PJ Gubernur Heru Budi Hartono Melantik 308 Pejabat Administrator dan Pengawasan

Jakarta,- mediapatriot.co.id
Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono kembali melantik dan mengambil sumpah jabatan 308 Pejabat Administrator dan Pengawas di lingkungan Pemprov DKI, di Balai Agung, Balai Kota Jakarta, Rabu (4/10).

Menjaga kepercayaan dan amanat yang sudah diberikan
Pejabat yang dilantik yaitu Eselon III sebanyak 25 orang dan Eselon IV sebanyak 283 orang dari Kota Administrasi Jakarta Pusat dan Kota Administrasi Jakarta Selatan, serta Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta.

Dalam kesempatan tersebut, Pj Gubernur Heru Budi Hartono mengingatkan kepada para pejabat yang baru dilantik terkait integritas seorang ASN.

Lantik 308 Pejabat Administrator dan Pengawas, Ini Pesan Pj Gubernur Heru Budi Hartono
Hari ini Anda telah dilantik dan diambil sumpah jabatannya. Heru mengingatkan harus punya kemampuan. Menjadi pejabat itu harus benar-benar menjaga kepercayaan dan amanat yang sudah diberikan, ujar Pj Gubernur Heru Budi Hartono dalam Siaran Pers Pemprov DKI Jakarta. Pj Gubernur Heru Budi Hartono mengapresiasi ASN yang telah bekerja sesuai tugas, pokok, dan fungsi, salah satunya dalam upaya penghijauan wilayah. Meski demikian, Pj Gubernur Heru Budi Hartono berpesan kepada para ASN untuk terus meningkatkan kinerjanya yang baik.

Heru Budi Hartono mengucapkan terima kasih kepada para lurah di Jakarta yang terus berupaya menambah ruang terbuka hijau.Heru berharap ini akan terus bertambah, jelasnya.

Pj Gubernur Heru Budi Hartono turut mengimbau agar dalam melaksanakan tugas pekerjaannya, para ASN kompak dan bersinergi hingga tingkat wilayah. Selain itu, inovasi dan kualitas pelayanan publik juga wajib terus ditingkatkan.

Jika ada keluhan dari warga, ASN bisa berkoordinasi dengan pegawai di wilayah. Ingat, prioritasnya adalah kebutuhan warga. membantu masyarakat Jakarta agar bisa mendapatkan hidup yang lebih baik, tambah Pj Gubernur Heru.

Pelantikan tersebut sesuai dengan berbagai nomenklatur yang berlaku, yaitu Persetujuan Menteri Dalam Negeri dengan mempertimbangkan secara Teknis dari Badan Kepegawaian Negara.(JHON )