Tidak Transparan Soal Anggaran Media, DPRD Kabupaten Morowali Utara Menuai Sorotan

Morowali Utara, mediapatriot.co.id – Sekretariat DPRD Morowali Utara (Morut) menuai sorotan tajam karena dinilai tidak transparan dalam pengelolaan anggaran media.

Dugaan ini mencuat setelah sejumlah insan pers mengaku kecewa atas kebijakan tertutup yang diterapkan oleh Sekretariat Dewan (Sekwan), khususnya dalam pengalokasian anggaran media pada tahun anggaran 2025.

📲 Simak Berita Terpercaya Langsung di Ponselmu!

Ikuti MediaPatriot.CO.ID lewat WhatsApp Channel resmi kami:
👉 Klik di sini untuk bergabung


<<<<Ada Lowongan Kepala Biro Media Online Nasional di Pencarian Google Hari Ini>>>


Informasi yang diperoleh menyebutkan bahwa anggaran media DPRD Morowali Utara tahun 2025 hanya sekitar Rp50 juta. Namun, dalam pelaksanaannya, Sekwan terkesan hanya menggandeng beberapa media tertentu secara diam-diam, tanpa melalui proses terbuka atau sosialisasi yang adil.

Bahkan ditahun-tahun sebelumnya kerjasama media harus sepengetahuan ketua DPRD Morut, dan mendapat persetujuan ketua, kini semua melalui Sekwan saja.

“Anggaran media ada, hanya Rp50 juta, tapi media yang datang ketemu Sekwan saja yang diprioritaskan,” ungkap salah satu pegawai di lingkup DPRD Morut, Minggu (1/06/2025).

Situasi ini menimbulkan tanda tanya besar di kalangan media lokal yang selama ini berharap bisa bermitra dengan DPRD Morut secara profesional dan merata. Mereka menilai keputusan Sekwan tidak mencerminkan prinsip transparansi dan keadilan dalam pengelolaan keuangan negara.

Lebih lanjut, pegawai tersebut juga mengungkap bahwa selama ini Sekwan kerap menolak mengelola anggaran media yang telah dialokasikan oleh anggota DPRD Morut. Alasannya, terdapat rekomendasi dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) agar seluruh anggaran media dikelola melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Morut.

Namun demikian, hal ini menimbulkan pertanyaan karena di banyak daerah lain, anggaran media yang dialokasikan oleh anggota DPRD tetap dikelola langsung oleh Sekretariat Dewan, bukan dialihkan ke Diskominfo.

Hingga berita ini ditayangkan, pihak Sekwan DPRD Morut belum memberikan keterangan resmi terkait polemik ini. Sejumlah insan pers berharap, ke depan pengelolaan anggaran media dilakukan secara terbuka, adil, dan melibatkan semua pihak yang berkepentingan demi menjaga kemitraan strategis antara lembaga legislatif dan media massa. (*)




Wartawan di lapangan dibekali Kode Sandi untuk membuka DAFTAR WARTAWAN Dibawah ini:DAFTAR WARTAWAN>>>


Tentang Kami

Mediapatriot.co.id adalah portal berita online nasional yang menyajikan informasi aktual, terpercaya, dan berimbang. Kami hadir untuk memberikan akses berita yang cepat dan akurat kepada masyarakat Indonesia, khususnya dalam bidang sosial, hukum, budaya, pemerintahan, dan berbagai isu strategis lainnya.
Didirikan oleh jurnalis senior Hamdanil Asykar, Mediapatriot.co.id berkomitmen menjaga integritas jurnalistik dan menjunjung tinggi Kode Etik Jurnalistik sesuai pedoman Dewan Pers. Dengan jaringan kontributor di berbagai daerah, kami menghadirkan berita lokal dengan cakupan nasional.
Misi kami adalah menjadi media digital yang membangun kesadaran publik melalui berita-berita edukatif, mendalam, dan bebas hoaks. Kami percaya bahwa informasi yang sehat adalah pilar utama demokrasi dan kemajuan bangsa.
Tim redaksi kami terdiri dari wartawan-wartawan berpengalaman yang mengedepankan prinsip keberimbangan, cek fakta, dan validasi sumber dalam setiap pemberitaan. Kami juga membuka ruang partisipasi publik melalui opini dan laporan warga yang dikurasi secara profesional.
Mediapatriot.co.id juga menjalin kerja sama dengan lembaga pemerintah, swasta, dan komunitas untuk mendorong literasi digital serta pemberdayaan masyarakat melalui media.
Untuk pertanyaan, saran, atau kerja sama media, silakan hubungi kami melalui halaman Kontak.

<<<<Ada Lowongan Kepala Biro Media Online Nasional di Pencarian Google Hari Ini>>>


Posting Terkait

Jangan Lewatkan