PALU, Mediapatriot.co.id – Gubernur Sulawesi Tengah (Sulteng) memutuskan melepas lahan yang dikuasai PT Agro Nusa Abadi (PT. ANA) di Kabupaten Morowali Utara, Sulawesi Tengah, seluas 941 hektar.
Lahan seluas 941 hektar yang dikuasai perusahaan perkebunan kelapa sawit Astra Grup yang dilepas, terletak di dua desa yakni Desa Bungintimbe dan Desa Bunta yang berada di Kecamatan Petasia Timur, Kabupaten Morowali Utara.
Pelepasan atau pengembalian lahan tersebut dilakukan setelah melalui rapat mediasi Gubernur Sulteng H. Rusdy Mastura yang diwakili Kepala Biro Hukum Adiman dan Tenaga Ahli Gubernur Ridha Saleh, di Ruang Teleconference Kantor Gubernur Sulawesi Tengah di Palu, Rabu (6/9/2023).
Turut hadir saat itu perwakilan Pemerintah Kabupaten Morowali Utara, Pemerintah Desa Bungintimbe dan Desa Bunta, perwakilan ATR/BPN Provinsi Sulteng, dan pihak perusahaan.
Ridha Saleh mengatakan, mediasi kesekian kalinya hari itu membahas konflik lahan, khususnya yang berada di Desa Bungintimbe dan Desa Bunta.
Dimana masing-masing lahan tersebut telah dilakukan verifikasi dan validasi berdasarkan rekomendasi Gubernur sebelumnya.
Dan masing-masing tim verifikasi dan validasi dari kepala desa telah mengirimkan hasilnya kepada Gubernur Sulteng melalui surat pengantar dari Bupati Morowali Utara.
“Dalam mediasi tersebut disepakati untuk mengembalikan lahan di dua desa tersebut, masing-masing di Bungintimbe seluas 659 hektar, sementara di Desa Bunta seluas 282,74 hektar,” kata Edang, panggilan akrab Ridha Saleh.
Untuk mempercepat penyerahan lokasi tersebut, Pemerintah Provinsi Sulteng, Pemerintah Kabupaten Morowali Utara, Pemerintah Desa dan ATR/BPN Sulteng, bersama dengan aparat penegakan hukum, segera membentuk tim reverifikasi dan revalidasi, untuk memeriksa kembali dokumen penguasaan lahan.
Disamping itu, PT. ANA juga diminta untuk segera mengurus sertifikat HGU (hak guna usaha) di atas lahan yang sudah CnC (clear and clean). Pemerintah daerah akan membantu percepatannya.
Dalam kesepakatan itu juga ditekankan bagi masyarakat yang tidak memiliki hak diimbau untuk tidak mengambil hasil bumi (buah sawit) di lokasi tersebut demi mencegah hal-hal yang tidak diinginkan.
“Kesepakatan ini akan dikeluarkan ke para pihak melalui rekomendasi Gubernur yang akan segera dilaksanakan di lapangan,” tandas mantan Wakil Ketua Komnas HAM RI ini.
(Ardian Waeo)
