Kapolri Jenderal Polisi Idham Azis Membuka Kegiatan Rapat Koordinasi Pembina Samsat Tingkat Nasional 2020

Jakarta – MPI, Kapolri Jenderal Polisi Idham Azis membuka Rapat Koordinasi Pembina Samsat Tingkat Nasional Tahun 2020 secara virtual di Jakarta, Kamis, 26 November 2020. Jenderal Idham Azis percaya, melalui pelayanan publik yang cepat, tepat, akurat, transparan, dan akuntabel dapat memberikan sumbangan positif kepada citra Polri ke depan serta sebagai langkah yang adaptif untuk mendukung program pemerintah dalam mencegah penyebaran Covid-19.

“Dukungan sumber daya manusia yang proporsional juga harus diperhatikan sebagai wujud transformasi yang optimal dan mampu menjawab tantangan globalisasi,” ujar Idham Azis.

Berkaitan dengan kegiatan Rapat Koordinasi Pembina Samsat Tingkat Nasional Tahun 2020 ini, kata Idham, ada beberapa penekanan yang harus dipedomani dan dilaksanakan.

“Seperti, tetap pedomani protokol kesehatan dalam memberikan pelayanan publik guna mencegah penyebaran Covid-19. Melakukan penyempurnaan dan evaluasi terhadap sistem pelayanan publik berbasis IT,” tegas dia.

Menteri PAN RB Tjahjo Kumolo mengungkapkan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) merupakan salah satu terobosan pelayanan. Terobosan dimaksud mencakup pelayanan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor, pembayaran pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, dan pembayaran sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas dan angkutan jalan secara terintegrasi dan terkoordinasi dalam satu kantor.

“Seiring berjalannya waktu, masing-masing pelayanan dalam Samsat mengalami banyak penyempurnaan, seperti pembayaran PKB dan lainnya secara mandiri melalui ATM atau eBanking yang secara otomatis termasuk perpanjangan STNK. Semula mengurus STNK hanya pada domisili Kabupaten/Kota, kemudian berkembang dengan domisili Provinsi,” kata dia.

Sementara itu, Direktur Registrasi dan Identifikasi (Diregident) Korlantas Polri Brigjen Pol Yusuf mengatakan, rakor yang digelar setiap tahun ini sekaligus untuk mengevaluasi, menganalisis pelaksanaan pelayanan Samsat di seluruh Indonesia, agar ke depan lebih baik. Rakor juga akan dihadiri perwakilan dari Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara serta stakeholder terkait lainnya.

Yusuf mengatakan, di era digital, layanan berbasis teknologi atau layanan online tidak bisa ditawar lagi dan mendesak untuk dilakukan. Layanan Samsat digital adalah jawaban terhadap kebutuhan perkembangan zaman serta untuk menguatkan sinergi antar lembaga.

“Terobosan ini diharapkan bisa dilaksanakan seluruh Samsat di Indonesia. Dengan layanan Samsat digital masyarakat akan lebih dipermudah,” ungkap dia. (Irwan)