Kab Bandung, Mediapatriot.co.id
H Tarya Witarsa Ketua Fraksi PKB DPRD Kabupaten Bandung menyoroti di non aktifkannya 144 ribu kepesertaan PBI-JK hingga menjadi perhatian serius Bupati Bandung Dadang Supriatna.
Dikatakan H Tarya, menghadapi kondisi demikian, dirinya selaku anggota DPRD Kabupaten Bandung sangat mengapresiasi langkah Bupati yang langsung mengambil langkah cepat.
” Untuk itu saya mendorong jajaran pemerintah desa termasuk kader PKK dan Posyandu Harus melakukan pendataan ulang masyarakat yang PBI-JK dinonaktifkan,” ucap Ketua Fraksi PKB dalam.keteranganya kepada awak media, Kamis 10 Juli 2025.
Diharapkan tambah H Tarya, mereka bisa kembali mendapatkan layanan BPJS Kesehatan setelah kepesertaan PBI-JK nya kembali diaktifkan.
” Pemerintah desa beserta jajarannya harus segera turun membantu masyarakat, terutama warga miskin agar PBI-JK nya kembali diaktifkan,” tandas Tarya.
Menurutnya, untuk memastikan bahwa warga itu masuk kategori miskin atau kaya, lakukan pendataan ulang dengan langsung turun ke lapangan, datangi ke rumah rumahnya.
” Pastikan bahwa warga miskin itu masih berhak mendapatkan kepesertaan PBI-JK, kalau mereka sudah masuk kategori kaya maka tidak berhak untuk mendapatkan kepesertaan PBI-JK,” ungkapnya.
Dirinya juga mengingatkan, dengan adanya pendataan ulang PBI-JK, masyarakat yang hendak mendapatkan pelayanan kesehatan dengan memanfaatkan fasilitas BPJS tidak terkendala.
” Apalagi disebutkan kepesertaan PBI-JK adalah dari Desil 1 dengan kondisi sangat miskin, Desil 2 miskin, Desil 3 hampir miskin, Desil 4 rawan miskin dan Desil 5 pas Pasan,” imbuh Tarya.
Ketua Fraksi PKB menyampaikan, ini kesempatan bagi pemerintah desa, RW, RT, kader PKK dan Posyandu untuk membantu masyarakat dari kalangan keluarga miskin.
” Hasil pendataan bisa disampaikan ke Kecamatan untuk kemudian diteruskan ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa serta Dinas Sosial maupun Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung, dengan harapan mereka bisa diaktifkan kembali kepesertaan PBI-JK nya,” terang Ketua Fraksi PKB.
**