oleh

Nyatakan Sikap Revisi Peraturan dan Kebijakan Pemerintah, Massa Front Nelayan Bersatu datangi Kantor DPRD Indramayu

Indramayu, MPI.co.id

Ribuan massa unjuk rasa dari berbagai wilayah yang tergabung dalam Front Nelayan Bersatu menyuarakan aksi keprihatinan kebijakan peraturan pemerintah terhadap nelayan.

Baca Juga : AYU TINGTING KENA SOROTAN MUI (ARTIS6.COM)

Baca Juga : VIRAL JENAZAH (MAYAT) DI ANGKUT OJEK (BANGGAI.MEDIAPATRIOT.CO.ID)

Mereka mendatangi kantor DPRD Indramayu meminta wakil rakyat menyampaikan aspirasinya kepada pemerintah pusat untuk merevisi peraturan pemerintah dan menyampaikan permasalahan yang berdampak terhadap perekonomian nelayan Jawa barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan DKI Jakarta bahkan hampir di seluruh Indonesia khususnya di wilayah pantura.

Aksi keprihatinan Front Nelayan Bersatu (FNB) digedung DPRD berlangsung Damai tertib dan Aman dengan pengawalan ketat dari pihak keamanan, kepolisian, Anggota kodim dan Anggota satuan polisi pamong praja.

Kordinator aksi unjuk rasa, Kajidin dalam orasinya menyampaikan permohonan dan menyatakan sikap kepada pemangku kebijakan termasuk Presiden RI, DPR-RI, Kementrian terkait, beserta jajarannya. ”

1. Agar Pemerintah ataupun pihak terkait lainnya untuk merevisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 85 Tahun 2021 terkait :
– Indeks Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) paska produksi, Untuk ukuran
kapal GT< 60 adalah 2 persen, Kapal ukuran 60<GT<100 adalah 3 persen.

2. Menolak masuknya kapal asing dan eks asing ke Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP)
Indonesia dan penurunan tarif tambat labuh

3. Meminta alokasi ijin penangkapan 2 WPP yang berdampingan.

4. Mengusulkan Adanya harga BBM industri khusus untuk kapal nelayan di atas 30 GT
dengan harga maksimal Rp 9.000 per liter.

5. Meminta alokasi tambahan BBM bersubsidi jenis solar untuk nelayan ukuran maksimal
30 GT dan Pertalite bersubsidi untuk kapal di bawah 5 GT.

6. Merevisi sangsi denda administrasi terkait pelanggaran WPP dan Vessel Monitoring
System (VMS) atau Sistem Pemantauan Kapal Perikanan (SPKP).

7. Pemerintah lebih mengedepankan tindakan pembinaan dalam pelaksanaan
penegakan hukum kapal perikanan.

8. Meminta pemerintah agar mengakomodir kapal-kapal eks cantrang untuk dialokasikan
ijinnya menjadi jaring tarik berkantong dan mempermudah dalam proses perijinan.” Terangnya.

Kajidin menambahkan, sudah banyak kawan-kawan nelayan menjadi korban atas kebijakan pemerintah yang tidak transparan, membuat aturan atau kebijakan tanpa melibatkan perwakilan nelayan, menaikan harga BBM jenis solar Industry tanpa sosialisasi dan seakan tanpa rasa empati, serta memikirkan nasib kami yang harus kehilangan pekerjaan untuk menafkahi keluarga. Imbuhnya.

Maka, melalui DPRD Indramayu, kami menitipkan surat untuk Bapak Presiden Ir. H. Joko widodo dan pejabat terkait, juga kami sampaikan sebagaimana permohonan kami terhadap pemerintah berdasar pernyataan sikap yang telah di sepakati bersama oleh seluruh perwakilan nelayan yang ada di wilayah Jawa dan termasuk dari DKI Jakarta pada tanggal 1 Juni 2022 di Kota Tegal.

Tapi Kajidin sangat Kecewa ketika mau menitipkan surat di DPRD kabupaten Indramayu tidak ada satupun perwakilan dewan yang bisa ditemui dan akan melaporkan KeDewan Daerah kehormatan DPR RI, tutupnya.(Deswin N/ bak)

Hubungi Redaksi / Bagian Iklan di Whatsapp Center 08999208174

Baca Juga : SEEKOR HARIMAU SERANG DOKTER HEWAN DI TAPSEL (MEDIAPATRIOT.CO.ID)

Baca Juga : KODIM 0504 /JAKARTA SELATAN BERSAMA HIPMI GELAR BAKTI SOSIAL DAN VAKSINASI (BERITAMPI.COM)

Sejarah Berdirinya Media Online Nasional www.mediapatriot.co.id

Media Online Nasional www.mediapatriot.co.id didirikan oleh Hamdanil Asykar pada tanggal 27 Maret 2012 di Kota Bekasi Jl. Ir. H. Juanda No.220G Bulak Kapal Bekasi Timur dan Berbadan Hukum PT. GABUSELA (PT. GALIBUMI SEKAR LANGIT).

Namun dengan adanya peraturan baru dari Dewan PERS harus berbadan Hukum PT dibidang khusus Media maka dibuatlah PT baru dengan nama PT. MEDIA PATRIOT INTERNASIONAL dengan alamat yang sama.

Hamdanil Asykar selaku pendiri sekaligus Pemimpin Redaksi Media Online Nasional www.mediapatriot.co.id sudah mengikuti Uji Kompetensi Wartawan (UKW) di PWI Bandung Jawa Barat dengan Tingkat Muda dan segera mengikuti jenjang berikutnya yaitu Madya dan Utama sebagai syarat mutlak Pemimpin Redaksi Media Online harus sudah mengikuti UKW sampai tingkat utama.

Nilai DA 57 dan PA 36 media online nasional www.mediapatriot.co.id otomatis mempunyai harga iklan / backlink yang tinggi yaitu Rp.5.000.000,- (NEGO) / Tayang.

Di ulang tahunnya yang ke 10 mulai tahun 2022 media online nasional www.mediapatriot.co.id memberikan apresiasi kepada para pengusaha UMKM mendapatkan diskon iklan / backlink mulai dari 10% sampai 90% sehingga bisa memberikan Brand kepada semua UMKM bisa dikenal keseluruh Indonesia bahkan ke mancanegara. (REDAKSI)



UCAPAN SELAMAT HARI RAYA IDUL ADHA 1443 H / 2022 M DARI BERBAGAI INSTANSI PEMERINTAH / SWASTA :


Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *