Jakarta — Ketua Komisi XIII DPR RI, Willy Aditya, menegaskan pentingnya penguatan ideologi Pancasila melalui kerja kolaboratif seluruh elemen bangsa sebagai fondasi utama menjaga persatuan nasional di tengah dinamika sosial, politik, dan global yang terus berkembang. Hal tersebut disampaikannya dalam kegiatan Refleksi Akhir Tahun 2025 yang digelar di Perpustakaan Nasional, Jakarta Pusat, Senin (15/12/2025).
Kegiatan refleksi tersebut menjadi ruang evaluasi bersama atas perjalanan bangsa sepanjang tahun 2025, sekaligus forum dialog untuk merumuskan langkah strategis ke depan dalam menghadapi tantangan kebangsaan. Berbagai isu krusial, mulai dari polarisasi sosial, maraknya disinformasi, hingga menguatnya narasi yang berpotensi memecah belah persatuan, menjadi perhatian utama dalam forum tersebut.
Willy Aditya yang juga Anggota DPR RI Periode 2024–2029 dari Daerah Pemilihan Jawa Timur XI menekankan bahwa penguatan ideologi Pancasila tidak bisa dibebankan kepada satu lembaga semata. Menurutnya, dibutuhkan sinergi lintas kementerian dan lembaga, lintas sektor, serta partisipasi aktif masyarakat sipil agar nilai-nilai Pancasila benar-benar hadir dalam kebijakan publik dan kehidupan sehari-hari.
Dalam kapasitasnya sebagai narasumber, Willy menyoroti peran strategis Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) sebagai garda terdepan dalam menjaga dan mengarusutamakan nilai-nilai Pancasila di tengah derasnya tantangan global dan dinamika sosial politik nasional.
“Apa yang sudah dirintis dan dimulai oleh BPIP adalah pekerjaan besar. Ini bukan kerja satu institusi, melainkan kerja lintas kementerian, lintas sektor, dan membutuhkan kolaborasi kuat dari seluruh elemen bangsa. Kita harus berjalan bergandengan tangan,” ujar Willy.
Ia juga menilai bahwa BPIP memiliki peran penting dalam menghadirkan narasi tandingan terhadap berbagai upaya yang berpotensi memecah belah persatuan bangsa, termasuk maraknya hoaks dan disinformasi di ruang publik.
“BPIP harus hadir untuk membangun narasi konter terhadap upaya-upaya yang memecah belah persatuan nasional, sekaligus membantu mereduksi konsumsi hoaks yang semakin masif,” tegasnya.
Lebih lanjut, Willy Aditya mengemukakan gagasan agar BPIP dapat berperan sebagai **auditor ideologis kebijakan publik**, yakni memastikan setiap kebijakan yang dihasilkan pemerintah selaras dengan nilai-nilai luhur Pancasila.
“Sering kali kebijakan lahir karena euforia tuntutan publik, tekanan media, atau emosi sesaat. Padahal belum tentu itu sejalan dengan nilai-nilai Pancasila. Di sinilah BPIP penting untuk menilai apakah sebuah kebijakan benar-benar memiliki napas Pancasila atau justru bertentangan dengan jati diri republik ini,” jelasnya.
Willy menegaskan bahwa keberadaan BPIP harus terus diperkuat agar tidak hanya menjadi simbol ideologi negara, melainkan benar-benar menjadi benteng utama Pancasila yang membimbing arah kebijakan dan praktik bernegara.
“BPIP harus menjadi benteng utama Pancasila, memastikan nilai-nilai dasar bangsa tetap hidup, relevan, dan menjadi pedoman di tengah perubahan zaman,” pungkasnya.
Melalui kegiatan Refleksi Akhir Tahun 2025 ini, para peserta berharap tercipta konsolidasi nasional yang semakin kuat untuk meneguhkan Pancasila sebagai fondasi persatuan, keadilan, dan keberlanjutan kehidupan berbangsa dan bernegara.
(Red Irwan)













Komentar