan kolaborasi nyata antar alumni, khususnya dalam bidang ekonomi dan kewirausahaan,” tambahnya.

Tak hanya itu, kegiatan ini juga menjadi langkah awal dalam menyongsong agenda besar IKA UNDIP, yaitu Reuni Akbar yang direncanakan akan digelar pada tahun 2027. Diharapkan, melalui konsolidasi sejak dini, seluruh alumni dapat berpartisipasi aktif dan berkontribusi dalam menyukseskan agenda tersebut.

Di sisi lain, Arsya Dani juga menekankan pentingnya peran alumni dalam mendukung berbagai program strategis nasional yang dicanangkan oleh Prabowo Subianto. Menurutnya, kolaborasi lintas sektor dari para alumni sangat dibutuhkan untuk mendorong pembangunan dan kemajuan bangsa.

“Harapannya, IKA UNDIP dapat menjadi ekosistem yang solid dan mampu memberikan kontribusi nyata terhadap program-program strategis negara. Dengan potensi besar yang dimiliki alumni, kami optimistis dapat menghadirkan dampak positif bagi masyarakat luas,” tutupnya.

Acara Halalbihalal & Temu Kangen ini menjadi bukti bahwa semangat kebersamaan dan kolaborasi alumni Universitas Diponegoro terus tumbuh, seiring komitmen untuk berkontribusi bagi kemajuan bangsa dan negara.

Red Irwan Hasiholan

Kegiatan yang dijadwalkan berlangsung pada Minggu, 26 April 2026 mulai pukul 06.00 WIB hingga selesai ini diproyeksikan akan diikuti oleh berbagai kalangan masyarakat, mulai dari keluarga, komunitas olahraga, hingga generasi muda yang peduli terhadap isu kesehatan dan lingkungan. Ecopark Jababeka dipilih sebagai lokasi karena dinilai representatif sebagai ruang terbuka hijau yang mampu mendukung konsep kegiatan ramah lingkungan.

FunFit Day 2026 tidak hanya sekadar menjadi ajang olahraga bersama, tetapi juga menjadi sarana edukasi publik mengenai pentingnya menjaga keseimbangan antara kesehatan tubuh dan kelestarian alam. Melalui konsep Car Free Day, masyarakat diajak untuk mengurangi penggunaan kendaraan bermotor, sehingga dapat menekan polusi udara sekaligus menciptakan suasana yang lebih nyaman dan sehat.

Dalam kegiatan ini, berbagai aktivitas menarik akan diselenggarakan, seperti senam bersama, jalan santai, hingga interaksi komunitas yang mendorong partisipasi aktif masyarakat. Selain itu, kegiatan ini juga diharapkan dapat menjadi momentum untuk memperkuat kebersamaan antarwarga sekaligus membangun budaya hidup sehat yang berkelanjutan.

Sebagai bentuk dukungan dari pemerintah daerah, acara ini rencananya akan dihadiri langsung oleh Wakil Bupati Kabupaten Bekasi. Kehadiran beliau tidak hanya untuk memberikan sambutan, tetapi juga untuk berinteraksi dengan peserta serta menunjukkan komitmen pemerintah dalam mendukung program-program yang berdampak positif bagi masyarakat.

Panitia FunFit Day 2026 menyampaikan bahwa kegiatan ini memiliki nilai strategis dalam mendorong perubahan perilaku masyarakat ke arah yang lebih baik. Dengan menggabungkan unsur olahraga dan kepedulian lingkungan, diharapkan masyarakat dapat lebih sadar akan pentingnya menjaga kesehatan sekaligus melestarikan bumi.

Selain itu, kegiatan ini juga menjadi salah satu upaya untuk meningkatkan kesadaran publik terhadap peringatan Hari Bumi, yang setiap tahunnya menjadi pengingat akan pentingnya menjaga keberlanjutan lingkungan hidup. Melalui pendekatan yang menyenangkan dan interaktif, pesan-pesan lingkungan diharapkan dapat lebih mudah diterima oleh masyarakat luas.

Panitia juga berharap kehadiran media, termasuk mediapatriot.co.id, dapat membantu menyebarluaskan informasi terkait kegiatan ini kepada masyarakat yang lebih luas. Publikasi yang optimal diharapkan mampu meningkatkan partisipasi masyarakat sekaligus memperkuat dampak positif dari kegiatan tersebut.

Dengan persiapan yang matang serta dukungan dari berbagai pihak, FunFit Day 2026 diharapkan dapat menjadi salah satu agenda yang sukses dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kabupaten Bekasi. Kegiatan ini juga diharapkan mampu menjadi inspirasi bagi daerah lain untuk menyelenggarakan kegiatan serupa yang mengedepankan gaya hidup sehat dan kepedulian terhadap lingkungan.

Sumber: Panitia FunFit Day 2026

Jakarta, 25 April 2026
Himpunan Masyarakat Nuklir Indonesia (HIMNI) menyelenggarakan peringatan Hari Ulang Tahun HIMNI sekaligus Musyawarah Nasional (MUNAS) I pada Sabtu, 25 April 2026, di Jakarta. Mengusung tema “Menyongsong Era Nuklir Indonesia Bersama HIMNI yang Modern”, kegiatan ini menjadi momentum penting bagi penguatan peran HIMNI sebagai organisasi profesi dan wadah pemikiran strategis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi nuklir di Indonesia.

Anggota Dewan Pembina Himpunan Masyarakat Nuklir Indonesia, Dewi Motik, menegaskan pentingnya percepatan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) di Indonesia. Hal itu disampaikannya dalam momentum peringatan ulang tahun ke-31 organisasi tersebut, yang diisi dengan diskusi bersama para saintis, akademisi, serta praktisi di bidang energi dan teknologi nuklir.

Menurut Dewi Motik, hasil diskusi menunjukkan bahwa energi nuklir kini menjadi kebutuhan strategis bagi banyak negara di dunia, bukan lagi sesuatu yang harus ditakuti. Ia menilai Indonesia sebagai negara besar dengan jumlah penduduk yang sangat besar justru tertinggal karena belum memiliki PLTN.

“Negara-negara maju anggota G20 banyak yang sudah memanfaatkan energi nuklir. Indonesia sebagai negara besar seharusnya tidak tertinggal,” ujarnya.

Ia menjelaskan bahwa persepsi masyarakat terhadap nuklir masih sering dikaitkan dengan senjata atau bom atom, padahal perkembangan dunia telah membawa teknologi nuklir ke arah yang jauh lebih luas dan bermanfaat. Menurutnya, pemanfaatan nuklir saat ini sudah merambah sektor industri, kesehatan, pertanian, perdagangan hingga pendidikan.

“Kalau bicara nuklir sekarang, itu bukan soal bom. Nuklir sudah digunakan untuk kesehatan, pertanian, industri, bahkan kedokteran,” tegasnya.

Dewi Motik juga menyoroti sejarah panjang rencana pembangunan PLTN di Indonesia yang telah dimulai sejak era Presiden Soekarno. Menurutnya, pada masa itu dukungan internasional terhadap Indonesia sangat besar, termasuk dari Rusia. Namun rencana tersebut tidak berlanjut karena dinamika politik nasional.

Pada era Presiden Soeharto, wacana pembangunan PLTN kembali muncul. Bahkan, menurut Dewi Motik, Presiden B. J. Habibie telah menyiapkan sumber daya manusia dengan mengirim mahasiswa Indonesia ke luar negeri untuk mempelajari teknologi nuklir. Namun perbedaan pandangan di internal pemerintahan saat itu membuat rencana tersebut kembali tertunda.

Ia menilai Indonesia membutuhkan keputusan politik yang kuat dan konsisten agar proyek strategis nasional seperti PLTN dapat terwujud. Menurutnya, tanpa keberanian pemimpin nasional, pembangunan PLTN akan terus tertunda.

“Kalau presiden tidak turun tangan langsung, akan sulit terwujud,” katanya.

Lebih lanjut, Dewi Motik menilai kondisi harga energi fosil yang terus bergejolak menjadi alasan kuat bagi Indonesia untuk segera beralih ke energi alternatif yang lebih stabil dan berkelanjutan. PLTN disebutnya sebagai salah satu solusi jangka panjang untuk memperkuat ketahanan energi nasional.

Ia mengusulkan pembangunan PLTN dilakukan secara bertahap di wilayah kepulauan yang strategis, dengan perencanaan matang, pengawasan ketat, serta tetap menjaga kelestarian lingkungan hidup dan keselamatan masyarakat.

Menurutnya, dengan teknologi modern, PLTN dapat dibangun secara aman dan ramah lingkungan apabila dikelola secara profesional.

Di akhir pernyataannya, Dewi Motik juga mengajak insan pers untuk ikut mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya energi nuklir demi masa depan bangsa.

“Media harus ikut membantu memberikan pemahaman bahwa nuklir adalah masa depan energi Indonesia,” pungkasnya.

Red Tommy Karwur dan Irwan Hasiholan

etua Umum APPMBGI Provinsi Papua Raya, Trijaya Nugraha, ST, mengungkapkan tingginya antusiasme masyarakat Papua terhadap program makan bergizi gratis (MBG), meskipun wilayah tersebut memiliki tantangan geografis yang tidak mudah.

Hal itu disampaikan Trijaya usai menghadiri National Summit APPMBGI 2026 yang berlangsung pada 25–26 April 2026 di Gedung APPMBGI, Pasar Rebo, Pekayon, Jakarta Timur.

“Kalau saat ini di Papua, khususnya seluruh Papua Raya, ini sesuatu yang luar biasa. Kalau kita berbicara tentang MBG, anak-anak di sana sangat antusias menyambut program ini,” ujarnya.

Ia menegaskan bahwa pihaknya saat ini terus memperkuat sistem tata kelola serta menjalin kolaborasi dengan pemerintah daerah dan berbagai instansi terkait.

“Makanya kami sebagai pengurus provinsi memang sedang memperkuat sistem dan bekerja sama, berkolaborasi dengan pemerintah setempat serta instansi terkait,” tambahnya.

Trijaya juga mengakui bahwa kondisi geografis Papua, terutama wilayah pegunungan dan daerah terpencil, menjadi tantangan tersendiri dalam proses distribusi program MBG. Namun demikian, ia memastikan bahwa mekanisme penyaluran tetap berjalan dengan baik.

“Memang untuk kondisi Papua saat ini banyak kendala. Contohnya, kami memiliki dapur yang menjadi salah satu dapur terbaik dan mendapat penghargaan, tetapi distribusinya harus melewati danau menggunakan speed boat. Penerima manfaatnya sekitar 3,74 ribu orang dan semua berjalan dengan baik dan lancar,” jelasnya.

Menurutnya, keberhasilan tersebut tidak lepas dari sistem tata kelola yang telah dibangun secara terstruktur, baik oleh pengusaha maupun pengelola dapur, sehingga menciptakan ekosistem yang solid.

“Karena kita sudah membangun sistem tata kelola yang baik, baik dari para pengusaha maupun pengelola dapur, maka tercipta ekosistem yang baik,” ujarnya.

Terkait respons masyarakat terhadap kehadiran asosiasi APPMBGI di Papua, Trijaya menyebut bahwa masyarakat menunjukkan antusiasme tinggi, meskipun pada awalnya sempat muncul keraguan.

“Awalnya memang belum percaya dengan adanya asosiasi ini. Tapi setelah kegiatan tanggal 25–26 April ini, mereka sangat antusias menyambut APPMBGI dengan baik,” katanya.

Ia juga mengakui masih adanya tantangan, khususnya di sektor transportasi dan kondisi lapangan, terutama pada malam hari. Namun, hal tersebut dinilai dapat diatasi dengan penguatan sistem operasional.

“Kalau kendala lain seperti transportasi, sampai saat ini masih bisa diatasi. Memang ada banyak tantangan, tetapi semua itu kita kondisikan dengan membentuk sistem yang baik,” tuturnya.

Sementara itu, Ketua Umum APPMBGI, Abdul Rivai Ras, dalam sambutannya menyampaikan rasa syukur atas terbentuknya kepengurusan APPMBGI di seluruh Indonesia dalam waktu yang relatif singkat.

“Kami bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta’ala karena dapat berkumpul bersama seluruh pemangku kepentingan dalam mengawal kebijakan strategis pemerintah, khususnya program makan bergizi gratis. Perlu kami laporkan bahwa kepengurusan di 38 provinsi terbentuk dalam waktu kurang lebih tiga bulan, dan ini merupakan capaian yang sangat cepat dan luar biasa,” jelasnya.

Ia menambahkan bahwa mayoritas pengurus di tingkat daerah berasal dari kalangan pengusaha lokal yang memiliki pengalaman dan kapasitas kuat.

“Rata-rata pengurus di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota diisi oleh pengusaha lokal yang tangguh dan berpengalaman, sehingga kami optimistis dapat berkontribusi dalam menyukseskan program nasional ini,” katanya.

Acara National Summit APPMBGI 2026 turut dihadiri sejumlah pejabat tinggi negara, di antaranya Aries Marsudiyanto selaku Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus RI, Irjen Pol Nurwono Danang yang mewakili Wakapolri, Dr. Sarwo Edi, S.A., M.M. selaku Sekretaris Utama Badan Pangan Nasional mewakili Menteri Pertanian, Dr. Restu Ardi sebagai Dirjen Bina Pembangunan Daerah, serta Mayjen TNI Budi selaku Asisten Strategi Panglima TNI. Hadir pula perwakilan dari kementerian, TNI, Polri, dan pemerintah daerah.

Kontributor 🙁 Indra Permana )

Didirikan pada 20 April 1995, HIMNI telah menjadi bagian dari perjalanan panjang pengembangan dan pemasyarakatan teknologi nuklir di Indonesia. Penyelenggaraan MUNAS I menandai babak baru dalam konsolidasi organisasi, sekaligus mempertegas komitmen HIMNI untuk tumbuh sebagai organisasi yang semakin tertib, demokratis, modern, dan akuntabel.
Rangkaian kegiatan diawali dengan Seminar Nasional yang menghadirkan para pakar dan praktisi ketenaganukliran, yaitu Dr. Ir. Khoirul Huda, M.Eng., IPU. adalah Ketua Badan Kejuruan Teknik Nuklir Persatuan Insinyur Indonesia (BKTN-PII); Prof. Dr. Eng. Ir. Sidik Permana S.Si., M.Eng. IPU. adalah Guru Besar Kelompok Keahlian Fisika Nuklir dan Geofisika, FMIPA ITB; dan Dr. Ir. Agus Puji Prasetyono, M.Eng., IPU, ASEAN Eng, APEC Eng. adalah Former Anggota Dewan Energi Nasional (DEN) periode 2021–2025 sekaligus Chairman Global Institute for Nuclear Energy and Sustainable Development, PLN Institute of Technology).

Pada kesempatan tersebut, HIMNI juga memberikan Penghargaan HIMNI kepada Dr. Ir. Agus Puji Prasetyono, M.Eng. IPU. ASEAN Eng., APEC Eng., sebagai individu yang secara aktif memberikan pengaruh yang signifikan dalam hilirisasi atau perencanaan program iptek nuklir di bidang energi khusunya PLTN, serta peran aktifnya dalam mendukung kemajuan HIMNI.

Dewi Motik Dorong Pemerintah Segera Bangun PLTN: Indonesia Tak Boleh Tertinggal dari Negara Maju

Anggota Dewan Pembina Himpunan Masyarakat Nuklir Indonesia, Dewi Motik, menegaskan pentingnya percepatan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) di Indonesia. Hal itu disampaikannya dalam momentum peringatan ulang tahun ke-31 organisasi tersebut, yang diisi dengan diskusi bersama para saintis, akademisi, serta praktisi di bidang energi dan teknologi nuklir.

Menurut Dewi Motik, hasil diskusi menunjukkan bahwa energi nuklir kini menjadi kebutuhan strategis bagi banyak negara di dunia, bukan lagi sesuatu yang harus ditakuti. Ia menilai Indonesia sebagai negara besar dengan jumlah penduduk yang sangat besar justru tertinggal karena belum memiliki PLTN.

“Negara-negara maju anggota G20 banyak yang sudah memanfaatkan energi nuklir. Indonesia sebagai negara besar seharusnya tidak tertinggal,” ujarnya.

Ia menjelaskan bahwa persepsi masyarakat terhadap nuklir masih sering dikaitkan dengan senjata atau bom atom, padahal perkembangan dunia telah membawa teknologi nuklir ke arah yang jauh lebih luas dan bermanfaat. Menurutnya, pemanfaatan nuklir saat ini sudah merambah sektor industri, kesehatan, pertanian, perdagangan hingga pendidikan.

“Kalau bicara nuklir sekarang, itu bukan soal bom. Nuklir sudah digunakan untuk kesehatan, pertanian, industri, bahkan kedokteran,” tegasnya.

Dewi Motik juga menyoroti sejarah panjang rencana pembangunan PLTN di Indonesia yang telah dimulai sejak era Presiden Soekarno. Menurutnya, pada masa itu dukungan internasional terhadap Indonesia sangat besar, termasuk dari Rusia. Namun rencana tersebut tidak berlanjut karena dinamika politik nasional.

Pada era Presiden Soeharto, wacana pembangunan PLTN kembali muncul. Bahkan, menurut Dewi Motik, Presiden B. J. Habibie telah menyiapkan sumber daya manusia dengan mengirim mahasiswa Indonesia ke luar negeri untuk mempelajari teknologi nuklir. Namun perbedaan pandangan di internal pemerintahan saat itu membuat rencana tersebut kembali tertunda.

Ia menilai Indonesia membutuhkan keputusan politik yang kuat dan konsisten agar proyek strategis nasional seperti PLTN dapat terwujud. Menurutnya, tanpa keberanian pemimpin nasional, pembangunan PLTN akan terus tertunda.

“Kalau presiden tidak turun tangan langsung, akan sulit terwujud,” katanya.

Lebih lanjut, Dewi Motik menilai kondisi harga energi fosil yang terus bergejolak menjadi alasan kuat bagi Indonesia untuk segera beralih ke energi alternatif yang lebih stabil dan berkelanjutan. PLTN disebutnya sebagai salah satu solusi jangka panjang untuk memperkuat ketahanan energi nasional.

Ia mengusulkan pembangunan PLTN dilakukan secara bertahap di wilayah kepulauan yang strategis, dengan perencanaan matang, pengawasan ketat, serta tetap menjaga kelestarian lingkungan hidup dan keselamatan masyarakat.

Menurutnya, dengan teknologi modern, PLTN dapat dibangun secara aman dan ramah lingkungan apabila dikelola secara profesional.

Di akhir pernyataannya, Dewi Motik juga mengajak insan pers untuk ikut mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya energi nuklir demi masa depan bangsa.

“Media harus ikut membantu memberikan pemahaman bahwa nuklir adalah masa depan energi Indonesia,” pungkasnya.

Sebagai forum tertinggi organisasi, MUNAS I HIMNI membahas dan menetapkan agenda-agenda strategis, yaitu menerima laporan pertanggungjawaban Pengurus Pusat, menetapkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART), mengesahkan Garis-Garis Besar Program Kerja HIMNI 2026–2031, serta memilih Ketua Umum HIMNI periode 2026–2031. Agenda-agenda ini menjadi fondasi penting bagi penguatan kelembagaan HIMNI ke depan.

Pelaksanaan MUNAS I memiliki makna khusus karena menjadi titik penting dalam penataan dan pembaruan organisasi. Melalui forum ini, HIMNI menegaskan tekad untuk memperkuat tata kelola internal, memperjelas arah program, serta memperluas kontribusi organisasi dalam menjawab tantangan nasional di bidang energi, kesehatan, pertanian, industri, keselamatan, dan literasi publik tentang nuklir.

Di tengah meningkatnya kebutuhan Indonesia terhadap sumber energi bersih, andal, dan berkelanjutan, serta semakin luasnya pemanfaatan teknologi nuklir di berbagai sektor strategis, HIMNI memandang bahwa peran organisasi profesi harus semakin nyata. HIMNI tidak hanya hadir sebagai ruang berhimpun para insan nuklir, tetapi juga sebagai mitra intelektual dan sosial dalam mengawal pemanfaatan teknologi nuklir yang aman, bertanggung jawab, dan bermanfaat bagi bangsa.

Melalui MUNAS I ini, HIMNI menegaskan sejumlah arah strategis organisasi ke depan, antara lain memperkuat tata kelola berbasis AD/ART yang transparan dan adaptif, mendorong transformasi digital organisasi, meningkatkan kegiatan profesional dan ilmiah seperti annual meeting, seminar, dan forum diskusi, memperkuat kontribusi teknologi nuklir dalam pembangunan nasional, memperluas kerja sama nasional dan internasional, meningkatkan edukasi serta literasi publik, dan memperkuat kemandirian organisasi melalui penguatan keanggotaan dan model pendanaan yang sehat. HIMNI juga menegaskan posisinya sebagai Indonesian Nuclear Society yang dikelola secara modern dan mengacu pada praktik terbaik organisasi profesi internasional.

Sebagai puncak acara, MUNAS I HIMNI memilih Ketua Umum HIMNI periode 2026–2031, yang diharapkan mampu memimpin transformasi organisasi dan memperkuat peran strategis HIMNI dalam mendukung pembangunan nasional berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi nuklir. Ketua Umum terpilih selanjutnya akan ditetapkan sebagai formatur tunggal untuk menyusun kepengurusan HIMNI periode 2026–2031.
Melalui peringatan HUT dan penyelenggaraan MUNAS I ini, HIMNI menegaskan kesiapan untuk melangkah lebih kuat sebagai organisasi profesi yang modern, mandiri, relevan, dan berdaya saing. HIMNI berkomitmen untuk terus mengambil peran nyata dalam menyongsong era baru perkembangan teknologi nuklir di Indonesia demi kesejahteraan masyarakat dan kemajuan bangsa. HIMNI siap berkolaborasi dengan pihak manapun demi perkembangan iptek nuklir di Indonesia.

Dan yang lebih penting lagi, HIMNI sennantiasa bersikap kritis dan siap memberikan masukan yang konstruktif terhadap langkah-langkah Pemerintah dalam rangka Go Nuclear/Go PLTN demi kesejahteraan bangsa/masyarakat.

(Red Tommy Karwur dan Irwan Hasiholan)

Promosi ini merupakan bagian dari strategi pemasaran langsung yang rutin dilakukan oleh tim Yamaha Sumedang guna mendekatkan produk kepada masyarakat. Sementara itu, kantor cabang Yamaha Sumedang sendiri beralamat di Jalan Prabu Gajah Agung No. 22, tepat di samping Alfamart lampu merah Bojong, yang menjadi pusat operasional kegiatan pemasaran tersebut.

Dalam kegiatan hari ini, tim sales marketing dipimpin oleh Hawadin, yang dikenal aktif melakukan promosi di berbagai lokasi berbeda. Ia menyampaikan bahwa metode pemasaran langsung di lapangan masih menjadi salah satu cara efektif untuk menjangkau konsumen secara lebih personal.

“Kami sering berpindah tempat untuk promosi agar bisa menjangkau lebih banyak masyarakat. Hari ini kami pilih lokasi ini karena cukup ramai dan strategis,” ujar Hawadin saat diwawancarai di sela kegiatan.

Kegiatan promosi yang berlangsung dari pukul 08.00 hingga 12.00 WIB ini juga melibatkan beberapa anggota tim lainnya, di antaranya Sarah, Surya, Haris, dan Yaris. Mereka bersama-sama memperkenalkan berbagai tipe motor Yamaha kepada masyarakat, sekaligus memberikan penjelasan terkait program pembelian yang sedang ditawarkan.

Dalam promosi tersebut, berbagai pilihan unit sepeda motor ditawarkan dengan skema pembelian yang menarik, seperti uang muka (DP) yang ringan serta cicilan yang terjangkau. Hal ini menjadi daya tarik utama bagi masyarakat yang ingin memiliki kendaraan pribadi, khususnya di tengah persaingan pasar otomotif yang semakin ketat.

Hawadin juga menambahkan bahwa kondisi ekonomi bukan menjadi penghalang bagi masyarakat untuk tetap bisa memiliki kendaraan. Dengan berbagai program yang disediakan, pihaknya berupaya memberikan kemudahan akses pembelian bagi semua kalangan.

“Sekarang persaingan semakin banyak, jadi kami harus kreatif menawarkan promo. Walaupun penghasilan kecil, masyarakat tetap bisa punya motor dengan DP murah dan proses yang mudah,” jelasnya.

Selain itu, ia menegaskan bahwa sebagai tenaga sales marketing, dirinya dan tim tetap berkomitmen menjalankan tugas dengan penuh semangat dan profesionalisme. Meskipun menghadapi berbagai tantangan di lapangan, mereka tetap optimis dapat mencapai target penjualan sekaligus membantu masyarakat mendapatkan kendaraan yang sesuai kebutuhan.

Antusiasme masyarakat sekitar juga terlihat cukup baik selama kegiatan berlangsung. Beberapa warga tampak mendatangi lokasi untuk melihat langsung unit motor yang dipamerkan serta berkonsultasi terkait skema pembelian.

Dengan adanya kegiatan promosi seperti ini, diharapkan mampu meningkatkan penjualan sekaligus memperluas jangkauan pasar Yamaha di wilayah Sumedang. Tim sales marketing pun berencana untuk terus melanjutkan kegiatan serupa di berbagai titik lainnya secara berkala.

Sumber: Hasil wawancara langsung dengan tim sales marketing Yamaha Sumedang

Asosasi Pengusaha dan Pengelola Dapur Makan Bergizi Gratis Indonesia (APPMBGI) menggelar agenda strategis berskala nasional bertajuk *APPMBGI National Summit 2026*. Kegiatan ini dihadiri berbagai instansi pemerintah dan lembaga negara, serta berlangsung di Gedung APPMBGI, Pasar Rebo, Pekayon, Jakarta Timur, pada 25–26 April 2026.

Ketua Umum APPMBGI, Abdul Rivai Ras, dalam sambutannya menyampaikan apresiasi atas kehadiran para pejabat dan pemangku kepentingan dari berbagai sektor.

“Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi, salam budaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Aries Marsudiyanto, Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus Republik Indonesia, yang saya hormati Bapak Irjen Pol Nurwono Danang, yang mewakili Wakapolri, serta para pejabat lainnya yang hadir pada pagi hari ini,” ujar Rivai.”

Ia juga menyebutkan sejumlah tokoh yang hadir, di antaranya Dr. Sarwo Edi, S.A., M.M., Sekretaris Utama Badan Pangan Nasional yang mewakili Menteri Pertanian, Dr. Restu Ardi, Dirjen Bina Pembangunan Daerah, Mayjen TNI Budi selaku Asisten Strategi Panglima TNI, serta sejumlah perwakilan kementerian, TNI, Polri, dan pemerintah daerah.

Rivai menegaskan bahwa pertemuan ini menjadi momentum penting karena berhasil menghimpun peserta dari 38 provinsi dan perwakilan dari 514 kabupaten/kota di seluruh Indonesia.

“Kami bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta’ala karena dapat berkumpul bersama seluruh pemangku kepentingan dalam mengawal kebijakan strategis pemerintah, khususnya program makan bergizi gratis. Perlu kami laporkan bahwa kepengurusan di 38 provinsi terbentuk dalam waktu kurang lebih tiga bulan, dan ini merupakan capaian yang sangat cepat dan luar biasa,” jelasnya.

Ia menambahkan, mayoritas pengurus di tingkat daerah merupakan pengusaha lokal yang tangguh, termasuk sejumlah tokoh yang juga aktif di dunia politik.

“Rata-rata pengurus di DPD tingkat provinsi maupun kabupaten/kota diisi oleh pengusaha lokal yang kuat dan berpengalaman, sehingga kami optimistis dapat berkontribusi dalam menyukseskan program nasional ini,” katanya.

Pada sesi berikutnya, Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus, Aries Marsudiyanto, S.E., M.M., menyampaikan pentingnya program makan bergizi gratis sebagai strategi pembangunan nasional.

“Program makan bergizi gratis ini bukan hal baru di dunia. Sudah ada 114 negara yang menjalankannya, sementara Indonesia baru memulai sekitar satu tahun lalu, tepatnya pada Januari 2025,” ujarnya.

Menurut Aries, program ini memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia, baik dari sisi kecerdasan maupun kesehatan.

“Kita melihat dari berbagai survei, tingkat rata-rata kecerdasan di Indonesia masih tergolong rendah, berkisar di angka 78 hingga 80. Sementara di negara-negara maju, program makan bergizi gratis sudah berjalan lebih dari 20 tahun dan memberikan dampak signifikan,” jelasnya.

Ia juga menyoroti tingginya angka stunting di Indonesia sebagai salah satu alasan utama pentingnya program tersebut.

“Dari sisi kesehatan, tingkat stunting di Indonesia masih tinggi. Data detailnya nanti akan disampaikan oleh kementerian terkait, namun ini menjadi perhatian serius kita bersama,” tambahnya.

Lebih lanjut, Aries menyinggung paradoks sumber daya alam Indonesia yang melimpah, namun belum sepenuhnya mampu diolah menjadi teknologi mandiri.

“Kita memiliki 82 persen sumber mineral dunia, mulai dari besi, nikel, batubara, emas, hingga bauksit. Namun sampai saat ini, kita belum mampu mengembangkan teknologi secara mandiri berbasis sumber daya tersebut. Ini menjadi tantangan besar bagi bangsa kita,” tegasnya.

Melalui penyelenggaraan APPMBGI National Summit 2026, diharapkan terbangun sinergi kuat antara pemerintah, pelaku usaha, dan seluruh pemangku kepentingan dalam mendukung keberhasilan program makan bergizi gratis sebagai bagian dari strategi peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia.

Kontributor : ( Indra Permana )

—

Sabtu | 25 April 2026 | Pukul | 12:00 | WIB

Mediapatriot.co.id | Langkat | Sumatera Utara | Berita Terkini — Pemerintah Kabupaten Langkat kembali menunjukkan keseriusannya dalam mendukung investasi sektor energi strategis nasional.

Bertempat di Ruang Pola Kantor Bupati Langkat, Jumat (24/4/2026), Consortium PT Istana Karang Laut (IKL) bersama PT Adiprotec Envirodunia melaksanakan sosialisasi rencana pekerjaan jalur pipa gas kepada unsur pemerintah daerah, masyarakat terdampak lintasan, serta perusahaan-perusahaan perkebunan yang berada di sepanjang koridor proyek.

Kegiatan ini menjadi momentum penting dalam tahapan awal pelaksanaan proyek jalur pipa gas milik EMP Gebang Limited yang saat ini tengah memasuki fase persiapan pengeboran migas di Desa Bubun, Kecamatan Tanjung Pura, Kabupaten Langkat.

Sosialisasi tingkat kabupaten tersebut bukan sekadar forum penyampaian teknis pekerjaan, melainkan bagian dari konsolidasi lintas sektor guna memastikan seluruh pemangku kepentingan memiliki pemahaman yang sama terhadap manfaat, tantangan, serta pola koordinasi yang akan dijalankan selama proyek berlangsung.

Proyek Strategis Jalur Energi Sepanjang 35 Kilometer

Dalam pemaparannya dijelaskan bahwa jalur pipa gas yang akan dibangun memiliki panjang kurang lebih 30 hingga 35 kilometer, dimulai dari Desa Bubun, Kecamatan Tanjung Pura, dan berakhir di Desa Buluh Telang, Kecamatan Padang Tualang.

Pekerjaan konstruksi pipa ini akan melintasi 9 desa dan 1 kelurahan, yang tersebar di dua kecamatan strategis, yakni Kecamatan Tanjung Pura dan Kecamatan Padang Tualang.

Adapun wilayah yang akan dilalui meliputi:

Desa Bubun
Desa Pantai Cermin
Desa Pematang Cengal
Desa Pekubuan
Kelurahan Pekan
Desa Teluk Bakung
Desa Paya Perupuk
Desa Padang Tualang
Desa Kwala Pesilam
Desa Buluh Telang

Lintasan tersebut dipilih berdasarkan kajian teknis dan efisiensi distribusi, sekaligus mempertimbangkan aspek keselamatan, aksesibilitas, serta keberlangsungan aktivitas masyarakat dan perusahaan perkebunan yang berada di sekitar jalur.

Secara substansial, proyek ini merupakan urat nadi pendukung operasional eksplorasi migas EMP Gebang Limited di wilayah Secanggang–Gebang yang kini diproyeksikan menjadi salah satu simpul penguatan ketahanan energi nasional di Sumatera Utara.

Pemerintah Kabupaten Langkat Ambil Peran Sentral Pengawalan Investasi

Kegiatan sosialisasi ini dihadiri sejumlah unsur pemerintahan dan pemangku kepentingan, antara lain:

Perwakilan Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Langkat

Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Langkat

Perwakilan Camat Tanjung Pura melalui Kasi Pemerintahan Kecamatan Tanjung Pura

Camat Padang Tualang
Para lurah dan kepala desa yang wilayahnya dilintasi proyek
Rangkaian acara dibuka secara resmi oleh Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Langkat, Drs. Muhammad Nawawi, M.AP, yang dalam sambutannya menegaskan bahwa pemerintah daerah menempatkan investasi energi sebagai salah satu instrumen penting dalam mendorong pembangunan daerah.

Menurutnya, sinergi antara pemerintah, investor, pelaksana lapangan, dan masyarakat harus dibangun sejak tahap awal agar seluruh proses berjalan kondusif serta memberi manfaat nyata bagi daerah.

“Kami siap mendukung penuh proyek ini karena diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi serta mendorong kemajuan pembangunan serta penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Langkat,” tegas Drs. Muhammad Nawawi, M.AP.

Pernyataan tersebut sekaligus menegaskan posisi Pemkab Langkat sebagai fasilitator pembangunan yang proaktif, bukan sekadar regulator administratif.

Consortium PT IKL dan PT Adiprotec Paparkan Skema Teknis Pekerjaan

Setelah pembukaan, forum dilanjutkan dengan sesi pemaparan teknis oleh pihak consortium pelaksana, yakni Agus Susanto selaku Direktur Consortium PT IKL dan PT Adiprotec Envirodunia, didampingi Wendy Soerachman selaku Project Manager.

Dalam penjelasannya, kedua perusahaan menekankan bahwa pelaksanaan pembangunan jalur pipa gas akan mengedepankan pendekatan profesional, terukur, dan mengacu pada standar keselamatan kerja serta perlindungan lingkungan.

Selain menjelaskan rute lintasan, metode pengerjaan, hingga tahapan pembebasan akses kerja, pihak consortium juga membuka ruang dialog kepada seluruh kepala desa, perangkat kecamatan, serta perwakilan perusahaan perkebunan guna menampung berbagai aspirasi, potensi hambatan, dan masukan teknis dari lapangan.

Direktur Consortium, Agus Susanto, menyampaikan apresiasi atas dukungan Pemerintah Kabupaten Langkat yang dinilai sangat terbuka terhadap masuknya investasi sektor energi.

“Kami mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas dukungan dari Pemerintah Kabupaten Langkat beserta seluruh pihak terkait, semoga kegiatan ini dapat berjalan dengan baik dan lancar nantinya,” ujar Agus Susanto.

Ia menambahkan, komunikasi intensif dengan masyarakat akan terus dibangun agar setiap tahapan pekerjaan dapat berlangsung dengan transparan dan minim resistensi.

EMP Gebang Limited Tegaskan Sosialisasi Sebagai Komitmen Keterbukaan

Dalam kegiatan tersebut, turut hadir pula perwakilan EMP Gebang Limited selaku project user atau pemilik pekerjaan.

Kehadiran EMP Gebang Limited menandakan bahwa perusahaan tidak hanya menyerahkan pekerjaan secara kontraktual kepada pelaksana, tetapi juga terlibat aktif memastikan pendekatan sosial dan komunikasi publik berjalan optimal.

Perwakilan EMP Gebang Limited menegaskan bahwa sosialisasi ini adalah langkah fundamental sebelum pekerjaan fisik dimulai.

“Kegiatan sosialisasi adalah bentuk komitmen kami untuk memastikan seluruh pihak memahami rencana proyek ini, serta penting untuk dilakukan guna membangun komunikasi yang baik dan meminimalisir potensi kendala di lapangan,” ungkap perwakilan EMP Gebang Limited.

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan proyek energi modern tidak lagi semata bertumpu pada kekuatan modal dan teknologi, namun juga sangat ditentukan oleh penerimaan sosial, keterbukaan informasi, serta harmonisasi dengan masyarakat lokal.

Lebih dari Sekadar Pipa Gas, Ini Adalah Koridor Pertumbuhan Baru Langkat

Secara makro, pembangunan jalur pipa gas ini dinilai memiliki implikasi yang jauh melampaui kepentingan distribusi energi semata.

Masuknya proyek strategis migas ke wilayah Tanjung Pura hingga Padang Tualang diyakini akan:

Membuka ruang investasi turunan,
mendorong aktivitas ekonomi desa,
meningkatkan perputaran jasa dan logistik,
menyerap tenaga kerja lokal skill maupun non-skill,
serta mempercepat pembangunan infrastruktur penunjang kawasan.

Bila dikelola secara berkelanjutan, proyek ini berpotensi menjadi episentrum pertumbuhan ekonomi baru di Kabupaten Langkat bagian pesisir hingga daratan tengah.

Langkat tidak lagi sekadar menjadi daerah lintasan eksploitasi sumber daya, namun mulai menempatkan diri sebagai wilayah yang mengambil manfaat strategis dari rantai nilai industri energi nasional.

Dialog Interaktif Jadi Penutup, Semangat Kolaboratif Menguat

Usai sesi pemaparan, kegiatan ditutup dengan tanya jawab dan diskusi interaktif yang melibatkan para camat, lurah, kepala desa, serta unsur masyarakat terkait.

Sejumlah isu teknis seperti akses lahan, pengamanan jalur kerja, koordinasi lapangan, hingga peluang keterlibatan tenaga kerja lokal menjadi bahasan konstruktif dalam forum tersebut.

Suasana dialog berlangsung terbuka dan produktif, mencerminkan bahwa seluruh pihak memiliki semangat yang sama: memastikan proyek strategis ini berjalan aman, lancar, dan memberikan manfaat luas.

Dengan terlaksananya sosialisasi tingkat kabupaten ini, maka tahapan pembangunan jalur pipa gas EMP Gebang Limited memasuki babak yang lebih konkret.

Langkat kini tengah berdiri di ambang perubahan besar—di mana pipa gas yang akan ditanam melintasi desa-desa bukan hanya saluran energi, tetapi juga simbol mengalirnya harapan baru menuju pembangunan yang lebih maju, modern, dan berdaya saing.

(Kabiro Langkat | Mediapatriot.co.id)

Isu dugaan keterlibatan oknum aparat kepolisian dalam pengelolaan kebun sawit di kawasan pesisir Langkat menuntut kehati-hatian publik: benarkah terjadi pelanggaran tata ruang, atau sekadar narasi yang belum utuh terverifikasi?

Sabtu | 25 April 2026 | Pukul | 07.00 |WIB

Mediapatriot.co.id | Langkat | Sumatera Utara | Berita Terkini – Polemik mengenai dugaan penguasaan belasan hektare kebun kelapa sawit di kawasan yang disebut-sebut sebagai hutan lindung mangrove di Desa Bubun, Kecamatan Tanjung Pura, Kabupaten Langkat, kini berkembang menjadi isu sensitif yang menyentuh tiga ranah sekaligus:

Persoalan lingkungan hidup, integritas aparatur negara, serta tanggung jawab etik media dalam membangun opini publik.

Nama seorang oknum Kapolsek berinisial AKP MG mencuat dalam narasi yang beredar luas setelah sejumlah informasi lapangan menyebut adanya keterkaitan pihak bersangkutan dengan areal perkebunan sawit yang berada tidak jauh dari bibir pesisir.

Foto udara yang beredar menunjukkan hamparan kebun sawit produktif dengan akses jalan permanen menuju garis pantai, memunculkan persepsi adanya aktivitas pembukaan lahan dalam skala besar yang dinilai tidak lazim dilakukan tanpa dukungan modal dan pengaruh kekuasaan.

Namun demikian, dalam kerangka profesionalitas jurnalistik dan asas praduga tak bersalah, tuduhan demikian tidak dapat serta-merta diposisikan sebagai fakta final sebelum melalui proses pembuktian yang dapat diuji secara hukum, administratif, maupun spasial.

Dugaan Publik Harus Dipisahkan dari Fakta Hukum

Di tengah derasnya opini yang berkembang, sejumlah kalangan menilai masyarakat harus cermat membedakan antara informasi indikatif, dugaan lapangan, dan fakta hukum yang telah memiliki dasar dokumen resmi.

Persoalan utama dalam isu ini bukan semata siapa yang diduga menguasai lahan, melainkan terlebih dahulu:

Apakah benar lokasi perkebunan tersebut berada di dalam kawasan hutan lindung yang telah ditetapkan negara?

Pertanyaan tersebut menjadi fundamental karena status kawasan hutan tidak dapat ditentukan berdasarkan penyebutan masyarakat atau asumsi visual semata.

Penetapan kawasan hutan lindung harus merujuk pada peta tata batas resmi yang diterbitkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, lengkap dengan koordinat, overlay geospasial, serta penegasan batas lapangan oleh Balai Pemantapan Kawasan Hutan.

Tanpa dokumen tersebut, seluruh tuduhan yang dibangun berpotensi menjadi klaim sepihak yang lemah dari sudut legal standing.

Seorang praktisi hukum agraria di Sumatera Utara yang dimintai pandangan menjelaskan, dalam sengketa dugaan penguasaan lahan kehutanan terdapat tiga unsur pembuktian yang wajib dipenuhi, yakni:

Validitas status kawasan,
Legalitas hak atas tanah atau penguasaan fisik,

Subjek hukum yang bertanggung jawab atas pemanfaatan lahan.

“Tidak bisa seseorang langsung dituduh menguasai hutan lindung hanya karena ada kebun sawit dan berkembang cerita di masyarakat.

Negara bekerja berdasarkan peta, dokumen, izin, dan subjek hukum yang jelas.

Jika salah satu unsur belum terang, maka narasi itu belum menjadi fakta hukum,” tegasnya.

Nama Aparat Disebut, Hak Jawab Menjadi Keniscayaan Etik

Pemberitaan yang menyeret nama seorang pejabat aktif kepolisian tentu bukan perkara ringan.

Selain menyangkut reputasi personal, isu ini juga bersentuhan langsung dengan marwah institusi Polri di tengah tingginya tuntutan publik terhadap integritas aparat.

Karena itu, prinsip cover both sides atau keberimbangan mutlak menjadi pijakan Utama.

Media tidak boleh terjebak pada sensasi tuduhan tanpa memberi ruang proporsional kepada pihak yang dituduhkan untuk menyampaikan klarifikasi.

Saat dikonfirmasi Mediapatriot.co.id melalui sambungan telepon WhatsApp, Kapolsek Tanjung Pura AKP MG tidak menampik bahwa namanya sedang dikaitkan dengan isu tersebut.

Namun ia menyampaikan sikap terbuka dan menegaskan bahwa apabila memang lahan dimaksud dibutuhkan pemerintah atau terbukti masuk kawasan negara, dirinya bersedia menyerahkan kembali.

Pernyataan ini mengandung dua dimensi penting.

Pertama, adanya pengakuan bahwa isu tersebut bukan sekadar rumor liar, melainkan telah sampai kepada pihak yang disebutkan.

Kedua, pernyataan kesediaan mengembalikan menunjukkan  persoalan ini masih berada pada ruang klarifikasi administratif, belum memasuki pembuktian yuridis tentang ada atau tidaknya unsur pelanggaran.

Di sinilah media dituntut tidak tergelincir menjadi hakim opini.

Jurnalisme yang sehat bukan membangun penghakiman, melainkan menyusun fakta secara utuh agar publik dapat menilai berdasarkan informasi yang berimbang.

Mangrove, Sawit, dan Persoalan Ekologi Pesisir yang Tak Sederhana
Terlepas dari siapa pemiliknya, keberadaan kebun sawit dalam radius dekat ekosistem mangrove memang menimbulkan pertanyaan ekologis serius.

Mangrove bukan sekadar vegetasi pantai, tetapi benteng biologis yang menjaga abrasi, habitat biota laut, penyerap karbon, sekaligus penyangga keseimbangan wilayah pesisir timur Sumatera.

Konversi lahan mangrove menjadi perkebunan sawit telah lama menjadi isu laten di berbagai daerah pesisir karena sering dilakukan secara bertahap:

Dimulai dari penimbunan, pembukaan kanal, pembangunan jalan inspeksi, hingga penanaman monokultur.

Jika pola tersebut benar terjadi di Desa Bubun, maka dampaknya bukan hanya persoalan legalitas tanah, tetapi ancaman terhadap ketahanan lingkungan jangka panjang masyarakat pesisir Tanjung Pura.

Namun lagi-lagi, tuduhan kerusakan ekosistem pun tidak dapat berdiri di atas asumsi visual belaka.

Diperlukan audit lingkungan, citra satelit historis, serta penelusuran perubahan tutupan lahan oleh instansi teknis agar dapat diketahui:

Apakah sebelumnya area tersebut merupakan mangrove aktif,
kapan mulai dibuka,
siapa pelaku pembukaan,
serta apakah ada izin usaha, izin lingkungan, atau hak kelola yang melekat.

Tanpa investigasi ilmiah tersebut, isu lingkungan berisiko hanya menjadi alat amplifikasi sentimen tanpa hasil penyelesaian substantif.

Publik Menunggu Ketegasan Pemda dan Aparat Penegak Hukum

Kasus ini sesungguhnya tidak boleh dibiarkan menggantung dalam ruang rumor.

Pemerintah Kabupaten Langkat, Dinas Kehutanan Sumatera Utara, Balai KLHK, Badan Pertanahan Nasional, hingga institusi kepolisian memiliki tanggung jawab moral dan administratif untuk memberikan penjelasan terbuka kepada masyarakat.

Sebab jika benar lahan tersebut masuk kawasan hutan lindung, maka negara wajib menertibkan tanpa pandang bulu siapa pun penguasanya.

Sebaliknya, jika ternyata lahan tersebut berada di area penggunaan lain atau memiliki alas hak yang sah, maka negara juga wajib menyampaikan fakta itu agar tidak terjadi pembunuhan karakter terhadap pihak yang dituduh.

Ketidakjelasan justru melahirkan distrust publik.

Masyarakat akan terus menduga ada praktik perlindungan kekuasaan jika negara diam, dan sebaliknya masyarakat juga dapat terseret pada pembentukan stigma yang tidak adil bila informasi tidak pernah diluruskan.

Pers Harus Menjadi Penjernih, Bukan Pemantik Kegaduhan

Dalam situasi seperti ini, media memegang posisi strategis sekaligus rawan.

Salah menulis, reputasi seseorang bisa hancur.

Terlalu lunak menulis, kepentingan publik bisa terabaikan.

Karena itu, jurnalisme investigatif yang beretika harus menempuh jalur data, bukan sekadar desas-desus.

Media wajib menguji:

peta kawasan hutan,
dokumen pertanahan,
jejak kepemilikan usaha,
perizinan lingkungan,
hingga konfirmasi berjenjang dari seluruh pihak.

Barulah setelah itu publik disuguhi kesimpulan yang kokoh, bukan opini yang prematur.

Mediapatriot.co.id memandang bahwa isu Desa Bubun ini adalah ujian bagi transparansi birokrasi, integritas aparat, dan kedewasaan pers lokal dalam mengawal kepentingan masyarakat.

Karena sesungguhnya, yang sedang dipertaruhkan bukan hanya soal siapa pemilik kebun sawit itu.

Melainkan satu pertanyaan yang jauh lebih besar:

Masihkah hukum tata ruang dan perlindungan lingkungan di negeri ini berdiri sama tegaknya ketika berhadapan dengan nama, jabatan, dan kekuasaan?

(Tim Investigasi Mediapatriot.co.id)

Menurut Jan Maringka, Jaksa Agung Muda (2017- 2020) dunia penegakan hukum tidak hanya melibatkan polisi, jaksa dan hakim saja dalam ekosistim peradilan kita, tetapi juga mencakup Advokat dan berbagai profesi lain yang memiliki peran penting dalam menjaga keadilan dan ketertiban masyarakat. Dalam praktiknya, sistem ini seringkali dihadapkan pada berbagai tantangan yang tidak sederhana.

Ia menjelaskan bahwa sejumlah persoalan seperti potensi penyalahgunaan wewenang, perbedaan interpretasi hukum, hingga persoalan integritas menjadi perhatian serius dalam upaya penegakan hukum yang berkeadilan. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah strategis dan pola pikir yang saya sebut PITA sebagai satu kesatuan pada masing masing perangkat yang terlibat, yaitu unsur Profesional, Integritas, Transparan dan Akuntable dalam pelakaabaan tugas untuk memperkuat sistem yang ada agar mampu menjawab kebutuhan dan kepercayaan masyarakat secara menyeluruh.

Sehingga tidak ada lagi perlombaan untuk mendisplay hasil kejahatan tanpa ada kejelasan dan transparansi siapa pelaku kejahatan dan kapan kegiatan itu terjadi, atau hanya sekedar pengulangan dari nominal yang telah ada di tahun tahun sebelumnya.

Hal ini terlihat semakin jelas ketika para aparat berlomba menunjukkan kinerjanya dimuka Presiden namun trust publik semakin menurun dengan banyaknya perkara kasat mata yang tidak dapat diselesaikan

“Penegakan hukum adalah fondasi penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Indonesia telah mendeklarasikan kemerdekaannya sebagai negara hukum bukan negara kekuasaan, namun seringkali instrumen penegakan hukum berakhir anti klimaks di tangan lembaga legislatif bukan oleh diskresi dari Penegak hukum sendiri yang bermuara pada rasa keadilan dalam masyarakat.

Namun, sistem ini harus terus diperbaiki agar mampu menjawab tantangan global dan memberikan rasa aman terhadap iklim investasi di dalam negeri,” ujar Jan Maringka, yang juga menjadi tenaga pengajar hukum internasional pada FH Ukris – Jakarta.

Lebih lanjut, ia menyoroti arti penting PITA dalam penugasan setiap aparat hukum, profesional, instegritas transparansi dan akuntabitas sebagai kunci utama dalam meningkatkan efektivitas sistem hukum kita Menurutnya, setiap lembaga penegak hukum harus mampu bekerja secara terbuka dan bertanggung jawab agar kepercayaan publik dapat terus terjaga.

Selain itu, Jan Samuel Maringka juga menekankan pentingnya kolaborasi antar lembaga dalam proses penegakan hukum. Sinergi yang baik antara aparat penegak hukum, pemerintah, dan masyarakat dinilai dapat meminimalkan kesalahan serta mempercepat proses penanganan perkara.

Dalam era modern saat ini, ia juga menggarisbawahi peran teknologi yang semakin penting dalam mendukung penegakan hukum. Penggunaan sistem digital, database modern, serta perangkat lunak canggih dinilai mampu meningkatkan efisiensi dalam pengumpulan dan pengelolaan data, sehingga proses investigasi dan litigasi dapat berjalan lebih cepat dan akurat.

Tidak hanya itu, Jan Samuel Maringka turut menyoroti pentingnya penyuluhan hukum kepada masyarakat. Ia menilai bahwa masyarakat yang memahami hak dan kewajiban hukumnya akan lebih aktif dalam mendukung proses penegakan hukum serta mampu menghindari potensi pelanggaran.

“Kesadaran hukum masyarakat menjadi faktor penting dalam menciptakan lingkungan yang tertib dan adil. Edukasi hukum harus terus ditingkatkan,” katanya.

Ia juga menambahkan bahwa peran media dan perkembangan teknologi informasi turut membantu dalam memberikan gambaran nyata tentang dinamika penegakan hukum di lapangan. Berbagai dokumentasi dan informasi yang beredar di ruang publik dapat menjadi bahan evaluasi sekaligus pembelajaran bagi semua pihak.

Jan Samuel Maringka menegaskan bahwa dunia penegakan hukum tidak hanya berfokus pada penindakan, tetapi juga harus mengedepankan pencegahan dan nilai-nilai keadilan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Hal ini penting agar sistem hukum tidak hanya tegas, tetapi juga berkeadilan dan berperikemanusiaan.

Dengan berbagai tantangan yang ada, ia berharap seluruh pihak dapat terus berkomitmen untuk memperkuat sistem penegakan hukum di Indonesia. Menurutnya, kerja sama yang baik antara semua elemen akan menjadi kunci dalam menciptakan sistem hukum yang lebih baik di masa depan.

“Penegakan hukum bukanlah industri yang keberhasilannya ditunjukkan dari angka pelaku kejahatan yg diproses semakin meningkat, namun sebaliknya bagaimana angka kejahatan turun dan kesadaran hukum masyarajat meningkat, tentunya masalah ini bukan hanya tugas aparat, tetapi tanggung jawab bersama seluruh elemen masyarakat,” tutupnya.(Tommy)

Dalam forum lintas keagamaan tersebut, Wiwiek Hargono menegaskan pentingnya semangat toleransi dan kebersamaan di tengah keberagaman masyarakat Kota Bekasi. Ia menekankan bahwa keberagaman merupakan kekuatan yang harus dijaga untuk membangun masyarakat yang harmonis dan inklusif.

Selain itu, Wiwiek juga menyoroti peran strategis perempuan dalam kehidupan sosial. Menurutnya, perempuan tidak hanya berperan sebagai ibu dan istri dalam keluarga, tetapi juga memiliki kontribusi besar dalam pembangunan melalui kegiatan sosial, komunitas, hingga penguatan ekonomi keluarga.

“Perempuan berdaya adalah perempuan yang mampu mengambil peran di berbagai lini kehidupan, sekaligus menjadi penguat nilai toleransi di tengah masyarakat yang beragam,” ujarnya.

Ia juga menekankan pentingnya kemandirian perempuan dalam aspek finansial, psikologis, ideologis, dan spiritual agar mampu menghadapi tantangan zaman serta memberikan kontribusi nyata di lingkungan sosial.

Wiwiek menambahkan bahwa peran ibu sangat penting dalam membentuk generasi yang kuat dan berkarakter. Dari keluarga yang kokoh, akan lahir generasi yang mampu membawa masa depan bangsa lebih baik dengan tetap menjunjung tinggi nilai toleransi.

Kegiatan ini diharapkan dapat memperkuat peran perempuan sekaligus mempererat hubungan antarumat beragama di Kota Bekasi dalam suasana damai dan saling menghormati.

Sumber: Siaran Pers Pemkot Bekasi, 24 April 2026

Jakarta Timur, 24 April 2026 – Putra Siregar kembali menunjukkan kepeduliannya kepada masyarakat dengan menggelar aksi sosial berupa pembagian ribuan paket sembako di kawasan Batu Ampar, tepatnya di Jalan Raya Condet No.13A, RT 10/RW 03, Kecamatan Kramat Jati.

Kegiatan sosial tersebut menjadi bagian dari komitmen berkelanjutan Putra Siregar dalam membantu masyarakat, khususnya pada momentum-momentum tertentu seperti perayaan ulang tahun maupun agenda kemanusiaan lainnya. Dalam aksi kali ini, warga menerima bantuan berupa paket sembako, beras, hingga uang tunai.

Aksi kepedulian yang dilakukan pendiri PS Store itu bukan kali pertama. Sebelumnya, ia juga pernah menggelar kegiatan sosial berskala besar dengan mendistribusikan hingga 100 ton beras serta 10.000 paket sembako di wilayah Jakarta.

Dalam pelaksanaannya, pembagian bantuan dilakukan secara tertib melalui sistem kupon yang telah disalurkan lebih dahulu kepada warga melalui pengurus RT setempat. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan bantuan diterima masyarakat yang benar-benar membutuhkan dan berjalan dengan lancar.

Warga setempat menyambut antusias kegiatan tersebut. Mereka mengaku sangat terbantu, terutama di tengah kondisi ekonomi yang masih penuh tantangan dan kebutuhan pokok yang terus meningkat.

Putra Siregar menyampaikan bahwa kegiatan tersebut merupakan bentuk rasa syukur sekaligus kepedulian kepada sesama.

“Kegiatan ini adalah bentuk kepedulian dan rasa syukur. Semoga bisa memberikan manfaat bagi masyarakat yang membutuhkan,” ujar Putra Siregar.

Aksi sosial ini pun mendapat apresiasi dari berbagai kalangan karena dinilai mampu mempererat hubungan antara pelaku usaha dengan masyarakat sekitar, sekaligus menumbuhkan kembali semangat gotong royong di tengah kehidupan perkotaan yang dinamis.

Melalui kegiatan tersebut, Putra Siregar berharap semakin banyak pihak tergerak untuk ikut berbagi dan menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat luas.

Red Irwan Hasiholan

Kegiatan yang berlangsung di Gedung Teknis Bersama, Kota Bekasi ini menjadi bagian penting dalam tahapan persiapan pembangunan fasilitas PSEL yang direncanakan sebagai solusi modern dalam pengelolaan sampah perkotaan.

Dalam pemaparan tersebut dijelaskan konsep desain fasilitas pengolahan sampah yang akan mengubah limbah menjadi energi listrik dengan memanfaatkan teknologi terkini yang ramah lingkungan. Proyek ini diharapkan mampu menjawab tantangan meningkatnya volume sampah di Kota Bekasi.

Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto, dalam kesempatan tersebut menegaskan bahwa pembangunan PSEL merupakan langkah strategis dalam mengatasi persoalan sampah yang semakin kompleks di wilayah perkotaan.

Ia menjelaskan bahwa proyek ini tidak hanya berfokus pada pengurangan volume sampah, tetapi juga menghadirkan nilai tambah berupa energi alternatif yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat.

“PSEL ini adalah solusi jangka panjang untuk pengelolaan sampah di Kota Bekasi. Kita tidak hanya menyelesaikan persoalan lingkungan, tetapi juga menghadirkan manfaat berupa energi listrik,” ujar Tri.

Menurutnya, keberadaan PSEL nantinya diharapkan dapat memberikan dampak signifikan terhadap sistem pengelolaan sampah yang lebih efektif dan efisien. Selain itu, proyek ini juga mendukung upaya pemerintah dalam menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan sehat.

Tri Adhianto juga menekankan pentingnya percepatan realisasi pembangunan PSEL agar manfaatnya dapat segera dirasakan oleh masyarakat. Ia mengingatkan bahwa koordinasi dan kerja sama antar pihak menjadi kunci utama dalam menyukseskan proyek tersebut.

“Kita ingin proses ini berjalan cepat, tepat, dan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Kolaborasi semua pihak sangat dibutuhkan agar pembangunan PSEL dapat terealisasi dengan baik,” tambahnya.

Dalam kegiatan tersebut, jajaran perangkat daerah turut hadir untuk mendengarkan pemaparan teknis secara langsung. Mereka juga melakukan diskusi guna memastikan kesiapan berbagai aspek pendukung, mulai dari teknis pembangunan hingga kesiapan infrastruktur penunjang.

Diskusi yang berlangsung juga membahas berbagai kemungkinan penyempurnaan desain agar fasilitas PSEL yang dibangun nantinya benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan kondisi di lapangan. Hal ini penting untuk memastikan keberlanjutan operasional proyek dalam jangka panjang.

Pemerintah Kota Bekasi berharap proyek ini dapat menjadi solusi berkelanjutan dalam pengelolaan sampah. Dengan adanya PSEL, diharapkan volume sampah yang selama ini menjadi permasalahan utama dapat berkurang secara signifikan.

Selain itu, pemanfaatan sampah sebagai sumber energi listrik juga menjadi langkah inovatif dalam mendukung ketahanan energi serta mengurangi ketergantungan pada sumber energi konvensional.

Proyek PSEL ini juga sejalan dengan upaya pemerintah dalam mendorong penggunaan teknologi ramah lingkungan serta mendukung program pembangunan berkelanjutan di tingkat daerah.

Dengan adanya komitmen kuat dari Pemerintah Kota Bekasi dan dukungan dari berbagai pihak, pembangunan PSEL diharapkan dapat berjalan sesuai rencana dan memberikan manfaat besar bagi masyarakat.

Ke depan, fasilitas ini diharapkan menjadi salah satu contoh pengelolaan sampah modern yang dapat diterapkan di daerah lain, sekaligus memperkuat posisi Kota Bekasi sebagai kota yang inovatif dan berwawasan lingkungan.

Sumber: Humas Pemkot Bekasi

Program ini menjadi langkah strategis dalam menjawab tantangan perubahan iklim dan degradasi lingkungan di wilayah perkotaan yang terus berkembang pesat. Melalui gerakan ini, pemerintah tidak hanya berfokus pada penanaman pohon, tetapi juga mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga keberlanjutan lingkungan.

Kegiatan nyata dari program tersebut terlihat dalam aksi penanaman pohon bertema “Hijaukan Bumi, Sejuta Manfaat bagi Alam” yang digelar pada Jumat (24/4/2026) di kawasan Taman Galaxy, Kota Bekasi. Acara ini menjadi simbol kolaborasi lintas elemen masyarakat dalam mendukung gerakan penghijauan kota.

Kegiatan tersebut diinisiasi oleh Jemaat Gereja Katolik Paroki St. Bartolomeus dan melibatkan berbagai pihak, mulai dari pemerintah daerah, tokoh masyarakat, hingga warga sekitar. Kehadiran berbagai elemen ini menunjukkan bahwa isu lingkungan menjadi tanggung jawab bersama.

Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto Tjahyono, yang hadir langsung dalam kegiatan tersebut memimpin penanaman pohon secara simbolis. Dalam sambutannya, ia menegaskan bahwa program penanaman pohon bukan sekadar kegiatan seremonial, melainkan bagian dari investasi jangka panjang bagi keberlangsungan lingkungan hidup.

Ia menjelaskan bahwa target 3 juta pohon akan dicapai secara bertahap dengan melibatkan berbagai kalangan, termasuk komunitas keagamaan, lembaga pendidikan, pelaku usaha, serta masyarakat di tingkat RT dan RW. Salah satu strategi yang diterapkan adalah melalui skema sumbangan pohon dari masyarakat.

Pendekatan ini diharapkan mampu menumbuhkan rasa memiliki terhadap ruang terbuka hijau sekaligus memperluas jangkauan gerakan penghijauan di seluruh wilayah Kota Bekasi. Dengan keterlibatan langsung warga, keberhasilan program ini diharapkan dapat lebih terjaga.

Namun demikian, Pemerintah Kota Bekasi menyadari adanya tantangan yang harus dihadapi dalam pelaksanaan program ini. Salah satu kendala utama adalah kondisi musim kemarau yang berpotensi menghambat pertumbuhan pohon yang telah ditanam.

Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah menekankan pentingnya perawatan tanaman secara berkelanjutan. Salah satu langkah konkret yang didorong adalah pembangunan sumur resapan di setiap lingkungan. Infrastruktur ini dinilai mampu menjaga ketersediaan air tanah sekaligus mendukung pertumbuhan pohon.

Selain itu, sumur resapan juga memiliki manfaat lain, yaitu mengurangi risiko banjir saat musim hujan. Dengan demikian, program penghijauan ini tidak hanya berdampak pada peningkatan kualitas udara, tetapi juga berkontribusi terhadap pengelolaan sumber daya air.

Kegiatan penanaman pohon ini turut dihadiri oleh berbagai tokoh, antara lain Romo Kepala Paroki Leonardus Pieter Pungki Setiawan, Camat Rawalumbu Sri Susilawati, Lurah Bojong Menteng Kodriana, serta perwakilan organisasi masyarakat.

Penanaman pohon dilakukan secara simbolis oleh para undangan, kemudian dilanjutkan oleh warga yang menanam berbagai jenis pohon di area yang telah disiapkan. Kegiatan ini juga menjadi sarana edukasi bagi masyarakat tentang pentingnya menjaga lingkungan hidup.

Melalui gerakan ini, diharapkan kualitas udara di Kota Bekasi dapat meningkat, tingkat polusi berkurang, serta tercipta iklim mikro yang lebih sejuk di tengah kepadatan wilayah perkotaan. Selain itu, program ini juga menjadi langkah konkret dalam membangun kota yang lebih ramah lingkungan.

Pemerintah Kota Bekasi berharap, gerakan penghijauan ini dapat menjadi budaya yang terus berkembang di tengah masyarakat. Dengan kolaborasi yang kuat antara pemerintah dan warga, upaya menjaga lingkungan dapat berjalan secara berkelanjutan.

Program penanaman 3 juta pohon ini juga menjadi bukti bahwa pembangunan kota tidak hanya berorientasi pada infrastruktur, tetapi juga memperhatikan aspek lingkungan sebagai fondasi penting bagi masa depan.

Sumber: Humas Pemkot Bekasi

Jembatan yang berlokasi di Jalan Gorong Giring RT 005/05 tersebut telah mencapai progres 100 persen. Pencapaian ini menjadi kabar baik bagi warga setempat yang selama ini menantikan akses penyeberangan yang aman dan layak untuk menunjang aktivitas sehari-hari.

Pembangunan jembatan ini tidak hanya menjadi proyek infrastruktur semata, tetapi juga mencerminkan semangat gotong royong antara personel TNI dan masyarakat. Sejak awal pembangunan hingga tahap akhir, keterlibatan warga terlihat begitu antusias dalam membantu proses pengerjaan.

Pada tahap akhir pekerjaan, fokus diarahkan pada proses finishing jalan jembatan yang menjadi bagian penting sebelum dapat digunakan oleh masyarakat. Personel Koramil 01/Tangerang bersama warga bahu-membahu menyelesaikan berbagai tahapan pekerjaan, mulai dari penggalian, pemasangan papan mal, hingga pengecoran.

Suasana kebersamaan yang terjalin selama proses pembangunan menjadi bukti nyata kemanunggalan TNI dengan rakyat. Sinergi ini menjadi kunci utama dalam mempercepat penyelesaian proyek yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat.

Komandan Koramil 01/Tangerang, Mayor Inf Jefresen Sipayung, menyampaikan bahwa pembangunan Jembatan Garuda memiliki arti penting bagi kehidupan warga, khususnya bagi sekitar 500 kepala keluarga yang berada di Kelurahan Panunggangan Utara dan Kelurahan Panunggangan Timur.

“Jembatan ini diharapkan dapat mempermudah mobilitas masyarakat, baik untuk aktivitas ekonomi, pendidikan, maupun pelayanan sosial di Panunggangan Utara dan Timur,” ujarnya, Kamis (23/04/2026).

Ia menjelaskan bahwa keterlibatan TNI dalam pembangunan ini tidak hanya sebatas membantu tenaga kerja, tetapi juga merupakan bentuk pengabdian nyata kepada masyarakat. Selain itu, kegiatan ini juga bertujuan untuk memperkuat semangat kebersamaan antara aparat dan warga.

“Kami ingin memastikan pembangunan ini berjalan baik dan selesai tepat waktu. Dengan gotong royong, kami yakin manfaatnya akan dirasakan jangka panjang oleh warga,” tambahnya.

Kehadiran TNI di tengah masyarakat selama proses pembangunan memberikan motivasi tersendiri bagi warga. Meskipun menghadapi berbagai tantangan, termasuk kondisi lapangan dan tekanan waktu, semangat kerja sama tetap terjaga hingga proyek dapat diselesaikan dengan baik.

Jembatan Garuda kini tidak hanya berfungsi sebagai sarana penghubung antarwilayah, tetapi juga menjadi simbol harapan baru bagi masyarakat. Infrastruktur ini diharapkan mampu mendorong peningkatan aktivitas ekonomi, memperlancar akses pendidikan, serta mempermudah pelayanan sosial bagi warga sekitar.

Dengan selesainya pembangunan ini, warga tidak lagi mengalami kesulitan dalam beraktivitas sehari-hari, terutama dalam hal mobilitas antarwilayah. Akses yang sebelumnya terbatas kini telah terbuka, memberikan dampak positif bagi kehidupan masyarakat secara keseluruhan.

Ke depan, keberadaan Jembatan Garuda diharapkan dapat terus memberikan manfaat yang berkelanjutan serta menjadi contoh nyata pentingnya sinergi antara TNI dan masyarakat dalam pembangunan wilayah.

Sumber: Kodim 0506/Tangerang

Kegiatan tersebut dilaksanakan di wilayah Koramil 01/Tangerang dengan menyasar rumah warga kurang mampu di Kelurahan Panunggangan Timur, Kota Tangerang, milik Ibu Siti Hartati. Program ini menjadi salah satu bentuk kepedulian TNI dalam membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Meskipun dalam proses pengerjaan sempat terkendala cuaca yang tidak menentu, prajurit TNI tetap menunjukkan semangat dan dedikasi tinggi hingga seluruh pekerjaan dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu.

Danramil 01/Tangerang, Mayor Inf Jefresen Sipayung, menjelaskan bahwa program gentengisasi RTLH ini merupakan bagian dari upaya TNI dalam memberikan kontribusi nyata kepada masyarakat, khususnya bagi warga yang membutuhkan hunian yang lebih layak dan aman.

“TNI melalui jajaran Kodim 0506/Tangerang memimpin langsung kegiatan ini sebagai bagian dari penguatan kesejahteraan masyarakat,” ujar Mayor Inf Jefresen Sipayung.

Ia menambahkan bahwa pelaksanaan program ini tidak hanya melibatkan prajurit TNI, tetapi juga didukung oleh partisipasi aktif masyarakat sekitar. Kolaborasi tersebut menjadi kunci dalam mempercepat penyelesaian pekerjaan di lapangan.

Dalam proses pengerjaan, prajurit TNI tidak hanya melakukan pemasangan genteng, tetapi juga menyelesaikan berbagai pekerjaan tambahan seperti pemasangan rangka plafon hingga plafon secara menyeluruh. Hal ini dilakukan untuk memastikan rumah yang diperbaiki benar-benar layak huni dan memberikan kenyamanan bagi penghuninya.

“Prajurit menyelesaikan pemasangan genteng, rangka plafon, dan plafon secara menyeluruh. Program ini tidak sekadar memperbaiki rumah, tetapi juga memberi rasa aman bagi warga,” tambahnya.

Program RTLH ini menjadi bukti nyata bahwa TNI hadir tidak hanya dalam menjaga kedaulatan negara, tetapi juga berperan aktif dalam membantu masyarakat, khususnya dalam meningkatkan kualitas hidup warga kurang mampu.

Dengan selesainya program ini, diharapkan penerima manfaat dapat merasakan langsung dampak positif dari bantuan tersebut. Rumah yang sebelumnya tidak layak huni kini telah berubah menjadi hunian yang lebih aman, nyaman, dan sehat.

Selain itu, kegiatan ini juga mempererat hubungan antara TNI dan masyarakat. Kehadiran prajurit di tengah-tengah warga memberikan semangat gotong royong serta meningkatkan rasa kebersamaan dalam membangun lingkungan yang lebih baik.

Program gentengisasi RTLH ini diharapkan dapat terus berlanjut dan menjangkau lebih banyak masyarakat yang membutuhkan. Dengan demikian, upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat berjalan secara merata dan berkelanjutan.

Keberhasilan program ini juga menjadi motivasi bagi berbagai pihak untuk terus bersinergi dalam membantu masyarakat, khususnya dalam bidang pembangunan dan sosial.

Sumber: Kodim 0506/Tangerang

Kegiatan ini dipimpin oleh Babinsa Koramil 06/Cakung bersama unsur tiga pilar serta warga setempat yang berlangsung di wilayah RW 07 RT 12, Kelurahan Ujung Menteng, Kecamatan Cakung. Patroli tersebut bertujuan untuk menciptakan situasi yang aman, nyaman, dan kondusif di tengah masyarakat.

Dalam pelaksanaannya, kegiatan patroli dan siskamling melibatkan berbagai unsur, di antaranya Babinsa Koramil 06/Cakung, Bhabinkamtibmas Polsek Cakung, Satpol PP Kecamatan, Ketua RW, FKDM, FKPM, serta partisipasi aktif warga. Keterlibatan berbagai elemen ini menunjukkan kuatnya kolaborasi dalam menjaga keamanan lingkungan.

Kehadiran aparat bersama masyarakat dalam kegiatan tersebut menjadi bentuk nyata kepedulian terhadap keamanan wilayah. Selain melakukan pemantauan situasi, kegiatan ini juga menjadi sarana komunikasi langsung antara aparat dan warga untuk menyerap aspirasi serta meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi gangguan kamtibmas.

Batuud Koramil 06/Cakung, Pelda Aris, dalam arahannya menekankan pentingnya pendekatan humanis dalam setiap pelaksanaan tugas di lapangan. Ia mengingatkan agar seluruh personel yang terlibat tetap mengedepankan sikap santun dan tidak arogan dalam berinteraksi dengan masyarakat.

Menurutnya, sikap yang humanis dan komunikatif akan mampu menciptakan hubungan yang harmonis antara aparat dan warga, sehingga potensi konflik dapat diminimalisir. Hal ini menjadi kunci dalam menjaga stabilitas keamanan wilayah.

“Jaga kekompakan, tingkatkan komunikasi dan koordinasi agar kerja sama yang terjalin semakin solid dalam menjaga wilayah Cakung tetap aman dan kondusif,” ujar Pelda Aris.

Selain fokus pada aspek keamanan, dalam kesempatan tersebut juga disampaikan imbauan kepada masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan menghadapi musim hujan. Warga diingatkan untuk menjaga kebersihan lingkungan agar terhindar dari genangan air yang berpotensi menimbulkan banjir.

Kegiatan patroli dan siskamling ini juga menjadi bentuk edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya peran aktif dalam menjaga lingkungan masing-masing. Dengan adanya keterlibatan langsung warga, diharapkan kesadaran kolektif terhadap keamanan dan kebersihan lingkungan semakin meningkat.

Sinergitas antara TNI, Polri, pemerintah daerah, dan masyarakat menjadi faktor penting dalam menciptakan situasi yang aman dan kondusif. Kolaborasi yang terjalin tidak hanya memperkuat sistem keamanan, tetapi juga membangun rasa kebersamaan di tengah masyarakat.

Kegiatan seperti ini diharapkan dapat terus dilaksanakan secara rutin sebagai langkah preventif dalam mengantisipasi berbagai potensi gangguan keamanan. Selain itu, patroli bersama juga menjadi sarana efektif dalam mempererat hubungan antara aparat dan masyarakat.

Dengan adanya kegiatan patroli dan siskamling ini, masyarakat di wilayah Cakung diharapkan dapat merasakan langsung manfaat dari kehadiran aparat yang selalu siap menjaga keamanan dan ketertiban.

Upaya bersama ini menjadi bukti bahwa keamanan lingkungan bukan hanya menjadi tanggung jawab aparat, tetapi juga merupakan tanggung jawab seluruh elemen masyarakat.

Sumber: Pendim 0505/JT