Kamis|04 Desember 2025|Pukul|14:20|WIB
Laporan: Redaksi
Mediapatriot.co.id|Jakarta|Berita Terkini – Komisi Percepatan Reformasi Polri (KPRP) menggelar rapat pleno pada Kamis, 4 Desember 2025, di Jakarta, membahas sejumlah agenda strategis terkait percepatan transformasi institusi kepolisian.
Seusai rapat, sejumlah pimpinan komisi memberikan keterangan kepada media dalam sesi doorstop yang berlangsung sekitar pukul 14.00 WIB.
Dalam keterangannya, Ketua Komisi KPRP menegaskan bahwa rapat pleno kali ini difokuskan pada tiga isu utama:
penguatan akuntabilitas kelembagaan, reformasi sistem rekrutmen dan pembinaan SDM, serta penguatan transparansi dalam penanganan perkara publik.
Ia menyebut ketiga isu tersebut merupakan prioritas yang harus diselesaikan secara simultan agar reformasi Polri tidak bersifat parsial.
Penajaman Roadmap Reformasi Polri 2025–2030
Ketua Komisi menjelaskan bahwa pihaknya telah melakukan evaluasi komprehensif terhadap roadmap Reformasi Polri 2025–2030.
Evaluasi tersebut mencakup efektivitas implementasi kebijakan internal, progres digitalisasi pelayanan publik, serta konsistensi penegakan kode etik dan profesionalisme anggota.
“Komisi menilai bahwa sejumlah capaian telah menunjukkan tren positif, terutama dalam digitalisasi layanan publik, namun masih terdapat ruang perbaikan signifikan pada aspek akuntabilitas internal dan tata kelola penanganan perkara,” ujarnya.
Ia menambahkan, komisi mendorong agar sistem pelaporan publik dan mekanisme audit internal Polri diperkuat melalui penggunaan teknologi informasi berbasis real-time monitoring, sehingga pengawasan tidak lagi semata reaktif, tetapi mampu bersifat prediktif dan preventif.
Reformasi SDM: Rekrutmen, Pendidikan, dan Etika
Pada isu reformasi SDM, komisi menyoroti pentingnya melakukan pembenahan mendasar pada proses rekrutmen anggota Polri.
Mekanisme rekrutmen berbasis merit system dinilai sangat penting guna memastikan bahwa anggota yang diterima memiliki kualitas, integritas, dan daya kritis sesuai tuntutan kebutuhan institusi modern.
Komisi juga menekankan perlunya peningkatan kualitas pendidikan kepolisian, termasuk revisi kurikulum yang berorientasi pada hak asasi manusia, profesionalitas penegakan hukum, serta kemampuan membangun kepercayaan publik.
“Kami mendorong Polri untuk memperkuat pendidikan etika dan integritas, karena tantangan institusi saat ini bukan hanya soal kompetensi teknis, tetapi juga kepercayaan publik terhadap moralitas aparat,” kata salah satu anggota komisi.
Penanganan Perkara Publik: Transparansi Jadi Sorotan
Beberapa anggota komisi turut menyoroti pentingnya mempercepat pembenahan sistem case handling di lingkungan Polri, terutama terkait perkara-perkara dengan perhatian publik tinggi.
Komisi menilai bahwa transparansi dalam penyampaian informasi, kecepatan respons, serta konsistensi prosedur penanganan kasus menjadi faktor utama dalam menjaga kredibilitas lembaga.
“Publik membutuhkan kepastian bahwa setiap laporan, terutama yang melibatkan kepentingan masyarakat luas, ditangani secara objektif dan sesuai prosedur.
Transparansi bukan lagi pilihan, melainkan kewajiban institusional,” tegasnya.
Penguatan Pengawasan Eksternal dan Sinergi Antar lembaga
Dalam sesi doorstop, komisi juga menyinggung perlunya memperkuat pengawasan eksternal terhadap kinerja kepolisian.
Sinergi antara Kompolnas, Ombudsman, dan lembaga independen lainnya dinilai sangat penting untuk menjaga,keseimbangan dalam ekosistem pengawasan.
Komisi mengatakan telah berkoordinasi dengan sejumlah lembaga guna meningkatkan efektivitas mekanisme aduan masyarakat, mendorong standar layanan minimal di setiap satuan wilayah, serta memastikan tindak lanjut terhadap setiap temuan penyimpangan.
Rekomendasi Awal Akan Diserahkan ke Presiden
Komisi Percepatan Reformasi Polri memastikan bahwa hasil rapat pleno dan sejumlah rekomendasi awal akan diserahkan langsung kepada Presiden dalam waktu dekat sebagai bagian dari laporan berkala.
Rekomendasi tersebut akan menjadi dasar untuk memperkuat kebijakan reformasi di tubuh Polri, sejalan dengan agenda nasional dalam memperkuat sistem keamanan, keadilan, dan tata kelola pemerintahan.
“Reformasi Polri merupakan agenda jangka panjang yang membutuhkan komitmen politik, konsistensi implementasi, serta keterlibatan masyarakat.
Komisi akan memastikan bahwa seluruh proses berjalan secara transparan dan berbasis data,” tutup Ketua Komisi.
Rapat pleno yang berlangsung selama hampir tiga jam tersebut dihadiri oleh seluruh unsur komisi, termasuk ahli kebijakan publik, akademisi, serta perwakilan masyarakat sipil yang menjadi bagian dari tim pengarah.
Berita ini disusun untuk memberikan gambaran komprehensif mengenai arah strategis reformasi Polri yang saat ini terus didorong untuk menjawab tuntutan publik terhadap institusi kepolisian yang lebih profesional, transparan, dan akuntabel.
(Redaksi|Mediapatriot.co.id|Ramlan)













Komentar